Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang tidak menunjukkan hasil yang konvergen dan masih ambigu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Menggunakan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar mendasari penambahan variabel dalam model yang terdiri dari akses fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Adapula tambahan variabel kontrol seperti dummy untuk pelabuhan utama dan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kebijakan perdagangan bebas diduga tidak berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengadopsi tata kelola yang kuat dan kebijakan makro yang baik agar dapat memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan.

---

Trade Liberalization impacts on poverty in developing countries were not showing convergent results and still ambiguous. In this research, writer used panel data of 34 provinces in Indonesia from 2015 until 2019. Using right-based poverty approach, which underlie variable selection in the model consisting of access to educational facilities, health facilities, infrastructure, sanitation, and decent job. There are additional variables such as dummy variable for main port and gross regional domestic product per capita. The finding of this model is that trade liberalization may increase poverty and income inequality of societies in Indonesia. With this view, free trade policy seems don’t favor the poorer. Therefore, it’s essentials for government to adopt strong governance and proper macro policy, so we can gain the benefit from trade.

"

"Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor, penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan. Penulis mengkaji dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan komputasi keseimbangan umum.Penulis menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian meningkatkan kinerja perekonomian. Sementara itu kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor industri non pertanian menurunkan PDB riil. Kebijakan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan meningkatkan kinerja perekonomian dengan besaran yang lebih besar. Insiden kemiskinan di perkotaan menurun namun di perdesaan dan di tingkat nasional meningkat akibat kebijakan penurunan tarif di sektor pertanian. Kebijakan penurunan tarif di sektor industri pertanian menunjukkan penurunan insiden kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional namun netral di perdesaan. Sementara itu penurunan tarif di sektor industri non pertanian menunjukkan penurunan kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional. Kebijakanan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan biaya transaksi perdagangan menurunkan insiden kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional dengan keuntungan lebih besar pada rumah tangga di perdesaan.Ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, penurunan tarif di sektor industri pertanian dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan. Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan di perkotaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat penurunan tarif di sektor industri pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan.

---

This study aims to evaluate the policy to reduce import tariffs, reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and reduced trade transaction costs. Author examines the impact of these policies on the performance of the economy, poverty, and inequality of income distribution using computational general equilibrium approach.

The authors found that the policy of reduction in import tariffs in the agricultural sector and in the agricultural industry sector improve economic performance. While the policy to reduction in import tariffs on non-agricultural sector lowers real GDP. Policy to reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs increase the performance of the economy. The incidence of poverty in urban and rural decline but at a national level rise due to tariffs reduction policies in the agricultural sector. Tariffs reduction policies in the agricultural sector showed a decrease in the incidence of poverty in urban areas and at the national level but is neutral in the rural areas. While the policy to reduction in import tariffs on non agricultural sector showed a decline in urban poverty, in rural areas and at the national level. Policy to eduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs reduce the incidence of poverty in urban areas, in rural areas and at the national level with a greater advantage in rural households.

Inequality of income distribution in rural areas increased due to tariffs reduction in agriculture sector, tariffs reduction in agriculture industrial sector and decreased due to tariffs reduction policies in the non agricultural sector, reduction in trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs. While the inequality of income distribution in urban areas increased due to tariffs reduction in the agriculture sector, the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs and decrease due to reduction in import tariffs of non agricultural sector, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to tariffs reduction in the agricultural sector, reduction in trade transaction costs."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel 26 propinsi wilayah kota-desa selama kurun waktu 1996-2005, Setelah melakukan pengujian dan analisa hubungan antara hDeralisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh negatif secara langsung terhadap kemiskinan, dimana liberalisasi perdagangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara tidak langsung, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun liberalisasi perdagangan terbukti marnpu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita, namun pendapatan perkapita sendiri tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula dengan ketidakmerataan, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketidaktuerataan di Indonesia, meskipun ketidaktmerataan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

---

This study aims to investigate the relationship between trade liberalization and poverty in Indonesia This study focuses an 26 provincial level data over the period 1996-2005. Simultaneous equation estimation is applied to investigate the trade poverty helps to reduce poverty directly. Meanwhile, it's indirectly impact is not clear. Trade liberalization shows no significant impact on poverty indirectly neither through trade--growth-poverty linkage, nor trough trade-inequality-poverty linkage. Although thatrade liberalization helps to promote income growth in Indonesia, but the poverty equation estimation has confirmed the insignificant role of growth in reducing urban poverty. The estimation for the inequality equation shows that although a positive impact of inequality on poverty is found in the regression, there is no apparent interaction effect exist between trade and inequality in Indonesia."

"Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji dampak dari perkembangan perdagangan internasional di Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2009-2019. Analisis didasarkan bukti empiris pada empat indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu PDRB perkapita, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaaan yang berfokus di sektor manufaktur. Dikarenakan indikator tersebut memiliki hubungan yang simultan, maka model diestimasi dengan teknik ekonometrika Two Stage Least Square and Instrumental Variable. Hasil regresi dalam penelitian mengindikasikan bahwa dengan adanya keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB perkapita. Begitu pun hasil yang baik pada indikator ketenagakerjaan, dengan adanya keterbukaan perdagangan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Namun, hasil yang sebaliknya ditemukan untuk indikator kemiskinan dan ketimpangan, hasil regresi menujukkan keterbukaan perdagangan belum berdampak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari perdagangan belum terdistribusi sampai ke masyarakat miskin sehingga tidak memberikan dampak secara langsung untuk kedua indikator tersebut. Akan tetapi ditemukan bahwa secara tidak langsung efek keterbukaan perdagangan melalui interaksi dengan share of labor manufacturing membuat ketimpangan menurun meskipun interaksi ini juga memberikan efek yang negatif pada pertumbuhan ekonomi.

---

This study is to examine the impact of the development of international trade in Indonesia on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) using panel data from 33 provinces during the 2009-2019 period. The analysis is based on empirical evidence on four indicators of sustainable economic development: GDP per capita by province, inequality, poverty and employment focus on the manufacturing sector. Because these indicators have a simultaneous relationship, the model is estimated using the Two Stage Least Square and Instrumental Variable. The results of the regression in the study indicate that the existence of trade openness has a significant effect on increasing economic growth through per capita GDP. For employment, the existence of trade openness also encourages employment in the manufacturing sector. However, the opposite results were found for indicators of poverty and inequality, the regression results show that trade openness has not had a significant impact. This indicates that the benefits of trade have not been distributed to the poor, so it does not have a direct impact on both indicators. But this study, it was found that indirectly the effect of trade openness through interaction with the share of labor manufacturing makes inequality decrease even though this interaction also has a negative effect on economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa besar elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk dan bagaimana pengaruh iiberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bca masuk di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap variabel penerimaan bea masuk dan mempunyai elastisitas yang positili. Penerimaan bea masuk (persentase dari PDB) dipengaruhi oleh variabel nilai impor {persentase dan PDB), nilai tukar, dan variabel tazif bea masuk rata-rata, serta variabel dumng; liberalisasi perdagangan. Variabel dummy liberalisasi perdagangan berkoeiisien positif yang berarti liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerirnaan bea masuk. Jika kebiiakan pemerintah terhadap penerimaan bea masuk masih diandalkan untuk penerimaan nasional, maka kebijakan liberalisasi perdagangan dengan memfokuskan langkah-langkah kcbijakan harmonisasi tarit.

---

This research is intended to access the elasticity of Gross Domestic Products towards customs revenue in regards with to analyze the impacts of trade liberalization to customs revenue in Indonesia. The results show that the variable of Gross Domestic Products influences the variable of customs revenue with positive elasticity. Customs revenue (percentage of GDP) is sensitive to the variable of import value (percentage of GDP), exchange rate and average customs tariff; as well as dummy variable of trade liberalization The last variable bears positive coeHieient, that is means trade liberalization positively influences customs revenue. In condition where the government is dependent on customs revenue, the policy of trade liberalization must focus on measures related to tariif harmonization."

"

Penelitian ini mengkaji pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penurunan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2016 dengan menggunakan metode fixed effects. Regional tariff exposure digunakan untuk mengukur liberalisasi perdagangan pada tingkat kabupaten/kota yang dihitung dengan menggabungkan informasi mengenai struktur ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota dengan tarif produk per sektor. Penelitian ini membedakan antara tarif output dan tarif input. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tarif output dan tarif input bervariasi menurut wilayah selama periode penelitian. Penelitian ini mencakup serangkaian metode fixed effects: fixed effects kabupaten/kota dan juga time-fixed effects yang mengontrol tren waktu agregat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tarif output dan tarif input terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota (P0) berbeda. Tarif output berkorelasi negatif dengan kemiskinan, sedangkan tarif input berkorelasi positif dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan di sektor input dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa PDRB per kapita, angka melek huruf, dan panjang jalan berasosiasi negatif dengan kemiskinan. Selain itu, dampak penurunan tarif input terhadap pengurangan kemiskinan akan lebih besar jika kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita dan tingkat melek huruf yang lebih tinggi.

