Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan kencan online memberikan kesempatan bagi pengguna untuk bertemu calon pasangan pada aplikasinya. Namun, dengan meningkatnya aktivitas kencan online dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut juga membuka pintu bagi terjadinya berbagai tindak pidana siber yang menargetkan pengguna aplikasi kencan online. Oleh karena itu, layanan kencan online dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana siber yang terjadi pada layanannya. Dengan fokus penelitian pada aplikasi kencan online Tinder dan Bumble, penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai (i) bagaimana layanan kencan online sebagai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; (ii) tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh layanan kencan online jika terjadinya tindak pidana siber; dan (iii) kepatuhan layanan kencan online terhadap ketentuan yang mengatur penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa layanan kencan online di Indonesia diatur antara lain oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur bahwa layanan kencan online dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas terjadinya tindak pidana siber dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tinder dan Bumble, sebagai penyelenggara sistem elektronik asing yang beroperasi di Indonesia, juga ditemukan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Online dating services provide an opportunity for users to meet potential romantic partners on their platforms. However, with the rise in activity on many online dating applications in recent years, it has also opened the doors to various cybercrimes targeting users on these platforms. Hence, online dating services could be held liable for the occurrence of cybercrimes on their platforms. With a focus on the online dating applications Tinder and Bumble, this research will further elaborate on (i) how online dating services as an electronic system provider are regulated within Indonesian laws and regulations; (ii) the legal liabilities online dating services bear in the occurrence of cybercrimes; and (iii) online dating services’ compliance to provisions governing electronic system providers in Indonesia. With a juridical-normative research method and a qualitative approach, it is found that online dating services in Indonesia are governed among others by the ITE Law and Government Regulation No. 71 of 2019. Such provisions stipulate that online dating services may be held liable for the occurrence of cybercrimes if they have not performed all of their legal obligations provided within the regulations. Tinder and Bumble, as foreign electronic system providers conducting operations in Indonesia, are also found to have not fully complied with Indonesian laws and regulations subjected to them."

"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.

---

Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.

The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."

"Penelitian ini menelusuri terkait bagaimana kebijakan pidana yang tepat untuk dapat menanggulangi tindakan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif dengan penulisan yang bersifat eksploratoris. Data yang digunakan berupa studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dan karakteristik khusus atas terjadinya tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan siber, hasil penelitian ini menemukan bahwa diperlukan perspektif digital dalam merumuskan kebijakan pidana yang dapat mengakomodasi berbagai hambatan dan karakteristik khusus dalam melakukan kriminalisasi terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

---

This research explores how is the most applicable criminal policy in combatting the act of personal data misuse in the implementation of e-government in Indonesia. This study is a prescriptive research that is conducted through a normative legal research method with exploratory writings. The data used were obtained by conducting a literature study using qualitative data analysis. The results showed that there are various obstacles and special characteristics in the occurrence of the act of personal data misuse in e-government. As a form of cybercrime, this study found that digital perspectives are needed in formulating a criminal policy that can accommodate the various obstacles and special characteristics in criminalizing the act of personal data misuse in the e-government system of Indonesia."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk terutama menganalisis bagaimana tanggung jawabpenyelenggara Online Marketplace atas peredaran barang fashion palsu yang dijual dalamsitusnya. Selain itu tesis ini meneliti juga mengenai bagaimana sistem transaksi yang terjadidalam situs online marketplace dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil terkait denganpenjualan barang fashion palsu yang dilakukan oleh anggota penjual dari sistem onlinemarketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadapperaturan perundangan yang terkait dengan e-commerce dan penyelenggara jaringan elektronik.Bahwa sistem transaksi online marketplace yang terdapat di Indonesia tergambar secaragaris besar dalam Angka 1 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Selain itu bahwa modelbisnis online marketplace tersebut tidak sesuai untuk dikategorikan sebagai agen, distributorataupun sistem titip jual dan walaupun hanya menjadi pihak enabler, penyelenggara onlinemarketplace pun memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan jual beli melalui situsnyadiantaranya adalah melakukan approval atas informasi yang diunggah oleh merchant dalamsitusnya.Atas peranan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggara onlinemarketplace turut bertanggung jawab atas peredaran barang fashion palsu yang terjadi melaluisitusnya. Sehubungan dengan transaksi yang sangat besar jumlahnya yang terjadi dalam situsonline marketplace, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat selaku konsumen danpenyelenggara online marketplace yang bersinergi untuk mencegah kerugian yang dapat timbulatas peredaran barang fashion palsu melalui situs online marketplace

