Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya minat dalam adaptasi perubahan iklim mengharuskan negara-negara untuk mengintegrasikan instrumen keuangan ke dalam inisiatif yang lebih berkelanjutan. Sukuk hijau, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk tujuan ini, belum memenuhi harapan meskipun instrumen lain terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya penerbitan sukuk hijau dan mensimulasikan skenario penerbitan untuk pembiayaan proyek. Hal itu dicapai melalui metodologi metode campuran yang dilakukan dengan partisipasi para pemain di industri ketenagalistrikan Indonesia. Hasilnya, terungkap bahwa faktor yang paling signifikan dalam memutuskan penerbitan sukuk hijau adalah biaya dan insentif yang belum optimal. Studi ini memberikan simulasi yang berdampak pada penurunan biaya emisi dan peningkatan rasio arus kas yang tersedia untuk imbal hasil.

---

Increasing interest in climate change adaptation requires countries to integrate financial instruments into more sustainable initiatives. The green sukuk, as one of the Islamic financial instruments used for this purpose, has not met expectations even though others continue to show exponential growth. Therefore, this study aims to analyze the factors causing the low issuance of green sukuk and simulate the issuance scenario for project financing. It was achieved through a mixed method methodology conducted with the participation of players in the Indonesian power industry. As a result, it was revealed that the most significant factors in deciding to issue green sukuk are issuance costs and incentives which were not optimal. This study provides the simulations that impact decreasing issuance costs and increasing the available cash flow ratio for a coupon."

"Perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi di bidang keuangan salah satunya Fintech Peer-to-Peer Lending syariah. Penyelenggara Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia bersaing menyediakan berbagai produk pembiayaan dengan beragam akad dan program, sedangkan ketentuan penyelenggaraannya baru diatur oleh POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan dan model pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, dan dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni tahapan penerimaan pembiayaan, tahapan penawaran investasi, dan masa investasi. Analisis syariah dilakukan pada tahapan penerimaan pembiayaan dan saat masa investasi berlangsung. Pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia dilakukan oleh pihak internal dan pihak eskternal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ perusahaan dengan pembuatan dan pelaksanaan SOP yang telah disetujui oleh OJK. Dewan Pengawas Syariah ikut melakukan pengawasan secara internal dengan pemantauan aspek syariah. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh OJK, namun OJK tidak spesifik memiliki program atau unit khusus yang mengawasi aspek syariah. Dewan Syariah Nasional juga berperan melakukan pengawasan tidak langsung dengan memberikan rekomendasi DPS, pembinaan, dan pencabutan DPS. Penyelenggara harus mengoptimalkan integrasi aspek syariah dalam SOP dan penyelenggaraannya. OJK harus mengeluarkan aturan baru yang mengakomodir Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah serta melakukan pengawasan spesifik terhadap aspek syariah. DPS harus mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan. DSN perlu meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk menambah jumlah DPS yang masih terbatas

---

The development of information technology has created innovations in financial sector, one of them is Sharia Peer-to-Peer Lending. Sharia Peer-to-Peer Lending operators in Indonesia compete to provide various financing products with various akad and programs, while rules for their implementation are only regulated by POJK NO 77/POJK.01/2016 and in the DSN-MUI Fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018. This study discusses the financing mechanism and supervision model of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This research is normative research and analytical descriptive. The results showed that the financing mechanism has in accordance with DSN MUI Fatwa, and implemented in three stages; the stage of receiving financing, offering investment, and investment period. Sharia compliance is carried out within the stage of receiving financing and during the investment period. Supervision of Sharia Peer-to-Peer Lending is carried out by internal and external parties. Internal supervision is carried out by the operators by making and implementing SOPs that have been approved by the OJK. DPS participates in monitoring sharia aspects. External supervision is carried out by OJK, unfortunately OJK not yet specifically have a special program or unit that oversees sharia aspects. DSN plays a role in indirect supervision by providing DPS recommendations, coaching, and revoking DPS. Operators should optimize the integration of sharia aspects in SOPs and their implementation. OJK must issue new rules to accommodate Sharia Peer-to-Peer Lending and carry out specific supervision on sharia aspects. DPS should optimize its role in conducting supervision. DSN should continue to conduct various trainings and certifications to increase the number of DPS which is still limited"

