Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan jumlah wisatawan setiap tahun berdampak positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat Baduy namun di sisi lain menjadi dilema untuk keberlanjutan segi lingkungan dan sosial budaya. Baduy belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mengaturpengelolaan pariwisata adat, ketidaktersediaan fasilitas untuk wisatawan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tujuan dalam penelitian adalah 1). menganalisa persepsi tingkatkeberlanjutan pariwisata adat pada Suku Baduy, 2). menganalisis tantangan dan peluang dan 3).menganalisa implikasi kebijakan untuk mendorong keberlanjutan pariwisata adat pada SukuBaduy. Metode penelitian menggunakan pendekatan post- positivist. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden (non probability) masyarakat adat Baduydengan teknik purposive sampling, serta wawancara mendalam kepada 9 narasumber dandokumentasi. Hasil perhitungan persepasi tingkat keberlanjutan pariwisata masyarakat adat di Baduy berada pada tingkat II dan masuk pada kategori OK (almost sustainable) yang ditunjukanmelalui persentase perolehan skor perhitungan sebesar 80.83%. Serta implikasi kebijakan yangbisa dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak yaitu berupa strategi pariwisataberbasis minat khusus, strategi sekolah adat dan strategi pengembangan UMKM hasil kerajinantangan masyarakat adat Baduy. Kata kunci : Pariwisata masyarakat adat, Baduy, keberlanjutan, tantangan dan peluang.

---

The enhancement in the number of tourists every year has a positive impact on theeconomic condition of the Baduy people, but on the other hand, it becomes a dilemma for environmental and socio-cultural sustainability. Baduy does not yet have a strong legal protection to regulate the management of indigenous tourism, the unavailability of facilities fortourists and the low quality of human resources. The objectives of the research are 1). analyze theperception of the level of sustainability of indigenous tourism for Baduy people, 2). analyzechallenges and opportunities and 3). analyze the implications of policies to encourage thesustainability of indigenous tourism for Baduy people. The research method uses a post-positivist approach. Technique of data collection was through the distribution of questionnairesto 100 respondents (non- probability) of the Indigenous Baduy people with purposive samplingtechnique, as well as in-depth interviews with 9 sources and documentation. The perceptioncalculation result of the sustainability level of indigenous peoples tourism for Baduy are at levelII and included in the OK (almost sustainable) category which is indicated by the percentage of the calculation score of 80.83%. As well as policy implications that can be developed by the local government of Lebak, namely special interest-based tourism strategies, traditional schoolstrategies and strategies for developing MSMEs made by the Baduy indigenous people."

"Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan geowisata di Geopark Gunung Sewu yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul membangun tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kualitatif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa setempat, Kelompok Masyarakat Pengelola Geosite, dan Perguruan Tinggi karena adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep pengembangan geopark, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses kolaborasi, serta hasil yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan dialog menjadi media untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas, belum terbangun secara luas, dan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri belum direalisasikan. Faktor ketokohan dan keberadaan pemimpin organis ditingkat kelompok masyarakat menentukan jalannya proses tata kelola kolaboratif. Penelitian juga menemukan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul dan teknologi komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif. Inklusifitas forum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menginisiasi pembentukan PHRI dan HPI Cabang Gunungkidul, serta Forum Promosi Pariwisata Daerah yang diikuti oleh lintas pelaku. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171 Tahun 2017 belum efektif mendorong tata kelola kolaboratif antara tiga kabupaten, karena tidak memiliki instrumen untuk menyatukan komitmen.

