Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

---

The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap perpajakan Indonesia masih jauh dari maksimal. Penelitian ini menguji pengaruh tiga faktor penting terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro di Indonesia, yaitu Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran, dengan menggunakan regresi berganda. Survei secara online dilakukan untuk mengumpulkan data dari 122 responden di kota Surabaya dan berfokus pada wajib pajak perusahaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha mikro. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in Indonesia's economy. However, the contribution of MSMEs to Indonesian taxation is still far from reaching the maximum point. This research examines the effect of three critical factors on tax compliance among the Micro Enterprises in Indonesia, namely Tax Knowledge, Tax Rate, and Equity and Fairness, by using multiple regression. An online survey was conducted to collect data from 122 respondents in Surabaya and focused on micro-enterprises taxpayers. The result indicates that Tax Knowledge, Tax Rate, Equity and Fairness significantly impact tax compliance among the micro-business taxpayers. Tax Knowledge had the most significant impact on compliance behavior among the taxpayers."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam rangka Persiapan Sidang Banding di Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Pembahasan dilakukan atas kronolgis terjadinya sengketa banding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat diketaui dokumen apa yang diperlukan dalam sidang banding. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banding muncul karena permasalahan bukti dokumen pada saat proses pemeriksaan yang kurang lengkap. Untuk itu proses persiapan dokumen banding dilakukan dengan mengumpulkan dan menambahkan bukti-bukti pendukung atas Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga diharapkan dengan bukti tersebut dilengkapi banding dapat dimenangkan oleh Wajib Pajak. Dokumen pendukung yang perlu dilengkapi yaitu invoice atas bukti transaksi sesuai dengan jenis objek pajaknya, data rekning bank dan buku kas, serta data kredit pajak PPh Pasal 23.

---

This report to evaluation of Income Tax Article 23 Evidence for Tax Appeal Preparation in Tax Court based on tax regulation. The discussion is conducted towards chronology of the occurrence of an appeal dispute over Income Tax Article 23 so that the documents needed in the appeal hearing can be required. The evaluation results show that the appeal arose because of the problem of documentary evidence during the incomplete examination process. For this reason, the process of preparing an appeal document is carried out by collecting and adding supporting evidences on Income Tax Article 23, so it is expected that with the evidence completed with an appeal the Taxpayer can win. Supporting documents that need to be completed are invoices for evidence of transaction according to the type of tax object, bank account data and cash book, and tax credit data Income Tax Article 23"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan derivatif terhadap penghindaran pajak pada bank umum di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap bank umum kecuali bank asing, bank daerah dan bank syariah dengan periode yang dilakukan selama tiga tahun yaitu 2014 hingga 2016. Proksi yang digunakan sebagai pengukur penghindaran pajak pada penelitian ini adalah book tax difference dan effective tax rate. Hasil penelitian dengan pengukuran book tax difference menunjukkan bahwa tingkat penggunaan transaksi derivatif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dengan pengukuran effective tax rate menunjukkan bahwa tingkat penggunaan derivatif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank umum yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2014-2016.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the use of derivatives against tax avoidance in commercial banks in Indonesia. The study was conducted on commercial banks except for foreign banks, regional banks and sharia banks with a period of three years from 2014 to 2016. Proxies used as tax avoidance measure in this study is the book tax difference and effective tax rate. The result of the research by using book tax difference measurement shows the level of the use of derivatives have a positive effect on tax avoidance, while the result of the research with the effective tax rate measurement indicates the level of the use of derivative has no effect on tax avoidance at commercial banks held and supervised by the Financial Services Authority during 2014 2016 . "

"The relationship between sovereign risk and capital flows has been predominantly governed by several behavioral elements. Previous studies have displayed that investors’ reaction mechanism to changes in sovereign credit rating, as proxy of risk, is asymmetric amongst downgrades and upgrades in which the former has been proven to be more impactful to flow of capital. As the influence of loss and risk aversion in the phenomenon is relatively salient from the scope of behavioral finance, we construct a two-phase experiment design which comprises a modified investment game and a risk-elicitation process to attest the said hypothesis. Our result shows that in an investment scheme with different progressions of default risk at treatment and control condition, the median deviation level from the endowment point is much higher in the treatment circumstance with constantly escalating default risk. Hence, loss aversion does exist since individuals are more driven to adjust their investment participation if served with a higher probability of loss. Moreover, we found that risk-aversion is also in play at the design where more risk-averse individuals tend to invest less in most cases. Likewise, we also found that more loss-averse individuals have similar tendency in terms of total investment participation as well. Nevertheless, as this particular finding is beyond our original research questions, we leave the elaborations for future work.

