Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.; putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pdt/2012/PT.DKI; dan putusan Mahkamah Agung No. 862/K/Pdt/2013, antara Victor Joe Sinaga sebagai penggugat melawan PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat. Penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi terutama Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai pengaturan dan penerapan penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa serta pertimbangan hukum pada putusan yang telah disebutkan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

This thesis discussed about application of the principle of utmost good faith in life insurance which based on District Court of South Jakarta verdict number 407 Pdt.G 2011 PN.Jkt.Sel. High Court of Jakarta verdict number 232 Pdt 2012 PT.DKI and the Supreme Court verdict number 862 K Pdt 2013, between Victor Joe Sinaga as a plaintiff against PT. Prudential Life Assurance as a defendant. This writing emphasizes on product application of the principle of utmost good faith in life insurance between the insurer and the the insured based on insurance regulation especially article 251 of Wetboek van Koophandel.

The writing in this thesis will analyze about regulation and application of the principle of utmost good faith in life insurance and also legal consideration on the verdicts that mentioned before. Besides that, this writing uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial reward, jobdemand for learning dan need for achievement sebagai variabel bebas terhadap sales performance sebagai variabel terikat pada agen asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance. Penelitian ini dilakukan di kantor keagenan Inspiring yang berperingkat ke-sepuluh di Indonesia dengan total agen 200 orang dan responden sebanyak 105 orang dengan periode waktu penelitian dari April sampai dengan Mei 2014. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan non-probability purposive sampling. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa financial reward mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap pencapaian sales performance sehingga perlu dikaji lebih jauh jenis-jenis financial reward yang diharapkan oleh para agen agar dapat meningkatkan sales performance-nya. Sedangkan job-demand for learning dan need for achievement tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sales performance meskipun hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel job-demand for learning dan need for achievement merupakan hal yang dianggap penting oleh agen. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi pencapaian sales performance seperti jenis pelatihan dan pengembangan diri yang tepat, brand/corporate image dan budaya perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya dapat merancang program reward yang lebih kompetitif bagi agen agar pencapaian target penjualan dapat maksimal.

---

The purpose of this research is to find out the impact of financial reward, jobdemand for learning and need for achievement as independent variables to sales performance as dependent variabel in PT Prudential Life Assurance. This research is conducted in one of agency offices, Inspiring, which is ranked as number 10 among other agency offices in Indonesia. Total numbers of agents is 200 people with 105 respondents, during the period of April to May 2014. The research method is quantitative with non-probability purposive sampling.

Based on the research, it is known that financial reward has a significant but negative impact to the sales performance therefore it is necessary to further study other type of financial rewards which are expected by agents in order to boost the sales performance. as for job-demand for learning and need for achievement do not have impact to the sales performance although form the descriptive analysis it shows that job-demand for learning and need for achievement are important things according to agents.

Based on the above result, it is recommended to do further research on other factors that can affect to the achievement of sales performance such as a proper training and development program, brand/corporate image and corporate culture. It is also suggested for the company to prepare a competitive reward program for agents to reach a maximum achievement of sales performance."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa underwriting merupakan departemen operasional di PT. Prudential BancBali Life Assurance (PTPBBL) yang harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar tujuan pelayanan underwriting dapat tercapai dan sekaligus memberikan kepuasan kepada calon tertanggung atau agen yang bersangkutan sebagai konsumen.Dari analisa situasi di Departemen underwriting PT.Prudential BancBali Life Asurance ditentukan bahwa waktu proses underwriting proposal pengajuan asuransi jiwa calon tertanggung dipengaruhi oleh beberapa aspek.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses underwriting (seleksi risiko) atas proposal pengajuan asuransi jiwa calon tertanggung, termasuk di dalamnya menghitung waktu pelayanannya.Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari data sekunder berupa hasil survei, sedangkan data mengenai waktu proses underwriting diperoleh dengan melakukan observasi dan pencatatan waktu proses underwriting mulai tahap inisial underwriting sampai penetapan keputusan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses underwriting proposal asuransi jiwa calon tertanggung mela]ui beberapa tahap yaitu: inisial underwriting, underwrite clean proposal. underwrite not clean/uncomplete proposal, permintaan data tambahan, input data kedalam system dan sebagainya.Penelitian ini juga menghasilkan suatu gambaran efektifitas proses undentiwriting dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan di Inhouse clinic PT.PBBL yang segera didirikan.Efektifitas proses underwriting tersebut disebabkan oleh adanya pemenggalan proses pemeriksaan kesehatan calon nasabah pada tahap pengiriman hasil pemeriksaan dari panel Medical check-up PT.PBBL.

