Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 207021 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amirudin
Analisis Peran Strategis Intelijen Kepabeanan Dalam Penanganan Penyelundupan Barang di Selat Malaka: Studi Kasus Patroli Terkoordinasi Antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia = Analysis of the Strategic Role of Customs Intelligence in Handling the Smuggling of Goods in the Malacca Strait: A Case Study of Patrol Coordinated between the Directorate General of Customs and Excise Royal Malaysian Kastam
"Secara geografi, Selat Malaka merupakan perairan strategis sebagai jalur perdagangan dunia melalui jalur laut. Selain mendatangkan peluang, Selat Malaka juga menimbulkan ancaman. Salah satu ancaman tersebut adalah penyelundupan berbagai barang yang melintasi batas negara Indonesia dan Malaysia. Penyelundupan tersebut merugikan kedua negara. Sejak tahun 1994, kedua negara telah melakukan kerja sama dalam bentuk patroli terkoordinasi (PATKOR KASTIMA) untuk menangani penyelundupan barang di Selat Malaka. Patroli tersebut memerlukan dukungan intelijen kepabeanan dari kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap nara sumber yang kompeten di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa unit intelijen di DJBC dan JKDM telah melaksanakan konsep intelijen taktis, operasional dan strategis. Output kegiatan intelijen kepabeanan yang dilaksanakan oleh DJBC dan JKDM digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan strategis kedua negara dan juga untuk mendukung kerja sama intelijen di tingkat regional dan global
Geographically, the Malacca Strait is a strategic waterway as a world trade route by sea. In addition to bringing opportunities, the Malacca Strait also poses a threat. One of these threats is the smuggling of various goods across the borders of Indonesia and Malaysia. The smuggling is detrimental to both countries. Since 1994, the two countries have cooperated in the form of a coordinated patrol (PATKOR KASTIMA) to deal with the smuggling of goods in the Malacca Strait. The patrols require customs intelligence support from both countries. This study uses a qualitative method. Data was collected by means of literature studies and interviews with competent resource persons at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). The results of the research analysis show that the intelligence units at DGCE and RMCD have implemented the concept of tactical, operational and strategic intelligence. The output of customs intelligence activities carried out by DGCE and RMCD is used as consideration for strategic decisions of the two countries and also to support intelligence cooperation at regional and global levels."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erlando Julius Hutasoit
Implementasi Kebijakan Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia Sebagai Bentuk Penanggulangan Penyelundupan Di Selat Malaka = Implementation of Indonesia-Malaysia Customs Coordinated Patrol Policy as a Counter-Smuggling in the Malacca Strait
"Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka.
This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.

 

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Joko Santoso
Analisis Pengembangan E-Audit Kepabeanan: Studi Kasus pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = Analysis of Customs E-Customs Audit Development: A Case Study at the Directorate of Customs and Excise Audit, Directorate General of Customs and Excise
"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.
Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Hartawijaya Kusdiarto
Analisis ancaman dan perubahan adaptif dalam tinjauan intelijen strategis pada Unit Intelijen Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Threat analysis and adaptive change in the strategic intelligence review at the Intelligence Unit of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung
Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surya
Analisis sistem pengawasan laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah penyelundupan narkotika = The analysis of maritime surveillance system of the Directorate General of Customs and Excise in preventing the narcotics smuggling
"ABSTRAK
Penyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.
ABSTRACT
Narcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Helmy Suryo Dewanto
Penguatan Peran Perempuan Dalam Kegiatan Intelijen Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Strengthening the Role of Women in Intelligence Activities at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
"Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut.

Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Subur Purwana
Analisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penerimaan kepabeanan impor = Analysis of the impact of trade liberalization on the performance of the directorate general of customs and excise in import customs revenue
"ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap
penerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadap
penerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaan
Pajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linear
berganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisis
menunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaan
kepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualisme
pengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBC
menurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRI
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on import
customs revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, and
examine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). This
study uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)
analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalization
improves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)
because it could increase import customs revenue (import duties and taxes on
import), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxes
on import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customs
and excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customs
duties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on import
has remarkable impact on tax revenue in the country."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tofa Apriansyah
Analisa collaborative intelligence: studi kasus pertukaran informasi intelijen antara BPOM dan Ditjen Bea dan Cukai pasca kebijakan Pengawasan Post Border = Collaborative intelligence analysis: a case study of intelligence information exchange between Indonesian FDA and Directorate General of Customs and excise following Post Border control policy
"ABSTRAK
Potensi ancaman terhadap masuknya Obat dan Makanan impor tanpa izin edar (TIE), masih menunjukan tren yang sangat dominan pada temuan pengawasan dan penyidikan BPOM dan DJBC. Paket Kebijakan Ekonomi XV membawa konsekwensi pengawasan post border, yang menyertakan gap pengawasan masuknya Obat dan Makanan mengarah pada kondisi lawlessness. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerjasama BPOM dan DJBC dalam lingkup pertukaran data dan informasi intelijen yang mendukung kebijakan pengawasan post border dan merumuskan rekomendasi model collaborative/fusion
intelligence untuk memperkuat ketahanan nasional dari hakekat ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mix method) yaitu metode kuantitatif menggunakan kuisioner, dan kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussion, yang dianalisa menggunakan Analisa SWOT, software Discourse Network Analysis, serta Alternative Future Analysis. Untuk memperkuat analisa digunakan Delphi Methods dengan menyimpulkan opini Ahli. Informan ditentukan berdasarkan kompetensi intelijen dan keterwakilan wilayah kerja dalam beberapa skema impor, serta Ahli dari
BPOM, DJBC, SKSG-UI, dan BIN. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama BPOM dan DJBC yang telah ada perlu direvitalisasi dengan melakukan integrasi fungsi intelijen dalam konteks pengawasan post border. Model collaborative intelligence dapat diterapkan dengan implementasi Siklus Analisa Intelijen Terintegrasi yang terbagi dalam tahap pengumpulan internal, analisa terintegrasi dan diseminasi terintegrasi. Efektifitas collaborative intelligence dibangun dan
dievaluasi menggunakan lima faktor pendukung: tata kelola; riset analitik tradecraft; regulasi; SDM; dan pemanfaatan teknologi informasi. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan lingkungan pengawasan post border berbentuk adhocracy.
ABSTRACT
The findings of Indonesian-FDA (Indonesian-Food and Drug Authority) and DGCE (Directorate General of Customs and Excise) control and investigation showed dominance of potential threat of entry of imported Drug and Food without registration number. The XV Economic Policy Package carries consequences in post border control which includes gap in control of the entry of Drug and Food leading to a state of lawlessness. This study aims to analyse the collaborative implementation of Indonesian-FDA and DGCE in the scope of data exchange and intelligence information that supports post border control policy and formulate recommendations of collaborative/fusion intelligence models to strengthen national resilience from the nature of the threat. The research was conducted by mix method, quantitatively method using questionnaires and qualitatively through literature studies, in-depth interviews, and focus group discussions, which were analysed using SWOT Analysis, Discourse Network Analysis software, and Alternative Future Analysis. Further, the Delphi Methods by concluding Expert opinion was used to strengthen the analysis. Informants were determined based on intelligence competence and work area representation in several import schemes, as well as experts from Indonesian-FDA, DGCE, SKSG-UI, and BIN. The results showed tha the existing collaboration between Indonesian-FDA and DGCE needs to be revitalized by integrating the intelligence function in the context of post border control. The collaborative intelligence model can be implemented by means of Integrated Intelligence Analysis Cycle which is divided into stages of internal collection, integrated analysis and integrated dissemination. The effectiveness of collaborative intelligence is built and evaluated using five supporting factors: governance; tradecraft analytic research; regulation; human resources; and the use
of information technology. The organizational structure that is adapted to the postborder control environment is in the form of adhocracy."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Kajian Ketahanan Nasional, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anissa Handyanthie Pratiwi
Analisis pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce di Indonesia = Analysis of supervision of the Directorate General of Customs and Excise in preventing smuggling of imported cellular devices through e-commerce in Indonesia
"Kemajuan teknologi disamping memberikan kemudahan bertransaksi, juga menimbulkan beberapa kasus seperti perdagangan barang ilegal dan penipuan secara online. Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan masyarakat akan perangkat seluler meningkat, kemudian hal ini diikuti oleh peningkatan pernyelundupan perangkat seluler. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pencegahan penyelundupan perangkat selular impor melalui e-commerce di Indonesia dan juga untuk melakukan studi komparasi kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) Indonesia dengan Kolombia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan untuk pengumpulan data penulis melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce. pertama, DJBC melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan melakukan cyber patrol. Kedua, DJBC Indonesia melakukan kerjasama dengan Instansi lain. Ketiga, Bea Cukai melakukan pengecekan fisik dan dokumen dengan melakukan x-ray. Keempat, DJBC terbuka atas pengaduan mengenai permasalahan kepabeanan. Dampak yang ditimbulkan dari praktik penyelundupan perangkat seluler yaitu, pemerintah kehilangan potensi penerimaanya, ketidakdilan persaingan insudtri, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan barang konsumen, selain itu IMEI yang tidak terdaftar akan menyebabkan penggunanya tidak dapat mengakses layanan seluler. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peredaran perangkat seluler ilegal dengan IMEI, walaupun IMEI di Indonesia belum dapat selengkap di Kolombia.
Technological advances in addition to providing convenience in transactions, have also led to several cases such as trade in illegal goods and online fraud. The state of the Covid-19 pandemic has caused the public's need for mobile devices to increase, then this was followed by an increase in the smuggling of mobile devices. The purpose of this research is to analyze the implementation of the supervision of the Directorate General of Customs and Excise on the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce in Indonesia and also to conduct a comparative study of Indonesia's International Mobile Equipment Identity (IMEI) policy with Colombia policy. This research was conducted with a qualitative approach, and for data collection the authors conducted a literature study and in-depth interviews. The results of this study discuss the implementation of monitoring the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce. first, DGCE through the Directorate of Enforcement and Investigation conducted cyber patrols. Second, DJBC Indonesia cooperates with other agencies. Third, Customs and Excise conducts physical and document checks by conducting x-rays. Fourth, DJBC is open to complaints regarding customs issues. The impact of cellular device smuggling practices is that the government loses its revenue potential, unfair industry competition, and guarantees the security and safety of consumer goods, besides that an unregistered IMEI will cause users to be unable to access cellular services. The Indonesian government has anticipated the circulation of illegal cellular devices with IMEI, although IMEI in Indonesia is not as complete as in Colombia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Budi Utomo
Evaluasi service desk: studi kasus pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = Evaluation service desk: a case study of the Directorate General of Customs and Excise
"ABSTRAK
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.
Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.
ABSTRACT
Based on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.
Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>