---

The Gunungkidul Regent`s Tourism Office has been dealing with various problems in geo tourism management of Geopark Gunung Sewu, mainly caused by the local government`s limited resources, which in turn prompting the government to establish solid collaboration with relevant stakeholders. The study adopts a postpositivism approach using qualitative methods and will address the issue on a collaboration process of tourism management and other factors affecting it in Geopark Gunung Sewu in the Gunungkidul Regency. The result reveal that collaborative governance processes has been established between the Gunungkidul Regent`s Tourism Office, the local Village Government, the Geosite Management Community Group, and the College Academics, because they shared the mutual beliefs and understanding of geopark development concepts, demonstrated their commitment by fully involved in the collaborative process, and acknowledged the results, while using dialogue as a medium to build trust, understanding, commitment, and achieve intermediate outcomes. Private involvement in collaborative governance processes is still limited, not yet widely established, and cooperation with the Pacitan Regent`s Tourism Office and Wonogiri Regent`s Tourism Office has not been realized. The leadership factor and the presence of organic leaders at the community level determined the process of collaborative governance. The study also found out that the community culture of Gunungkidul and communication technology has become a factor affecting collaborative governance process. The inclusiveness of the forum as one of the factors influencing the collaborative governance process was endeavored by the Gunungkidul Regent`s Tourism Office through the initiation of the formation of PHRI and HPI Branch of Gunungkidul, as well as the Tourism Promotion Forum of the Region joined by cross stakeholders. The establishment of Geopark Management Board of Gunung Sewu, which was formed by the Decision of Bupati of Gunungkidul Number 171 of 2017, has not been effective in promoting collaborative governance between the three regents, as it has no instruments to unite the commitments. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif masyarakat terhadap satuansatuan lanskap serta pemanfaatannya sebagai sumber perolehan kebutuhan hidup masyarakat adat Baduy-Dalam, Desa Kanekes, Banten. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnoekologi. Data penelitian dikumpulkan dari hasil wawancara informan kunci, observasi langsung di lokasi penelitian, serta kegiatan diskusi kelompok viiirnam (Focus Group Discussion-FGD) dengan metode distribusi kerikil (Pebble Distribution Method-PDM). Berdasarkan persepsi masyarakat adat Baduy-Dalam terhadap nilai penting unit lanskap, terdapat tujuh satuan lanskap, yaitu lembur, huma, cai, jami, reuma, reuma kolot, dan leuweung lembur. Juga berdasarkan persepsi masyarakat adat Baduy-Dalam terhadap tumbuhan sebagai sumber perolehan kebutuhan, terdapat sepuluh sumber perolehan, yaitu sebagai sumber pangan, obat, viiirnament, kayu bakar, ritual, obat padi, alat rumah tangga, bahan pewarna, dan anyaman. Lembur menjadi unit lanskap terpenting dengan skoring PDM tertinggi (28,8), dan sumber perolehan pangan pada satuan lanskap huma menjadi memiliki nilai penting tertinggi sebagai sumber perolehan, dengan skoring PDM tertinggi (33,5).

---

This research attempted to reveal the relationship of Baduy-Dalam people to their landscape, as well as their utilization of plants in Kanekes Village, Banten. The methodfor this research were ethnoecological approach. Data were collected by interview with the local key informant, direct observation in the site of the research, focus group discussion (FGD) and pebble distribution method (PDM) with respondent Baduy-Dalam people utilize and manage each of them differently.

According to the Baduy-Dalam people's perspective for important landscape, there are seven landscape units, namely lembur, huma, cai, jami, reuma, reuma kolot, and leuweung lembur. Also from to the Baduy-Dalam people's perspective for plant utilization on landscape, there are ten utilization, which are for food, medicine, ornament, firewood, ritual, paddy's medicine, household appliance, dye materials, webbing, and building material. Lembur landscape unit gained the highest PDM score (28,8), and for important landscape plant utilization, food on huma landscape unit gained the highest PDM score (33,5)."

"Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat yang seluruh sistem sosial, sistem nilai dan cara berfikirnya bersumber pada sistem kepercayaan, hukum adat dan ajaran dari para leluhurnya. Sistem sosial dan ajaran adat tersebut menjadikan masyarakat baduy mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan dalam kehidupan mereka. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: Pertama Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kepemimpinan dalam pandangan masyarakat Baduy; Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika kepemimpinan pada masyarakat Baduy dan Ketiga, Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh masyarakat baduy dalam mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil pengolahan data menyimpulkan. Pertama. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pikukuh dan pitutur baduy adalah sebagai berikut: (1). Seorang pemimpin harus berwawasan lingkungan (ecological consciousness leadership). (2). Prinsip yang mengatur etika seorang pemimpin menjadi pribadi yang baik.(3). Dimensi sosial seorang pemimpin. (4). Pemimpin di Baduy diharuskan juga menghormati dan mencintai negara. Kedua, terdapat tiga aspek yang menjadikan masyarakat baduy bisa menjaga keteraturan dan keberlangsungan kehidupan mereka. antara lain: sistem sosial dan budaya yang sangat kuat, pengaturan sistem ekonomi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer serta pengelolaan lingkungan hidup yang tertata rapi. Ketiga, dalam tradisi masyarakat baduy sebagaimana diajarkan oleh leluhur mereka memilih pemimpin didasarkan pada dua faktor utama. Faktor pertama adalah garis keturunan yang kedua adalah “nuzum”. Keempat, sistem politik pada masyarakat baduy, dalam kehidupan masyarakat baduy terdapat dua sistem. Yakni sistem pemerintahan formal dibawah negara Indonesia dan sistem pemerintahan adat. Kelima, Ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat baduy disandarkan pada sistem nilai dan ajaran yang bersumber dari pikukuh dan pitutur karuhun. Pembagian wilayah pemukiman di masyarakat baduy juga mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan.

