Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik atas pemenuhan kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN). Melalui Program JKN, negara memenuhi hak masayarakat atas kesehatan serta memberikan perlindungan dari risiko finansial yang timbul akibat gangguan kesehatan. Untuk memastikan keberlangsungan Program JKN perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan universal health coverange (UHC). Salah satunya melalui pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan dapat mendorong capaian UHC dan bagaimana pengaturan Program JKN dapat meningkatkan capaian UHC di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian problem indentification. Analisa dilakukan terhadap pengaturan Program JKN untuk meningkatkan capaian UHC yang dititikberatkan pada pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam Program JKN. Selain itu dilakukan studi perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di Jepang dan Korea Selatan dalam mendorong peningkatan capaian UHC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan, kedua negara telah berhasil mencapai UHC. Faktor sejarah perkembangan asuransi kesehatan sosial dan budaya yang didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang stabil berpengaruh pada pencapaian UHC kedua negara. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Pemerintah telah menyediakan sistem jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN, namun tingkat literasi dan budaya masyarakat dalam berasuransi menjadi penghambat pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN. Oleh karenanya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik masih diperlukan dalam upaya mencapai cakupan UHC Program JKN.

---

This study discusses the regulation of the imposition of sanctions of not getting public services for unfulfilling obligations in the National Health Insurance Program (JKN). Through the JKN, the state fulfills the people's right to health and provides protection from financial risks due to health problems. To ensure the sustainability of the JKN, universal health coverage (UHC) are needed to be achive. One of them is through the imposition of sanctions of not getting certain public services. The problems discussed in this research are how the national health insurance’s regulation in Japan and South Korea can support the achievement of UHC and how the regulation of the JKN can improve UHC in Indonesia. This research is a normative juridical law research with a typology of problem identification research. The analysis was carried out on the JKN’s regulation to improve UHC achivement, which focused on the regulation of the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction. In addition, a comparative study of the social security system in Japan and South Korea was conducted in encouraging the improvement of UHC achievement. The results show that although there are differences in the application of sanctions of publics service restriction in the implementation of national health insurance in Japan and South Korea, both countries have succeeded in achieving UHC. The historical factor, the development of national health insurance and the culture which is also supported by the resident registration system are the crusial factor of the achievement of UHC in both countries. In contrast to Indonesia, although the Government has provided a social security system through the JKN, the literacy level of insurance and culture of the community are obstacles to the implementation of the JKN. Therefore, the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction is still needed to reach the UHC of JKN."

"Jaminan sosial kesehatan di Indonesia hadir dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, namun sebagai sistem yang masih berkembang tentu menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran dan cakupan yang belum menyeluruh. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah menganalisis pengaturan dan implementasi pengaturan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem jaminan sosial kesehatan di negara lain, yakni Singapura dan Prancis. Bentuk penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketiga sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga negara sama-sama menerapkan suatu norma internasional yang disebut Universal Health Coverage, yakni sebuah norma yang mengedepankan akses yang menyeluruh ke pelayanan kesehatan serta perlindungan finansial dalam pemberian layanannya. Di Indonesia, sistem jaminan sosial kesehatan disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Singapura disebut dengan Sistem 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund) dan di Prancis, sistem Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga negara dalam menemukan cara terbaik untuk memperluas atau mempertahankan cakupan dalam tiga dimensi utama UHC, yakni cakupan kepesertaan, fasilitas dan manfaat kesehatan, dan sumber biaya pelayanan kesehatan. Skripsi ini menyarankan beberapa hal kepada program BPJS Kesehatan, seperti mengadopsi pemberlakuan kepesertaan yang otomatis kepada penduduk agar cakupan dapat menyeluruh. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan Fasilitas Layanan Perawatan Darurat dengan menyediakan layanan ambulans yang dapat diakses oleh penduduk melalui nomor darurat nasional. Selain itu, pembebanan pada pajak agar meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai sektor kesehatan juga disarankan.

---

The enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System marked the introduction of social health insurance in Indonesia. This law established BPJS Kesehatan as the organizer of the national health insurance system. BPJS Kesehatan is tasked with providing quality and affordable healthcare services. However, as a developing system, it inevitably encounters various challenges, such as budget constraints and incomplete coverage. This research focuses on two main issues: analyzing the regulations and implementation of social health insurance membership in Indonesia and comparing it with social health insurance systems in other countries, namely Singapore and France. The research employs a descriptive research design. This method is used to analyze the three social health insurance systems based on relevant regulations. The research concludes that all three countries adhere to an international norm called Universal Health Coverage (UHC), which prioritizes comprehensive access to healthcare services and financial protection in service delivery. In Indonesia, the social health insurance system is known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), in Singapore it is called the 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund), and in France, it is the Caisse Nationale d'Assurance Maladie system. There are similarities and differences among the three countries in finding the best way to expand or maintain coverage in the three main dimensions of UHC: membership coverage, health facilities and benefits, and healthcare funding sources. This thesis offers several recommendations to the BPJS Kesehatan program, such as adopting automatic enrollment for all residents to achieve universal coverage. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide Emergency Care Services by providing ambulance services that can be accessed by residents through a national emergency number. Additionally, imposing taxes to increase state revenue to fund the health sector is also recommended."

