Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan dan pengembangan karier anggota Polri untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul salah satunya adalah dengan promosi jabatan. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi SSDM Polri masih ditemukan mutasi dan promosi jabatan anggota Polri tidak berdasarkan merit system. Hal ini terlihat juga dalam mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap mutasi harus berdasarkan merit system. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis promosi jabatan di Polda Metro Jaya menurut konsep merit system dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jabatan di Polda Metro Jaya dilaksanakan dengan dua mekanisme yaitu promosi jabatan terbuka dan promosi jabatan biasa/tertutup. Dalam mekanisme promosi jabatan terbuka kapolsek di jajaran Polda Metro Jaya prinsip merit sudah diterapkan dengan mekanisme seleksi walaupun tidak secara murni karena hasil seleksi hanya bersifat rekomendasi dalam menduduki suatu jabatan. Dalam mekanisme promosi jabatan biasa/tertutup untuk jabatan kapolsek prinsip merit masih belum diterapkan, karena untuk jabatan kapolsek merupakan penunjukkan langsung dari Kapolda Metro Jaya dengan prinsip tour of duty yang mengutamakan pengisian jabatan kapolsek diberikan kepada anggota Polri yang sudah memenuhi syarat dan belum pernah menjabat sebagai kapolsek atau kepada anggota yang selama berdinas hanya pada satu fungsi kepolisian saja. Hambatan dalam penerapan merit system dalam promosi jabatan adalah penunjukan langsung kapolsek oleh pimpinan yang tidak melalui sistem seleksi ataupun penilaian kompetensi akan menimbulkan celah terjadinya praktik patronase politik atau KKN, dan salah dalam mendefinisikan merit.

---

Coaching and career development of Polri members to realize superior Polri HR, one of which is by promotion. Based on the results of the analysis and evaluation of the SSDM Polri, it was found that mutations and promotions for Polri members were not based on a merit system. This can also be seen in the position mutations carried out by the in Jakarta Metropolitan Police Region which carried out mutations that were not in accordance with the provisions of the National Police Chief Regulation Number 16 of 2012 which stated that each mutation must be based on a merit system. The purpose of this study is to analyze promotions Jakarta Metropolitan Police Region according to the concept of a merit system and obstacles in its application. This study uses a post-positivism approach. Data was collected by means of document studies and in-depth interviews. The results showed that the promotion of positions in Jakarta Metropolitan Police Region was carried out by two mechanisms, namely promotion of open positions and promotions of regular/closed positions. In the mechanism for the promotion of open positions for police chiefs in the ranks of Jakarta Metropolitan Police Region, the principle of merit has been applied with a selection mechanism, although not purely because the results of the selection are only recommendations in occupying a position. In the regular/closed promotion mechanism for the position of the police chief, the principle of merit has not yet been applied, because for the position of the police chief it is a direct appointment from the chief of Jakarta Metropolitan Police Region with the principle of a tour of duty that prioritizes filling the position of the police chief given to members of the police who have met the requirements and have never served as the police chief or to members who have only served one police function during their service. Barriers to the application of the merit system in promotions are the direct appointment of the police chief by the leader who does not go through a selection system or competency assessment, which will create gaps in the practice of political patronage or corruption/nepotism, and misdefine merit."

"

Skripsi ini membahas upaya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan oleh SDN Bendungan Hilir 12 Pagi, khususnya mengenai upaya pemberdayaan dalam pengelolaan hidup berkelanjutan dan upaya mempertahankan kesinambungan pengelolaan itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis komunitas sekolah tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan secara partisipatif dengan semua stakeholder yang terlibat, khususnya pihak sekolah yang memiliki peran masing-masing dalam melakukan kegiatan. Penelitian ini menyarankan bahwa sekolah perlu mengikutsertakan sekolah binaan untuk datang dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, melibatkan alumni, melibatkan masyarakat sekitar, serta memberikan apresiasi kepada orang tua yang selama ini berpartisipasi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan variatif.

---

This thesis discusses the efforts of sustainable environmental management by SDN Bendungan Hilir 12 Pagi, particularly on the empowerment in the management of sustainable living and maintaining the continuity of the management itself. This research is qualitative with descriptive design. The study concluded that sustainable environmental management by schools community-based can not be separated from the activities that have been carried out and the participation of all stakeholders involved, especially the schools personnel that have their respective roles in the activities. The study suggests that schools need to engage the target schools to participate into school activities, involve alumni, involve community around, and gives appreciation to the parents who have been participating so that the program can be sustainable and varied.

