Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa yang dapat dilihat penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Permasalahannya adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang kewajiban pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 karena hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai klaim serta tidak ada ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan lisan untuk klaim asuransi jiwa meninggal dunia dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith adalah tidak sesuai dengan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah dimasukkannya materi mengenai hukum asuransi dalam program pelatihan calon hakim dan para hakim.

---

This thesis discusses verbal notice in filing claim as the application of utmost good faith principle in life insurance which can be seen in its application in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. The issues discussed are: 1) Insurance regulations regarding verbal notice of death claims in life insurance and 2) The legal considerations of the Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle in life insurance. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of utmost good faith principle. The results of this study are: 1) The insurance legislation regarding the obligation to notify death claims in life insurance have not been regulated in Law Number 40 of 2014 and POJK Number 69/POJK.05/2016 because it only contains provisions that are general about claims and there are no provisions regarding the obligation of verbal notice for death insurance claims and 2) Legal considerations of Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle is not in accordance with the principle of utmost good faith. Suggestions from this research are to put material about insurance law in prospective judges and judges training program."

"Penelitian ini membahas mengenai Polis Asuransi Jiwa sebagai objek Jaminan Fidusia serta proses pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Polis Asuransi Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Polis Asuransi Jiwa merupakan objek Jaminan Fidusia berupa piutang atas nama yang akan diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa harus disertai dengan penyerahan surat pernyataan dari Pemegang Polis selaku Pemberi Fidusia serta ahli waris atau termaslahat yang tertera dalam Polis yang bersangkutan berkaitan dengan persetujuan bahwa hak atas penerimaan manfaat asuransi telah berpindah kepada bank sebagai Penerima Fidusia dan juga kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa dapat dilakukan dengan diawali oleh cessie, meskipun hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Dilakukan atau tidaknya cessie ini berpengaruh pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, sebaiknya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, selain itu Perusahaan Asuransi juga sebaiknya membuat keterangan dalam Polis jika Polis tersebut sedang dijaminkan dengan Fidusia, serta bagi pengguna Asuransi Jiwa untuk dapat mengoptimalkan kegunaan dari Polis yang mereka miliki.

---

ABSTRACTThis research focuses on Life Insurance Policy as an object of Fiduciary Transfer of Ownership and how to secure loans with Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. From this research I can conclude that Life Insurance Policy is a type of credit which will be received in the future by the person whose name is written on the letter, therefore it is qualified to be an object of Fiduciary Transfer of Ownership. The Debtor has to give the Creditor and the Life Insurance Company a letter of statement that he/she, as well as his/her beneficiaries, agree that their rights to receive the insurance benefits have been transferred to the bank as the Creditor. Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy can be done by doing cession first, however this step is not necessary according to the Indonesian Fiduciary Transfer of Ownership Act. The use of cession implies to the registration of the object of Fiduciary Transfer of Ownership. I strongly think that there should be a change on the Act regarding Fiduciary Transfer of Ownership of intangible goods that will be received in the future, the Life Insurance Company should also put a notice on Life Insurance Policies that are being secured, and for the people who own a Life Insurance Policy to optimize the use of their Life Insurance Policy."

"Tesis ini membahas mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Bancassurance bernama JS Proteksi Plan dimana menjadi penyebab utama sengketa gagal bayar dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas kematian disebabkan kecelakaan dan manfaat investasi dengan jaminan imbal hasil pasti yang tinggi. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan jenis produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan alternatif pilihan upaya hukum atau solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Tertanggung dan Penanggung dalam penyelesaian sengketa gagal bayar polis produk asuransi JS Proteksi Plan. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, teori yang dipergunakan adalah teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian adalah Produk JS Proteksi Plan sah sebagai produk asuransi melalui surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan dengan perubahannya dan Restrukturisasi polis menjadi pilihan upaya hukum atau solusi terbaik baik Tertanggung dan Penanggung untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar polis dengan adanya kepastian hukum dengan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagai pilihan opsional. Saran dari penelitian ini adalah IFG Life mengupayakan pemenuhan hak-hak pemegang polis restrukturisasi secara menyeluruh dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perasuransian dalam pengelolaan perusahaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara utuh terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Polis yang mayoritas telah dialihkan dan direstrukturisasi sehingga tidak kembali terjadi sengketa gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa terutama dengan pemerintah sebagai pemegang sahamnya.