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS mempunyai program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjalankan program JKN-KIS yaitu Kota Depok tepatnya di Rumah Sakit Umum Kota Depok. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh program JKN-KIS yaitu pelayanan gawat darurat. Saat dalam keadaan gawat darurat maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini diteliti dengan metode yuridis-normatif dengan data utama data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Dengan kehadiran program JKN-KIS maka peserta JKN-KIS akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Rumah sakit tidak dapat menolak pasien gawat darurat karena telah diatur di dalam Undang-Undang apabila rumah sakit menolak pasien gawat darurat maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk memperluas kerjasama dengan rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta JKN-KIS menjangkau pelayanan kesehatan dan setiap masyarakat Indonesia harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS.

---

Health care is one of the basic rights of the community that must be held by the government and regulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System, Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency was established. The Social Security Organizing Agency is a legal entity of which is established to implement social security programs. BPJS has a program named National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) that applies in all regions in Indonesia. One of the areas that runs the JKN-KIS program is Depok City, precisely at the Depok City General Hospital. One of the health services provided by the JKN-KIS program is emergency services. When in an emergency, every health service facility owned by the government or the private sector is obliged to provide health services to save the lives of patients and prevent disability first. Based on this background, this thesis was examined by juridical-normative method with the main data of secondary data which obtained from library materials and the type of research was descriptive analytical. With the presence of the JKN-KIS program, JKN-KIS participants will receive health services that are in accordance with the needs of JKN-KIS participants. The hospital cannot refuse emergency patients because it has been regulated in the Law, if the hospital rejects emergency patients, the hospital can be sanctioned. However, not all hospitals cooperate with Healthcare and Social Security Agency. Therefore, the authors suggest Healthcare and Social Security Agency to expand cooperation with hospitals that do not cooperate with Healthcare and Social Security Agency to facilitate JKN-KIS participants to get health services and every Indonesian community must register itself as a JKN-KIS participant."

"Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health."

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."

"Asuransi adalah suatu cara pengalihan resiko kepada pihak lain, salah satu contoh resiko yang bisa dialihkan yaitu resiko sakit. Untuk menghindari seseorang terkena kerugian yang besar akibat sakit maka dikeluarkan suatu produk asuransi kesehatan. Penyelenggaran asuransi kesehatan di Indonesia dilakukan secara sosial oleh pemerintah dan secara komersial oleh asuransi swasta. Penyelenggaraan asuransi sosial dilakukan secara tunggal/monopoli oleh Pemerintah melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meskipun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena didasarkan pada amanat Undang-Undang, namun monopoli BPJS dikhawatirkan tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha karena berpotensi timbulnya praktek monopoli, menghambat persaingan usaha dan mematikan pelaku usaha asuransi komersial yang telah ada.

---

Insurance is one of the way to shift transferrable risk to another party, which one of them includes health risk. In order to divert person loss due to health reason, therefore health insurance is necessary to be issued. The Indonesian health insurance has been socially organized by government and commercially organized by the private insurance company. The implementation of social insurance is conducted in single or monopoly way by government through Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Although according to law this matter is legitimate since it is based on the legislation, nonetheless BPJS monopoly is feared to be not in line with the business competition principle since it potentially causing monopoly practice, impeded completition, and turning off any existed commercial insurance business."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketepatan sasaran penerima bantuan sosial jaminan kesehatan. Ketepatan sasaran kepersetaan sangat urgen agar program jaminan sosial efektif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi kepada informan peserta jaminan sosial yang memperoleh PBI JKN dan Jamkesda serta telaah dokumen terkait pelaksanaan jaminan sosial kesehatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberi bantuan sosial jaminan kesehatan di Kabupaten Purworejo sudah tepat sasaran yaitu masyarakat miskin yang memenuhi indikator, dijangkau melalui PBI JKN dengan anggaran APBN dan kelompok miskin jamkesda melalui APBD. Kepesertaraan dalam jaminan sosial kesehatan dimaksud merajuk validasi PPLS 2011 sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Perlu segera dilakukan pendataan PPLS tahun 2014/2015 untuk rujukan pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial tahun 2015 melalui Kementerian Sosial cq Pusdatin koordinasi dengan BPS. Validasi PPLS dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Direktorat Perlindungan dan jaminan sosial dan berkoordinasi dengan TNPK, agar pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai jaring pengaman sosial."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Berdasarkan Hasil Ijtima Ulama MUI Tahun 2015, BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam, karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Permasalahan BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuaisyariah dibahas berdasarkan perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode normatif. Berdasarkan perspektif hukum Islam memang masih terdapat beberapa hal dalam BPJS Kesehatan yang masih belum sesuai dengan syariah. Denda dalam BPJS Kesehatan bisa digolongkan sebagai riba apabila tidak dialokasikan sebagai dana sosial. Selain itu, Pengembangan aset BPJS Kesehatan dengan investasi juga belum memberikan kepastian dilakukan pada sektor yangdihalalkan. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan perbaikan akad melalui pembuatan suatu produk syariah. Akad dalam BPJS Kesehatan harus dimaknai sebagai akad tabarru, sehingga peserta BPJS Kesehatan harusmempunyai niat ikhlas bahwa iuran yang akan dibayarkan digunakan untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah. Selain itu, Pelaksanaan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan harus dilakukan berdasarkan konsep taawun (tolong-menolong) sehingga dapat menghindari unsur gharar, maisir, dan riba.

