Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan pariwisata yang tidak menempatkan daya dukung lingkungan dan pertumbuhan ekonomi pariwisata secara seimbang berpotensi menyebabkan terjadinya overtourism, yang dapat meningkatkan ancaman pada ketahanan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis interdependensi sistem ekonomi dan sistem lingkungan. Metode yang digunakan mencakup analisis daya dukung lingkungan, analisis pertumbuhan ekonomi pariwisata, serta analisis peran modal sosial dan teknologi digital dalam pengelolaan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan berdampak pada meningkatnya jejak ekologi dan memicu alih fungsi lahan yang dapat meningkatkan defisit ekologi. Kemudian, modal manusia, modal fisik, obyek daya tarik wisata, dan efek spasial terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pariwisata. Adapun modal sosial dan teknologi digital merupakan faktor penting untuk menjaga inklusivitas pengelolaan pariwisata serta mendorong perilaku ramah lingkungan. Aksi afirmatif dengan mendorong peran komunitas lokal sebagai shareholder pariwisata serta inovasi teknologi digital dapat menjadi strategi kunci untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

---

Tourism development that does not place the environmental carrying capacity and tourism economic growth in a balanced way may cause overtourism, which potentially increases the threats to environmental and social resilience. This study aims to formulate a sustainable tourism development model based on the economic and environmental systems' interdependence. The methods comprise analysis of environmental carrying capacity, tourism economic growth, and roles of social capital and digital technology innovation in tourism management. The results show that higher tourist arrivals create higher ecological footprints and trigger land conversion. Human capital, physical capital, tourist attraction objects, and spatial effects significantly affect tourism economic growth. Meanwhile social capital and digital technology have an essential role in stimulating inclusive tourism management and environmentally-friendly behavior. Affirmative action by encouraging the role of local communities as tourism shareholders and digital technology innovation can be strategic key in realizing sustainable tourism development."

"Tulisan ini mengkaji pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HI melalui studi literatur. Melalui metode taksonomi, tulisan ini menganalisis 46 literatur dan memetakannya dalam tiga tema: (1) faktor pembentuk keterkaitan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan; (2) kontribusi pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) kritik terhadap neoliberalisme terkait konsep dan praktik pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa industri pariwisata memberikan dampak multidimensional yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu,  terdapat struktur dan relasi kekuatan yang mendasari suatu aksi, norma, dan kebijakan mengenai pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang berjalan. Lebih jauh, tulisan ini  menemukan bahwa struktur dan relasi kekuatan saat ini didasari oleh pandangan neoliberal yang menempatkan aktor swasta sebagai pelaku pembangunan yang dominan bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah arena politik yang terdiri dari kontestasi kuasa, kekuatan, dan kepentingan antar-aktor sehingga dibutuhkan partisipasi bottom-up dan diskusi inklusif agar kebijakan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tulisan ini juga mengidentifikasi dua ceruk penelitian. Pertama, minimnya pembahasan keterkaitan pariwisata dalam agenda pembangunan berlanjutan dari kajian keamanan internasional. Dalam hal ini, konteks keamanan  non tradisional, termasuk keamanan manusia (human security) dapat digunakan sebagai dasar analisis. Kedua, terbatasnya literatur yang menempatkan negara maju sebagai objek analisis, padahal pembahasan tersebut  dapat menambah pemahaman  dan pembelajaran bagi akademisi HI dan pengambil kebijakan. 

---

This paper examines tourism and the sustainable development agenda from an international relations perspective through a study of literature. The author uses the taxonomic method to analyze 46 peer-reviewed literature and map them into three themes: (1) constructing factors of tourism and the sustainable development agenda; (2) tourism's contribution to the sustainable development agenda; and (3) criticism of neoliberalism on tourism concept and practice in the sustainable development agenda. The mapping of the literature indicates that the tourism industry provides a multidimensional impact in line with the sustainable development agenda. Furthermore, this paper identifies structures and power relations that construct actions, norms, and policies regarding tourism in the ongoing sustainable development agenda. Moreover, this paper’s analysis shows that the structure and power relations in question are neoliberalism, which strengthens private actors in all sectors; hence becomes a development challenge in itself. This paper concludes that the tourism industry is a political arena consisting of the contestation of power, strength, and interests between actors. Thus, bottom-up participation and inclusive discussion are needed in order for tourism policies and the sustainable development agenda can run optimally. This paper also identifies two research gaps. First, the linkage of tourism and the sustainable development agenda with security issues should be explored, in this matter human security as a non-traditional security approach can be used as an analytic framework. Second, there is limited literature that frame developed countries as the object of analysis, even though this discussion may be a lesson learned for HI academics and policy makers."

"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

---

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."

