Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA serta dampak penetapan bagi hasil SDA terhadap pendapatan daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jawaban yang diperoleh dari dari hasil penelitian, pertama Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.Pada pelaksanaannya, Kementrian Keuangan melakukan kordinasi dengan kementrian teknis seperti Kementrian ESDM, Kementrian LHK, Kementrian Kelaulatan Perikanan dan KEMENDAGRI dalam hal penetapan batas wilayah dan daerah penghasil. Siklus dan penetapan DBH didasarkan pada RPMK mengenai perhitungan, penetapan DBH tahun berjalan dan tahun berikutnya yang diatur dalam PERPRES APBN mengenai perkiraan alokasi DBH. Kedua, dampak penetapan bagi hasil sumber daya alam terhadap pendapatan daerah menyebabkan ketergantungan daerah pada besaran DBH SDA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengurangan anggaran yang tidak sesuai dengan target daerah serta kondisi kurang bayar pada DBH SDA mempengaruhi daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Ketidakpastian Pemerintah pusat dalam pencairan anggaran dana bagi hasil menyebabkan daerah sebelum tutup tahun anggaran tidak dapat merasakan manfaat anggaran tersebut. Hal tersebut menjadi masalah penyerapan anggaran tiap tahun waktu penggunaan anggaran

---

This study discusses the central and regional financial balance regarding natural resource revenue sharing and the impact of determining natural resource revenue sharing on regional income. This research is prescriptive normative legal research. According to the research results, firstly, central and regional financial balance is carried out in terms of natural resource profit sharing to implement regional autonomy. In practice, the Ministry of Finance coordinates with technical ministries such as the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and the Ministry of Home Affairs in determining regional boundaries and producing areas. The cycle and determination of DBH based on RPMK regarding the calculation and determination of DBH for the current year and the following year as regulated in the PERPRES APBN regarding the estimated allocation of DBH. Second, the impact of the determination of natural resource profit sharing on regional income causes regional dependence on the amount of DBH SDA provided by the Central Government. Budget reductions not in line with regional targets and conditions of underpayment in DBH SDA affect regions in terms of meeting regional expenditure needs. The uncertainty of the central government in the disbursement of the revenue-sharing budget causes areas before the end of the fiscal year to be unable to feel the benefits of the budget"

"Pada akhir tahun 2011 skim pembiayaan dengan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) masih sekitar 28% dari porsi keseluruhan pembiayaan pada Bank Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan di dalam internal bank seperti sumber daya manusia, organisasi dan sistem bank yang menjadi penyebab rendahnya porsi pembiayaan dengan skim yang berbasis bagi hasil dibandingkan dengan skim pembiayaan yang berbasis pada margin terhadap seluruh pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Analisa dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri di Wilayah Kanwil II yang meliputi Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cilegon dan Serang dengan responden pegawai yang menangani proses pembiayaan sebanyak 35 responden. Porsi pembiayaan di ambil dari laporan keuangan per 30 Juni 2012. Secara empiris, hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya porsi tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh SDM bank (0,822) sedangkan Organisasi Bank dan Sistem Bank tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi Berdasarkan penelitian, Porsi Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi secara signifikan oleh SDM Bank.

---

At the end of 2011 the patterns of financing schemes for the profit sharing (mudaraba and musharaka) was approximately 28% of the overall share of financing in Islamic Banking. The purpose of this study is to determine and identify the barriers in the internal bank such as human resources, organization and the bank system which cause the low portion of the financing scheme based on profit sharing compared to the financing scheme based on the margin of all loans in the Syariah Mandiri Bank. The analysis is performed by using the structural equation model (SEM). This research is a case study at PT Bank Syariah Mandiri in Region II which includes Main Branch Office and Supporting Branch Office in the Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cilegon dan Serang area, the respondent is an employee who handles the financing proses as much as 35 respondents. Portion of the financing getting from financial statements on June 30, 2012. Empirically, the analysis shows that the lower portion is significantly influenced by human resource bank (0,822). While the bank organization and bank system does not influence significantly. Finally, based on research, Portion of financing scheme based on profit sharing (Mudaraba and Musharaka) at Bank Syariah is significantly influenced by Human Resource Bank and Bank Organization."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terhadap rendahnya pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN. Metode penelitian yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP) dengan 3 (tiga) responden yang kompeten mewakili kalangan praktisi, akademisi dan regulator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagian yang paling penting dalam aspek masalah rendahnya tingkat pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank BTN hasilnya berturut-turut adalah: masalah eksternal (41%), masalah sistem (33%) dan kemudian masalah internal (25%). Urutan masalah eksternal adalah: kurangnya pemahaman nasabah (43,3%), kurangnya saling kepercayaan antara bank dan masyarakat (43,1%), dan persepsi nasabah bahwa Bank BTN adalah bank yang fokus pada bisnis perumahan (13,6%). Urutan masalah sistem adalah: kurangnya alat bantu sistem monitoring (40,4%), kurangnya dukungan sistem informasi dan teknologi/IT (30,9%), dan struktur dana pihak ketiga yang kurang mendukung (28,7%). Urutan masalah internal adalah: proses yang relatif tidak mudah terkait akad mudharabah (38%), kurangnya kompetensi sumber daya insani bank syariah (33%), dan resiko yang tinggi (28%). Aspek solusi yang dihasilkan secara berurutan adalah solusi eksternal (41%), solusi sistem (33%), dan solusi internal (25%). Unit Usaha Syariah Bank BTN perlu melaksanakan solusi-solusi yang dihasilkan dalam penelitian ini guna memperbesar porsi pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah, khususnya peningkatan alat bantu sistem monitoring dan peningkatan kompetensi SDI.