---

Based on the ijtima results of MUI in 2015, BPJS Kesehatan is considered inappropriate with Islamic law, because it contains elements of gharar, maisir and riba. The problems arising from BPJS Kesehatan is considered inappropriate with sharia from the perspective of Islamic Law by using normative methods. Based on the perspective of Islamic law, there are some things in BPJS Kesehatan which are still not in accordance with sharia. Fines in BPJS Kesehatan can be classified as riba, if it is not allocated as social funds. Asset development of BPJS Kesehatan with investment also does not provide the certainty on the lawful sector. The problems of BPJS Kesehatan can be solved by revising the contract from the good making of sharia product. Contract in BPJS Kesehatan must be construed as contract tabarru, so the participants of BPJS Kesehatan must have a sincere intention that the dues paid will be used to assist other participants who suffered from disasters. The implementation of the health insurance program by BPJS Kesehatan should be based on the concept of ta'awun (mutual help) so as to avoid gharar, maisir and riba.;Based on the ijtima results of MUI in 2015, BPJS Kesehatan is considered inappropriate with Islamic law, because it contains elements of gharar, maisir and riba. The problems arising from BPJS Kesehatan is considered inappropriate with sharia from the perspective of Islamic Law by using normative methods. Based on the perspective of Islamic law, there are some things in BPJS Kesehatan which are still not in accordance with sharia. Fines in BPJS Kesehatan can be classified as

riba, if it is not allocated as social funds. Asset development of BPJS Kesehatan with investment also does not provide the certainty on the lawful sector. The

problems of BPJS Kesehatan can be solved by revising the contract from the good making of sharia product. Contract in BPJS Kesehatan must be construed as contract tabarru, so the participants of BPJS Kesehatan must have a sincere

intention that the dues paid will be used to assist other participants who suffered from disasters. The implementation of the health insurance program by BPJS

Kesehatan should be based on the concept of ta'awun (mutual help) so as to avoid gharar, maisir and riba."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menggambarkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) sebagai langkah inovasi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam kepada 5 orang informan dan studi dokumentasi pada dokumen perencanaan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Jamkesda di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi dilakukan melalui penguatan regulasi, sinkroniasi anggaran dan intensifikasi koordinasi teknis. Sedangkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda KS NIK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector, dengan sasaran seluruh penduduk kota bekasi yang bukan peserta PBI, dengan paket manfaat layanan kesehatan mulai di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, hingga Rumah Sakit Swasta. Penilitian ini pun menyajikan analisa strategi integrasi yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, analisa konsep setralisasi dinamik, dan konsep UHC.

---

This study aims to describe the implementation of the integration of Regional Health Insurance (Jamkesda) into the National Health Insurance (JKN) for Contribution Assistance Recipients (PBI) and to describe the implementation of the Jamkesda Health Card policy based on Population Identification Number (KS NIK) as an innovative step for the Bekasi City Government in realizing Universal Health Coverage in Bekasi City. This study used a descriptive qualitative method through in-depth interviews with 5 informants and documentation study on planning documents and regulations regarding the implementation of Jamkesda in Bekasi City. The results showed that integration was carried out through strengthening regulations, budget synchronization and intensification of technical coordination. While the implementation of the Jamkesda KS NIK policy is carried out by the Health Office as the leading sector, targeting all Bekasi city residents who are not PBI participants, with health service benefit packages starting at Puskesmas, Government Hospitals, to Private Hospitals. This study also presents an analysis of the integration strategy proposed by the National Social Security Council, an analysis of the dynamic neutralization concept, and the UHC concept."