"

"Fair trade, merupakan sebuah gerakan sosial dengan pendekatan berbasis pasar yang bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat global, mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan dan juga mengedepankan unsur perlindungan lingkungan. Penelitian ini adalah sebuah analisis mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh para petani kopi anggota Koperasi Permata Gayo (KPG), di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah mendapatkan sertifikasi Fairtrade.Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pemahaman para petani mengenai gerakan fair trade (GFT); menganalisis peran para petani dalam GFT; menganalisis hambatan-hambatan terkait proses perlindungan lingkungan dan mengidentifikasi dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG dalam GFT. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan metode survei berupa wawancara mendalam, snowball dan observasi.Hasil dari penelitian ini mengarah kepada temuan bahwa pemahaman para petani mengenai GFT masih minim, berkisar pada aspek ekonomi dari GFT (premium fee). Akibatnya mobilisasi yang terjadi masih rendah, dan peran petani KPG dalam GFT ini pun masih minim. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para petani terkait perlindungan lingkungan di dalam GFT ini lebih berkisar kepada hambatan-hambatan internal, menyangkut kuantitas dan kualitas SDM. Di sisi lain, terkait dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG, menghasilkan temuan bahwa dampak pada berkurangnya biaya pembelian input kimia (dampak ekonomi) adalah yang paling besar dirasakan oleh petani KPG. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, GFT yang diikuti oleh petani KPG ini sudah mencapai aspek economically profitable dan juga socially acceptable, namun belum mampu mencapai aspek environmentally sustainable dan technologically manageable.

---

Fair trade is a social movement and market-based approach that aims to reduce poverty at the global level, promoting sustainable trading system and also put forward the elements of environmental protection. This research presents an analysis of measures to protect the environment taken by coffee farmers who join local Koperasi Permata Gayo (KPG), a Fairtrade-certified cooperative.Objectives of the research include: identifying how farmers would view the fair trade movement (FTM); analyzing the roles KPG farmers had played in the movement; analyzing constraints KPG farmers were facing in FTM-related environmental protection; and identifying impacts of environmental protection practices on KPG farmers after their participation in FTM. Applying qualitative approach, the research was done by conducting in-depth interviews, taking snowball samples and making observations as part of the survey method, coupled with literature studies.As results of the study led to the findings that KPG farmers showed limited understanding of the FTM which mostly only seen the economic aspects of GFT (a premium fee). Consequently, mobilization that occurs still low and the role of KPG farmers is still limiter. The constraints they had to deal with related to environmental protection were those of internal nature, concerning to the quantity and quality of human resources. At the other side, related to the impact of environmental protection in KPG farmers, the result showed that the impact on reduced chemical input purchase cost (economic impact) is the greatest perceived by KPG farmers. It indicates that in the context of sustainable development, FTM, which followed by KPG farmers has already reached economically profitable aspect as well as socially acceptable aspect, but have not been able to achieve environmentally sustainable aspect and technologically manageable aspect."

"Dokumen Agenda 21 Indonesia menyajikan informasi yang komprehensif di setiap bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan mulai dari permasalahan yang ada sampai dengan tugas dan fungsi para pengelola lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kerjasama dan koordinasi yang terus menerus dari masing-masing pihak akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan akan tanggung jawab masing-masing peran dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Iingkungan di Indonesia.Konsep ini dikembangkan seiring dengan perkembangan industri sebagai salah satu strategi pembangunan yang membawa dampak tersendiri terhadap masyarakat, baik secara sosial ekonomis, maupun secara fisik seperti kondisi lingkungan hidup berubah, terutama terhadap masyarakat sekitar di mana industri tersebut berada, yaitu masyarakat desa Cintamulya, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.Industrialisasi sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, dilihat pada tatanan makro telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi sosial. Sehingga sektor industri saat ini dipercaya sebagai sektor andalan motor pertumbuhan yang menjadi orientasi pembangunan saat ini. Dipilihnya sektor industri sebagai motor pembangunan, secara otomatis melahirkan banyak kebijakan yang Iahir dengan tujuan untuk mendorong dan menciptakan iklim bagi semakin berkembangnya sektor ini.Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia dan peningkatan daya saing nasional guna menghadapi era globalisasi ekonomi telah mencuatkan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, Diharapkan kemitraan usaha dapat mengurangi berbagai inefisiensi yang terjadi akibat kesenjangan skala usaha besar-kecil. Kemitraan sendiri secara sederhana dapat digambarkan semacam persetujuan antara dua pihak yang mempunyai kebutuhan saling mengisi dan bekerja sama, demi kepentingan keduanya atas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan tercipta karena pihak satu memerlukan sumber-sumber yang dimiliki oleh pihak lain atau pihak kedua untuk memajukan usahanya dan sebaliknya. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi modal, tanah, tenaga kerja, akses terhadap teknologi baru, kapasitas pengolahan, dan outlet untuk pemasaran hasil produksi.Jadi, tujuan penyusunan Agenda 21 Indonesia digunakan sebagai salah satu referensi di dalam perencaanan pembangunan dan dengan pola kemitraan ini, makin jelas saja bahwa posisi Agenda 21 Indonesia amat penting di dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan."

