Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melihat pengaruh pengawasan DJBC, tarif cukai, dan batasan minimum HJE terhadap tangkapan rokok ilegal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan ekonometrika dengan struktur data panel dengan pendekatan fixed effect. Data yang digunakan adalah data tangkapan rokok ilegal, anggaran pengawasan, jumlah pegawai bea cukai, tarif cukai, batasan minimum HJE, dan karakteristik daerah. Hasilnya tarif cukai dan batasan minimum HJE tidak berpengaruh signifikan terhadap tangkapan rokok ilegal, pengawasan berpengaruh signifikan sehingga diperlukan penguatan pengawasan dengan menambah anggaran pengawasan dan sumber daya manusia untuk bisa mengoptimalkan tangkapan rokok ilegal sehingga bisa menurunkan peredaran rokok ilegal

---

This study looks at the effect of DJBC supervision, excise tariffs, and minimum HJE limits on illegal cigarette catches. The method used is a quantitative method with a panel data structure with a fixed effect approach. The data used are illegal cigarette catches, supervision budgets, customs employees, excise rates, minimum HJE limits, and regional characteristics. The result is that excise rates and minimum HJE limits have no significant effect on illegal cigarette catches, it is necessary to strengthen supervision by increasing the supervision budget and human resources to be able to optimize illegal cigarette catches and reduce illegal cigarettes."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu system kejasama antar Negara dalam aspek ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terciptanya perdagangan internasional yang efisien dan dapat menguntungkan bagi setiap Negara yang tergabung dalam kegiatan kerjasama antar Negara ini. Salah satunya yaitu dengan membuat sebuah forum internasional sebagai satu-satunya institusi resmi yang menangani semua yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dunia. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dibawah organisasi perdagangan dunia dengan mengangkat kasus rokok kretek yang terjadi pada tahun 2010 antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi dan menganalisis dalam hal langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengekta rokok kretek yang melalui serangkaian tahap beracara yang sudah diatur didalam Dispute Settlement Understanding WTO. Hasil analisis membawa pada penyelesaian akhir yaitu dengan dikeluarkannya Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh kedua Negara.

---

International trade is one system of cooperation between countries in economic aspects. Various efforts have been made by the government to create the efficient of international trade and can be beneficial for any State incorporated in such activities. One of which is to create an international forum as the only official institution that can handles in world trade activity aspects. This research elaborate on how to resolve disputes in international trade under the world trade organization by took clove cigarette case that occurred in 2010 between Indonesia and the United States as the example. This research uses normative approach to elaborate and analyze in terms of steps in the process of clove cigarette resolution through a series of stages that have been arranged in Dispute Settlement Understanding WTO. The results of the analysis lead to the final resolution, the issuance of a Memorandum of Understanding agreed upon by both parties countries."

"Penelitian ini menganalisis hubungan tarif cukai terhadap perusahaan rokok di industri rokok Tanah Air yang tercatat di Ditjen Bea Cukai. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pasar industri rokok, dilakukan analisis menggunakan Structure-Conduct-Performance, yang melihat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri rokok. Hasilnya, industri rokok di Indonesia memiliki struktur oligipoli dengan tingkat persaingan moderat. Dari dua model pada seluruh perusahaan, ditemukan bahwa penerapan tarif cukai berhubungan negatif dan signifikan dengan pangsa pasar perusahaan rokok. Begitupun dengan harga jual rokok. Pertumbuhan penduduk usia 15-24 tahun juga diketahui berhubungan positif dan signifikan terhadap pangsa pasar rokok. Sementara itu, pada 5 perusahaan utama, pada model 1 atau usia 15+, ditemukan bahwa cukai per harga jual berpengaruh positif terhadap pangsa pasar.

---

This research analyzed the correlation between excise rates and Cigarette companies in Indonesia which was recorded in the Directorate General of Customs and Excise. In order to find out how the market shapes the cigarette industry, the analysis is conducted using the Structure-Conduct-Performance, which looked at the relationship between structure, behavior and performance of the cigarette industry. As a result, the cigarette industry in Indonesia has oligopoly structure with a moderate level of competition. Of the two models in the entire company, it was found that the application of the tax rates significantly and negatively associated with cigarette companies? market share, as well as the sale price of cigarettes. The growth population of 15-24 year-olds is positively and significantly impacted to cigarette market share. Meanwhile, the five major companies, the model 1 or ages 15+, found that excise per selling price has positive effect on market share."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

---

This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"