---

Analysis of Risk Selection Process of the life insurance proposal at PT.Prudential BancBali Life AssuranceThe background of the research was the fact that underwriting is an operation department al PT. PT.Prudential BancBali Life Assurance (PTPBBL) which has to be able to respond quickly and effectively in order achieve the goal of underwriting service. And at the same moment to deliver Customer Satisfaction.From the situational analysis at Underwriting Department at PTPBBL it had been found that underwriting proposal process time was influence by several aspects.Therefore the purpose of this research was to analyze underwriting process for Life Insurance proposal which included the measurement of process service time.This type of research study was a qualitative approach. Data and information regarding the service process obtained from Customer Service survey result secondary data, while data regarding service time was gained from recording and calculating the time taken starting from initial underwriting proposal submitted until decision taken.The result from the research showed that underwriting process was trough several stages of services such as initial underwriting underwrite clean proposal, input requirement to the system, etc.This research also showed a picture of underwriting process effectiveness with client Medical check-up taken at In house clinic PT.PBBL.The effectiveness of underwriting process was achieved by limited one step of the medical check-up process which is medical check-up result delivery from the Medical check-up panel."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"Skripsi ini membahas tentang keabsahan janin sebagai objek pertanggungan dalam suatu produk asuransi yang ditinjau dari hukum Islam. Penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi munculnya sebuah produk asuransi PRU My Child yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dimana objek pertanggungannya adalah janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Janin yang dijadikan sebagai objek pertanggungan asuransi menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia mengingat masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai keabsahaan pertanggungan janin menurut hukum positif dan hukum islam, kemungkinan produk asuransi PRU My Child dijadikan produk asuransi syariah, serta pertanggungan yang akan di peroleh dari PT Prudential Life Assurance ketika tertanggung produk asuransi PRU My Child melakukan aborsi.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal tertentu. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah janin dapat dijadikan objek pertanggungan asuransi menurut hukum positif dan hukum islam, selain itu produk asuransi PRU My Child jika dianalisis lebih lanjut dapat dijadikan produk dalam asuransi syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam perikatan islam, dan jika tertanggung asuransi ini harus melakukan aborsi secara darurat maka akan mendapatkan pertanggungan sesuai dengan perjanjian dalam polis.

---

This thesis writing, backed by the rise of an insurance product PRU MyChild issued by PT Prudential Life Assurance where the object is still afetus. The fetus is used as the object of insurance coverage raises the pros and cons of society Indonesia given the community in Indonesia that the majority of the population are moslem. In this study, will be discussed regarding the validity of fetus as the object insurance according to positive law and Islamic law, possibility the insurance product PRU My Child made Sharia insurance products, as well as coverage that will be gained from the PT Prudential Life Assurance when the insured of PRU My Child have an abortion.This research is descriptive research, namely the legal research that aims to describe a certain thing. The conclusions obtained in this thesis is the fetus could be made the object of insurance coverage according to positive law and Islamic law, in addition to insurance product PRU My Child if analyzed can further be used as Sharia insurance products because it has meet the tenets and terms within the Islamic Alliance, and if the insured of this product insurance do an abortion in emergency will get coverage in accordance with the agreement on the policy."

"Perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu masyarakat dalam mengurangi risiko kerugian. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah Unit Link, yang mengkombinasikan antara produk asuransi dengan investasi. Seiring dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian uang, perusahaan asuransi dapat dijadikan salah satu sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan asuransi dijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka salah satu cara yang ditempuh ialah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang pada awalnya lebih populer dikenal dalam perbankan, dimaksudkan untuk mengenal karakteristik dan profil serta risiko dari nasabah perusahaan asuransi dalam setiap transaksi. Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: PER-01/BL/2011. Penelitian terhadap Penerapan prinsip mengenal nasabah dilakukan kepada PT. Prudential Life Assurance sebagai pemimpin pasar di bidang asuransi unit link, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif, dengan metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif.

---

The assurance company as one of non-bank financial institution currently holds an important and strategic role in enhancing the country?s economy and helps the community reduce the risk of loss. One of the product issued by assurance company is Unit Link, that combine between assurance products with an investment. Along with the increasing sophistication of money laundering, the assurance company may be one of the means and objectives of money laundering. To prevent assurance company being targeted money laundering, the know your customer principle shall be applied. Know your customer principle which previously more popular in banks, intended to know the characteristics and profiles as well as risks of customer of assurance company in each transaction. Know your customer principle in assurance company is regulated in Regulation of Head of BAPEPAM-LK No: PER-01/BL/2011. The research over the application of know your customer principle by PT. Prudential Life Assurance as the market leader in unit link, with the type of research is juridical normative, and the method of analysis using a qualitative approach."

"ABSTRAKHukum mengatur berbagai aspek dalam kegiatan usaha. Oleh sebab itu hokum yang berlaku di suatu negara merupakan salah satu faktor penting bagi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Salah satu aspek hukum yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha di Indonesia adalah Hukum Kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan.Undang-undang Kepailitan baik Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, keduanya memberikan persyaratan yang sama bahwa debitor yang patut dipailitkan adalah debitor yang memiliki utang lebih dari satu dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan belum dibayar.Undang-undang Kepailitan juga menuntut agar pembuktian dari syarat pengajuan permohonan pailit dilakukan secara sederhana. Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besamya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.Selama persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan telah dipenuhi dan dibuktikan secara sederhana maka debitor menjadi layak atau patut dipailitkan.PT Prudential Life Assurance (PLA) adalah perusahaan asuransi yang berasal dari lnggris, mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995. Pada tanggal 23 April 2004 PT Prudential Life Assurance dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.Ketika dinyatakan pailit, kekayaan (harta) PLA berjumlah Rp 1.567.658.000.000 (satu trilyun lima ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah). Sedangkan kewajibannya (utangnya) adalah Rp 1.373.000.000 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar rupiah). Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) PLA ketika dinyatakan pailit adalah 255% atau 155% lebih tinggi dari yang diwajibkan Pemerintah dalam KMK Nomor 424 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.Putusan pailit yang diberikan Pengadilan Niaga bertentangan dengan kenyataan yang ada. PLA tidak berada dalam keadaan insolven sehingga patut dinyatakan pailit. sebaliknya PLA berada dalam keadaan yang sangat sehat (sangat solven) berdasarkan pencapaian Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yang diatur Menteri Keuangan.Dalam penulisan ini akan dibahas mengapa perusahaan yang secara keuangan sehat (salven) dapat dinyatakan pailit oleh Undang-undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai bahan bacaan yang berasal dari buku, jurnal, harian termasuk internet.Aspek yang dianalisis adalah konsep insolvensi (ketidakmampuan membayar) menurut Undang-undang Kepailitan dan konsep insolvensi (ketidakmampuan membayar) menurut Teori keuangan. Pemenuhan syarat "insolvensi (tidak mampu membayar)" berdampak pada patut atau tidaknya perusahaan dinyatakan pailit.Penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-undang Kepailitan debitor yang memiliki utang yang jatuh waktu dan belum dibayar menempatkannya pada posisi debitor yang tidak mampu membayar (insolven). Untuk itu permohonan pailit atas Debitor yang demikian akan dikabulkan.Penelitian menunjukkan bahwa Teori Keuangan memberikan persyaratan yang berbeda. Tidak dibayarnya suatu utang yang telah jatuh waktu, tidak menempatkan perusahaan dalam posisi tidak mampu membayar (insolven). Perlu diselidiki lebih lanjut konsisi harta (kekayaan) debitor terhadap kewajibannya. Debitor yang memiliki nilai perusahaan positif yaitu nilai harta (kekayaanlaset) lebih besar daripada kewajibannya (utang/liability), adalah debitor yang salven yang tidak patut dinyatakan pailit. Hanya jika nilai bersih perusahaan menjadi negatif yaitu nilaikewajiban. (utang/libility) lebih besar daripada harta (kekayaanlasetnya), debitor tersebut menjadi patut dinyatakan pailit.Undang-undang Kepailitan memiliki indikator ketidakmampuan membayar (insolvensi) yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Teori Keuangan. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang secara keuangan sehat (salven) dapat dinyatakan pailit menurut Undang-undang Kepailitan.Pernyataan pailit atas perusahaan yang sehat menimbulkan kerugian baik bagi debitor maupun bagi masyarakat. Scbab kepailitan mcmiliki biaya, baik biaya langsung (direct cost) maupun biaya tak langsung (indirect cost). Untuk itu perbedaan indikator ketidakmampuan membayar antara Undang-undang Kepailitan dan Teori Keuangan perlu dijembatani. Beberapa hal dapat dilakukan yaitu, mengamandemen Undang-undang Kepailitan, menghimbau agar Hakim Pengadilan Niaga tidak menerapkan Undang-undang Kepailitan secara mekanistis melainkan melakukan tafsiran yang bedandaskan filosofi Undang-undang Kepailitan itu sendiri, dan memberikan pelatihan kepada Hakim Pengadilan Niaga tentang perspektif teori keuangan terhadap kepailitan"