---

The Baduy community is a society whose entire social system, value system, and way of thinking are rooted in the belief system, customary law, and teachings of their ancestors. The social system and traditional teachings make the Baduy community able to realize social and environmental resilience in their lives. These conditions are the objectives of this research, namely: The first to identify and analyze the concept of leadership in the view of the Baduy community; The second, to know and analyze the dynamics of leadership in the Baduy community and thirdly, to find out and analyze the strategies adopted by the Baduy community in realizing social and environmental resilience. To achieve the three research objectives using a qualitative approach with the case study method. The results of data processing concluded. Firstly, the principles that must be possessed by a leader in pikukuh and pitutur baduy are as follows: (1). A leader must have an environmental perspective (ecological consciousness leadership). (2). The principles that govern the ethics of a leader to be a good person (3). The social dimension of a leader. (4). Leaders in Baduy are also required to respect and love the country. Secondly, three aspects make the Baduy community able to maintain the order and continuity of their lives. among others: a very strong social and cultural system, the regulation of the economic system to prioritize the fulfillment of primary needs as well as orderly management of the environment. Thirdly, in the baduy community tradition as taught by their ancestors, choosing a leader is based on two main factors. The first factor is lineage the second is "Nuzum". Fourthly, the political system in the Baduy community, in the life of the Baduy community there are two systems. Namely the formal government system under the Indonesian state and the customary government system. Lastly, the social and environmental resilience of the Baduy community is based on a system of values and teachings that come from pikukuh and pitutur karuhun. The division of residential areas in the Baduy community is also able to create social and ecological resilience."

"Etnoekologi dan Etnobotani Tumbuhan Obat pada Masyarakat Baduy-Dalam di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Telah dilakukan kajian pengetahuan pemanfaatan lanskap dan pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat Baduy-Dalam. Tujuan penelitian ini mengungkapkan keanekaragaman spesies tumbuhan obat yang tersebar pada berbagai lanskap yang sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy-Dalam. Penelitian telah dilaksanakan pada September 2017 sampai Januari 2018. Pengambilan data menggunakan pendekatan emik dan etik melalui wawancara semi terstruktur close ended, open ended, observasi partisipatif, Focus Group Discussion FGD, analisis vegetasi dan jelajah bebas. Wawancara dilakukan pada 3 informan kunci dan 108 responden umum. Data dianalisis secara kualitatif dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat dan kuantitatif dianalisis dengan menghitung nilai kultural Index of Cultural Significance, ICS, dan nilai kepentingan lokal Local User Value Index, LUVI. Berdasarkan hasil penelitian, Baduy-Dalam mengenal 7 unit lanskap, yaitu Leuweng lembur Pemukiman, Cai sungai, Huma ladang, Jami bekas ladang ditinggalkan 1 tahun, Rheuma bekas ladang ditinggalkan 3 tahun, Rheuma kolot bekas ladang ditinggalkan 7 tahun, dan Leuweng kolot hutan lindung. Lansekap yang dianggap paling penting ialah leuweung lembur pemukiman dengan nilai rata-rata kepentingan 28.8. Pada 7 lanskap ditemukan 98 spesies tumbuhan obat yang memiliki 46 kegunaan, terdiri dari 91 genus dan 46 famili. Famili terbanyak ialah Asteraceae dan Zingiberaceae. Nilai ICS dan LUVI tumbuhan obat tertinggi di Cibeo dimiliki oleh Cocos nucifera ICS=24, LUVI=2.25 untuk laki-laki muda, Cocos nucifera ICS=24 dan Kaempferia galanga LUVI=1.91 untuk laki-laki dewasa, Kaempferia galanga ICS=16 dan Cocos nucifera LUVI=1.95 untuk laki-laki tua, Psidium guajava ICS=24, LUVI=2.15 untuk perempuan muda, K. galanga dan Z. cassumunar ICS=12 dan Zingiber cassumunar LUVI=1.63 untuk perempuan dewasa, Pterocarpus indicus, Kaempferia galanga, Dinochloa scandens, Gigantochloa apus, Zingiber officinale, dan Crassocephalum crepidioides ICS=9 dan Cyrtandra pendula LUVI=1.57 untuk perempuan tua. Adapun Nilai ICS dan LUVI tumbuhan obat tertinggi di Cikeusik dimiliki oleh Cocos nucifera ICS=18, LUVI=2 untuk laki-laki muda, Cocos nucifera ICS=24 dan Cassia alata LUVI=1.35 untuk laki-laki dewasa, Cassia alata, Ageratum conyzoides, Cyrtandra pendula, Kaempferia galanga, Abrus precatorius, Mikania cordata ICS=9 dan Bridelia monoica LUVI=1.65 untuk laki-laki tua, Cocos nucifera ICS=24, LUVI=1.35 untuk perempuan muda, Kaempferia galanga ICS=12 dan Bridelia monoica LUVI=1.06 untuk perempuan dewasa, dan Gigantochloa apus, Blumea balsamifera ICS=12 dan Cassia alata LUVI=1.01 untuk perempuan tua.

