Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dampak adanya perubahan iklim adalah penurunan kualitas habitat alami flora dan fauna yang terdapat di Indonesia sehingga memberikan risiko hilangnya sebagian besar biodevirsitas yang ada. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagai habitat alami beberapa spesies endemik, Pulau Obi tidak dapat terlepas dari ancaman dampak perubahan iklim. Selain itu, adanya konsesi wilayah tambang dengan luas 38.911,51 ha dapat berdampak secara langsung terhadap potensi habitat satwa endemik yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan potensi habitat satwa endemik Pulau Obi dan mengetahui ancaman akibat perubahan iklim serta adanya konsesi wilayah tambang agar dapat dilakukan upaya preventif untuk menghindari punahnya satwa endemik yang ada. Species Distribution Models (SDM) memainkan peran penting dalam mengukur hubungan antara spesies dengan habitat dan memprediksi distribusi spesies dalam kajian terkait ekologi, konservasi, dan pengelolaan lingkungan. Di antara model distribusi tersebut, MaxEnt digunakan secara luas karena kinerja prediktifnya yang sangat baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola distribusi spesies endemik pada kondisi iklim saat ini, mensintesa model dampak perubahan iklim terhadap distribusi potensi habitat spesies endemik dan menganalisis dampak secara langsung dan tidak langsung adanya konsesi wilayah pertambangan terhadap distribusi potensi habitat spesies endemik di Pulau Obi. Hasilnya Dengan memodelkan potensi habitat spesies endemik di Pulau Obi menggunakan metode Maximum Entropy pada kondisi iklim saat ini, diperoleh model potensi habitat untuk 3 spesies dari total 6 spesies. 3 spesies yang tidak dapat dibuat model potensi habitatnya dikarenakan keterbatasan data titik occurrence dimana hanya terdapat satu titik occurrence. Spesies yang dapat dimodelkan potensi habitatnya adalah Eulipoa wallacei, Ptilinopus granulifrons dan Scolopax rochussenii, ketiganya merupakan burung endemik Pulau Obi. Model potensi habitat Eulipoa wallacei dengan AUC= 0,837 memiliki potensi habitat sangat sesuai dengan luas 480,39 km2 atau 19,52%. Model potensi habitat Ptilinopus granulifrons dengan AUC= 0,955 memiliki potensi habitat sangat sesuai dengan luas 66,02 km2 atau 2,68%. Model potensi habitat Scolopax rochussenii dengan AUC= 0,954 memiliki potensi habitat sangat sesuai dengan luas 61,68 km2 atau 2,51%. Adanya perubahan iklim tahun 2041-2060 dengan 4 skenario iklim yang berbeda memberikan dampak pada model potensi habitat spesies endemik Pulau Obi. Pada masing-masing spesies yang dimodelkan dengan 4 skenario iklim tahun 2041-2060, terjadi penurunan luas potensi habitat yang sesuai maupun peningkatan luas potensi habitat yang tidak sesuai. Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Pulau Obi yang telah diterbitkan hingga Maret 2022 berjumlah 19 lokasi dengan total luas 373.14 km2 akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap potensi habitat spesies endemik di Pulau Obi. Rata-rata berdasarkan 4 skenario perubahan iklim yang ada 36,78 km2 dari 196,76 km2 potensi habitat yang sangat sesuai untuk Eulipoa wallacei akan terdampak secara langsung dengan adanya area-area pertambangan tersebut. Selain itu, 14,17 km2 dari 66,67 km2 potensi habitat yang sangat sesuai untuk Ptilinopus granulifrons dan 13.05 km2 dari 66.67 km2 potensi habitat yang sangat sesuai untuk Scolopax rochussenii.