"

Abstrak

Pengembangan ekowisata berkelanjutan mempertimbangkan kelayakan pariwisata, kondisi sosial masyarakat, dan kebijakan pariwisata untuk menjamin kelestarian lingkungan serta meningkat kesejahteraan. Pengembangan kawasan pesisir yang tidak sesuai prinsip ekowisata dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, menurunnya pendapatan serta gangguan stabilitas sosial. Tujuan penelitian ini menganalisis kelayakan pariwisata, sosial ekonomi masyarakat, dan kebijakan pariwisata. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode campuran. Penilaian kelayakan pariwisata menggunakan analisis indeks kesesuaian wisata dan analisis daya dukung, penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat menggunakan analisis skala Likert serta kebijakan pariwisata dianalisis menggunakan skala Guttman. Hasil analisis kelayakan pariwisata Fatkauyon berada pada kategori sangat sesuai, dengan IKW pantai 97.5%, IKW snorkeling 88,8%, dan IKW selam 88,8%. PCC wisata pantai 29.106 pengunjung per hari, RCC wisata pantai 728 pengunjung perhari. PCC wisata snorkeling 3.828 pengunjung per hari, RCC wisata snorkeling 429 pengunjung per hari. PCC wisata selam 144 pengunjung per hari, RCC wisata selam 16 pengunjung per hari. Tingkat pemahaman ekowisata 96,9% kategori baik, sikap pelaksanaan ekowisata 94,3% kategori baik. Regulasi kebijakan pariwisata kategori kurang dan persepsi pemangku kebijakan pada pengembangan ekowisata kategori tinggi. Kesimpulannya adalah kawasan pesisir Fatkauyon sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata berkelanjutan.

 

---

Abstract

Sustainable ecotourism development considers tourism feasibility, community social conditions, and tourism policies to ensure environmental sustainability and increase welfare. Development coastal areas that are not in accordance with the principles of ecotourism can cause environmental damage, decreased income and disruption of social stability. The purpose this study was to analyze the feasibility tourism, socio-economic community, and tourism policy. The approach used is quantitative with mixed methods. Tourism feasibility assessment uses tourism suitability index analysis and carrying capacity analysis, assessment socio-economic conditions the community using scale analysis Likert and tourism policy analyzed using scale Guttman. The results Fatkauyon tourism feasibility analysis are the very appropriate category, IKW beach 97.5%, IKW snorkeling 88.8%, IKW diving 88.8%. PCC beach tourism 29,106 visitors per day, RCC beach tourism 728 visitors per day. PCC tours snorkeling 3,828 visitors per day, RCC tours snorkeling 429 visitors per day. PCC tours dive 144 visitors per day, RCC diving tours 16 visitors per day. The level of understanding ecotourism 96.9% good category, attitude of ecotourism implementation 94.3% good category. Tourism policy regulations are lacking in categories and stakeholders' perceptions high-category ecotourism development. The conclusion that the Fatkauyon coastal area very suitable to be developed into sustainable ecotourism area.

"

"Pariwata merupakan sektor penting di Indonesia. Akan tetapi, pariwisata di Indonesia masih belum didukung oleh infrastruktur yang baik, sehingga pariwisata di Indonesia masih belum dapat dikatakan berkelanjutan. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis infrastruktur pariwisata dalam aspek sosial dan lingkungan di daerah Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui infrastruktur apa yang baik untuk mendukung pariwisata di daerah Karawang menggunakan indikator-indikator infrastruktur pariwisata berkelanjutan dalam aspek sosial dan lingkungan. Metode yang akan digunakan adalah dengan melakukan tinjauan literatur dan studi kasus. Kata kunci: pariwisata, infrastruktur, indikator, berkelanjutan sosial, berkelanjutan lingkungan.

---

Tourism is an important sector in Indonesia. However, tourism in Indonesia is still not supported by decent infrastructures. Thus, tourism in Indonesia still can rsquo t be said sustainable. This research will analyze tourism infrastructure in the aspect of social and environment in Karawang.

The purpose of this research is to understand which infrastructure that is decent to support a tourism region using the indicators of sustainable tourism infrastructure. The methodologies used in this research are literature review and case study. Keywords tourim, infrastructure, indicator, Karawang, social sustainability, environment sustainability. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep pariwisata berkelanjutan yang diimplementasikan di Samsara Living Museum Bali. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif sebagai jenis penelitiannya. Dalam mendapatkan informan, penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yang terdiri dari Ida Bagus Agung Gunarthawa sebagai pendiri museum, masyarakat sekitar museum yang sekaligus berperan sebagai pengurus museum,  Dayananda dan Adi sebagai wisatawan, dan Gus Mananda, dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana selaku akademisi. Data yang didapatkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni dengan open coding, axial coding, dan selective coding untuk mendapatkan deskripsi informasi terkait orang, tempat, dan peristiwa yang terkait dengan pengimplementasian pariwisata berkelanjutan di Samsara Living Museum Bali. Penelitian ini memastikan keabsahan menggunakan triangulasi data pada sumber data dan teknik pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Samsara Living Museum Bali telah mendeskripsikan konsep pariwisata berkelanjutan dalam operasional dan pengembangannya. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mewawancarai pihak pemerintahan dan mengerucutkan topik penelitian agar analisis dapat dilakukan lebih mendalam.

