Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Penelitian menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan pada informan terpilih meliputi kepala dinas kesehatan, kepala bidang P2P, kepala bidang SDMK, kepala sub bagian umum, program, dan informasi, pengelola program malaria di dinas kesehatan, kepala puskesmas dan pengelola program malaria puskesmas di wilayah Kabupaten Jayapura. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Februari - Maret 2022 dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan telaah dokumen sebagai sumber data sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan sistem dalam menilai input yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, sarana, dan perundangan. Pada proses adalah bagaimana penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan peningkatan sumber daya manusia serta untuk output yaitu angka API, SPR, dan ABER di Kabupaten Jayapura. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 dengan angka API adalah 100‰, SPR 24% dan ABER dibawah 10%. Hal-hal yang menjadi hambatan adalah kompetensi SDM yang belum memenuhi standar, ketersediaan dana yang belum memadai, dan manajemen sarana yang belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat.

---

Malaria is still a health threat to half the world's population, including in Indonesia where in 2020 the number of malaria cases reached 226,364 cases and 96% of these cases came from Papua Province. Jayapura Regency itself was ranked the fourth most malaria case in Papua Province in 2016 with 29,044 cases. This study aims to evaluate the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency in 2021. The study used a qualitative type of research method with a study case approach, conducted on selected informants including the Head of the Health Office, Head of the P2P Division, Head of HHR Division, Head of the General, Program and Information Sub-Section, Program Manager of Malaria in Health Office, Head of Puskesmas and Program Manager of Malaria in Puskesmas in Jayapura Regency. Data collection was carried out in February - March 2022 using in-depth interviews as the primary data source and document study as a secondary data source. Researchers use a systems approach in assessing inputs consisting of human resources, funds, facilities, and legislation. The process is how to find and treat patients, prevention and control of risk factors, epidemiological surveillance and outbreak control, improving information and education communication (IEC) and increasing human resources as well as for output, namely the number of API, SPR, and ABER in Jayapura Regency. It was found that the implementation of the malaria elimination program did not succeed in achieving the target of the control intensification stage that had been set out in the Guidelines for Malaria Control towards Elimination in 2030 in Jayapura Regency in Jayapura Regency Regulation number 44 year 2017 with API number is 100‰, SPR 24% and ABER below 10%. The things that become obstacles are human resources competencies that do not meet the standards, inadequate funding availability, and non-optimal management of facilities. It can be concluded that the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency has been implemented but has not been optimal. It is recommended that the regional government of Jayapura Regency can make the malaria elimination program a budget priority in the Jayapura Regency RREB. In addition, cross-sectoral collaboration that is incorporated in the Malaria Center needs to be reactivated and formulate Regional Action Plans (RAP) and and partnering with global funds, Unicef, NGOs, TNI, Polri, professional organizations and community leaders."

"Pemantauan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu secara Pasif Case Detection (PCD) saat ini data laporan malaria dari Kabupaten/Kota diinput ulang yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penginputannya sehingga akurasi data kurang baik dan laporan terlambat disampaikan. Pada evaluasi program malaria di Dinas Kesehatan yang menjadi permasalahan untuk output laporan dan ringkasan data untuk pendukung keputusan dibuat manual masing-masing bagian sehingga lama tersedia untuk disajikan dan perlu tatap muka untuk konfirmasi dan pemutahiran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem yang telah berjalan pada program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi prioritas masalah utama dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian data malaria. Menyediakan data malaria yang berkesinambungan dan lengkap agar dapat digunakan untuk pendukung keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengembangan perancangan sistem menggunakan SDLC (System Development Live Cycle). Informan pada penelitian ini adalah pengelola malaria yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan petugas monev malaria Kabupaten, puskesmas. Sampel diambil dengan menggunakan metode Kecukupan (Adequasi). Tahun 2013 kelengkapan laporan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 100%, sedangkan ketepatan pengiriman laporan 80%. (Profil Dinkes Provinsi Bengkulu, 2013).