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the liability of Online Marketplace providers regarding thedistribution of counterfeit fashion goods that sold on their websites. Moreover, this thesis alsoexamines the system of transactions that occur in the online marketplace site and disputesettlements that can be done regarding the selling of counterfeit fashion goods (thataccomplished by the online marketplace merchants) based on laws and regulations in Indonesia.The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a study of laws andregulations related to consumer protection law, e-commerce and electronic system provider.The transaction system run by Indonesian online marketplaces is depicted the Circular ofthe Director General of Taxation Number Se-62 / PJ / 2013 About Affirmation of TaxationProvisions Over E-Commerce Transactions. Although only an enabler, online marketplaceproviders also have a significant role in trading activities through their website including givingapprovals on the information uploaded by merchants on website.Therefore, it can be said that the online marketplace providers responsible for thedistribution of counterfeit fashion goods that occur through their websites. Regarding thenumerous amount of transactions that occur in the online marketplace sites, participation of thepublic as consumers and providers of online marketplaces is needed to work together to preventlosses that may arise on the distribution of counterfeit fashion goods through online marketplacesites."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari penyelengggara sistem perdagangan elektronik terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Penelitian ini meneliti bagaimana perbandingan antara perjanjian secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUH Perdata memandang transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Telematika, PP 82 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Perdagangan Elektronik terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu selaku penyelenggara sistem harus membenahi sistemnya agar aman digunakan oleh anak.

---

This thesis describes how the legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction. This study is using a juridical normative and will analyze the comparison between conventional and electronic agreement, also how the Indonesian Civil Code describes the transaction performed by minors.

Furthermore, this research will discuss about the form of responsibility from electronic commercial sistem in Indonesia, such as that will be seen from several regulations such as Consumer Protection Law, Information and Technology Law, PP 82 Tahun 2012 and Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016.

This research found that implementation of a legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction has not suitable with Indonesian regulation. Furthermore, electronic commercialsystem should improved their electronic system and obey the regulation that have been settled."

"E-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik marak digunakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, permasalahan dalam e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik adalah bagaimana pelaksanaan keamanan sistem elektronik tersebut dari kerentanan yang ada, baik kerentanan di sistem elektronik itu sendiri ataupun produk-produk yang ada dalam platform e-commerce itu. Skripsi ini membahas bagaimana tanggung jawab penyelenggara e-commerce dalam memastikan keandalan dan keamanan sistem elektroniknya jika melihat peraturan perundang-undangan Indonesia. Skripsi ini juga membahas dalam kondisi apa suatu kejadian pada platform e-commerce dapat dinyatakan sebagai kejadian tak tentu atau keadaan kahar atau force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat regulasi pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas mengenai pembatasan tanggung jawab penyelenggara platform yang ternyata substansinya ada yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sehingga dalam mengatur regulasi terkait tanggung jawab sudah seharusnya dilakukan pembenahan. Selain itu, terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu peraturan menteri tersebut haruslah dibenahi kembali. Selain itu, berdasarkan penelitian penulis, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait mengamankan e-commerce dengan penerapan standar manajemen keamanan sistem informasi harus dilakukan peningkatan agar terjadi pemerataan keamanan pada tiap e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Serangan siber khususnya hacking yang merupakan salah satu kerentanan dalam platform e-commerce dapat dikatakan sebagai force majeure jika penyelenggara e-commerce telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tanggung jawab keamanan, serta kejadian tersebut terjadi di luar batas pengetahuan penyelenggara.