---

This research aims to describe the concept of sustainable tourism implemented at the Samsara Living Museum Bali. The study employs a qualitative approach with descriptive case study as its research type. In obtaining informants, this research utilizes the snowball sampling technique, including Ida Bagus Agung Gunarthawa as the founder of the museum, the local community around the museum who also serve as museum administrators, Dayananda and Adi as tourists, and Gus Mananda, a lecturer from the Faculty of Tourism at Udayana University acting as an academician. Data obtained through interviews, field observations, and literature studies are processed using qualitative data analysis techniques, namely open coding, axial coding, and selective coding to obtain descriptions of information related to individuals, places, and events associated with the implementation of sustainable tourism at the Samsara Living Museum Bali. This research ensures validity by employing data triangulation on data sources and data collection techniques. Findings from this research indicate that the Samsara Living Museum Bali has embodied the concept of sustainable tourism in its operations and development. For future research, it is recommended to interview governmental authorities and narrow down the research topic for a more in-depth analysis."

"Pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Di berbagai belahan dunia, perkembangan transportasi publik yang berkelanjutan mulai menjadi perhatian. Sayangnya, pembangunan di Kota Depok belum mendapat perhatian yang serius, terutama dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Studi ini membahas ketidakmampuan Pemkot Depok dalam menjalankan proses politik yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat membuat pengelolaan transportasi berbasis jalan di Kota Depok tidak berjalan baik. Proyek BRT dan JRC diambil sebagai studi kasus, karena menjadi salah satu upaya Pemkot Depok mengatasi masalah transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di wilayahnya. Riset ini bertujuan menilai kondisi transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di Kota Depok, mengevaluasi proses politik lingkungan implementasi konsep Green City dalam proyek BRT dan JRC di Kota Depok, dan mengevaluasi stretegi dalam kebijakan BRT dan JRC menurut konsep Green City di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, berupa analisis deskriptif studi kebijakan dan analisis deskriptif studi tematik. Hasil riset menunjukkan bahwa Kota Depok saat ini sudah memiliki angkot, BRT, dan JRC sebagai moda transportasi publik berbasis jalan, tetapi ketiganya belum memenuhi indikator sebagai transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan. Proses politik perumusan proyek BRT dan JRC juga belum terjadi sesuai dengan konsep Green City dan politik lingkungan, yaitu melakukan promosi penggunaan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Kebijakan BRT dan JRC yang dilakukan Pemkot Depok sebagai strategi dalam mewujudkan transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok. Pemkot Depok gagal dalam melakukan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan sesuai dengan tahapan menjalin partnership agar masalah dapat dipetakan dengan lebih fokus dan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan dapat tepat sasaran.

---

The development of sustainable public transportation is important to overcome environmental problems. In various parts of the world, the development of sustainable public transportation has begun to become a concern. Unfortunately, the development in Depok City has not received serious attention, especially from the government as a policy maker. This study discusses the inability of the Depok City Government to carry out a political process that is in favor of the environment and people's welfare, which has resulted in the management of road-based transportation in Depok City not working well. The BRT and JRC projects were taken as case study, because they are one of the Depok City Government's efforts to address the problem of road-based sustainable public transportation in the region. This research aims to assess the condition of road-based sustainable public transportation in Depok City, evaluate the environmental political process of implementing the Green City concept in the BRT and JRC projects in Depok City, and evaluate strategies in BRT and JRC policies according to the Green City concept in Depok City. The method used is a qualitative method, in the form of descriptive learning policy analysis and thematic descriptive learning analysis. The results of the study show that the City of Depok currently has public transportation, BRT, and JRC as road-based public transportation modes, but these three do not meet the indicators of road-based sustainable public transportation. The political process of formulating BRT and JRC projects has also not been carried out in accordance with the concept of Green City and environmental politics, namely promoting the use of road-based sustainable transportation. The benefits of the BRT and JRC policies implemented by the Depok City Government as a strategy in realizing road-based public transportation have not been felt by the people of Depok City. The Depok City Government failed to collaborate in formulating a road-based sustainable transportation policy. Therefore, strategic policies are needed that are in accordance with the stages of building partnerships so that problems can be mapped with more focus and road-based sustainable transportation policies can be right on target."