---

Monitoring malaria program in Bengkulu Provincial Health Office in Passive Case Detection (PCD) current malaria report data from the District / City inputted again which can cause inconsistencies in input so the accuracy of the data is less good and the report was late to delivery. In the evaluation of malaria programs in the Department of Health which is the case for the output reports and summaries of data for decision support created manually each piece is so long and need to be available for face-to-face served to confirm and update the data.

This study aims to analyze the system that has been running on the malaria program in Bengkulu Provincial Health Office, identify priority problems in recording and reporting major, processing, presentation, identify the needs of users in recording and reporting, processing, data presentation malaria. Malaria data provide continuous and complete in order to be used for decision support.

This study used a qualitative method to method development system design using SDLC (System Development Live Cycle). Informants in this study is the management of malaria in Bengkulu Provincial Health Office and District malaria monitoring and evaluation officer, a health center. Samples were taken using the method Sufficiency (Adequasi). In 2013 the completeness of reporting of malaria programs in Bengkulu Province Health Depeartement 100%, while 80% report delivery accuracy (Bengkulu Provincial Health Office, 2013)."

"Malaria merupakan penyakit menular yang penyebab utamanya adalah parasite (Protozoa) dari genus Plasmodium. Masih tingginya kejadian malaria di Kab. Belu Nusa Tenggara Timur Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengukur besarnya faktor risiko yang berhubungan terhadap kejadian malaria. Penelitian ini menggunakan desain study cross-sectional. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian mass screening & selective treatment oleh Sutanto et al pada tahun 2013 di Kabupaten Belu, NTT, Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 1113 Subjek. Analisis menggunakan cox regression dengan tingkat kemaknaan α = 5% dan nilai confidence interval 95%. Hasil analisis multivariat dengan cox regression, menunjukkan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kab. Belu NTT yaitu umur PR 4.901 95% CI (3.093-7.766) p value 0.000, pekerjaan PR 3.838 95% CI (2.536-5.808) p value 0.000, penggunaan obat malaria PR 0.448 95% CI (0.239-0.839) p value 0.012, dan Desa. Disimpulkan bahwa umur, pekerjaan, konsumsi obat antimalaria, dan Desa merupakan faktor risiko kejadian malaria di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Indonesia.

---

Malaria is an infectious disease transmitted by Protozoa of the genus Plasmodium. This study is conducted due to the high malaria incidence in Kab. Belu, East Nusa Tenggara, Indonesia, which presents itself as a public health threat. Study aims include analyzing and measuring the magnitude of the risk factors associated with malaria incidence. This study utilized a cross-sectional study design, and is part of a larger surveillance study by Sutanto et al in 2013, which conducts large-scale mass screening and selective treatment in Belu Regency, NTT, Indonesia. The number of samples included in the study were 1113 subjects, with statistical analysis using cox regression models with 5% significance level and 95% confidence interval. The results of multivariate analysis suggested that the the risk factors associated with the malaria incidence were (1) age PR 4.901 95% CI (3.093-7.766) p value 0.000, (2) occupation PR 3.838 95% CI (2.536-5.808) p value 0.000, (4) malaria drug use PR 0.448 95% CI (0.239-0.839) p value 0.012, and (4) Village. Therefore, malaria incidence in Belu District, East Nusa Tenggara Indonesia, were heavily influenced by age, occupation, consumption of antimalarial drugs, and village.

"