"Perubahan iklim yang terjadi dewasa ini disebabkan karena banyaknya kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Untuk menghadapi masalah tersebut, diperlukan adanya peran aktif dalam mencegah dan/atau menghadapi terjadinya perubahan iklim, seperti menggunakan sumber energi alternatif dan kegiatan yang ramah lingkungan. Responsible investment dapat menjadi penunjang dalam menghadapi perubahan iklim. Sukuk sebagai instrumen pembiayaan dalam ekonomi Islam menjadi salah satu instrumen yang mendukung hal tersebut melalui green sukuk untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk berinvestasi pada green sukuk dengan menggunakan theory of planned behavior. Responden pada penelitian ini adalah 377 Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan berdomisili di wilayah Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa religious values, issuers’ reputation, dan knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude, serta attitude, subjective norms, dan perceived behavioural control berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to invest in green sukuk.

---

Climate change is happening today due to the many activities of exploitation of natural resources carried out by humans in order to meet their needs. To deal with these problems, it is necessary to have an active role in preventing and/or dealing with climate change, such as using alternative energy sources and environmentally friendly activities. Responsible investment can be a support in dealing with climate change. Sukuk as an instrument of financing in the Islamic economy is one of the instruments that support this through green sukuk to finance environmental-friendly projects. This study aims to find out the factors that affect the intention to invest in green sukuk by using the theory of planned behavior. Respondents in this study were 377 Indonesian citizens aged at least 18 years and lived in the territory of Indonesia. This study found that religious values, issuers' reputation, and knowledge have a positive and significant effect on attitude, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control have a positive and significant effect on intention to invest in green sukuk."

"Perusahaan Teknologi Finansial Pendanaan atau sering disebut sebagai FinTech Peer to Peer Lending di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan kebutuhan akses pendanaan secara nasional. Namun, terdapat ketimpangan antara kinerja perusahaan dari sisi jumlah pengguna serta jumlah pendanaan yang terdistribusi dibandingkan dengan potensi pasar yang ada. Hal ini disebabkan banyaknya kompleksitas yang terjadi termasuk adanya kekurangan sumber-daya internal, tekanan dari regulator, hingga tekanan dari keraguan pasar untuk menggunakan produk. Dalam menyingkapi masalah tersebut, para pemain melakukan berbagai macam kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, regulasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini berforkus pada dinamika dalam kolaborasi antara para FinTech Peer to Peer Lending dengan jejaringnya. Dalam penelitian ini konsep sistem memori transaktif pada level perusahaan dengan rekan kolaborasinya menjadi kunci dalam memahami dinamika yang ada. Diprediksikan bahwa karakteristik rekan kolaborasi dari sisi spesialisasi pengetahuan, kepercayaan perusahaan akan kredibilitas pengetahuan rakennya serta koordinasi dengan rekan rekan yang dimiliki dianggap dapat berperan dalam peningkatan inovasi serta kinerja perusahaan.

---

Peer to Peer (P2P) lending FinTech firms in Indonesia possess a major role in enhancing the country’s financial inclusion that leads to a better national’s economy condition. Despites of its’ massive growth in terms of players, investors, as well as innovations; number of national’s P2P lending FinTech adopters are still low which pivotal as it resemblance their performance. This occur as P2P lending FinTech firms facing various challenges both internal and externally due to the newness of the industry. To become more effective, current players tend to collaborate with various parties in deciphering the industrial dynamics. This research focusing on how firm might entrench benefits from its’ collaboration through the concept of Transactive memory system in the inter-firm collaboration level. This research argued that the availability of TSM among the P2P lending FinTech firm and its collaborative might enhance the firm’s competitive advantage such innovation which leads to a better performance in the market. This research mainly contributes to the TMS research field where the concept of TMS mainly used in a small group, and never been investigated in the context of inter-firm collaboration. Current study also contributes to the TMS field as it goes to the dimensional level rather than uses TMS as second order factor construct."

