Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rekonsiliasi hubungan diplomatik telah dilakukan oleh Arab Saudi dengan Qatar pada tanggal 5 Januari 2021 setelah terjadinya pemutusan hubungan diplomatik sejak tanggal 5 Juni 2017. Penelitian ini membahas tentang sejarah hubungan diplomatik negara Arab Saudi dengan Qatar, faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik, dan menjelaskan kebijakan rekonsiliasi hubungan diplomatik dalam tinjauan sekuritisasi. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan menggunakan teori sekuritisasi yang berasal dari Mazhab Kopenhagen yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam sejarah hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar pernah mengalami beberapa kali pemutusan hubungan diplomatik dan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik yakni mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat, ancaman dari Iran beserta kelompok yang terafiliasi dengannya, dan kerugian ekonomi. Rekonsiliasi dilakukan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap kepentingan masing-masing. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi yakni menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, membendung pengaruh Iran di Timur Tengah, dan memperkuat hubungan dengan negara GCC sebagai mitra penting. Sedangkan sekuritisasi yang dilakukan oleh Qatar yakni menjaga keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan juga negara anggota GCC, dan bagi kepentingan ekonominya.

---

The reconciliation of diplomatic relations was carried out by Saudi Arabia with Qatar on 5 January 2021, after the termination of diplomatic relations on 5 June 2017. This study discusses the history of diplomatic relations between the state of Saudi Arabia and Qatar, the factors behind the reconciliation of diplomatic relations, and explains the policy of reconciliation of diplomatic relations in the securitization review. This research was structured using qualitative methods and used securitization theory originating from the Copenhagen School initiated by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. The results of the study are known that in the history of diplomatic relations Saudi Arabia with Qatar has experienced several terminations of diplomatic relations and there are three factors behind the reconciliation of diplomatic relations, namely mediation carried out by Kuwait and the United States, threats from Iran and its affiliated groups, and economic losses. Reconciliation is carried out to carry out securitization actions against the interests of each of them. Securitization carried out by Saudi Arabia is to maintain security stability and political stability in the region, stem Iran's influence in the Middle East, and strengthen relations with GCC countries as important partners. Meanwhile, the securitization carried out by Qatar is to maintain security and political stability in the regional region, maintain good relations with neighboring countries and also GCC member states, and for their economic interests."

"Pada bulan Juni 2017, Arab Saudi bersama negara teluk lainnya Bahrain, UniEmirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatikmereka dengan Qatar. Namun, penulis berasumsi bahwa pemutusan hubungansecara sepihak oleh Arab Saudi tidak sepatutnya dilakukan karena Qatar sudahmenjadi negara yang kooperatif dengan segala peraturan yang diberikan. DenganQatar yang sudah menjalankan Kesepakatan Riyadh, seharusnya hal tersebutdapat menjadikan pertimbangan bagi Arab Saudi dalam mengambil kebijakanuntuk tidak memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Maka dari itudalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan adalahmengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar?Dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami alasan dibalikpemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar. Di dalammenganalisa penelitian ini, penulis menggunakan Teori Persepsi AncamanStephen M. Walt dan Teori Mispersepsi dari Robert Jervis, kedua teori inidigunakan untuk menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan dilomatik yangdilakukan Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menggunakan dua variabel dariWalt yakni aggregate power dan offensive intentions untuk menganalisakapabilitas kekuatan dan agresivitas Qatar sehingga terbentuknya persepsiancaman. Sedangkan, Teori Persepsi dan Mispersepsi Jervis digunakan untukmenjelaskan persepsi pembuat kebijakan Arab Saudi terhadap prilaku Qatar yangdinilai berbahaya. Penulis menemukan bahwa pemutusan hubungan diplomatikini disebabkan oleh ketakutan Arab Saudi atas peningkatan dan kapabilitas Qatardi kawasan yang mengakibatkan terbentuknya persepsi ancaman. Kebijakan ArabSaudi ini diakibatkan dari kurangnya informasi yang didasari oleh desire dan fear,ini berpengaruh terhadap pembuat keputusan Arab Saudi yang pada akhirnya tidakmempertimbangkan faktor lain hanya bergantung kepada wishful thinking bahwahubungan serta tindakan Qatar dengan Iran, Ikhwanul Muslimin, dan Al Jazeerahmerupakan bentuk ancaman keamanan bagi negaranya. Pada akhirnya, kurangnyainformasi serta keinginan untuk salah mengartikan informasi tentang kemampuandan niat Qatar menciptakan misperception di dalam pembentukan persepsi selektifArab Saudi.

