Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlekatan moral dalam transaksi pasar Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Indonesia, menggunakan tipologi perilaku moral dalam pasar Beckert (2005). Berbeda dari penelitian sebelumnya tentang tenaga kerja Tiongkok yang cenderung menggunakan perspektif ekonomi, penelitian ini menggunakan perspektif moral yang lebih sosiologis dalam menjelaskan tanggungjawab sosial dalam transaksi pasar. Penelitian ini berkontribusi dalam kebaruan metode melalui pendekatan digital dalam proses pengumpulan data kualitatif, termasuk wawancara online, data Twiter, dan data media online yang diproses menggunakan perangkat lunak NVIVO. Textual Network Analysis (TNA) dan Social Network Analysis (SNA) digunakan sebagai teknik analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pasar tenaga kerja asal Tiongkok adalah trojan terhadap pemerintah Indonesia dan masyarakat, terutama pekerja lokal. Studi ini juga mengungkap jaringan pejabat pemerintah dalam diskursus terkait transaksi TKA Tiongkok. Dalam waktu yang bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil pasar berhubungan dengan sejauh mana moral merekat dalam pasar. Dalam hal trojan, semakin tidak melekat moral dalam pasar, maka tiingkatan trojan yang dialami semakin parah.

---

The research aims to analyze the moral embeddedness of the labor market using the typology of moral behavior in market exchange by Beckert (2005). In contrast to previous studies on Chinese migrant workers that use the economic perspective, this study applies the moral perspective that is more sociological and discusses the social responsibility of market actions. This study contributes to methodological novelty through a digital approach to the qualitative data collection process, including online interviews, Twitter data, and online news media, then processed using Nvivo software. Textual Network Analysis (TNA) and Social Network Analysis (SNA) are used to analyze the moral embeddedness of labour market transactions of Chinese migrant workers. This study shows that Chinese labor market transactions are a trojan to the Indonesian government and society, particularly local workers. This study also reveals the networks of government officials in the discourse of Chinese worker transactions. At the same time, the findings show that efficiency in market outcomes is related to what extent markets are more or less embedded. In terms of trojan, if the moral market is less embedded, trojan's implication will be more harmful."

"Penelitian ini membahas tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Investasi. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) serta Bagaimana implikasinya dan langkah yang diambil terhadap perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan peran tenaga kerja dalam negeri didalam penanaman modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa Investasi Asing merupakan sumber daya penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan perluasan kesempatan kerja, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, manajemen dan sebagainya. Namun apabila investasi asing ini dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai salah satu prasyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, maka hal tersebut dapat menghilangkan dan merugikan kesempatan tenaga kerja dalam negeri. Dan keadaan ini semakin pelik dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang resmi berlaku pada tanggal 26 Maret 2018, dimana Perpres ini menuai kontroversi dari berbagai pihak karena merombak aturan perizinan penggunaan TKA menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi asing dan TKA di Indonesia yang berkembang sangat signifikan khususnya dari negara China. Untuk itu diperlukan kebijakan regulasi yang adil dan terarah dengan pembatasan masuknya investor asing dan TKA, mengingat Negara kita masih belum mampu menampung tenaga kerja dalam negeri sendiri.

---

This study discusses about Foreign Workers in Indonesia Post Issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in the Investment Law Perspective. The main problem in this study is how the existence of foreign workers in Indonesia after the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in terms of the Manpower Act and the Investment Law (UUPM) as well as the implications and steps taken to protect domestic workers. The aim is to provide legal protection and certainty about the role of domestic labor in foreign investment to support national economic growth. The research method used is a normative juridical research method using a statute approach.

This study found that foreign investment is an important resource in contributing to the Indonesian economy and expanding employment opportunities, both in its role to increase capital and in increasing productivity through advancing technology, management and so on. However, if this foreign investment in fulfilling its needs does not prioritize Indonesian citizen labor as one of the prerequisites in Article 10 of Law No. 25 of 2018 concerning Investment, then this can eliminate and harm the opportunity of domestic workers. And this situation is increasingly complicated with the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) which was officially enacted on March 26, 2018, where the Perpres has drawn controversy from various parties because overhauling licensing rules for using TKA has become easier.

This study aimed at analyzing foreign investment and foreign workers in Indonesia that are developing very significantly, especially from China. For this reason, a fair and directed regulatory policy is needed with restrictions on the entry of foreign investors and foreign workers, considering that our country is still unable to accommodate its own domestic workforce."

"Internet dan teknologi telah membuat disrupsi besar arus informasi dan sifat transaksi ekonomi. Studi ini fokus pada bagaimana kejutan mempengaruhi dan membuat perubahan dalam pencarian pekerjaan. Baru-baru ini biaya pencarian pekerjaan telah berkurang dan sekarang lebih mudah bagi pekerja (bahkan pekerja yang menganggur) untuk mencari pekerjaan baru. Kemudahan ini telah membuat pencarian pekerjaan lebih mudah dari sebelumnya dan mudah untuk menemukan lowongan pekerjaan. Dalam studi ini, OLS pooled dan cross-sectional telah digunakan untuk memperkirakan jumlah pemindahan pekerjaan yang dilakukan oleh generasi milenial dan X untuk mendeteksi apakah perbedaan dari hopping pekerjaan signifikan antar generasi. Studi ini menemukan bahwa generasi milenial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendahulunya. Namun, generasi milenial memiliki potensi dan kemampuan yang lebih tinggi untuk bergerak lebih dari generasi sebelumnya karena mereka memiliki tingkat pendidikan rata-rata yang lebih tinggi. Studi ini juga menemukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan kemampuan dan daya tawar yang lebih tinggi kepada pekerja untuk pindah ke pekerjaan lain, di mana kemampuan yang lebih tinggi yang diperoleh dari tingkat pendidikan dimulai dari sarjana.