"Asuransi jiwa adalah produk keuangan yang memberikan manfaat uang kepada penerima yang ditunjuk setelah kematian orang yang diasuransikan. Produk ini dirancang untuk menawarkan keamanan finansial dengan menutupi biaya seperti biaya pemakaman, utang yang belum lunas, dan biaya hidup untuk tanggungan. Pemegang polis biasanya membayar premi secara teratur sebagai imbalan atas perlindungan ini. Prinsip itikad baik, yang juga dikenal sebagai "uberrima fides," adalah prinsip dasar dalam kontrak asuransi yang mengharuskan kedua belah pihak—penanggung dan tertanggung—untuk bertindak jujur dan mengungkapkan semua informasi yang relevan dengan benar. Prinsip ini mengharuskan tertanggung memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang risiko yang diasuransikan, sementara penanggung harus secara jelas menguraikan syarat, ketentuan, dan cakupan polis. Kegagalan untuk mematuhi prinsip itikad baik oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan pembatalan kontrak atau penolakan klaim. Penyebab terdekat adalah konsep hukum dalam asuransi yang merujuk pada penyebab utama kerugian atau kerusakan dalam rangkaian peristiwa. Ini adalah penyebab dominan, langsung, atau paling signifikan yang memicu peristiwa lain, yang mengarah pada hasil tertentu. Dalam konteks klaim asuransi, menentukan penyebab terdekat sangat penting karena membantu menetapkan apakah kerugian tersebut ditanggung oleh polis. Jika penyebab terdekat dari kerusakan adalah risiko yang diasuransikan, maka penanggung wajib membayar kerugian tersebut.

---

Life insurance provides a monetary benefit to a designated beneficiary upon the death of the insured, offering financial security by covering expenses such as funeral costs, outstanding debts, and living expenses for dependents. Policyholders pay regular premiums for this protection. Utmost good faith, or "uberrima fides," is a key principle in insurance contracts, requiring both the insurer and the insured to act honestly and disclose all relevant information truthfully. The insured must provide accurate information about the risk being insured, while the insurer must clearly outline the policy terms, conditions, and coverage. Failure to uphold utmost good faith can result in the voiding of the contract or denial of claims. Proximate cause is a legal concept in insurance that refers to the primary cause of loss or damage in a chain of events. It is the dominant cause that leads to a particular outcome. Determining the proximate cause is crucial in insurance claims because it establishes whether the loss is covered under the policy. If the proximate cause is an insured peril, the insurer is liable to pay for the loss."