---

In June 2017, Saudi Arabia along with other Gulf countries such as Bahrain, the

United Arab Emirates and Egypt suddenly cut off their diplomatic ties with Qatar.

However, the author assumes that the unilateral termination of diplomatic

relations by Saudi Arabia should not be carried out because Qatar has been really

cooperative with all the regulations given. In fact, Qatar has been obedient with

the Riyadh Agreement, this should be able to make a consideration for Saudi

Arabia in taking a policy not to unilaterally broke off the diplomatic relationship.

Therefore, the research question that will be used in this paper is why did Saudi

Arabia cut its diplomatic relations with Qatar? With the objective to understand

the reasons behind the severance of Saudi Arabia's diplomatic relations with

Qatar. In analyzing this research, the writer uses Stephen M. Walt's Threat

Perception Theory and Robert Jervis' Perception and Misperception Theory, both

of these theories are used to analyze the reasons behind Saudi Arabia's

termination of diplomatic relations with Qatar. The author uses two variables

from Walt, namely aggregate power and offensive intention to analyze Qatar's

strength and aggressiveness capabilities so as to form threat perceptions.

Meanwhile, Jervis's Theory of Perception and Misperception is used to explain

the perceptions of Arab Saudi policymakers of Qatar's dangerous behavior. The

author finds that this diplomatic crisis was due to Saudi Arabia's fear of Qatar's

capabilities in the region. Saudi Arabia’s policy resulted from a lack of

information based on desire and fear, this affected Saudi Arabian decision makers

who ultimately did not consider other factors, only depending on wishful thinking

that Qatar's relations and actions with Iran, the Muslim Brotherhood, and Al

Jazeerah were a form of threat to its security. Ultimately, the lack of information

and the desire to misrepresent Qatar's capabilities and intentions created

misperception in the formation of Saudi Arabia's selective perceptions."

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "

"Skripsi ini berisi analisis terkait eksistensi yang dimiliki China di kawasan Pasifik Selatan dengan menggunakan teori pilihan rasional institusional dan penerapan kerangka kerja institutional rational choice sebagai faktor yang mengubah hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019. Dalam skripsi ini, permasalahan utama yang timbul dan menjadi pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah “bagaimana dampak eksistensi China memberikan pengaruh dalam berubahnya hubungan diplomatik Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019?”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif rinci. Hasil dari penelitian skripsi ini, ditemukan bahwa dengan kerangka kerja yang dipakai, dampak eksistensi China di kawasan Pasifik Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan dalam 3 kategori, yaitu: 1. Insentif Ekonomi; 2. Strategi Geopolitik; 3. Kondisi Politik Domestik. Saran dari penulis adalah bagi peneliti atau penulis selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait unit terkecil penelitian ini.

---

This paper contains an analysis related to China's existence in the South Pacific region using institutional rational choice theory and the application of the institutional rational choice framework as a factor that changed diplomatic relations between Taiwan and the Solomon Islands in 2019. In this thesis, the main problem that arises and becomes the research question of this thesis is “how does the impact of China's existence influence the change in Taiwan's diplomatic relations with the Solomon Islands in 2019?”. In this thesis, the method used is a qualitative method with detailed descriptive research. The results of this thesis research, found that with the framework used, the impact of China's existence in the South Pacific region affects the diplomatic relations of Solomon Islands and Taiwan in 3 categories, namely: 1. Economic Incentives; 2. Geopolitical Strategy; 3. Domestic Political Conditions. The author's suggestion is for future researchers or writers to be able to conduct more in-depth research related to the smallest unit of this research."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusnya hubungan diplomatik Republik Sudan dengan Republik Islam Iran 2014-2016. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi Sudan mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Iran, dari yang menjalin kerjasama diplomatik, kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik wawancara sebagai data primer dan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka. Sementara untuk metode analisis data menggunakan metode flow chart analysis dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses penelitian, data dan fakta yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan konsep Sistem Internasional dan kerangka teori Realisme Neoklasik, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Sudan yang akhirnya memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yaitu intervention variables atau faktor internal yang dalam hal ini berupa kondisi ekonomi yang memburuk, hilangnya cadangan minyak, dinamika sosial, dan peran sentral militer. Faktor selanjutnya yaitu independent variable berupa kebijakan luar negeri Sudan terhadap regional dan internasional, dominasi Arab Saudi di regional yang terancam, serta pemberian sanksi, embargo ekonomi dan label negara pendukung terorisme Amerika Serikat kepada Sudan.