"Layanan Urun Dana telah menjadi sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan di Indonesia. Layanan Urun Dana merupakan model bisnis yang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menawarkan Efek kepada investor melalui platform online. Perkembangan Layanan Urun Dana di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk melindungi pemodal, memastikan transparansi, dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, seiring dengan pertumbuhan Layanan Urun Dana, muncul pula potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa dalam industri Layanan Urun Dana dapat melibatkan pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau pihak-pihak terkait lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ini, OJK telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam industri Layanan Urun Dana. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan dalam sektor ini. Dalam menghadapi sengketa, kerjasama antara pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan OJK dalam mencari solusi yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak sangat diperlukan. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

---

The Urun Dana service has become a rapidly growing sector in the financial industry in Indonesia. The Urun Dana service is a technology-based business model that enables individuals or companies to collect funds from the public by offering securities to investors through an online platform. The development of the Urun Dana service in Indonesia is regulated by the Financial Services Authority (OJK) with the aim of protecting investors, ensuring transparency, and promoting the growth of this sector. However, along with the growth of the Urun Dana service, there is also the potential for disputes between the parties involved. Disputes in the Urun Dana service industry can involve investors, Urun Dana service providers, or other relevant parties. To resolve these disputes, the OJK has established dispute resolution mechanisms that apply to the Urun Dana service industry. Dispute resolution in the Urun Dana service industry in Indonesia can be done through several methods. Resolving disputes in the Urun Dana service industry in Indonesia is an important aspect to ensure the sustainability and trust in this sector. In facing disputes, cooperation between investors, Urun Dana service providers, and the OJK in seeking fair solutions that respect the rights of all parties is essential. With effective dispute resolution mechanisms, the Urun Dana service industry in Indonesia can continue to develop sustainably. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"Financial Technology atau FinTech dengan model Peer-to-Peer Lending (P2P) adalah salah satu dari metode pembiayaan saat ini yang banyak digunakan oleh industry kreatif hingga perusahaan jasa konstruksi karena didukung oleh keuntungan dari berbagai aspek. Tetapi, walaupun adaptasi terhadap seluruh industry sangat cepat dan besar di dunia, tetapi berbanding terbalik dengan kondisi adaptasinya di Indonesia. Banyak Perusahaan Jasa Konstruksi Kecil dan Menengah mengalami kesulitan keuangan dan akses untuk pembiayaan proyeknya oleh karena permasalahan kompetisi dengan perusahaan yang lebih besar serta pembayaran yang terlambat oleh pemilik proyek. Studi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan strategi peningkatan adaptasi dari FinTech P2P Lending agar dapat meningkatkan penggunanya sehingga akses pembiayaan terhadap perusahaan jasa konstruksi kecil dan menengah dapat lebih mudah. Studi ini menggunakan metode TAM untuk mengidentifikasi faktor yang sudah baik, masih kurang, dan perlu peningkatan untuk strategi adaptasi Fintech P2P Lending untuk PUJK. Hasil yang didapat adalah saat ini ekosistem P2P Lending Indonesia masih harus dikembangkan pada beberapa sector seperti kemudahan penggunaan, kemudahan pengendalian, hingga loyalitas. Dari hasil benchmark dengan beberapa negara didapat strategi pengembangan adapasi tersebut. Strategi tersebut ditempuh dengan peningkatan keuntungan yang diharapkan, kustomisasi dashboard, peningkatan garansi serta asuransi, kerja sama eksklusif, maupun pembuatan Platform P2P Lending khusus Perusahaan Jasa Konstruksi.