"

Tegal memiliki kondisi TPA yang sudah overcapacity dengan 80% dari total sampah yang berakhir di TPA. Toko kelontong turut berkontribusi dalam jumlah timbulan sampah di TPA walaupun hanya merupakan usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi eksisting dan persepsi toko kelontong, kebijakan persampahan, dan model bisnis toko kelontong berdasarkan ekonomi sirkular. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis statistika deskriptif, EPR, dan CEM. Hasil analisis menunjukkan karakteristik pengelolaan sampah masih linear dan berakhir di TPA (96%) karena tiga faktor yaitu fasilitas, waktu dan mitra pengolahan bank sampah. Persepsi pemilik toko kelontong masih rendah dengan nilai indeks hanya 66% terutama untuk aspek optimalisasi material sampah. Kebijakan juga belum sepenuhnya mendukung tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah mandiri, dan hanya berfokus pada pemerintah sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Model bisnis toko kelontong menggunakan ekonomi sirkular mampu mengurangi timbulan sampah di TPA karena sebanyak 85,78 ton/tahun sampah yang dapat terkelola.

---

Tegal has overcapacity landfill conditions with 80% of the total waste ending up in landfill. Grocery stores contribute to waste generation, even though they are only micro businesses. This study aims to analyze the existing conditions and perceptions of grocery stores, waste management policies, and grocery store business models based on a circular economy. The approach used quantitative descriptive statistical, EPR, and CEM analysis methods. The results show that the characteristics of waste management are still linear and end up in landfill (96%) due to three factors; facilities, time, and waste bank processing partners. The perception of grocery store owners is still low, the index value of only 66%, especially for optimizing waste materials. Policies also do not fully support independent producers' responsibilities for waste management and only focus on the government. The grocery store business model using the circular economy can reduce 85.78 tons/year of waste generation at landfills.

 

"

"Konsep pembangunan berorientasi transit (TOD) diimplementasikan di Jakarta dengan harapan dapat mempromosikan budaya perjalanan yang berkelanjutan melalui penggunaan transit. Kenyataannya, pembangunan infrastruktur di Jakarta hingga saat ini pun masih mengarah ke pembangunan yang tidak berorientasi pada transit, melainkan hanya pembangunan yang berdekatan dengan transit (TAD). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki kesesuaian arah pembangunan berorientasi transit (TOD) di Jakarta berdasarkan analisis kondisi eksisting terhadap variabel prinsip pembangunan berorientasi transit (TOD). Lokasi objek studi dilakukan di 3 kawasan pembangunan berorientasi transit (TOD), yaitu Lebak Bulus, Blok M, dan Dukuh Atas. Metode yang digunakan, yaitu analisis data deskriptif, dan analisis skoring kesesuaian tiap variabel dan statistik deskriptif berdasarkan pada 5 indikator (transit, berjalan kaki, bersepeda, memadatkan, pembauran) dan 12 variabel. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pembangunan kawasan berorientasi transit di Jakarta diklasifikasikan “mendekati tidak sesuai” dengan kondisi ideal kawasan transit berdasarkan prinsip pembangunan berorientasi transit (TOD), yaitu kawasan Lebak Bulus dan Dukuh Atas memperoleh skor 33,3% dan Blok M memperoleh 25%. Hal ini menandakan bahwa arah pembangunan kawasan berorientasi transit di Jakarta masih cenderung ke arah pembangunan yang hanya berdekatan dengan transit (TAD).

