Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pemagangan kampus merdeka merupakan program yang dimiliki oleh Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yaitu sebuah program pemagangan yang dibuat untuk kegiatan pengembangan diri bagi pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya tetapi penyelenggara pemagangan sering kali tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan penelitian dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan normatif. permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemagangan program Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek, pemenuhan hak peserta magang program, dan penyelenggaraan pemagangan berdasarkan hukum yang berlaku baik dari segi pelaksanaan dan pemenuhan hak. kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan pelaksanaan magang/ praktik kerja program kampus merdeka didasari dari 3 Pihak pelaksana yaitu Perguruan Tinggi/universitas, Mahasiswa, Mitra program Kampus Merdeka sebagai tempat pelaksanaan magang, kemudian pemenuhan hak dari peserta magang harus terlindungi, Penyelenggaraan pemagangan pada Mitra X dikatakan tidak sesuai karena hak peserta magang yang kurang lengkap Juga pada Perjanjian Pemagangan oleh Mitra dan Peserta Pemagangan tidak dituliskan jumlah nominal Uang Saku yang akan didapatkan oleh Peserta Magang dari pemagangan yang dilakukan.

---

Kampus Merdeka Internship Program is a program run by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology and the internship program is made for self-development activities for workers and prospective workers to become competent when they have entered a real job but the internship organizers often do not fulfill the rights of research apprentices in this thesis using normative approach methods. The problem in this study is how is the implementation of the Independent Campus program internship by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, the fulfillment of the rights of program interns, and the implementation of internships based on applicable law both in terms of implementation and fulfillment of rights. The conclusion of this problem is that the implementation of internships/work practices of the independent campus program is based on 3 implementing parties, namely Universities/universities, Students, Partners of the Independent Campus program as a place for implementing internships, then the fulfillment of the rights of apprentices must be protected, the implementation of internships at Mitra X is said to be inappropriate because the rights of apprentices are not complete Also in the Internship Agreement by Partners and Internship Participants is not stating the nominal amount of Pocket Money that will be earned by interns from the internships done."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat merupakan salah satu program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi karena bertujuan untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada mahasiswa. MSIB termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia mendapatkan Anugerah Pengirim Magang Kampus Merdeka terbanyak pada Tahun 2023 dari Direkrotat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia menggunakan teori implementasi kebijakan “Strategic Action Field Framework for Public Policy” oleh Stephanie Moulton dan Jodie R. Standfort. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif post positivist, Teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia sudah baik karena Universitas Indonesia telah membuat kebijakan turunan berupa Peraturan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Buku Pedoman Pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia. Adapun, terdapat unit yang menjadi koordinator untuk mengelola dan memastikan bahwa seluruh pihak yang ada di Universitas Indonesia berusaha untuk mendukung dan mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dengan optimal. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan penting seperti proses sistem sks yang belum selaras dari tiap program studi, pola kerja CIL (Center of Independent Learning) yang belum terbentuk, dan program studi yang belum informatif. Peneliti merekomendasikan untuk mengadakan survey kepada mahasiswa agar memberikan penilaian kepada program studi sebagai bahan evaluasi kinerja selama mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia.