---

One of the impacts of climate change is the degradation quality of natural habitats of flora and fauna in Indonesia, risking the loss of most of the existing biodiversity. With high biodiversity and as a natural habitat for several endemic species, Obi Island cannot be avoided from the threat of climate change impacts. Besides that, the existence of a mining concession with an area of ​​38,911.51 ha can have a direct impact on the potential habitat of endemic animals. Therefore, it is necessary to model the habitat potential of Obi Island endemic animals and to know the threats due to climate change and the existence of mining concessions so that preventive efforts can be made to avoid the extinction of endemic animals. Species Distribution Models (SDM) play an important role in measuring the relationship between species, habitats and predicting species distribution. Among the distribution models, MaxEnt is widely used because of its excellent predictive performance. The purpose of this study is to analyze the distribution pattern of endemic species under current climatic conditions, synthesize models of the impact of climate change on the potential distribution of endemic species habitats and analyze the direct and indirect impacts of mining concessions on the distribution of potential habitats of endemic species on Obi Island. By modeling the habitat potential of endemic species on Obi Island using the Maximum Entropy method in the current climatic conditions, a model of habitat potential was obtained for 3 species out of a total of 6 species. 3 species whose habitat potential cannot be modeled due to limited data on occurrence points where there is only one point of occurrence. Species that can be modeled for potential habitats are Eulipoa wallacei, Ptilinopus granulifrons and Scolopax rochussenii, all three are endemic birds of Obi Island. The habitat potential model of Eulipoa wallacei with AUC = 0.837 has a very suitable habitat potential with an area of ​​480.39 km2 or 19.52%. The habitat potential model of Ptilinopus granulifrons with AUC = 0.955 has a very suitable habitat potential with an area of ​​66.02 km2 or 2.68%. The habitat potential model of Scolopax rochussenii with AUC = 0.954 has a very suitable habitat potential with an area of ​​61.68 km2 or 2.51%. The existence of climate change in 2041-2060 with 4 different climate scenarios has an impact on the potential habitat model for Obi Island endemic species. In each species modeled with 4 climate scenarios in 2041-2060, there is a decrease in the area of ​​potential suitable habitat and an increase in the area of ​​potential habitat that is not suitable. Mining Business Permit Areas on Obi Island that have been issued until March 2022 total 19 locations with a total area of ​​373.14 km2 which will have a direct or indirect impact on the habitat potential of endemic species on Obi Island. On average, based on the 4 climate change scenarios, 36.78 km2 of 196.76 km2 of potential habitat that is very suitable for Eulipoa wallacei will be directly affected by the presence of these mining areas. In addition, 14.17 km2 of 66.67 km2 of potential habitat that is very suitable for Ptilinopus granulifrons and 13.05 km2 of 66.67 km2 of potential habitat that is very suitable for Scolopax rochussenii"

"Tembakau temanggung merupakan tembakau musim kemarau (Voor Oogst) yang tidak membutuhkan curah hujan ketika panen. Penyimpangan curah hujan ketika musim kemarau dapat menggagalkan panen, yang berpengaruh terhadap pendapatan petani. Penggunaan metode deskriptif dan analisis pola keruangan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan daerah yang mengalami penyimpangan curah hujan dengan pendapatan petani tembakau. Penyimpangan curah hujan tahun 2010 diolah dari data curah hujan dasarian yang di bandingkan dengan curah hujan rata-rata dasarian tahun 1981 - 2008, yang dijadikan dasar untuk menentukan lokasi survei. Survei lapang dilakukan di 16 titik di lima kecamatan yaitu Tretep, Ngadirejo, Bulu, Tlogomulyo dan Tembarak dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan penyimpangan curah hujan paling tinggi sebesar 207% terjadi di lahan berketinggian > 1.000 mdpl. Penyimpangan curah hujan menyebabkan produksi tembakau berkurang sebanyak 20,7% dengan penurunan kualitas sebesar 52,17%. Pendapatan petani rata-rata berkurang sebanyak 51,89%. Berkurangnya pendapatan petani terlihat dengan berkurangnya barang investasi yang dibeli seperti kendaraan bermotor, ternak dan emas.

---

Temanggung tobbaco is tobbaco dry season (Voor Oogst) which doesn‟t require rainfall when the crop. Deviation of rainfall during the dry season can thwart harvesting, affecting the income of farmers. The use of descriptive and spatial pattern analysis in this study aims to determine the relationship areas experiencing rainfall irregularities with tobacco farmers' income. In 2010 the rainfall deviation calculated from rainfall data dasarian that in comparison with an average rainfall dasarian 1981 - 2008, which is used as the basis for determining the location of the survey.

Field survey conducted in 16 points in five Kecamatan namely Tretep, Ngadirejo, Fur, Tlogomulyo and Tembarak by purposive sampling technique. The analysis showed the highest rainfall deviation of 207% occurred in Tretep. Deviation of rainfall led to the production of tobacco decreased by 20.7% with a decrease of 52.17% quality. The average farmer's income decreased by 51.89%. Reduced farmers' income looks to reduced investments purchased goods such as motor vehicles, livestock and gold."