---

This thesis discusses the Investment-linked Insurance Product (PAYDI) marketed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through Bancassurance called JS Proteksi Plan which causes policy payment failure disputes by providing life protection benefits for death due to accidents and investment benefits with high fixed guaranteed return. The problems discussed are the legality of JS Proteksi Plan insurance products issued by Jiwasraya and alternative legal remedies or the best solutions could be taken by the Insured and the Insurer to resolve policy payment failure disputes of JS Proteksi Plan. In analyzing the problems, normative juridical research methods with secondary data were used, data qualitatively analyzed with legal liability theory. The research result is the JS Proteksi Plan product is legal as an insurance product through the letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 regarding the New Product Listing of the JS Proteksi Plan with its amendments and policy restructuring given the legal certainty are the best choice or solution of legal remedies for both the Insured and the Insurer to resolve the dispute with alternative dispute resolution as an option. The suggestion is IFG Life strives whole fulfillment of the policyholders restructured rights by applying the prudence principle with insurance company management laws and regulations complyment and full supervision by the Financial Services Authority towards the fulfillment of the rights of Policyholders, the majority of which have been transferred and restructured so that there are no more policy payment failure disputes by life insurance companies, especially with the government as its shareholder."

"Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017.

---

The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance, there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process, the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a Decision Number 1489/K/Pdt/2017."

"Dalam suatu perjanjian asuransi Prinsip Utmost Good Faith merupakan salah satu hal yang penting, karena prinsip ini mengatur bahwa Kedua Pihak dalam perjanjian asuransi yaitu penanggung dan tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan jujur. Penelitian ini membahas 2 Permasalahan yaitu 1. Mengenai Pengaturan Prinsip Utmost Good Faith dalam Hukum Asuransi Indonesia dan, 2. Bagaimana Penerapan prinsip utmost good faith Dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/Yyk . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, data yang dilakukan adalah secara kualitatif. Hasil dari Penelitian menyatakan bahwa (1) Prinsip Utmost Good Faith diatur dalam KUHD pasal 251 untuk pihak tertanggung supaya secara jujur menyampaikan informasi dan data mengenai objek yang diasuransikan dalam proses membuat perjanjian asuransi, dan untuk pihak tertanggung diatur dalam Undang-Undang no 40 tahun 2014 Pasal 26 yang mengatur kewajiban penanggung asuransi. (2) Putusan Majelis Hakim masih belum tepat dan tidak ada pertimbangan terkait pelanggaran prinsip utmost good faith dalam pertimbangan hukumnya. Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD dan juga Undang-Undang no 40 tahun 2014 dalam memutus perkara ini dimana Penanggung tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian asuransi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dari Penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah Hakim diberi materi hukum asuransi termasuk prinsip Utmost Good Faith dalam pelatihan hakim, sehingga para hakim akan memahami prinsip Utmost Good Faith.

---

In an insurance agreement, the Utmost Good Faith Principle is one of the most important things, because this principle stipulates that the two parties to the insurance agreement, namely the insurer and the insured, must provide correct and honest information. This study discusses 2 problems, namely 1. Concerning the Regulation of the Principle of Utmost Good Faith in Indonesian Insurance Law and, 2. How is the application of the principle of utmost good faith in decision Number 182/Pdt.G/2020/Yyk. The research method used is normative juridical using secondary data, the data used is qualitative. The results of the study state that (1) The principle of Utmost Good Faith is regulated in the Criminal Code article 251 for the insured to honestly convey information and data regarding the insured object in the process of making an insurance agreement, and for the insured party it is regulated in Law No. 40 of 2014 Article 26 which regulates the liability of the insurer. (2) The decision of the Panel of Judges is still not correct and there is no consideration regarding the violation of the principle of utmost good faith in its legal considerations. The judge did not consider the provisions contained in the Criminal Code and also Law No. 40 of 2014 in deciding this case where the Insurer did not carry out its obligations in the insurance agreement based on the Law. From this research, the advice that can be given is that judges are given material on insurance law, including the principles of Utmost Good Faith in the training of judges, so that judges will understand the principles of Utmost Good Fait"

"

Asuransi jiwa kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis- normatif yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah pertama adalah berdasarkan prinsip insurable interest yang mendapat manfaat pembayaran dalam asuransi jiwa adalah kreditur dan debitur dan jika dilihat dari konsep dari asuransi, yang berhak menerima pembayarkan klaim adalah kreditur sebagai tertanggung. Kemudian pada rumusan masalah kedua, penerapan prinsip utmost good faith tidak dilakukan dengan baik oleh tertanggung sehingga mengakibatkan penolakan klaim dari penanggung. Sedangkan pada rumusan masalah ketiga, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas putusan 438/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tidak mempertimbangkan pelanggaran tertanggung terhadap prinsip utmost good faith (itikad palling baik) yang diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai salah satu prinsip atau asas penting dalam hukum perjanjian asuransi.