---

This research is motivated by the severance of diplomatic relations between the Republic of the Sudan and the Islamic Republic of Iran 2014-2016. The purpose of this research is to reveal the factors behind Sudan changing its foreign policy towards Iran, from establishing diplomatic cooperation, then breaking diplomatic relations unilaterally. This thesis uses a descriptive analytical qualitative research method with interview techniques as primary data and secondary data collection techniques in the form of literature review. Meanwhile, the data analysis method uses a flow chart analysis method by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. In the research process, the data and facts obtained are then analyzed using the concept of the International System and the theoretical framework of Neoclassical Realism, it can be concluded that Sudan's foreign policy changes that finally severed its diplomatic relations with Iran were motivated by two main factors, namely intervention variables or internal factors in this case in the form of deteriorating economic conditions, loss of oil reserves, social dynamics, and the central role of the military. The next factor is the independent variable in the form of Sudan's foreign policy towards the region and internationally, the threatened dominance of Saudi Arabia in the region, as well as sanctions, economic embargoes and labeling of the United States as a state sponsor of terrorism to Sudan.

"

"Penelitian ini akan membicarakan latar belakang normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Normalisasi hubungan UEA dan Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020 yang menjadikan UAE sebagai negara Arab ketiga yang melakukan pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel, setelah sebelumnya melakukan perjanjian damai dengan Mesir-Israel (1979) dan diikuti dengan perjanjian damai Israel-Yordania (1994). Kesepakatan ini memunculkan banyak reaksi dari berbagai negara di dalam maupun luar Kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan belum ada konsultasi Kementrian Luar Negeri UAE dengan negara Arab lainnya. Kesepakatan ini menjadi semacam pertaruhan bagi UAE, resiko kesepakatan ini dapat membuat kepemimpinan UEA tidak populer di negara Arab lainnya namun juga bisa menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Alasan diambilnya topik ini adalah UEA menjadi negara pertama di Kawasan Teluk yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ditengah konflik antara Palestina dan Israel yang belum mereda. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui data Pustaka dan artikel ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang pembentukan kesepakatan. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat tergambar bahwa latar belakang terjadinya normalisasi diantara keduanya berkaitan dengan meningkatnya kepentingan bersama antara Israel dan negara-negara Teluk, khususnya UEA.

---

This study will discuss the background of the normalization of relations between the UAE and Israel. The normalization of relations between the UAE and Israel was signed on August 13, 2020, which made the UAE the third Arab country to establish diplomatic relations with Israel, after previously making a peace agreement with Egypt-Israel (1979) and followed by the Israel-Jordan peace agreement (1994). This agreement sparked many reactions from various countries inside and outside the Middle East Region. This is because there has been no consultation with the UAE Ministry of Foreign Affairs with other Arab countries. This agreement is a kind of gamble for the UAE, the risk of this agreement can make the UAE leadership unpopular in other Arab countries but it can also be a very profitable opportunity. The reason for taking this topic is that the UAE is the only country in the Gulf that has normalized relations with Israel amid the ongoing conflict between Palestine and Israel. The method used is descriptive qualitative through library data and scientific articles that aim to describe the background of the agreement formation. By using this method, it is hoped that the background of normalization between the two is related to the increasing mutual interest between Israel and the Gulf countries, especially the UAE."

"ABSTRAKHubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup hubungan dalam pengelolaan haji, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan, dan perdagangan. Dari hubungan bilateral tersebut, tesis ini membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi tahun 2004 ndash; 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teori ekonomi politik perspektif nasionals dan konsep perdagangan internasional keunggulan absolut. Hubungan perdagangan yang diteliti mengenai politik perdagangan, potensi komoditas perdagangan, dan dinamika perdagangan. Tesis ini menemukan bahwa kedua negara melakukan politik perdagangan dengan tujuan kepentingan negaranya. Hubungan perdagangan kedua negara secara politik tidak memiliki kedekatan meskipun dalam bidang ekonomi Arab Saudi adalah mitra terbesar perdagangan di Timur Tengah. Indonesia dan Arab Saudi pun memiliki potensi komoditas yang besar baik migas atau non-migas. Indonesia memiliki potensi lebih besar karena keberagaman komoditas ekspor dibandingkan Arab Saudi yang bertumpu pada migas, polipropelina, dan etilen. Komoditas yang diperdagangkan oleh Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka melakukan perdagangan dengan konsep keunggulan absolut. Selain itu, dinamika perdagangan keduanya fluktuatif dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit sedangkan Arab Saudi berada dalam zona surplus. Dinamika perdagangan tersebut pun telah menjadi pola dan sulit untuk diubah karena kebutuhan minyak Indonesia yang tinggi untuk ketahanan energi atau pemenuhan konsumsi domestik.