"Pertambahan penduduk yang tinggi di Kota Bandar Lampung menyebabkan alih fungsi lahan dari lahan vegetasi menjadi lahan terbangun. Pada akhirnya luasan lahan vegetasi akan menurun yang juga berpengaruh terhadap meningkatknya suhu perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kerapatan bangunan, kerapatan vegetasi, suhu permukaan udara dan karakterisik serta pola spasial dari Local Climate Zone (LCZ) di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah citra Landsat 8 OLI/TIRS dan citra Googole Earth tahun 2021. Selain itu pengukuran suhu udara juga ditempuh dengan cara survei lapang. Pengolahan data Local Climate Zone (LCZ) menggunakan LCZ Generator WUDAPT. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Bandar Lampung didominasi oleh kerapatan bangunan sedang yang berada pada bagian tengah kota serta kerapatan vegetasi sedang pada bagian Barat. Suhu permukaan udara paling tinggi sebesar 35°C pada wilayah perumahan dan terendah sebesar 15,68°C pada kawasan hutan. Teridentifikasi 14 klasifikasi Local Climate Zone (LCZ), antara lain tujuh tipe bangunan dan tujuh tipe tutupan lahan. Kepadatan bangunan tertinggi berada pada zona compact low-rise, kerapatan vegetasi tertinggi terdapat pada zona dense tree, sedangkan suhu permukaan daratan tertinggi pada zona open low-rise. Pola spasial dari Local Climate Zone di Kota Bandar Lampung adalah mengelompok berdasarkan karakteristik fisik dan morfologi kota.

---

The rapid growth of the population in Bandar Lampung has led to a change in the land's usage from vegetation to built-up land. In the end, less vegetation will be present, which also results in higher temperatures in urban. This study intends to identify the state of the city's building density, vegetation density, land surface temperature, and the characteristics and spatial patterns of the LCZ in Bandar Lampung. The data was collected using images from Landsat 8 OLI/TIRS and Google Earth 2021. Additionally, a field survey was used to measure the air temperature. The LCZ Generator WUDAPT is used to process LCZ data. The findings revealed that Bandar Lampung was dominated by medium-density buildings in the city's center and medium-density vegetation in its western. The highest LST at residential areas is 35°C, while forest areas have the lowest LST at 15,68°C. There are 14 LCZ classifications, covering seven building types and seven land cover types. The dense tree zone has the highest vegetation density, the open low-rise zone has the highest land surface temperature, and the compact low-rise zone has the highest building density. The spatial pattern of the LCZ is classified based on physical characteristics and city morphology."

"Indonesia menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menanggulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA); (ii) menjelaskan urgensi rekonstruksi kebijakan pendanaan perubahan iklim; (iii) mengembangkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode, menggunakan tools SNA dan modelling System Dynamics (SD). SD digunakan untuk menentukan proporsi kebijakan fiskal pembiayaan dan kebijakan non fiskal hingga 2030. Informan  terdiri dari aktor, pejabat pemerintah, profesional, aktor perbankan, dan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban APBN sangat tinggi mencapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung. Fakta empiris menunjukan aliran dana iklim sejak 2007-2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan bagi keterlibatan sektor swasta. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian. Model desain kebijakan pendanaan perubahan iklim terdiri dari kluster kebijakan pendanaan fiskal dan kluster kebijakan pendanaan non fiskal.Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan antara kebijakan pendanaan fiskal dan kebijakan pendanaan non fiskal, shifting burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Penelitian juga mengusulkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi, serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

---

Indonesia presents significant risks to the climate change by increased variability and intensity of rainfall and to sea level rise. The impact of climate change can be reduced by participating state actor and non state actor both national and international efforts to reduce GHG emissions and by investing in adaptation to climate change to protect against loss and damage to the country's natural resources. Reducing emissions and building resilience will require  significant financial resources which needs to be  prepared carefully. The research aims  to (i) analyse how is the climate finance flow using Social network Analysis (SNA) approach; (ii) analyse the urgency of climate finance policy reconstruction; (iii) develop design model of climate finance policy using System Dynamics approach. The research using constructivism paradigm with multi methode method using Social Network Analysis and System Dynamics Model to determine the  proportion of financing fiscal policy and non fiscal policy up to 2030 as well as construct the climate finance policy. Informan consist of actors, governemnt officials, professional, banking actor, and individual.The result shows that there is urgent to reconstruct the climate finance policy in Indonesia due to high burdern of APBN reached 92% until 2030 for financing climate change activities in Indonesia. It is also proven that with empirical evidence that the flow of climate fund since 2007 until 2017 dominated by public sectors and still challenges for private sectors involvement. Tax revenue is found as the most funding resources to finance the climate activities of mitigation and adaptation during period of research. Design model of climate finance policy consist of cluster fiscal policy and non fiscal policy.The research provide recommendation due to the externalites of climate change and as global public goods there should be balanced of climate finance policy between climate fiscal policy and non fiscal policy, shifting burden from APBN need to be conducted especially financing form private sector and fighting continously on the contribution from countries that share high emission increases. The research also propose the model of climate finance policy framework and  framework of climate allocative efficiency in public spending."