---

The internet and technology has made large shocks of information flows and the nature of economic transactions. This study focus on how the shock affects and made changes in the job search. Recently the searching cost of a job has been decreased and now it’s easier for workers (even unemployed labor) to seek for a new job. This easiness has made job seeking simpler than ever and it’s easy to find job vacancy. In this study, pooled and cross-sectional OLS has been used to estimate the number of job moves done by millennial and X generation to detect whether the difference of job-hopping is significant between generations. This study found that millennial generation does not significantly to their predecessors. Yet, millennial generation has higher potential and ability to move more than the previous generations since they have higher average of education level. This study also found that higher education level could give higher ability and bargaining power to the labor to move to another job, where higher ability gained from the education level starts from bachelor."

"Berdasarkan data Survei Ketenagakerjaan Nasional, penelitian ini membahas penyebab dari ketidakcocokan kualifikasi pekerja di Indonesia. Pengukuran ketidakcocokan didasarkan pada pemetaan ISCO-08 ke ISCED-97. Hasil menunjukkan bahwa hampir setengah dari pekerja Indonesia adalah underqualified. Berkaitan dengan karakteristik pendidikan, probabilitas tertinggi menjadi overqualified terjadi pada pekerja dengan pendidikan terakhir D1-D3, selain itu probabilitas menjadi underqualified paling tinggi di kalangan pekerja lulusan SD. Di sisi lain, karakteristik ketenagakerjaan, seperti industri, formal (vs. informal), dan kerja paruh waktu (vs. penuh waktu) juga secara signifikan memengaruhi ketidakcocokan. Hasil menarik yang ditemukan adalah, bekerja pada sektor jasa dapat mengurangi probabilitas mengalami ketidakcocokan. Temuan yang diperoleh menyarakan kebijakan yang meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan mendukung transisi dari pendidikan ke pekerjaan.

---

Using data from the Indonesia National Labor Survey, this study determines the causes of labor qualification mismatches in Indonesia. Mismatch measurement is based on mapping ISCO-08 to ISCED-97. The results show that almost half of workers in Indonesia are underqualified. Regarding education characteristics, the strongest probability of being overqualified is at Diploma 1-3 (ISCED 3) level, while the likelihood of being underqualified is highest at elementary level (ISCED 1). On the other hand, employment characteristics, such as industry, formal (vs. informal), as well as working part-time (vs. full time) also significanlty affect the mismatch. The most important result is working at services sector lower the probability of being mismatch. Our findings suggest policy intervention that improve education system and support transition from school-to-work."

"Dalam Rencana Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 1998-2002, Visi Pembangunan DKI Jakarta adalah membangun Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia serta dihuni oleh masyarakat yang berkehidupan sejahtera. Dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah beberapa misi pembangunan, dimana salah satunya adalah membangun citra aparatur pemerintah yang mampu menjawab tuntutan reformasi melalui peningkatan kualitas aparatur. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai golongan III dan IV di lingkungan Sekretariat Walikotamadya Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan klnerja pegawai adalah kemampuan, motivasi, disiplin kerja, kompensasi, kondisi lingkungan kerja, kualitas hubungan kerja serta sistem kerja. Setelah dilakukan uji hipotesis dengan mengunakan model regresi terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Selanjutnya dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Walikotamadya Jakarta Barat agar dilakukan secara konsepsional, sistimastis, terencana dan terprogram berdasarkan urutan prioritas yaitu sebagai berikut :(1) Motivasi (X2). melalui peningkatan peran pimpinan dalam memberikan keteladanan dan pembinaan pegawai melalui pengamalan budaya kerja sehingga dapat memotivasi pegawai dan memacu keinginan akan peningkatan kinerja.(2) Perlunya peningkatan Disiplin Kerja (X3), melalui pelaksanaan program reward and punishment yang dilakukan secara seimbang, teratur dan berkesinambungan.(3) Kemampuan (X1), peningkatan kemampuan pegawai dilakukan dengan mengadakan berbagai pelaksanaan Program Diklat terpadu antara Perencanaan Diklat dengan Perencanaan Karier dan perlunya penekanan pada Diklat Fungsional yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas yang dihadapi dan melakukan evaluasi secara berkala akan program-program pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan.(4) Kompensasi (X4), perlunya peningkatan insentif bagi pegawai melalui program pengembangan jabatan fungsional guna meningkatkan keahlian dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.(5) Kualitas Hubungan Kerja (X6), perlunya peran pimpinan dalam menciptakan suatu hubungan kerja yang harmonis, akrab dan saling menghormati sehingga menunjang peningkatan kinerja pegawai.(6) Terciptanya Kondisi Lingkungan Kerja (X5), yang kondusif bagi karyawan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik melalui penyediaan peralatan kantor, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.(7) Sistem Kerja (X7), melalui penekanan pada prosedur kerja yang jelas dan tata kerja yang baku agar tercipta suatu sistem kerja yang komprehensif bagi setiap pegawai."

"Dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu masalah pokok yang sering dibahas dewasa ini adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Semua orang mengetahui akan pentingnya SDM yang bermutu tinggi, mengingat SDM yang bermutu tinggi. dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masih kurangnya SDM yang bermutu tinggi di Indonesia maka Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan -meningkataya jumlah tenaga kerja tersebut adalah Cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar.Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen, faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi `perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi dimasa akan datang sehingga penyesuaian atas pennintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan dimana tingkat penggunaan tenaga."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."