---

The Internship Program and Certified Independent Study are among the priority programs of the Directorate of Higher Education, Research, and Technology as they aim to provide students with insights into the working world. MSIB is part of the Independent Campus Freedom to Learn program regulated by the Minister of Education and Culture and Minister of Research and Technology Regulation Number 53 of 2023 on Quality Assurance of Higher Education. In 2023, the Universitas Indonesia received the most Internship Campus Freedom awards from the Directorate of Higher Education, Research, and Technology. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study in Indonesia using the policy implementation theory "Strategic Action Field Framework for Public Policy" by Stephanie Moulton and Jodie R. Standfort. The research method employed is qualitative post positivism, with data collection techniques involving primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies, along with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia is well-executed, given that the university has established derivative policies such as Rector Regulation Number 24 of 2022 on the Implementation of Bachelor's Programs at the University of Indonesia and the Guidelines for Implementing MBKM at the University of Indonesia. There is a coordinating unit responsible for managing and ensuring that all stakeholders at the University of Indonesia strive to support and optimize the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study. However, there are some notable points such as the lack of alignment in the credit system processes across different study programs, the undeveloped CIL (Centre of Independent Learning) work pattern, and the lack of informativeness in some study programs. The researchers recommend conducting a survey among students to gather feedback on study programs as an evaluation tool for performance during the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses program magang kampus merdeka di Bank XXX. Bank XXX merupakan bank sentral dan salah satu mitra program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar program studinya. Program magang terdiri dari pembelajaran mandiri, penelitian, dan pengalaman kerja. Evaluasi program didasarkan pada teori pembelajaran dan model KSA (Knowledge, Skills, Attitude). Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa program magang ini dilaksanakan sesuai dengan model KSA. Program ini adalah program komprehensif yang memberikan banyak pengetahuan dan keterampilan baru dan membentuk sikap yang baik. Hal ini membentuk mahasiswa yang siap untuk bekerja. Selain itu, laporan magang ini juga memuat refleksi diri. Setelah melakukan refleksi diri, tindak lanjut yang dilakukan adalah memahami deskripsi pekerjaan yang akan diambil kelak, melamar ke perusahaan akuntan publik, dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the process of kampus merdeka internship program at Bank XXX. Bank XXX is a central bank and one of the partners of Kampus Merdeka Program. Kampus Merdeka Program is launched by the Minister of Education and Culture which aims to provide opportunities for students to learn and develop themselves outside their study program. The internship program consists of self-learning, research, and working experience. The evaluation of the program was based on the learning theories and KSA (Knowledge, Skills, Attitude) model. The results of the evaluation, concluded that this internship program are performed according to the KSA model. It is a comprehensive program that, after completion, bestows a lot of new knowledge and skills and forms a good attitude. This prepares students for the workforce. In addition, this internship report also includes the writer’s self-reflection. After self-reflecting the follow up actions are to understand job description of future job, apply to accounting firms, and increase English proficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan habitus kerja peserta Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan aplikasinya di dunia kerja. Peneliti berargumen bahwa pembentukan habitus mahasiswa melalui magang merupakan elemen sentral dalam fase persiapan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. Hal ini dikarenakan habitus tersebut diperoleh melalui proses transisi dan adaptasi yang padat dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Terlebih lagi, dengan program MBKM yang menganjurkan peserta berpartisipasi penuh dalam pekerjaan, habitus-habitus tersebut dapat dibentuk dengan lebih matang. Studi-studi terdahulu cenderung memperlihatkan bahwa magang hanya merupakan sebuah program persiapan transisi memasuki dunia kerja namun tanpa menganalisis secara lebih khusus pada proses sosial dari adaptasi untuk memasuki dunia kerja. Keterbatasan ini ditopang pula oleh jenis program magang yang diamati oleh studi-studi tersebut, yakni jenis magang wajib singkat yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan kuliah. Dengan pendekatan kualitatif yakni wawancara mendalam terhadap peserta Magang Bersertifikat MBKM, peneliti menemukan bahwa pembentukan habitus peserta Magang MBKM didukung oleh beberapa hal, yakni budaya perusahaan, lingkungan pekerjaan, mentor yang membimbing, lingkungan tim, serta pekerjaan itu sendiri. Segala yang telah dilakukan oleh peserta melalui pelaksanaan program ini menjadi portofolio yang dilihat oleh perekrut. Hal ini disebut sebagai modal simbolik yang merupakan output dari partisipasi peserta dalam program Magang MBKM.

---

This research aims to understand the process of forming the work habitus of participants in the Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program and its application in the workplace. The researcher argues that the formation of student habitus through internships is a central element in the phase of preparing students to enter the workforce. This is because such habitus is acquired through a dense transition and adaptation process from academic life to the professional world. Furthermore, with the MBKM program encouraging participants to fully engage in work, these habitus can be more maturely developed. Previous studies tend to show that internships are merely a transitional preparation program for entering the workforce without specifically analyzing the social process of adaptation to the professional world. This limitation is also supported by the type of internships observed by these studies, which are short mandatory internships conducted alongside academic activities. With a qualitative approach, namely in-depth interviews with participants of the MBKM Certified Internship, the researcher found that the formation of habitus among MBKM Internship participants is supported by several factors, namely company culture, work environment, guiding mentors, team environment, and the work itself. Everything that participants have done through the implementation of this program becomes a portfolio seen by recruiters. This is referred to as symbolic capital, which is the output of participants' participation in the MBKM Internship program."