---

Financial Technology (FinTech) with the Peer-to-Peer Lending (P2P) scheme is one of the project financing methods that has been widely utilized by crea-tive industries owing to its benefits in various aspects, particularly the con-struction services companies. However, though its massive adoption in the construction industries in multiple countries, P2P has not been tapped by In-donesia’s construction companies. Many small and medium-sized enterprises (SMEs) working in the construction sector experience financial difficulties and access to capital for their projects, primarily due to competition with larger companies and late payments from the project owners. This Study aims to study the current research on the adoption of P2P lending FinTech in SME construction service companies. Used method is TAM to identify the current situation and determined affected factors. The result of this study shows that factors deemed necessary as well as a new strategy to increase users for FinTech adoption can help foster the development of the business processes compatible with the needs of SME construction companies, subsequently increasing its level of use in the future."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yangmelakukan transaksi dengan sistem elektronik (digital insurance). Sebagai suatubentuk layanan asuransi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, di satu sisidigital insurance memberikan berbagai kemudahan baik bagi konsumen maupunperusahaan asuransi, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai jaminanakan terlindunginya hak-hak konsumen asuransi. Penelitian ini dilakukan untukmengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumenasuransi serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumenasuransi yang melakukan transaksi digital insurance. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan danbersifat analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun saat ini belum adaperaturan yang mengatur secara khusus tentang digital insurance, tetapi peraturanperundang-undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukumterhadap konsumen yang melakukan transaksi digital insurance. Pelaksanaanperlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi digital insurance terkaitaspek transparansi produk belum sepenuhnya dilakukan, terkait penggunaan klausulabaku sudah dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perasuransian namundiperlukan peningkatan sumber daya dan pengetahuan asuransi dari petugas OJK,terkait aspek keamanan teknologi informasi telah dilakukan dengan memenuhi aspekaspekkeamanan teknologi namun tetap perlu adanya upaya dari konsumen untukmelindungi dirinya sendiri, kemudian terkait aspek pembuktian telah dilakukandengan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan ikhtisar polis secara hardcopy,sedangkan aspek upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya berbagaipilihan media penyelesaian yaitu melalui pengadilan maupun luar pengadilan.Terciptanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksidigital insurance memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik konsumen, perusahaanasuransi, OJK, pemerintah, lembaga penyelesaian sengketa, dan pihak-pihak terkaitlainnya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection for customers who conducting insurancetransactions using electronic system (digital insurance). As a new form of insuranceservices utilizing technology advances, digital insurance provide various easiness forboth consumers and insurance companies, but on the other hand raises the questionabout the protection guarantee for the insurance costumers' right. This study wasconducted to determine how the arrangements of legal protection for insurancecustomers and how the implementation of legal protection for insurance customerswho conducting digital insurance transactions. This thesis research using normativejuridical research methods, the approach to legislation and analytical nature. Theresults showed that although there is no specific regulations for digital insurance, butthe existing laws already covered legal protection?s aspect for customers whoconducting digital insurance?s transactions. Implementation of legal protection forcustomers conducting digital insurance transactions related to the transparency ofinsurance products has not been fully carried out, related the use of standard clauseshas been done in compliance with the insurance provisions but need to increase theresources and insurance knowledge of the FSA officers, then related to the securityaspect of information technology has been done in compliance with the technologysecurity aspects, but remain need customer?s effort to protect themselves, verificationaspect done by fulfilling the obligation to deliver the policy schedule in hardcopy,while for the settlement of dispute carried out by various options of dispute settlementi.e. through the court or out of court. The legal protection for customer whoconducting digital insurance transactions require the involvement of many partiesincluding customers, insurance company, FSA, government, dispute resolutioninstitutions, and other relevant parties."

"Kemajuan teknologi memengaruhi kehidupan masyarakat masa kini dalam banyak hal. Salah satu inovasi teknologi di sektor keuangan yang tumbuh pesat adalah uang elektronik. Uang elektronik telah memasuki kehidupan orang Indonesia selama satu dekade terakhir, dan jumlah penyedia uang elektronik terus meningkat. Persaingan semakin ketat antara penyedia uang elektronik, dengan Gopay sebagai pemimpin pasar menurut jumlah penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi customers adoption dan intention to recommend uang elektronik, dengan berfokus pada Gopay. Data dikumpulkan melalui survei pada 270 pengguna Gopay yang berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Model penelitian ini merupakan replikasi dari Oliveira et al. (2016), yang menggabungkan variabel-variabel dari teori UTAUT2 dan Difusi Inovasi, dan beberapa variabel tambahan dari Christino et al. (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation model menggunakan LISREL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa effort expectancy, facilitating condition, habit, compatibility and perceived technology security adalah faktor signifikan yang memengaruhi niat pelanggan untuk mengadopsi Gopay. Juga ditunjukkan bahwa niat pelanggan untuk mengadopsi Gopay memengaruhi niat mereka untuk merekomendasikan teknologi tersebut.