"Aroma mempengaruhi manusia pada berbagai tingkatan yang memiliki fungsi vital dan kritis. Saat ini, indra penciuman lebih sering terpapar parfum daripada yang disadari kebanyakan orang, membuat penggunaan parfum menjadi keseharian. Sebagai industri yang berkembang pesat, industri parfum menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun, menetapkan kepentingan sosial ekonominya dalam skala global. Perusahaan parfum juga berinvestasi dua kali lipat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dibandingkan perusahaan multinasional besar lainnya di Eropa, menjadikan pengetahuan tentang formula aroma atau teknik manufaktur penting untuk keberlanjutan industri tersebut. Namun, seiring kemajuannya teknologi, aset informasi perusahaan parfum mungkin lebih mudah dimanipulasi dengan tanpa adanya perlindungan yang memadai. Dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji mengapa aroma parfum harus dilindungi secara memadai, rezim kekayaan intelektual mana yang mampu melindungi aroma parfum berdasarkan perjanjian internasional sebagai ambang batas minimum, dan hak kekayaan intelektual mana yang pantas untuk menjaga aroma parfum berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa aroma parfum mempertahankan keunikannya karena merupakan hasi dari inovasi, sehingga perlindungan yang tepat harus ditegakkan agar perusahaan parfum mendapat manfaat penuh dari penemuan dan, sebagai hasilnya, memulihkan biaya investasi tersebut. Perjanjian internasional juga mengizinkan perlindungan aroma parfum di bawah rahasia dagang dan merek dagang. Sebaliknya, di Indonesia, di mana perlindungan yang lebih luas diperlukan, aroma parfum hanya dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Oleh karenanya, untuk menjaga kerahasiaan kombinasi bahan kimia, perusahaan parfum di Indonesia harus membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan/atau pihak ketiga.

---

Scent affects humans on a variety of levels, performing a variety of vital and critical functions. Nowadays, the olfactory sense is more frequently exposed to perfumes than most people realize, making perfume usage a daily occurrence. As a rapidly growing industry, the perfume industry generates tens of billions of dollars annually, establishing its socioeconomic importance on a global scale. Perfumers also invest twice as much in R&D as other major multinational firms in the EU, making knowledge of scent formulas or manufacturing techniques vital for industry preservation. However, as technology advances, information assets of perfume companies may be more easily manipulated, with no adequate protection. Using normative research, this study will examine why perfume scents should be adequately protected, which intellectual property regime is capable of protecting perfume scent based on the international covenant as a minimum threshold, and which intellectual property rights are appropriate to safeguard perfume scent based on Indonesian intellectual property legislation. The thesis concludes that perfume aroma retained its uniqueness as a result of innovation, implying that appropriate protection should be enforced so that the fragrance company fully benefits from the invention and, as a result, recovers the costs of investment in innovation. The international agreement also permits the protection of perfume scents under trade secret and trademark. In contrast, perfume fragrances can only be protected as trade secrets in Indonesia, where more extensive protection is required. To keep the chemical ingredient combination secret, perfume companies in Indonesia should sign non-disclosure agreements with their employees and/or third parties."

"Sektor industri atau disebut pengolahan non migas merupakan kontributor terbesar pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta mengindikasikan besarnya potensi pasar domestik sekaligus jaminan sektor industri Indonesia terus bertumbuh. Namun demikian, komitmen liberalisasi perdagangan antar negara yang semakin tinggi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO), memaksa sektor industri Indonesia bersaing dengan Industri negara-negara berteknologi maju.Dalam persaingan itu, industri Indonesia terus mengalami pelemahan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sangat terlihat nyata terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Menghadapi situasi yang dinilai banyak pihak sebagai de-industrialisasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menggunakan bantuan finansial (financial contribution) sebagai salah satu instrumen kebijakan peningkatan daya saing industri. Pada praktiknya, komitmen Indonesia sebagai anggota WTO tidak bisa dikesampingkan. Beberapa perjanjian yang dicakup (covered agreement) dalam pembentukan WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures mengatur batasan bantuan finansial yang dapat atau dilarang untuk diberikan pemerintah. Perspektif pengaturan subsidi dalam WTO adalah pemberian subsidi lazim dilakukan pemerintah suatu negara untuk peningkatan kemakmuran dan perlindungan kepentingan domestik, namun juga berpotensi mendistorsi perdagangan internasional apabila menimbulkan keuntungan kompetitif bagi sektor swasta secara tidak adil.Dengan menggunakan perspektif itu, dilakukan studi hukum pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT yang memuat kebijakan pembiayaan pemerintah untuk peningkatan daya saing ITPT. Diharapkan ditemukan pemahaman kritis akan desain kebijakan penggunaan instrumen subsidi oleh pemerintah dengan tetap mengindahkan komitmen Indonesia dalam WTO. Momentum penulisan tesis diperkuat dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri atau pembangunan industri pionir. Bentuk pembiayaan dimaksud dapat berupa keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan.

---

The industry sector, or called with non oil and gas manufacturing sector, is the largest contributor to economic income and employment in Indonesia. Indonesia's population of over 250 million indicates the potential of the domestic market as well as the guarantee of Indonesia's industrial sector continues to grow. Nevertheless, the increasing commitment of trade liberalization between countries since the establishment of the World Trade Organization (WTO) has forced the Indonesian industrial sector to compete with industries from countries with advanced technology.