"Program pembangunan terus mengalami evaluasi dari yang semula top down kini perlahan mulai dijalankan dengan sistem bottom-up yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dan kolaborasi multistakeholder. Namun, meskipun sudah mengusung sistem pembangunan berbasis komunitas, dalam praktiknya suara masyarakat desa sendiri masih kerap kali tertutupi oleh aktor dari luar (outsider) atau bahkan elite desa sendiri. Makalah ini mengeksplorasi dinamika relasi yang terjadi antara mahasiswa dengan multistakeholder yang terlibat dalam program Desa Cemara, sebuah program pembangunan desa rancangan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia yang berusaha mengadaptasi pendekatan partisipatif (community development). Program dilaksanakan di beberapa desa di Jawa Barat, Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan sejumlah individu dan lembaga yang berbeda. Masing- masing berangkat dengan kombinasi kepentingan, agenda, sumber daya, dan basis kekuasaan yang agak berbeda. Perbedaan latar belakang aktor yang terlibat rupanya menimbulkan sejumlah persoalan yang menjadi kendala dan tantangan yang mengiringi proses pemberdayaan. Penulis merefleksikan berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa menjadi tiga tahap yaitu pada proses pembekalan (pre-departure), persiapan keberangkatan, serta tahap di lapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah autoetnografi dan refleksi diri dengan menggunakan kerangka teoretis antropologi, khususnya antropologi terapan. Berdasarkan refleksi dari tahap-tahap yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih terbatas. Persoalan dan pertentangan di lingkup internal antara pihak perencana program membuat kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Alhasil, tujuan memberdayakan masyarakat justru tidak tercapai secara optimal. Perencana program perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang bersifat terbuka untuk menyatukan perspektif. Dengan demikian, kesenjangan aspirasi dapat diminimalisir atau bahkan dihindari dan tujuan dari program pemberdayaan untuk menciptakan self-reliance masyarakat dapat terwujud.

---

Development programs continue to undergo evaluation, from what was originally top down to now slowly being implemented with a bottom-up that prioritizes local community participation and multi-stakeholder collaboration. However, even though they have adopted a community- based development system, in practice the voices of the village community themselves are often hidden by outsiders or even the village elite themselves. This paper explores the dynamics of relations that occur between students and multi-stakeholders involved in the program of “Desa Cemara”, a village development program designed by the Ministry of National Development Planning (Bappenas) Indonesia which tries to adapt a participatory approach (community development). The program was held in several villages in West Java, Indonesia. In its implementation, this program involves a number of different individuals and institutions. Each departed with a slightly different combination of interests, agendas, resources and power bases. The differences in the backgrounds of the actors involved apparently raise a number of problems which become obstacles and challenges that accompany the empowerment process. The author reflects all the problems she faced into three stages: pre-departure process; preparation for departure; as well as the process of collecting data and implementing interventions in the village. Based on the reflection of the stages mentioned above, it can be concluded that village community participation is still limited. Problems and conflicts in the internal sphere between the program planners made the collaboration not work well. As a result, the goal of empowering the community is not achieved optimally. Program planners need to improve open communication and coordination to unify perspectives. Thus, the aspiration gap can be minimized or even avoided and the aim of the empowerment program to create self- reliance can be realized."

"Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah bentuk pembelajaran yang berusaha membuat mahasiswa untuk tidak hanya berkutat di ruang kelas, melainkan di masyarakat. Salah satu program yang diinisiasi langsung sebagai program kolaboratif belajar adalah Desa Cemara milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Program ini dilakukan di Desa Cikubang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan sasaran yang difokuskan pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilihat oleh penulis memiliki potensi ekonomi yang besar. Makalah ilmiah ini berisi refleksi penulis sebagai seorang mahasiswa magang untuk dapat menjadi pendamping masyarakat dalam mencapai tujuan Bappenas tersebut melalui kerangka perspektif studi fasilitasi antropologis, khususnya antropologi terapan. Hal ini kemudian saya implementasikan ke dalam peran saya sebagai seorang fasilitator guna melakukan pendampingan pada masyarakat Desa Cikubang, terutama dalam menjalankan program intervensi. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah autoetnografi dan refleksi pengalaman diri penulis sehingga sangat mungkin terdapat limitasi data di dalamnya.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) is a form of learning that seeks to make students not only dwell in the classroom but also society. One of the programs initiated directly as a collaborative learning program is Desa Cemara, owned by the Ministry of National Development Planning/Bappenas, which aims to accelerate poverty reduction in Indonesia. Desa Cemara carried out this program in Cikubang Village, Tasikmalaya Regency, West Java, to focus on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which the author sees as having great economic potential. This scientific paper contains the author's reflections as an apprentice student to assist the community in achieving the goals of Bappenas through anthropological facilitation studies, especially applied anthropology. I then implemented this into my role as a facilitator to assist the people of Cikubang Village, especially in carrying out intervention programs. The method used in writing this paper is autoethnography and reflection of the author's own experiences, so there may be data limitations."