"Latar Belakang: Sejak tahun 1993, WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. Walaupun strategi DOTS telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian TB, tetapi beban penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi. Dengan berbagai kemajuan yang dicapai sejak tahun 2003, diperkirakan masih terdapat sekitar 9,5 juta kasus baru TB, dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat TB diseluruh dunia. Jumlah penderita TB di pabrik sepatu PT X di Balaraja pada Januari 2012 sebanyak 17 orang karyawan yang menderita TB, sedangkan data sampai Juni 2013 didapatkan total jumlah penderita TB di PT X sebanyak 29 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab jumlah penderita TB di Indonesia yang mulai menurun, sedangkan di PT X jumlah penderita TB meningkat.Metode: Penelitian ini menggunakan evaluasi program dengan pendekatan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang sudah ada diperusahaan yang berada dibagian HR (Human Resource), dan dari klinik perusahaan.Hasil: Didapatkan beberapa prioritas jalan keluar yaitu pengadaan PMO (Pengawas Minum Obat), edukasi, kebijakan manajeman dan kepatuhan dan pengawasan penggunaan APD.Kesimpulan: Program TB di PT X masih kurang, sehingga didapatkan empat prioritas pemecahan masalah agar jumlah penderita TB di PT X tidak meningkat. Prioritas terpenting yaitu adanya Pengawas Minum Obat dan diikuti oleh edukasi untuk pekerja bagian produksi dan diikuti oleh kebijakan manajemen dan kepatuhan dan pengawasan penggunaan APD

---

Background: Since 1993, the WHO declared that TB is a global emergency for humanity. Although the DOTS strategy has proven highly effective for the control of TB, but the burden of TB disease in the community is still very high. With the advances achieved since 2003, it is estimated there are approximately 9.5 million new cases of TB, and about 0.5 million people died from TB worldwide. Number of patients with TB in the shoe factory PT X in Balaraja in January 2012 as many as 17 employees who suffer from TB, while the data until June 2013 obtained the total number of TB patients in PT X by 29 people. It is critical because the number of TB patients in Indonesia are starting to decline, whereas in PT X number of people with TB increased.

Methods: This study uses a systems approach to program evaluation. Data collected through the existing secondary data that the company is at the HR (Human Resource), and from the company clinic.

Results: Got some way out that procurement priorities PMO (Supervisory Drink Drugs), education, policy and compliance management and monitoring of the use Personal Protective equipment

Conclusion: TB program in PT X is still lacking, so we get four priorities problem solving that the number of TB patients in PT X is not improved. That is the most important priority Drinking and Drugs Supervisory followed by education for production workers and followed by management and compliance policies and monitoring the use of personal protective equipment."

"Dalam upaya pemberantasan korupsi terkandung makna tindakan yang holistic untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya strategis pemberantasan korupsi dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan adanya pengaruh positif antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap upaya pengendalian korupsi, namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan hubungan terbalik dimana potensi TIK dapat digunakan untuk memfasilitasi praktik korupsi.  Studi ini dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan internet, penggunaan telepon seluler dan e-government sebagai representasi TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi pada tingkat kabupaten kota di Indonesia. Dengan menggunakan regresi panel fixed effect, hasil penelitian membuktikan bahwa TIK berpengaruh positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi tingkat kabupaten/kota di Indonesia, namun kontribusinya kecil. Ditemukan juga perbedaan pengaruh TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Jawa dan Luar Jawa, TIK berpengaruh signifikan untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa tetapi tidak signifikan untuk kabupaten/kota di Luar Jawa.

---

In efforts to eradicate corruption, there is a holistic meaning of action to prevent and overcome corruption, as well as space for community participation based on applicable laws and regulations. Strategic efforts to eradicate corruption can be further enhanced by improving public access to information. Several previous studies have shown that there is a positive influence between information and communication technology (ICT) on efforts to control corruption, but there is also research showing an inverse relationship where the potential of ICT can be used to facilitate corruption. This study was conducted to examine the effect of the use of the internet, the use of cell phones and e-government as a representation of ICT development on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia. By using fixed effect panel regression, the research results prove that ICT has a positive effect on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia, but its contribution is low. It was also found that there were differences in the influence of ICT on the performance of eradicating corruption in Java and outside Java. ICT had a significant effect for districts/cities on the island of Java but not significantly for districts/cities outside Java."