---

ABSTRACTThe bilateral relations between Indonesia and Arab Saudi consist of hajj management, education, employment, security, and trade. From that bilateral relationship, this thesis explains the trade relationship between Indonesia and Saudi Arabia from 2004 to 2014. The method that used in this research is qualitative method with political economy theory of national perspective and international trade concept of absolute advantage. The research consists of trade politics, the potential of trade commodities, and the dynamics of the trade. This thesis finds that both countries engage in trade politics with the aim of their countries interest. The trade relations between the two countries are politically disproportionate although in the economic field Saudi Arabia is the largest trading partner in the Middle East. Indonesia and Saudi Arabia also have large potential commodities in both oil and gas or non oil and gas commodities. Indonesia has a greater potential because of the diversity of export commodities compared to Saudi Arabia which is based on oil and gas, polypropelina and ethylene. The commodities traded by Indonesia and Saudi Arabia show that the trade with the absolute concept. Furthermore, the trade dynamics is fluctuated with Indonesia 39 s deficit in their trade balance while Saudi Arabia is in a surplus zone. The trade dynamics have become patterns and are difficult to change due to Indonesia 39 s high oil demand for energy security or fulfillment of domestic consumption."

"ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timpangnya jumlah struktur fungsional kantor perwakilan diplomatik dalam hubungan bilateral RI-KAS. Pemerintah KAS menempatkan dua atase pada Kedubes KAS di Jakarta. Sebaliknya, pemerintah RI menempatkan tujuh atase pada KBRI di Riyadh. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor dometik ke Arab Saudi. Terdapat juga jeda waktu 47 tahun antara kunjungan Raja Faisal dengan Raja Salman ke Indonesia. Raja Faisal berkunjung pada 10-13 Juni 1970. Sedangkan Raja Salman berkunjung pada 1-12 Maret 2017. Hubungan bilateral RI-KAS juga terhambat dengan timpangnya neraca ekspor dan impor kedua negara. Nilai impor Indonesia dari Arab Saudi jauh lebih besar daripada nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Impor Indonesia didominasi oleh produk migas, sedangkan ekspor Indonesia didominasi oleh produk non-migas. Meskipun terdapat hambatan, Indonesia juga memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap Arab Saudi. Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 207.176.162 jiwa. Kedua, Indonesia menjadi negara pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni 17.504 pulau. Keempat, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar di dunia setelah RRT, AS, dan Federasi Rusia. Kelima, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka dari buku, jurnal, media dan data resmi dari lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan negara, konsep kedaulatan negara, dan teori negara kuat. Kesimpulan penelitian ini, Indonesia belum mampu menjalankan fungsi minimal negara dalam menyediakan kebutuhan publik dan melindungi masyarakat miskin. Buktinya, Indonesia menjadi negara pemasok TKI sektor domestik dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Namun Indonesia berupaya maksimal untuk menegakkan kedaulatan nasional. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Caranya dengan melakukan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi.

---

ABSTRACT

This research was motivated by the imbalance in the number of functional structures of diplomatic representative between RI and KSA. The government of KSA placed two attaches at the Embassy of KSA in Jakarta. Instead, the government of RI placed seven attaches at the Embassy of RI in Riyadh. In addition, there are some obstacles in the bilateral relations between RI and KSA. For example, Indonesia implemented a moratorium on the placement of Indonesian Migrant Workers (IMW) in domestic sector to Saudi Arabia. There was also a 47 year lag between the visit of King Faisal and King Salman to Indonesia. The bilateral relation of RI-KSA are also hampered by the imbalance of the amount of the export-import of both countries. The Indonesian imports from Saudi Arabia are far greater than the Indonesian export to KSA. Despite obstacles, Indonesia also has a high bargaining position towards Saudi Arabia. First, Indonesia is the largest Muslim country in the world. Second, Indonesia is the largest supplier of pilgrims of Hajj in the world. Third, Indonesia is predicated as the largest archipelagic country in the world. Fourth, Indonesia is the fourth most populous country in the world. Fifth, Indonesia is active in various international organizations. This research uses library data sources from various scientific resourcers. This study uses qualitative methods with literature study techniques and in-depth interviews with informant. This research uses the concept of state interests, the concept of state sovereignty, and strong state theory. As the conclusion, Indonesia still not capable to do the minimum functions of state in providing public needs and protecting the poor. The proof is that Indonesia send a large number of of IMW in domestic sector to Saudi Arabia. But Indonesia is working hard to uphold national sovereignty. The aim is to protect Indonesia's national interests.