"ABSTRAKPraktek Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dibidang farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan khusunya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Praktek kerja profesi dilakukan selama dua minggu di Direktorat Produksi dan Distribusi Kesehatan. Pada pelaksanaan praktek kerja terdapat tugas khusus berupa Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Tugas dan Fungsi pada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

---

ABSTRACTThe aims of internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, Ministry of Health Republic of Indonesia was to understand the roles, duties and responsibilities of pharmacist in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices especially Directorate of Production and Distribution of Pharmaceutical, gaining knowledges about main duties and functions of Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices especially Directorate of Production and Distribution of Pharmaceutical in the pharmaceutical field, gaining knowledges, skills, practical experiences, and perspective about pharmaceutical practice in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices especially Directorate of Production and Distribution of Pharmaceutical, and perspectives about pharmaceutical practice issue in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices especially Directorate of Production and Distribution of Pharmaceutical. The internship was held for two weeks in Directorate of Production and Distribution of Pharmaceutical. The specific assignment was about analysis of regulation of the minister of health number 7 of 2017 about duties and functions at directorate of production and distribution of pharmaceutical."

"Penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesahatan rumah tangga menjadi salah satu upaya memperoleh kesehatan. Banyaknya jenis dan jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT yang beredar serta penggunaannya yang telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-sehari. Dalam upaya menjamin keamanan, mutu dan kemanfaatan produk alat kesehatan dan PKRT maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT dibawah Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sebagai salah satu unsur pelaksana, direktorat pengawasan bertugas dalam melakukan pengawasan alat kesehatan dan PKRT untuk memastikan bahwa alkes dan PKRT yang telah beredar dapat memberikan keamanan, mutu dan kemanfaatan secara terus menerus. Kegiatan pengawasan dilakukan sebelum produk dipasarkan pre market dan saat produk berada dipasaran post market. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan post market terhadap produk alat kesehatan dan PKRT adalah dengan melakukan sampling produk alat kesehatan dan PKRT. Kegiatan sampling merupakan kegiatan pengambilan sampel produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar di pasaran yang selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui konsistensi keamanan, mutu dan manfaat produk. Dasar keilmuan yang dimiliki oleh apoteker memiliki peran dalam melakukan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pembekalan bagi calon apoteker melalui Praktik Kerja Profesi PKP di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Sehingga para calon apoteker dapat memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

---

The large number and types of medical devices and household health supplies PKRT in circulation and its use has become a necessity that can not be separated from everyday life. In an effort to ensure the safety, quality and usefulness of medical devices products and PKRT, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia established Directorate of Medical Device Supervision and PKRT under the General of Pharmaceutical and Medical Devices. As one of the implementing elements, the supervisory directorate is in charge of monitoring the medical devices and PKRT to ensure that the outstanding alkes and PKRT can provide continuous security, quality and benefit. Supervision activities conducted before the product is marketed pre market and when the product is in the market post market .

One of the activities undertaken in order to conduct post market surveillance on medical devices products and PKRT is to conduct sampling of medical devices products and PKRT. Sampling activity is a sampling activity of medical devices products and PKRT circulating in the market which then conducted testing to know the consistency of safety, product quality and benefit. The scientific basis of the pharmacist has a role in conducting quality control, safety and usefulness of medical devices and household health supplies. Therefore, it is necessary to debrief the prospective pharmacist through the Professional Practice Work PKP in the Directorate of Medical Devices Supervision and Household Health Supplies. So that the prospective pharmacist can have knowledge and competence regarding the supervision of medical devices and household health supplies."