In that competition, Indonesia's industrial competitiveness continues to weaken both in domestic and export markets. Significant impacts occurred in the Textile and Textile Products Industry (ITPT). Faced with the situation that many considered as de-industrialization, the Government of Indonesia took a strategic step to use financial assistance as one of the policy instruments to increase the competitiveness of industry. In practice, Indonesia's commitment to WTO membership can not be ruled out. Some covered agreements in the establishment of the WTO, such as the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provide provisions for financial assistance that can be granted or prohibited by the government. The perspective of the subsidy provisions in the WTO is that subsidies are commonly applied by a country's government to increase prosperity and protection of domestic interests, but also potentially distort international trade if it causes unfairly competitive advantage for the private sector.

By using that perspective, the authors conducted a legal study on the implementation of the ITPT machine / equipment restructuring program which contains a government financing policy to improve the competitiveness of ITPT. It is expected to find a critical understanding of the policy design of the use of subsidized instruments by the government by taking into account Indonesia's commitment to the WTO. The momentum of thesis writing is reinforced by Article 45 and Article 47 of Law No. 3 of 2014 on Industrial Matters which contains provisions that the government can provide financing to private industrial companies in order to increase the competitiveness of domestic industry or the development of pioneer industries. The financing stated in Article 47 covers three forms of financing, which include: loan interest rate, discounted purchase of machinery and equipment, and machinery and equipment assistance."

"[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empirispenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigaretteprice increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and taxrevenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cuton those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method,this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sizedhand-made cigarette companies. The government claims that the policy, whichcame into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue asoutlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production,though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]"

"Konsumsi rokok di Indonesia menduduki posisi terbanyak di wilayah Asia Tenggara pada 2016 dan meningkat sampai di 2018, sehingga beban kerugian kesehatan dan ekonomi bertambah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rokok dan pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk merokok dan jumlah konsumsi rokok oleh perokok berdasarkan kelompok pendapatan di Indonesia tahun 2018. Kategorisasi kelompok pendapatan menggunakan perhitungan Had Kifayah dan nishab zakat serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam (Islamic values). Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan unit analisis Kepala rumah tangga sebagai representatif per rumah tangga. Dengan demikian, penulis mengadopsi two-part model untuk mengolah dan menganalisis data serta menggunakan software Stata 15. Model bagian pertama menggunakan model Logit sedangkan bagian kedua metode OLS dalam menjawab dua tujuan tersebut. Hasil penelitian bahwa harga rokok, pendapatan rumah tangga serta karakteristik sosio-demografis mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumsi rokok di semua kelompok pendapatan. Total elastisitas harga rokok pada konsumsi rokok secara keseluruhan sebesar -0,811 yang berarti kenaikan harga rokok 10% menyebabkan berkurangnya kemungkinan dan jumlah permintaan rokok sebesar 8,1%. Sedangkan, total elastisitas pendapatan secara keseluruhan adalah 0,975 artinya kenaikan pendapatan per rumah tangga sebesar 10% maka terjadi peningkatan 9,75% pada kemungkinan dan jumlah permintaan konsumsi rokok. Selain itu, kelompok rumah tangga mustahik lebih responsif dalam menghadapi perubahan harga rokok dan pendapatan, di mana elastisitasnya lebih besar daripada rumah tangga muzaki. Sementara itu, rokok dapat dikatakan sebagai barang normal dan bersifat inelastis, namun tidak sesuai dengan teori konsumsi ekonomi Islam.

---

Indonesia is cigarette consumption was the highest position in Southeast Asia in 2016. It had increased until 2018 and caused an increased risk of health and economic loss. This study discusses changes in cigarette prices and household income in the decision to smoke, the quantity of cigarette consumption by smokers according to income groups in Indonesia 2018. The categorization of income groups uses the calculation of Had Kifayah and nishab zakat and based on an Islamic economic perspective (Islamic values). This study used the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) raw data with the Head of the household analysis unit as the household representative. Thus, the authors adopted a two-part model to process and analyze data and use Stata 15. The first part model uses the Logit model while the second part of the OLS method in answering these two objectives. The result of this study is the price of cigarettes, household income, and socio-demographic characteristics significantly influence cigarette consumption behavior in all income groups. The total elasticity of cigarette prices on the overall cigarette consumption is -0,811, which means a 10% increase in cigarette prices caused a decrease in the probability and quantity of cigarette demand by 8.1%. On the other hand, total income elasticity is 0.975 that means an increase in income per household by 10% then an increase of also 9.75% in cigarette consumption behavior. Also, mustahik households can be more responsive in changing the price of cigarettes and income since the elasticity is greater than muzaki households. Meanwhile, cigarettes can be said to be normal goods and inelastic, but it does not fit with consumption theory in Islamic economics."