"Wilayah pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah salah satu pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan spatial modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan permukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga resiko kejadian bencana yang diakibatkan dampak perubahan iklim menjadi kecil.

---

Small island territories include areas that are vulnerable to the effects of climate change. The limited area of the small islands requires for integrated and sustainable management. Harapan Island and Kelapa Island are some of the vulnerable islands that susceptible to climate change. The problem in this research is the lack of spatial arrangement of small islands region based on climate change adaptation. The purpose of this study is to create a model of land use for spatial arrangement of small islands, especially the land area in terms of changes in land use. The methods used in this study are analysis of land use change, analysis of climate change impacts on social, economic, and environmental conditions, and predict future land use scenarios using spatial modelling. The results showed that with increasing population growth, rising sea levels, rising temperatures and salinity, and erratic rainfall patterns, land requirements for settlements increased. The conclusion of this study is the additional area in Harapan island and Kelapa island should restrict, so the mitigation and adaptation due to the impact of climate change can be done well and the risk of disasters becomes small. "

"Hingga saat ini terjadinya perubahan iklim beserta dampaknya sudah mulai dirasakan hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Perubahan iklim memiliki dampak yang penting dalam produksi tanaman teh. Tanaman teh sangat bergantung pada distribusi curah hujan dan suhu udara yang baik. Perubahan iklim akan menyebabkan kerentanan pada perkebunan teh sehingga perlu untuk memetakan kerentanan perkebunan teh terhadap perubahan iklim di wilayah Puncak Gunung Gede Pangrango. Penilaian kerentanan dilihat dari tiga aspek yaitu keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptasi.Pemetaan kerentanan dilakukan menggunakan analisis spasial dengan teknik skoring yang dipadukan dengan metode AHP dan weighted sum, sehingga diperoleh hasil yang menunjukan bahwa sebagian besar (sekitar 80 persen) area perkebunan teh di wilayah Puncak memiliki kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim dalam kategori sedang. Perkebunan teh yang paling rentan (kerentanan tinggi) adalah perkebunan teh Gunung Mas yang disebabkan oleh tingginya dampak potensial dan rendahnya kapasitas adaptasi yang dimiliki, sebagian besar lahan perkebunan teh yang sangat rentan terhadap perubahan iklim berada di sebelah utara puncak Gunung Gede Pangrango.

---

Until now, climate change and its impacts are already being felt almost all over the world, including in Indonesia. Climate change has a significant impact in the production of tea plants. Plants are highly dependent on the distribution of rainfall and air temperature. Climate change will lead to vulnerabilities in the tea plantation so it is necessary to map the vulnerability to climate change of tea plantations in the Peak region. Vulnerability assessment viewed from three aspects: exposure, sensitivity and adaptive capacity.

Vulnerability mapping using spatial analysis by scoring technique combined with the AHP and the weighted sum method, so that the obtained results show that the majority (approximately 80 percent) in the tea plantation area of the Peak has areas of vulnerability to climate change in the medium category. Tea plantations are most vulnerable (high vulnerability) is Gunung Mas tea plantation is due to high potential impact and low adaptive capacity owned, tea plantations mostly highly vulnerable to climate change are in the north peak of Gede Pangrango Mountain."

"Tesis ini membahas mengenai peran Barack Obama memimpin Amerika Serikat untuk perundingan perubahan iklim global. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Obama membawa gagasan Amerika Serikat untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Presiden Obama tidak memungkiri fakta perubahan iklim yang sedang terjadi sebagai sebuah tragedy of the commons. Di sisi lain, Presiden Obama tidak bisa terlepas dari kepentingan nasional Amerika dengan memotong emisi sesuai target mengikat Protokol Kyoto. Obama memiliki target penurunan emisi sendiri untuk diterapkan Amerika Serikat, untuk itu Obama mendorong perundingan iklim global menerapkan pemotongan emisi sukarela. Hasil penelitian menunjukkan Presiden Obama berperan sebagai pemimpin AS yang Aktif-Positif.

---

This thesis discusses the role of Barack Obama as United States leader during the global climate change negotiations. The focus of this research is how President Obama imposes ideas for solution to the challenge of climate change due to global warming. President Obama does not deny the fact that climate change has been happening as a tragedy of the commons, but he couldn't abandon the national interests of America to reduce emission as arranged through the legally binding agreement of The Kyoto Protocol. President Obama has his own emission reduction targets for United States. So, he encourages non-legally binding protocol to cut emission. The result also shows that President Obama has a role as Positive-Active United States leader."