---

The concept of transit-oriented development (TOD) is implemented in Jakarta with the expectation of being able to promote a sustainable travel culture through the use of transit. In fact, infrastructure development in Jakarta until now still leads to development that is not transit-oriented, but only development adjacent to transit (TAD). The purpose of writing this thesis is to investigate the suitability of the direction of development of transit-oriented areas in Jakarta based on the analysis of existing conditions against the variables of transit-oriented development (TOD) principles. The location of the study object is conducted in 3 transit-oriented development (TOD) areas, namely Lebak Bulus, Blok M, and Dukuh Atas. The method used is descriptive data analysis, and scoring analysis of the suitability of each variable and descriptive statistics based on 5 indicators (transit, walking, cycling, densify, mix) and 12 variables. The results of the scoring analysis showed that the level of suitability of transit-oriented area development in Jakarta was classified as "close to inappropriate" with the ideal conditions of transit areas based on transit-oriented development (TOD) principles, namely the Lebak Bulus and Dukuh Atas areas obtained a score of 33.3% and Blok M obtained a score of 25%. This indicates that the direction of development of transit-oriented areas in Jakarta still tends towards development that is only adjacent to transit (TAD)."

"Meminjam kerangka analisis feminis, kajian Lingkungan Global dalam khazanah ilmu Hubungan Internasional muncul karena relung akademis yang belum membahas aspek lingkungan pada konstelasi politik global. Akan tetapi, seiring perkembangannya, kajian lingkungan global masih menggunakan pendekatan tradisional dengan hanya menitikberatkan peran aktor elit atau struktural dalam pembahasannya, yakni: sistem pasar internasional, negara, dan institusi lingkungan global. Skripsi ini akan melihat bagaimana pemikiran Feminis dalam HI menganalisis suatu potret alternatif pada peran agensi perempuan sebagai aktor dalam isu lingkungan global. Pendekatan pluralis dalam lingkungan global digunakan dalam menganalisis peran agensi perempuan karena memiliki dimensi yang luas dan bersifat inklusif terhadap peran perempuan sebagai agensi lingkungan berkaitan erat dengan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui studi litertur dan analisis sumber sekunder lainnya seperti dokumen konvensi internasional, hasil wawancara, dan berita. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa agensi-agensi perempuan sebagai aktivis lingkungan di berbagai level memengaruhi tatanan lingkungan global dengan adanya pengarusutamaan gender dan inklusi dimensi gender yang mengakui dan mendorong partisipasi peran perempuan. Skripsi ini mengisi relung akademis pendekatan pluralis pada kajian lingkungan global dalam ilmu HI dengan membahas peran aktor non-struktural yaitu agensi perempuan, juga menyediakan representasi alternatif perempuan dalam isu lingkungan sebagai aktor aktif bukan sebatas sebagai korban.

---

Utilizing feminist frame of analysis, Global Environment studies in International Relations emerged from the absence of environmental aspect on the discussion of global political phenomenon and dynamics. However, along the academic development, global environment studies still adopts traditional International Relations analysis through the highlight over the roles of mostly elite global actors, such as: the global market system, states, or global environmental institutions. This study will discuss how feminist in IRs analyzes an alternative portrait on the role of womens agency within the global environmet issues. Plural approach in global environment studies through Women, Environment, and Development theory (WED) is applied in analyzing the roles of women as environment agency which is heavily linked towards sustainable development.

This study uses qualitative research method through literature study and collects sources from secondary data, such as: international convention documents, literatures, interview script and news. The study finds that womens experiences as environment agency within several level of analyses affects the global environmental order with the incorporation of of gender mainstreaming approach and gender dimension inclusion which highlight the role of women on global initiatives and institutions. This study fills in the academic gap of plural approach on global environment studies by discussing the role of women agency as non-structural actor, as well as providing alternative representation of women in the issue of global environment issues as active actors not only victims."

"Tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi pemuda dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk pemuda menjadi warga negara yang aktif (active citizen) bagi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang mendukung adanya pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang lingkungan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, pihak lainnya yang memiliki fokus pada peningkatan kapasitas pemuda dapat mengambil peran untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi salah satu program yaitu Akademi Generasi Lestari yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah Riau, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Akademi Generasi Lestari diselenggarakan oleh dua Lembaga yaitu Campaign.com sebagai perusahaan rintisan sosial yang meluncurkan aplikasi Campaign For Change dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari sebagai asosiasi pemerintah kabupaten yang memiliki visi ekonomi lestari dan menjangkau generasi muda melalui Unit Generasi Lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi desain program Akademi Generasi Lestari berdasarkan komponen inputs (sumber daya), activities (aktivitas), outputs (hasil), dan outcomes (tujuan) menggunakan teori Model Logika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi sumatif dengan pendekatan kualitatif dan instrumen yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Penelitian dilakukan terhadap penyelenggara program dari dua lembaga dan perwakilan peserta program Akademi Generasi Lestari pada rentang waktu Oktober 2021-Juli 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Model Logika, komponen inputs program secara garis besar sesuai dengan yang direncanakan oleh penyelenggara program, komponen activities sesuai dengan yang telah direncanakan oleh penyelenggara program, komponen outputs hanya satu yang sudah sebagian tercapai sedangkan lainnya tidak tercapai, dan komponen outcomes jika merujuk pada rancangan program tidak seluruhnya tercapai.