"Underweight atau berat badan kurang adalah berat badan yang terlalu rendah untuk anak normal yang sehat1. Underweight masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia. Prevalensi underweight di Kabupaten Lebak tahun 2018, mencapai angka 18.61% dimana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional (17.7%) dan Provinsi Banten (16.22%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian underweight pada balita di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional yang dilakukan dengan menggunakan data primer dari penelitian “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecacingan pada Balita di Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun 2020”. Sampel penelitian ini adalah 208 balita usia 24-59 bulan di Desa Karangkamulyan. Analisis data univariat dan bivariat berupa uji Chi-square dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balita usia 24-59 bulan di Desa Karangkamulyan mengalami kejadian underweight sebanyak 10.6%. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian underweight pada balita, diantaranya: usia balita (p-value =0,000), riwayat penyakit ISPA (p-value =0,003), asupan protein (p-value =0,044), dan kebiasaan konsumsi protein nabati (p-value =0,006).

---

Underweight is a body weight that is too low for a normal healthy child1. Being underweight is still a significant health problem in Indonesia. The prevalence of underweight in Lebak Regency in 2018, reached 18.61%, which is higher than the national prevalence rate (17.7%) and Banten Province (16.22%). 2. This study aimed to determine the factors associated with the incidence of underweight in children under five in Karangkamulyan Village, Cihara District, Lebak Regency in 2020. This study used a cross-sectional design which was carried out by analyzing primary data from the study “Factors that Related to the Incidence of Helminthiasis in Toddlers in Karangkamulyan Village, Cihara District, Lebak Sub-disctrict in 2020”. The sample of this study was 208 children aged 24-59 months in Karangkamulyan Village. Univariate and bivariate data analysis was conducted by using SPSS version 22 application. Study results showed that 10.6% of children of Karangkamulyan Village have an incidence of underweight. Also, this study showed that four variables were significantly associated with the age of children (p-value =0,000), history of upper respiratory tract infection (p-value =0,003), protein intake (p-value =0,044), and plant protein (p-value =0,006)."

"Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata.

---

In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services."

"Tuberkulosis resisten obat merupakan satu dari sepuluh penyakit penyebab kematian. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di DKI Jakarta dan beban Tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen terpadu dalam meningkatkan kinerja pengendalian tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Rapid Assessment Procedure (RAP). Hasil penelitian menunjukkan manajemen terpadu dilaksanakan secara simultan dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan monitoring dalam memanfaatkan sumber daya pengendalian TB RO yang terbatas dengan menitik beratkan pada jejaring internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja pengendalian TB RO. Kinerja pengendalian Tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur belum optimal karena tidak semua pasien terkonfirmasi Tuberkulosis resisten obat mengikuti program pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan masih rendah. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur perlu meningkatkan program preventif promotif, berinvestasi mengembangkan jenis pelayanan penunjang di RSUD dan mengembangkan sistem survailans Tuberkulosis resisten obat untuk meningkatkan kinerja pengendalian Tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur.

---

Drug-resistant tuberculosis is one of ten diseases that cause death. East Jakarta is the region with the highest population in DKI Jakarta and the burden of drug resistant tuberculosis in East Jakarta is increasing every year. This study aims to find out how the implementation of integrated management in improving the performance of drug resistant tuberculosis control in East Jakarta. This type of research is a qualitative study using the Rapid Assessment Procedure (RAP) method. The results showed that integrated management was carried out simultaneously from planning, organizing, leading and monitoring in utilizing limited TB RO control resources by focusing on internal and external networks to improve TB RO control performance. The performance of controlling drug resistant tuberculosis in East Jakarta is not optimal because not all patients confirmed drug resistant tuberculosis is following the treatment program and the success rate of treatment is still low. The East Jakarta Health Office needs to increase promotive preventive programs, invest in developing supporting services in hospitals and develop drug resistant tuberculosis surveillance sistems to improve the performance of drug resistant tuberculosis control in East Jakarta. "