---

Perhubungan antara risiko berinvestasi di suatu negara dan aliran modal dipengaruhi oleh beberapa elemen ekonomi perilaku. Berbagai studi sebelumnya telah memperlihatkan bahwa investor memiliki reaksi yang asimetris terhadap perubahan peringkat investasi negara sebagai proksi dari risiko investasi, dimana penurunan peringkat investasi terbukti memiliki dampak yang lebih besar terhadap arus modal dibanding kenaikan. Apabila dilihat dari sudut pandang perilaku keuangan, fenomena tersebut dipengaruhi oleh penghindaran manusia dari kerugian dan juga dari risiko. Oleh karena itu, kami memformulasikan suatu desain eksperimen yang terdiri atas suatu permainan investasi sebagai tahapan yang pertama dan suatu proses elisitasi risiko sebagai tahapan yang kedua untuk membuktikan hipotesis tersebut. Hasil yang kami dapat memperlihatkan bahwa di dalam skema investasi dengan dua perkembangan risiko gagal bayar yang berbeda pada kondisi kontrol dan kondisi perlakuan, data deviasi median dari titik awal jauh lebih tinggi pada kondisi perlakuan dimana risiko gagal bayar selalu meningkat pada setiap tingkatan permainan. Maka dari itu, kami memverifikasi bahwa hipotesis mengenai keberadaan penghindaran kerugian individu adalah benar karena para subyek lebih terdorong untuk menyesuaikan partisipasi investasi mereka ketika dihadapkan pada risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Lebih lanjut, kami juga menemukan bahwa hipotesis mengenai keberadaan penghindaran risiko juga benar karena individu yang menghindari risiko cenderung berinvestasi lebih sedikit dibanding yang memiliki preferensi risiko sebaliknya. Kami juga menemukan bahwa individu yang bersifat menghindari kerugian memiliki tendensi yang serupa terhadap total partisipasi investasi mereka. Namun, karena hal ini sebenarnya berada di luar pertanyaan penelitian ini, untuk saat ini temuan tersebut kami tinggalkan untuk dikerjakan di masa yang akan datang."

"ABSTRAKSistem ketenagalistrikan Jawa Bali adalah sistem ketenagalistrikan yang sudah terinterkoneksi dan mempunyai lima wilayah usaha distribusi. UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sehingga tarif tenaga listrik dapat ditetapkan berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. UU juga mengamanatkan harga jual tenaga listrik harus disesuaikan dengan tingkat harga dan nilai keekonomiannya dengan mencerminkan kepentingan dan kemampuan rakyat. Saat ini perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih menggunakan metode biaya akutansi dan menerapkan tarif tenaga listrik seragam untuk semua wilayah di Indonesia.Di dalam penelitian ini, harga jual tenaga listrik pada lima wilayah usaha distribusi dihitung dengan metode biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang menghitung adanya perubahan tambahan biaya yang diakibatkan adanya tambahan perubahan permintaan tenaga listrik dimasa depan. Didalam penelitian ini unit pembangkit marginal untuk beban puncak disimulasikan dengan menggunakan bahan bakar gas dan bahan bakar High Speed Diesel (HSD).Hasil penelitian didapatkan harga biaya marginal tenaga listrik di titik tegangan rendah dan tegangan menengah sangat di pengaruhi oleh biaya marginal kapasitas distribusi di masing-masing wilayah. Harga biaya marginal di titik tegangan rendah dan di titik tegangan menengah paling tinggi adalah di wilayah Distribusi Jawa Barat Banten. Harga biaya marginal tenaga listrik di titik tegangan tinggi didapatkan mempunyai harga biaya marginal yang sama di lima wilayah distribusi Jawa Bali.Hasil penelitian juga didapatkan bahwa penggunaan bahan bakar oleh pembangkit marginal beban puncak akan mempengaruhi harga biaya marginal tenaga listrik. Penggunaan bahan bakar HSD untuk pembangkit marginal beban puncak menghasilkan biaya marginal tenaga listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar gas.

