Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian secara lisan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Disetiap momen dalam kehidupan sudah dapat dipastikan bahwa kita sebagai manusia selalu melaksanakan ataupun membuat suatu perjanjian secara lisan baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dalam lingkup persidangan, perjanjian secara lisan pun digunakan sebagai suatu media untuk membuktikan dalil yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa agar mencapai pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak yang terikat dalam perjanjian secara lisan tersebut. Perjanjian secara lisan tersebut memiliki kekuatan dan tingkat efektivitas sendiri dalam menjadi alat bukti dihadapan persidangan apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya yang sah. Untuk meneliti bagaimana penerapan dan tingkat efektivitas suatu perjanjian secara lisan sebagai alat bukti dihadapan persidangan, perlu diteliti bagaimana peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian secara lisan serta perlu dilakukan analisa perbandingan putusan yang telah dipilih oleh Penulis dalam menentukan tingkat efektivitas masing masing perjanjian secara lisan di dalam Putusan tersebut.

---

Verbal agreement is something that cannot be separated in our daily life. It is confirmed that in every moment we always make a verbal agreement consciously or unconsciously. Within the scope of the court, verbal agreement is also used by the parties to prove their arguments so they can earn their rights and fullfill the other party obligations. Compared to the other type of evidence, verbal agreement have its own power and effectiveness level when being used as a legitive evidence before the court. To observe about the application and effectiveness of a verbal agreement as a legitive evidence before the court, it is necessary to examine how the rules and regulations regulate the verbal agreement and do a comparative analysis about the sentence that the writer have selected in determining the level of effectiveness of the verbal agreement."

"Alat bukti dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya perbuatan tindak pidana, yang dibutuhkan dalam sistem pembuktian persidangan yang bersifat legally guilt. Dalam hal ini, keterangan saksi memiliki kedudukan penting dalam pembuktian dengan memuat informasi mengenai alur terjadinya suatu kejahatan. Saksi bisa saja melakukan penyimpangan hukum dikarenakan kepentingannya dipersulit oleh pihak tertentu sehingga melakukan tindak pidana. Kekuatan pembuktian dalam menetapkan perubahan status saksi menjadi tersangka perkara tindak pidana korupsi berdasarkan konsep factual guilt berdasarkan Pasal 183 KUHAP setidaknya harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan saksi tersebut secara formil dan materil memiliki keterlibatan untuk dijadikan tersangka agar pembuktian dapat dilakukan. Skripsi ini membahas mengenai kekuatan pembuktian alat bukti dalam menetapkan perubahan status saksi menjadi tersangka berdasarkan konsep legally guilt dan factual guilt dimana penerapan konsep keduanya diterapkan dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa putusan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam menetapkan saksi menjadi tersangka, yang dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti dalam pembuktian factual guilt. Kemudian proses persidangan dapat dilanjutkan apabila Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa alat bukti yang ada dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian berdasarkan konsep legally guilt.

---

Evidence is used as evidentiary material in order to create a judge's belief in the truth of the existence of a criminal act required in a trial evidence system that is legally guilt. In this case, witness' testimony has an important position in evidence by the information about the flow of a crime. Witnesses may commit legal deviations because their interests are complicated by certain parties so that they commit criminal acts. The strength of proof in determining the change in the status of a witness to a suspect in a corruption case based on the concept of factual guilt, based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, must fulfill at least 2 pieces of evidence that show that the witness formally and materially has involvement to become a suspect so that proof can be carried out. This thesis discusses the evidentiary power of evidence in determining changes in the status of witnesses to suspects based on the concepts of legally guilt and factual guilt where the application of both concepts is applied in the trial process for corruption crimes, using doctrinal methods with a qualitative approach and using library materials. This study found that court decisions can be used as written evidence in determining witnesses to be suspects needed by the Public Prosecutor as evidence in proving factual guilt. Then the trial process can be continued if the Public Prosecutor believes that the existing evidence can lead to the judge's confidence in proving based on the concept of legally guilt."

"Scientific Investigation on evidence sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dapat menerangkan arti dari keberadaan silent witness atau evidence yang ditemukan. Beberapa evidence yang dapat diperiksa melalui scientific investigation antara lain darah dan DNA. Pemeriksaan atas darah dan DNA ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Dengan pemeriksaan tersebut, maka hasilnya akan sangat berperan dalam proses pembuktian suatu sidang peradilan pidana. Apabila scientific investigation on evidence itu dituangkan dalam bentuk tertulis misalnya dalam bentuk Visum et Repertum maupun bentuk tertulis lainnya, maka kedudukannya akan menjadi alat bukti surat sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 187 butir c KUHAP dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 133 KUHAP jo. penjelasan Pasal 133 KUHAP. Apabila scientific investigation on evidence tersebut diberikan keterangannya oleh ahli di persidangan, maka kedudukannya akan menjadi alat bukti keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Pasal 186 KUHAP. Agar dapat melakukan scientific investigation on evidence dengan benar, maka aparat penegak hukum maupun pihak lainnya yang terkait harus tetap memperhatikan syarat yang berlaku. Hal itu penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama terdakwa. Hasil scientific investigation on evidence yang sudah tertuang dalam bentuk laporan sebagaimana termuat dalam Pasal 186 KUHAP akan membantu Hakim dalam memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa karena hasil scientific investigation on evidence Cukup akurat. Selain itu, Hakim juga dapat memperoleh keyakinan karena scientific investigation tersebut diberikan oleh ahli yang berkompeten. Berdasarkan Pasal 181 KUHAP, Hakim dapat menilai barang (bukti) dengan menanyakan kepada terdakwa maupun saksi. Namun dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, kewenangan Hakim dalam menilai barang (bukti) tersebut tidak diikutsertakan sebagai sumber alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, peranan scientific investigation on evidence sangat penting."

"This resource synthesizes all the statute and common law evidence material into one easy-to-use handbook and is also cross-referenced to the appropriate sections of Watt's Specimen Jury Instructions. Designed like an annotated statute, all the statutory rules of evidence are addressed, followed by case law annotations for the Canada Evidence Act and also for selected evidentiary sections of the Criminal Code, Youth Criminal Justice Act and the Controlled Drugs and Substances Act."