"

"Tesis ini membahas tentang kontinuitas pragmatisme dalam politik luar negeri Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Salman 2015-2017 dari perspektif liberalisme. Pandangan liberalisme secara umum berasumsi bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual dan percaya terhadap kemajuan. Meskipun demikian, politik luar negeri Saudi yang telah berubah menjadi proaktif untuk mewujudkan keamanan, stabilitas dan kemakmuran di tingkat regional dan internasional masih menghadapi ancaman ekstrimisme, terorisme dan ekspansi Iran hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi liberalisme dan fakta-fakta yang terjadi dianalisis menggunakan teori interdependensi kompleks yang mencoba untuk mensintesis perspektif realisme dan liberalisme. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil data melalui telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontinuitas pragmatisme politik luar negeri Saudi pada masa Raja Salman disebabkan oleh peran sang raja yang melakukan sentralisasi kekuasaan kepada anaknya, Muhammad bin Salman MbS . Di usianya yang masih sangat muda, MbS telah menegaskan perannya sebagai pembuat kebijakan keamanan dan ekonomi kerajaan. Sikap pragmatis dalam politik luar negeri Saudi terlihat jelas pada kebijakannya yang lebih didasarkan atas pengalaman, cita-cita, pertahanan dan keamanan, kepentingan politik dan ekonomi ketimbang ideologi yang dianut oleh kerajaan.

---

This thesis discusses the continuity of pragmatism in Saudi Arabian foreign policy in the reign of King Salman 2015 2017 from the perspective of liberalism. The view of liberalism is generally assumed that international relations can be cooperative rather than conflictual and along with believing in progress. Nevertheless, the Saudi foreign policy, which has become proactive in achieving security, stability and prosperity at the regional and international levels, continues to face threats of extremism, terrorism and Iranian expansion to the present time. The contradiction between the existing assumption and the facts that have occurred has been analyzed by the theory of complex interdependence which have to synthesize the perspectives of realism and liberalism.

The method used by the researcher is the qualitative method by taking data through document review. The results of this study shows that the continuity of pragmatism in Saudi Arabia 39 s foreign policy under King Salman bin Abdulaziz is caused by the role of King Salman who has given his centralized power to his son, Muhammad bin Salman MbS . At a very young age, MbS has asserted its role as a royal security and economic policy maker. The pragmatism of Saudi foreign policy is clearly reflected in its policy of experience, expectation, defense and security, political and economic interests rather than the Islamic principle adopted by the Kingdom. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam melakukan diplomasi terhadap India dalam rangka penguatan hubungan perdagangan Indonesia-India pada industri sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berdasarkan konsep diplomasi ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India pada industri sawit dapat terlaksana melalui langkah-langkah diplomasi ekonomi yang tepat. Keterlibatan peran Kementerian Luar Negeri dan aktor swasta lainnya juga diperlukan dalam mencapai keberhasilan tersebut. Melalui diplomasi ekonomi Indonesia dan India mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan kedua negara yang sudah ada secara lebih jelas, terencana, sistematis dan terarah untuk menstabilkan hubungan kedua negara khususnnya dalam perdagangan dan meningkatkan kerja sama dalam situasi kondusif.

---

This study aims to determine the efforts made by Indonesia in carrying out diplomacy towards India in order to strengthen Indonesia-India trade relations in the palm oil industry. This research uses a qualitative approach in which the analysis method is descriptive analysis. This study uses an analytical framework based on the concept of economic diplomacy. The results of this study indicate that the success of trade relations between Indonesia and India in the palm oil industry can be carried out through appropriate economic diplomacy measures. The involvement of the Ministry of Foreign Affairs and other non-state actors is also needed to achieve this success. Through economic diplomacy, Indonesia and India strive to build and improve the existing bilateral trade relations between the two countries in a clearer, planned, systematic and directed manner to stabilize relations between the two countries, especially in trade and increase cooperation in a conducive situation."