---

ABSTRACTJava-Bali electricity system is already interconnected system and has five business distribution areas. Law No. 30 Year 2009 on Electricity provides authority to the Government or Local Government in the approval of the electricity price and power grid price so electricity tariff can be set differently in each region. Act also mandates the electricity price should be adjusted to level economic value with consider affordability to pay of the people. Currently the calculation of electricity cost of supply in Indonesia is still using the accounting method and apply a uniform tariff for all regions in Indonesia.In this study, electricity price on five distribution businesses areas in Java Bali calculated by marginal costs the method. Marginal cost of power supply is defined as the change in total cost of service resulting from smalll change in demand. In this study the power plant unit for peaking was simulated using gas and High Speed Diesel (HSD).The results showed marginal cost at the point of low voltage and medium voltage is influenced by the marginal capacity cost of distribution in each region. The highest marginal cost at the point of low voltage point and medium voltage is in the Distribusi Jawa Barat Banten. Marginal cost at the point of high voltage obtained have the same marginal cost in the five distribution. The results also showed that the use of fuel by peaking power plant will affect to the marginal cost. Peaking power plant that using HSD produces a higher marginal cost than using gas."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk wajib pajak intansi pemerintah yang mulai digunakan pada bulan September 2021. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ini menggabungkan seluruh aplikasi SPT dalam satu aplikasi yang berbasis web dan real-time untuk tujuan pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi manfaat aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan pengaruhnya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Peneliti melakukan analisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Information Sysytem Success Model (ISSM) serta kepatuhan dari segi perspektif instrumental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis multivariat menggunakan aplikasi SmartPLS3. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 51 Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Kramat Jati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat bersih dari penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kedua persepsi tersebut dipengaruhi oleh atribut kualitas aplikasi pada model ISSM. Namun tidak semua atribut kualitas aplikasi mempengaruhi kedua persepsi tersebut. Selanjutnya, persepsi manfaat bersih berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Namun demikian, kepatuhan perpajakan dalam hal penyampaian SPT tepat waktu oleh Instansi Pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati tidak meningkat signifikan dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi. Perlu Adanya evaluasi penggunaan aplikasi oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk mengetahui penyebabnya sebagai bentuk pelayanan perpajakan yang optimal demi meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

---

This research was motivated by the release of the e-Bupot Unifikasi application for government agency taxpayers which began to be used in September 2021. Unlike the previous application, this application combines all SPT applications in one web-based and real-time application for the purpose of making withholding and tax reporting. This study aims to analyze the perceived benefits of the e-Bupot Unifikasi application by Government Agencies Taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati and its effect on compliance with tax obligations. Researchers conducted an analysis using the Technology Acceptance Model (TAM) and the Information System Success Model (ISSM) as well as compliance from an instrumental perspective. This study used a quantitative method with descriptive statistics and multivariate analysis using SmartPLS3 application. Data collected by questionnaire technique. Respondents in this study were 51 Government Agency Taxpayers registered at KPP Pratama Kramat Jati. The results showed that peceived usefullness and perceived ease of use had a significant positive effect on perceived net benefits from using the e-Bupot Unification application. Both perceptions are influenced by application quality attributes in the ISSM model. However, not all application quality attributes affect these two perceptions. In turn, perceived net benefits have a significant positive effect on Tax Obligation Compliance. However, tax compliance in terms of timely submission of SPT by respondent has not increased significantly with the release of the e-Bupot Unifikasi application. There is a need to evaluate the use of the application by KPP Pratama Jakarta Kramat Jati to find out the cause as an optimal form of tax service in order to increase voluntary taxpayer compliance"

"Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena rendahnya kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi dan tidak efektifnya skema PPh Final meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi. PPh Final Skema PPh Final umumnya diterapkan pada penghasilan usaha sektor hard-to-tax dan penghasilan pasif. Landasan teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara yang bersifat semi terstruktur dan open-ended. Partisipan wawancara adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dari 11 (sebelas) partisipan, 9 (sembilan) merupakan Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) merupakan pejabat di bagian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan akar permasalahan kepatuhan pajak berasal dari Wajib Pajak, otoritas pajak, lingkungan ekternal Wajib Pajak, maupun dari sisi regulasi. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, skema PPh Final berdampak buruk terhadap norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian, kemudian mempengaruhi niat untuk patuh dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak sektor jasa konstruksi. Berdasarkan The "Slippery Slope" Framework, skema PPh Final mengurangi persepsi Wajib Pajak akan kewenangan otoritas pajak, dan kemudian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi perlu dilakukan edukasi kepada Wajib Pajak sektor jasa konstruksi, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta perubahan skema PPh Final jasa konstruksi.

---

This study aims to explore the phenomenon of low tax compliance in the construction sector and the ineffectiveness of the Final Income Tax to increase tax compliance in the construction sector. Final Income Tax schemes are usually applied to business income from the hard-to-tax sector and passive income. This study uses the Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. This study uses a qualitative research method with semi-structured and open-ended interviews with tax officials. Of the eleven interviewees, nine are tax auditors, and two are policy makers. The results show that the root of the tax compliance problem comes from the taxpayer, tax authorities, the taxpayer's external environment, and the regulation. Based on the Theory of Planned Behavior, the Final Income Tax scheme harms subjective norms and perceived behavioral control so that it affects the intention to comply and the tax compliance behavior of contractor taxpayers. Based on The "Slippery Slope" Framework, the Final Income Tax reduces the Taxpayers' perception of the Tax Authority's power and impacts enforced tax compliance. To improve the construction sector's tax compliance, it is necessary to educate contractor taxpayers, increase supervision and tax audit probabilities, and change the Final Income Tax scheme for construction sector.

"

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan stasiun televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, menganalisis implementasi kebijakan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan stasiun televisi ditinjau dari compliance cost, serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tenknik analisis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bawa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah perbedaan pandangan, perusahaan stasiun televisi yang kurang pro-aktif serta jumlah pegawai pajak yang belum mencukupi sehingga ikut mempengaruhi sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepada perusahaan stasiun televisi.

---

This undergraduate thesis discusses about re-counting input tax which should be repaid by tv station. This research aims to analyse the policy mechanism, analyse the impelementation of re-counting input tax policy which should be repaid by the tv station company in term of compliance cost. Also, problems which occurs in this implementation. This study used a qualitative approach with analyzing technique library research and field research The result of this research is the implementation of this policy didn‟t going as expected. As for the problems which occurs are, differences opinion of this policy, tv station not pro-active, as well as the amount of tax officials who have not been sufficient to influence socialization of regulations related to the company's tv station."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan biaya kepatuhan pajak pasca penggunaan e-billing serta kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi e-billing.. Objek penelitan ini adalah penggunaan e-billing dengan studi kasus pada Asoisasi E-Commerce Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 70 responden yang menjadi anggota Asosiasi E-Commerce Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak pasca penggunaan e-billing pada dimensi fiscal cost dan time cost adalah tetap, sedangkan pada dimensi psychological cost terdapat perubahan biaya kepatuhan pajak pasca penggunaan e-billing menjadi menurun. Dari hasil analisis diperoleh bahwa kelebihan aplikasi e-billing diantaranya adalah menghemat waktu, fleksibel, efektif dan efisien. Sedangkan kekurangan beberapa aplikasi e-billing adalah server yang masih sering error, koneksi internet yang stabil, dan keamanan sistem e-billing.

---

This research aims to determine changes in tax compliance cost after the use of e billing as well as the advantages and disadvantages of the use of e billing application. The object of this research is the use of e billing by taking a case study on Indonesian E Commerce Association. This study uses a quantitative approach to data collection through surveys. This research was conducted by distributing questionnaires to 70 respondents who are members of Indoneisan E Commerce Association.

The results show that tax compliance costs after the use of e billing in the fiscal cost dimension and time cost dimension are fixed, whereas the psychological cost dimension, there is changes in tax compliance costs after the use of e billing to decrease.

The results of analysis that excess e billing applications include time saving, flexible, effective and efficient. While the lack of e billing some applications are still frequent error server, needs stable internet connection, and security of e billing system itself."