---

The advancement of technology affects the life of the modern society in many ways. One of the technology innovations in the financial sector that grows rapidly at the moment is electronic money. Electronic money has entered the life of Indonesians for the last decade, and the number of electronic money providers is keep increasing. The competition has become tighter between popular electronic, with Gopay as the market leader according to its number of users. This research aims to examine the determinants that influence customers adoption and intention to recommend electronic money, by focusing on Gopay. The data was collected through a survey on 270 Gopay users that domiciled in DKI Jakarta, West Java, and Banten. The research model is a replication of Oliveira et al. (2016), which combines UTAUT2 and Diffusion of Innovation variables, and some additional variables from Christino et al. (2019). The method employed in this research is structural equation model using LISREL. The result indicates that effort expectancy, facilitating condition, habit, compatibility and perceived technology security are significant factors that influence customers intention to adopt Gopay. It is also shown that customers intention to adopt Gopay affects their intention to recommend the technology."

"Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh risiko serta regulasi arsitektur keuangan terhadap ekosistem fintech pada indutsri fintech P2P lending Indonesia serta menganalisis risiko-risiko mendasar industri fintech P2P lending Indonesia. Penelitian ini untuk menguji dan mengkonfirmasi model, berdasarkan teori ekosistem fintech. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis, dan metode kuantitatif. Stabilitas ekosistem fintech P2P lending sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis Industri fintech P2P lending Indonesia, sementara itu risiko dan regulasi arsitektur keuangan sebagai variabel eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem fintech P2P lending, hal ini tercermin dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Risiko serta regulasi arsitektur keuangan secara bersama-sama dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem fintech; (ii) Risiko-risiko mendasar pada industri fintech P2P lending, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi serta ada 1 tambahan risiko yaitu risiko pandemik-COVID-19. Risiko memungkinkan dapat dimitigasi melalui penerbitan regulasi, karena kedua variabel ini memiliki korelasi yang sangat kuat, selain itu juga dengan memperkuat ekosistem fintech terutama elemen kunci yaitu fintech start-ups, dengan fokus mengelola, mengendalikan dan memitigasi risiko melekat yang ada. Risiko pandemik-COVID-19, memiliki korelasi terhadap elemen start-up fintech, sehingga adanya pandemik COVID-19, mendorong penggunaan platform digital-mobile application, di mana transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu dan tetap menjaga social distancing. Dimensi regulasi harus mencakup regulatory, fungsi regulasi dengan menerbitkan aturan-aturan, dan supervisory, fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaku fintech P2P lending dan pelaku pendukungnya serta regulasi big data analytics, automation dan robotics. Elemen-elemen baru ekosistem fintech P2P lending Indonesia perlu didukung dan dikembangkan, seperti institusi asuransi kredit dan lembaga perlindungan konsumen fintech.

---

The purpose of this research was for analyzing the affect risk and financial architecture regulation to fintech ecosystem on P2P lending industry in Indonesia and analyze the fundamental risks of fintech P2P lending Industry in Indonesia. This research was to test and confirm the theory of fintech ecosystem. This research uses positivist paradigm and the quantitative method approach. The stability of fintech P2P lending ecosystem is the most important to keep the business sustainability of fintech P2P lending in Indonesia, in while risk and financial architecture regulation are external variables that can affect the stability of fintech P2P lending ecosystem, which was reflected in the result of of research showed that: (i) from fintech ecosystem perspective view, risk had significant correlations to financial architecture regulation; (ii) in fintech P2P lending industry, risk had effect significantly on fintech ecosystem; (iii) for regulation level in fintech P2P lending industry, financial architecture regulation has no significantly effect on fintech ecosystem; (iv) risk and financial architecture regulation had significant effect simultaneously on fintech ecosystem; (v) The fundamental risks of fintech P2P lending industry are credit risk, operational risk, liquidity risk, reputation risk and 1 addtitional risk, namely pandemic risk-COVID 19. The Risks are probable can be mitigated by making rules in financial architecture regulation and empowered fintech ecosystem, especially main element of fintech ecosystem is fintech start-ups for managing and mitigating inherent risks. Pandemic risk COVID-19 has strong correlations to fintech start-up, the existence of pandemic COVID-19 event can encourage for using digital platform-mobile application, where the transactions can be settled without meeting and still-keep up social distancing. Financial architecture regulation has cover at least the regulatory, issue the rules related with this industry and supervisory, supervise all the actors of this industry and supports as well as regulation of big data analytics, automation and robotics. The new elements of ecosystem of fintech P2P lending in Indonesia needed for supporting this industry, namely: the existance of credit insurance institution element and fintech consumers protection agency."