---

E-commerce has become increasingly popular in the community in recent years. During its development, the problem in e-commerce or trading via electronic systems is how to implement the security of the electronic system from existing vulnerabilities, both vulnerabilities in the electronic system itself and the products on the e-commerce platform. This thesis discusses how the responsibilities of e-commerce providers or administrators in security monitoring of their electronic systems when looking at Indonesian regulations. This thesis also discusses under what conditions an event on an e-commerce platform can be stated as an indefinite event or force majeure. The results show that there is a provision related to the obligations of the organizers, namely the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2016 which discusses the responsibilities of platform administrators, which in fact conflict with Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, thus the improvements should be made. In addition, there is a provision in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2020 which contradict with the principle of liability regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that have been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Therefore, this ministerial regulation must be improved. In addition, based on the author's research, the government in carrying out duties and authorities related to e-commerce with the application of information system management standards must be increased so that there is equal distribution of security in each e-commerce operating in Indonesia. Cyber attacks, especially hacking, which is one of the vulnerabilities in the e-commerce platform, can be said to be a force majeure if the e-commerce provider has made every effort to carry out security responsibilities, and the incident occurs beyond the knowledge of the organizer."

"Penyelenggara sistem elektronik yaitu penyelenggara video game, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap turnamen electronic Sport yang menggunakan video game buatannya. Tanggung jawab ini menjadi penting karena turnamen eSport merupakan salah satu sarana utama bagi perusahaan untuk mempromosikan video game buatannya. Selain itu turnamen tersebut mempertaruhkan hadiah berupa uang tunai yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu perlu dipahami penerapan hukum di Indonesia sehubungan dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik pada penyelenggaraan turnamen eSport. Skripsi ini akan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik pada turnamen eSport, dikhususkan dari rezim hukum telematika sehingga fokus utama analisis adalah sistem elektronik yang digunakan pada saat turnamen. Sistem elektronik tersebut adalah video game yang mana didasari oleh game mechanic. Agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas, penelitian akan menggunakan kasus-kasus pada turnamen Counter Strike: Global Offensive. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian terhadap kasus-kasus pada turnamen Counter Strike: Global Offensive dipilih karena masalah-masalah yang timbul disebabkan oleh kondisi dari video game namun fokus pembahasan terhadap kasus-kasus tersebut hanyalah pada tanggung jawab para atlet eSport tanpa memperhatikan tanggung jawab yang dimiliki oleh Valve selaku penyelenggara video game. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dalam dunia eSport masih kurang memperhatikan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut dari segi hukum

---

Electronic system operators, namely video game organizers, should have responsibilities for electronic sports tournaments that use their video games. These responsibilities are important because eSport tournaments are one of the main means for companies to promote their video games. In addition, the tournament stakes prizes in the form of cash which are not small in amount. For this reason, it is necessary to understand the application of law in Indonesia in connection with the responsibilities of electronic system operators in organizing eSport tournaments. This thesis will analyze based on Indonesian laws and regulations the responsibilities of electronic system organizers in eSport tournaments, specifically from the telematics legal regime so that the main focus of the analysis is the electronic system used during the tournament. The electronic system is a video game which is based on game mechanics. In order to provide a clearer picture, this research will use cases from the Counter Strike: Global Offensive tournament. Therefore, the research method used is normative juridical. Research on cases in the Counter Strike: Global Offensive tournament was chosen because the problems that arose were caused by video game conditions but the focus of discussion on these cases was only on the responsibilities of eSport athletes without regard to the responsibilities of Valve as the organizer of the video games. This incident shows that in the world of eSports there is still little attention to the responsibilities of electronic system operators, so this needs to be discussed further from a legal perspective."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap kesalahan nominal harga yang ditawarkan pada konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan keseluruhannya dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penilitian ini menunjukan bahwa dengan adanya pembatasan tanggung jawab tidak membatasi penyedia Platform untuk bertanggung jawab terhadap pengawasannya, dimana penyedia Platform memiliki kewajiban untuk memonitori dan melakukan pengawasan pada sistem perdagangan yang dipegangnya, hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, penyelenggara, pelaku usaha, dan konsumen harus secara bersama-sama menciptakan perdagangan secara elektronik dengan aman yang dapat digunakan oleh siapapun.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the responsibility of Electronic System Organizers to nominal price errors that offered to the consumers. The type of research that be used is juridical normative with qualitative research method. This research shows that, with the ldquo existence rdquo of providers to be responsible for its supervision, in which the Platform provider has a liability to monitor and supervise in trading system, and the result of this research suggests the government, organizers, businessmen, and consumers should jointly create secure electronic commerce that anyone can use."