---

One of the challenges and threats that Youth may face in sustainable development is the impact of climate change. Therefore, it is crucial for youth to become active citizens for the government to make policies that support sustainable development, especially in the environmental field, both at the regional and national levels. In addition, other actors focusing on increasing youth capacity can take a role in increasing youth involvement in sustainable development. This research evaluates one of the youth generation programs, Akademi Generasi Lestari, which focuses on capacity building in sustainable development, especially in Riau, West Kalimantan, Gorontalo, and Central Sulawesi. Two institutions have organized Akademi Generasi Lestari: Campaign.com as a social startup company that launched the Campaign #ForChange application, and Lingkar Temu Kabupaten Lestari as a district government association with a vision of a sustainable economy and reaches out to the younger generation through the Generasi Lestari Unit. This study aimed to develop a program design for the Akademi Generasi Lestari based on the components of input, activities, outputs, and outcomes using the Logic Model theory. The method used in this research is a summative evaluation with a qualitative approach. The instruments used are interviews and document studies. The research was conducted from October 2021-July 2022 at two institutions and with the representatives of the Akademi Generasi Lestari program participants. The results show that in the Logic Model, the program input components are broadly in line with those planned by the program organizers; the component activities are as planned by the program organizers. However, only one output has been achieved while the others were not, and the component of outcomes referred to the design program is not fully completed."

"Permasalahan terkait Organization Citizenship Behavior di Polda Metro Jaya memiliki pengaruh terhadap efektifitas dan produktifitas organisasi secara keseluruhan. OCB sebagaimana hasil kajian literatur banyak dipengaruhi oleh motivasi kerja, dan motivasi dipengaruhi oleh pengembangan karier serta kualitas kehidupan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengembangan karir, kualitas kehidupan kerja terhadap Organization Citizenship Behavior melalui motivasi kerja sebagai intervening variabel. Penelitian ini melibatkan sekitar 361 responden yang berasal dari direktorat operasional yang berada pada Polda Metro Jaya yang diambil secara proporsional kluster random sampling dari masing-masing direktorat. Analisis yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian digunakan analisis jalur dengan Teknik SEM untuk mengkaji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan persepsi dari anggota Polda Metro Jaya terhadap variabel yang diteliti tergolong tinggi, namun terdapat perbedaan nilai masing-masing variabel pada masing-masing satuan kerja. Pengembangan karier terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, pengembangan karier terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, motivasi kerja dapat memediasi pengaruh pengembangan karier secara signifikan terhadap OCB, kualitas kehidupan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, motivasi kerja dapat memediasi pengaruh kualitas kehidupan kerja secara signifikan terhadap OCB dan motivasi kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB.

---

Problems related to Organizational Citizenship Behavior at Jakarta Metropolitan Police Region have influenced the effectiveness and productivity of the organization as a whole. OCB, as the results of literature review, is much influenced by work motivation, and motivation is influenced by career development and quality of work life. The study aims to examine and analyze the effect of career development and quality of work life on Organization Citizenship Behavior through work motivation as the intervening variable. The study involves 361 respondents from several operational directorates of Jakarta Metropolitan Police Region. They are proportionally chosen by cluster random sampling from each directorate. The author employs the path analysis with SEM technique in order to examine the direct and indirect effects of each variable. The results show that the perception of Jakarta Metropolitan Police Region personnel on the variables studied is high. However, there are differences in the value of each variable in each work unit: career development has a positive and significant effect on work motivation; quality of work life has a positive and significant effect on work motivation; career development has a positive and significant effect on OCB; work motivation can significantly mediate the effect of career development on OCB; quality of work life has a positive and significant effect on OCB; work motivation can significantly mediate the effect of quality of work life on OCB and work motivation has a positive and significant effect on OCB. The author recommends a further research in other locations as well as more respondents in order to obtain more comprehensive and complete information on factors influencing OCB of police personnel.

"

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.

---

The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution to

increase the value of project feasibility. The development of the infrastructure itself

requires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. The

purpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that produces

the best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources of

financing. This research will use bond as alternative source of project financing. To

reduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to be

integrated with financing source from the private sector through the public private

partnership mechanism. This mechanism shares project component financing between the

government and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%

of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% of

revenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"