---

The study examines the effect of trade liberalization on poverty reduction across districts in Indonesia during the period from 2000 to 2016 using the fixed effect approach. Tariff exposure is used to measure trade liberalization, which is computed at district level by combining information on sector composition of the economy in each district and tariff lines by sectors. This study also distinguishes between tariff exposure for output products and intermediate inputs. This produces a measure indicating how changes in exposure to tariff reductions in outputs and inputs vary by region over the period. Due to the available multi-district and 17-year dataset, the study includes a set of fixed effects: the district-fixed effects, and also the time-fixed effects, which controls for aggregate time trend. The results indicate that the impact of output and input tariff on regional poverty headcount index (P0) is different. Output tariff has negative correlation with poverty while input tariff has positive correlation with poverty. This suggests that trade liberalization in input sectors could reduce poverty in Indonesia. It is also found that GRDP per capita, literacy rates, and road length are negatively associated with poverty. Also, the effect of reducing input tariffs on poverty reduction will be larger if the districts have higher GRDP per capita and higher literacy rates.

"

"ABSTRAKDalam pengembangan ekonomi nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Agar UMKM Batik Laweyan dapat bertahan di arus perdagangan bebas maka dibutuhkan pola strategi yang tepat guna untuk menjaga eksistensi UMKM Batik Laweyan di arus perdagangan bebas. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data ,display data dan kesimpulan dari analisis data. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa pola pengembangan UMKM Batik Laweyan dengan berinovasi, memperbarui produk lalu menerapkan modal sosial dengan memperbanyak jaringan bisnis."

"Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Arms Trade Treaty (ATT) pada tanggal 2 April 2013. Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, seperti tank tempur, kapal perang dan lain sebaagainya. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, tiga negara menolak perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Dan Iran adalah salah satu yang menyatakan menolak ATT. Menariknya adalah sikap Iran yang sejak awal mendukung dan terlibat dalam perumusan ATT, pada akhirnya beda sikap ketika mau disetujui (voting).Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus ini, hasilnya adalah diketahui bahwa penolakan Iran atas ATT berkaitan dengan keberlangsungan keamanan serta kepentingan nasional Iran di kawasan Timur Tengah dan terancamnya kebijakan transfer senjata Iran jika diberlakukan ATT, melalui pasal-pasal yang dianggap merugikan Iran, merupakan alasan Iran menyatakan menolak menandatangani perjanjian tersebut.Traktat Perdagangan Senjata memberikan regulasi yang menyeluruh untuk menghentikan seluruh transfer senjata dari Iran mengingat traktat tersebut memperkuat keputusan embargo yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Iran dilarang mentransfer dan menerima transfer senjata dari negara manapun. Lebih lanjut, hampir seluruh mitra utama Iran di Timur Tengah dilarang menerima transfer senjata dari Iran akibat permasalahan embargo, terorisme, dan HAM yang mereka alami.

---

The General Assembly of the United Nations (UN) has launched an international treaty on the arms trade worldwide, or known as the Arms Trade Treaty (ATT) on April 2, 2013. The purpose of the ATT is to regulate and restrict the arms trade international, ranging from small arms to heavy weapons, such as battle tanks, warships and so on. No less than 154 countries expressed support, three countries rejected the agreement, and 23 countries abstained. And Iran is one of the states refused ATT. Interestingly, Iran's position from beginning to support and be involved in the formulation of a different attitude when eventual ATT will be approved (voting).

With qualitative approach and adopting a model case study, the result is known that Iran's refusal on ATT relating to the sustainability of Iran's security and national interests in the Middle East region and threatened Iranian arms transfer policy if applied ATT, through clauses that are considered harming Iran, is the reason for refusing to sign the agreement.

Arms Trade Treaty give a thorough regulation to stop all arms transfers from Iran considering the the treaty's decision strengthens the embargo that has been issued by the UN of Security Council. Iran is prohibited to transfer and accept transfering of weapons from any country. Further, almost all of the major partners of Iran in the Middle East are prohibited receiving arms transfers from over the issue of the embargo, terrorism, and human rights that they have experienced."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi FDI dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja bekemampuan tinggi dan rendah dengan mempertimbangkan teori HOS model dan teori Human Capital. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Hasil penelitian mengindikasikan liberalisasi perdagangan dan liberalisasi FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekeja berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positive. Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan rendah linear dengan HOS model dan liberalisasi FDI menaikan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi linear dengan teori Human Capital.

---

This study aims to re-examine the relationship between trade liberalization, FDI liberalization and wage inequality in Indonesia for unskilled and skilled workers by considering HOS model and Human Capital theory. Two-stage estimation strategy are used to examine wage inequality. The results suggest that trade liberalization and FDI liberalization have significant relationship on industry wage premium for unskilled workers, whereas a positive relationship is found for skilled workers. Overall, the results indicate trade liberalization reduces wage inequality between unskilled and skilled workers in line with HOS model and FDI liberalization increases wage for skilled workers in line with Human Capital theory.

"

"Geared towards policy makers, researchers, academics, and business and management professionals, The Gains and Pains of Financial Integration and Trade Liberalization helps readers develop new theories and models for analysing the future trends in finance and trade-related issues."