---

This research is aimed to indicate the factors that impact the low of working capital financing with mudharabah aqad in BTN syaria micro business and its solution. The method used is Analytic Network Process (ANP), and the respondents are interviewed are coming from practitioners, academician, and regulator. The synthesis results show that the priorities problems of the lack working capital financing in BTN Sharia Business Unit are: external problem (41%), system problem (33%) and internal problem (25%). The priority results of external problems are: less of community understanding (43,3%), BTN bank focus on property business (13,6%). The priority results of system problems are: less of monitoring system (40,4%), less of technology and information system support (30,9%), and less supporting of the 3rd fund (DPK) structure (28,7%). The priority results of internal problems are: complicated process (38%), the lack of human resource quality (33%), and high risk (28%). For the solution aspect, the priority results show that the most priority is external solution (41%), and followed by system solution (33%), and the last priority is internal solution (25%). And those all what BTN Sharia Business Unit has to do if they want to increase working capital financing with mudharabah aqad, especially monitoring system development and increasing of human resource quality (competence)."

"Salah satu bentuk perikatan menurut Hukum Islam adalah Al-Mudharabah atau al-Qiradh yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengar pelaksana modal dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan/kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada perjanjian ini ada kesederajatan kedudukan para pihak pelaku perikatan sebagai mitra usaha, rasa senasib sepenanggungan dan saling menunjang satu sama lain. Perikatan inilah yang melahirkan sikap kekeluargaan sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945 dan cocok dilakukan dalam bentuk Badan Usaha Koperasi. Baitut Tamwil Koperasi Ridho Gusti (KRG) sebagai Lembaga Keuangan yang disemangati ukhuwah Islami dan sekaligus sebagai BadanUsaha yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, menerapkan perjanjian mudhara bah dalam melaksanakan usahanya, dalam prakteknya secara umum tidaklah menyimpang dari ajaran Islam. Penggunaan Bank yang menggunakan system bunga sebagai Pihak Ketiga untuk mengembangkan usahanya, merupakan keadaan yang terpaksa dilakukan. Agar menjadi suatu Badan Usaha Islami yang dapat memakmurkan anggotannya juga masyarakat Indonesia, KRG harus lebih memperbaiki keadaan organisasi, manajemen dan manusianya. (WN)"

"Kebijakan penggabungan Undang-Undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berkembang, sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini cenderung sifatnya simplifikasi. Melalui penyederhanaan regulasi ini terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai keuangan daerah baik yang berasal dari perpajakan daerah ataupun dari Transfer ke Daerah. Pengaturan penguatan ini memfokuskan pada signifikannya revenue dan expenditure assignment antar level pemerintahan, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, melalui penguatan belanja daerah, dengan diaturnya batasan-batasan penggunaan belanja daerah, selain itu juga dengan pemutakhiran kebijakan Transfer ke Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah

---

The policy of merging the Law on Fiscal Balance between the Central Government and Regional Governments (Law Number 33 of 2004) and the Law on Regional Taxes and Levies (Law Number 28 of 2009) is a strengthening of the implementation of regional autonomy which is starting to develop, in line with the preparation of legislation that currently tends to be simplistic in nature. Through this simplification, there is a unified arrangement of regional finances, either from regional taxation or from transfers to regions. This strengthening arrangement focuses on the significance of revenue and expenditure assignments between levels of government, which is expected to realize equitable distribution of public services and community welfare in the regions to improve the quality of the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, through strengthening regional expenditures, by setting limits on the use of regional expenditures, in addition to It also includes updating the performance-based Transfer to Regions policy, developing an efficient regional tax system, expanding regional financing schemes, and harmonizing central and regional expenditures."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi dicapai dengan dasar data penerimaan negara periode sebelumnya dan perolehan tahun berjalan. Dalam implementasinya, penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 serta aturan pelaksanaannya meskipun persentase dana bagi hasil untuk sebagian daerah penghasil yang pendapatan asli daerahnya sangat minim menilai persentase tersebut belum memenuhi keadilan partisipasif namun baru sebatas keadilan distributif. Penelitian ini menyarankan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam dapat didukung dengan informasi dan teknologi yang baik agar lebih akurat dan cepat, selain itu dalam hal implementasi penyalurannya perlu adanya peertimbangan terkait dengan persentase dana bagi hasil bagi daerah penghasil.

---

ABSTRACT

This thesis discusses review the calculation and the implementation of the distribution of funds for the result of natural resources oil and gas of the earth between the central government with local government based on law number 33 / 2004 as well as other implementation regulation. Normative research methods law. This research result meyimpulkan that calculation funding for the natural resources oil and gas reached on the basis of data state revenues the previous period and acceptance years running. In its implementations, the distribution of funds for the results of oil and natural gas to producing areas already in line with what he has stipulated in the law number 33 / 2004 as well as the rules of its execution though the percentage of funding for yield to partially producing areas that its local revenue the percentage is very low rate has not yet meet justice partisipasif but just for distributive justice. This research suggest calculation funding for the natural resources can be supported with information and technology good to be more accurate and quicker, besides in terms of implementation penyalurannya need of peertimbangan related rate funds to the quotient of producing areas."