 

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Jiwa Kredit, Prinsip Utmost Good Faith.

---

Credit life insurance is a general insurance business line that guarantees the fulfillment of financial obligations of credit recipients if the credit recipient is unable to meet their obligations in accordance with the credit agreement. This thesis discusses the arrangements for settling credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith through case study decision no. 438/PDT/ 2014/PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research conducted based on literature study and related laws. From the research that has been done using the research mentioned above, it can be concluded for the first research question, based on the principle of insurable interest, the spouse of the insured has the right for the claim payment arising from her marriage contract with the insured; the bank as the creditor has the right to receive claim payment arising from the loan (credit) agreement with the insured. For the second reserach question,the principle of utmost good faith was not applied well by the insured, resulting in rejection of claims by the insuer. For the third research question, the Panel of Judges in legal consideration of the decision 438/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL did not consider violations of the insured against the principle of utmost good faith  regulated in Article 251 KUHD as one of the principles in the insurance contract law.

 

Keywords: Credit Life Insurance; Insurance; Utmost Good Faith,

"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.; putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pdt/2012/PT.DKI; dan putusan Mahkamah Agung No. 862/K/Pdt/2013, antara Victor Joe Sinaga sebagai penggugat melawan PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat. Penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi terutama Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai pengaturan dan penerapan penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa serta pertimbangan hukum pada putusan yang telah disebutkan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

This thesis discussed about application of the principle of utmost good faith in life insurance which based on District Court of South Jakarta verdict number 407 Pdt.G 2011 PN.Jkt.Sel. High Court of Jakarta verdict number 232 Pdt 2012 PT.DKI and the Supreme Court verdict number 862 K Pdt 2013, between Victor Joe Sinaga as a plaintiff against PT. Prudential Life Assurance as a defendant. This writing emphasizes on product application of the principle of utmost good faith in life insurance between the insurer and the the insured based on insurance regulation especially article 251 of Wetboek van Koophandel.

The writing in this thesis will analyze about regulation and application of the principle of utmost good faith in life insurance and also legal consideration on the verdicts that mentioned before. Besides that, this writing uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."

"Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Risma Wardah dan Hanif Azhar melawan PT AXA Mandiri Financial Services dengan permasalahan mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam perkara klaim asuransi jiwa pada kasus terkait serta pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atas prinsip utmost good faith pada kasus terkait. Metode penelitian dan teori hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah metode penelitian yuridis normatif, teori hukum positif analitis dan teori pembuktian positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utmost good faith tidak dilaksanakan oleh Tertanggung karena tidak memberikan keterangan secara benar terhadap riwayat kesehatannya dalam pengisian SPAJ dan berakibat pada batalnya perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 251 KUHD. Pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/PDT.G/2021/PN BJM dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/PDT/2021/PT BJM tidak tepat karena telah mengesampingkan prinsip utmost good faith.

---

This thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the case of life insurance claims between Risma Wardah and Hanif Azhar against PT AXA Mandiri Financial Services with issues regarding the application of the principle of utmost good faith in the related case, as well as legal considerations from the judge in the district court and the high court on the principle of utmost good faith in the related case. The research method and legal theory used in addressing the problem are the normative juridical research method, the analytical positive legal theory and the positive proof theory. The research results show that the principle of utmost good faith was not carried out by the Insured because they did not provide correct information about their health history in the Life Insurance Request Letter (SPAJ) form and this resulted in the cancellation of the insurance agreement based on Article 251 of the Book of Commercial Law (KUHD). The legal considerations of the judge in the District Court of Banjarmasin decision number 3/PDT.G/2021/PN BJM and the High Court of Banjarmasin decision number 50/PDT/2021/PT BJM are not appropriate because they have disregarded the principle of utmost good faith."