"Pengendalian tuberculosis (TB) telah dilaksanakan di UPTPemasyarakatan seluruh Indonesia. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinangadalah salah satunya, tapi pelaksanaannya masih menemui hambatan sepertioverkapasitas, keterbatasan anggaran, serta hambatan dalam hal koordinasi sertakolaborasi antar sektor yang terlibat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian iniadalah menganalisis implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Kelas ICipinang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan teoriimplementasi kebijakan publik dari Grindle dan Mazmanian dan Sabatier yangakan digabungkan dengan teori whole of government dari Colgan et al. sehinggadiketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara rancangan dengan implementasikebijakan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dengan teknikpengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukkan implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Kelas I Cipinangtidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan karena rancangan darikebijakan ini yaitu meningkatkan kualitas hidup WBP yang diindikasikan denganmenurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB tidak tercapai. Faktor yangmempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah faktor kebijakan dan organisasidan lingkungan. Oleh karena itu rekomendasi dari penelitian ini adalah pembuatanperjanjian kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dan kesepakataninteroperabilitas sistem informasi. Selain itu perlu ada keterlibatan dari keluargaWBP penderita TB selama proses pengobatan

---

Tuberculosis control has been implemented in Indonesia’s prisons.Cipinang Prison Class I Jakarta is one of them, but its implementation stillencounters obstacles such as overcapacity, budget, also coordination andcollaboration between the sectors involved. The purpose of this study is to analyzethe implementation of TB control policies in Cipinang Class I Prison and thefactors that influence it using public policy implementation theory by Grindle andMazmanian and Sabatier which will be combined with whole of governmenttheory from Colgan et al. to see wheter there is suitability between the design andimplementation of the policy. This study used post positivism method and datawere collected by interviews and literature study. The results showed that theimplementation of TB control policies in Cipinang Class I Prison was not matchwith the design of the policy because the design of this policy was not achieved.Factors that influence the implementation of this policy are ability of statute tostructure implementation and nonstatutory variables. Therefore it is necessary tomake agreement between the parties involved, including an agreement on theinteroperability of information system. In the TB treatment process, familyinvolvement is also key factor in the success of treatment"

"TB MDR merupakan masalah yang lebih sulit ditanggulangi dibandingkan dengan TB biasa, hal ini karena pengobatan menjadi lebih lama, lebih mahal dan tingkat keberhasilan pengobatan yang masih kurang. Kasus TB MDR di Kota Sukabumi pertama kali dilaporkan tahun 2012. Selama 5 tahun terakhir jumlah kasus TB MDR yang dilaporkan sebanyak 45 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian TB MDR di Kota Sukabumi tahun 2012 - 2017. Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol dengan kasus adalah penderita TB MDR dan control adalah penderita TB BTA (+). Sampel sebesar 45 orang perkelompok diambil dari buku register TB dari tahun 2012 - 2017. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa PMO (p=0.04), riwayat pengobatan TB dengan relaps (p=0,013),  riwayat pengobatan TB dengan gagal (p<0,001) dan fasyankes DOTS (p=0,04) berhubungan dengan kejadian TB MDR. Untuk mencegah terjadinya TB MDR Dinas kesehatan Kota Sukabumi harus melakukan tindakan pencegahan baik dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat, pengadaan pelatihan pada petugas kesehatan yang dipelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta, melakukan monitoring dan evaluasi program TB secara berkelanjutan pada semua pelayanan kesehatan.  Selain itu dinas harus mendorong petugas kesehatan yang ada di Puskesmas untuk memantau faktor risiko TB MDR.

---

MDR TB is a more difficult problem than TB, because MDR TB had longer treatment, more expensive treatment and less successful treatment.

In Sukabumi, the first case of MDR TB found in 2012, in the last 5 years found cases of MDR as many as 45 cases.

This research aims to find the risk factors of MDR TB in Sukabumi City at 2012 -2017.

This research used case control study design with cases is TB MDR and control is TB BTA (+) .

Number of samples 45 respondents for each group from register TB book. The results its PMO (p = 0.04), a history of relapse treatment (p = 0.013),  a history of failed treatment (p <0.005) and DOTS (p = 0,04) association with  MDR TB.

To preventif  MDR TB the Dinas Kesehatan always to conduct prevention efforts both with counseling for community, provision of training for health worker, monitoring and evaluation of sustainable TB program for health service.

Dinas Kesehatan has support Puskesmas to observed risk factors of MDR TB.

"