---

Ethnoecology and Ethnobotany of Medicinal Plants in Baduy Dalam Society Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten.A study of utilization of landscape and medicinal plants has been undertaken in Baduy Dalam society. The purpose of this study is to reveals the diversity of medicinal plant species scattered in various landscapes that have been known and utilized by Baduy Dalam society. The study has been conducted from September 2017 to January 2018. Data was collected through semi structured close ended, open ended, participatory observation, focus group discussion FGD interviews, vegetation analysis and free roaming interviews. Interviews were conducted from 3 key informants and 108 general respondents. Data were analyzed qualitatively by descriptive statistics to describe local knowledges society and quantitative analyzed by calculating of Index of Cultural Significance ICS, and local user 39 s value Index LUVI. Based on research results, Baduy Dalam society recognizes 7 landscape units, namely Leuweung lembur residential area, Cai river, Huma field, Jami one year abandoned field, Rheuma three years abandoned field, Rheuma kolot seven years abandoned field, and Leuweung kolot protected forest. Leuweung lembur residential area considered the most important landscape which it has average of importance value of 28.8. It has been found 98 species of medicinal plants which is have 46 usefulness. It consists of 91 genera and 46 families. The most of families are Asteraceae and Zingiberaceae. The highest of ICS and LUVI values in Cibeo, category of young male chosen C. nucifera ICS 24, LUVI 2.25, category of adult male Cocos nucifera ICS 24 and Kaempferia galanga LUVI 1.91, category of old male Kaempferia galanga ICS 16 and Cocos nucifera LUVI 1.95, Psidium guajava category of young female chosen ICS 24, LUVI 2.15, category of adult female Kaempferia galanga and Zingiber cassumunar ICS 12 and Zingiber cassumunar LUVI 1.63, and category old female Pterocarpus indicus, Kaempferia galanga, Dinochloa scandens, Gigantochloa apus, Zingiber officinale, and Crassocephalum crepidioides ICS 9 and Cassia pendula LUVI 1.57. The highest of ICS and LUVI values in Cikeusik category young male chosen Cocos nucifera ICS 18, LUVI 2, category of adult male Cocos nucifera ICS 24 and Cassia alata LUVI 1.35, category of old male Cocos alata, Ageratum conyzoides, Cyrtandra. pendula, aempferia. galanga, Abrus precatorius, Mikania cordata ICS 9 and Bridelia monoica LUVI 1.65, category of young female Cocos nucifera ICS 24, LUVI 1.35, category of adult female Kaempferia galanga ICS 12 and Bridelia monoica LUVI 1.06 and category of old female Gigantochloa apus, Blume balsamifera ICS 12 and Cassia alata LUVI 1.01."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Baduy berupa pemberian suara pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut keyakinan mereka orang Baduy tidak ditugaskan mengikuti Pemilu. Dalam rangka menghormati peraturan pemerintah, mereka 3 kali mengikuti pemilu dengan peserta sedikit 3 . Pada 2009 masyarakat Baduy mengikuti Pemilu dengan jumlah peserta mencapai 21 dari Daftar Pemilih Tetap. Pertanyaan penelitian: mengapa terjadi peningkatan peserta Pemilu. Bagaimana peran calon legislatif dalam memenangkan pemilu.Penelitian ini menggunakan teori bosisme lokal John T.Sidel , teori partisipasi politik Rush dan Althoff , partisipasi politik Huntington dan Nelson , teori komunikasi tradisional Pye . Teori bosisme lokal untuk menjelaskan adanya jaringan kekuasaan politik dan ekonomi, partisipasi politik dari Rush dan Althoff untuk menjelaskan voting, dan partisipasi politik dari Huntington dan Nelson untuk menjelaskan mobilisasi, teori komunikasi tradisional untuk menjelaskan pendekatan dengan masyarakat tradisional. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka.Hasil Penelitian: peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada Pemilu 2009 di desa Kanekes disebabkan oleh adanya persuasi yang dilakukan oleh calon legislatif partai Golkar, H.Kasmin, kepada pemerintah adat. Persuasi dilakukan dengan menggunakan komunikasi tradisional yaitu bertatap muka, komunikator adalah orang yang sudah dikenal baik sehingga komunikan percaya dengan isi pesan yang diterima. Akhirnya pemimpin adat menyetujui penyelenggaraan Pemilu di desa Kanekes dengan syarat hanya diikuti oleh warga Baduy Luar dan TPS hanya didirikan di Balai Desa sebanyak dua unit. Setelah Pemilu disetujui oleh pimpinan adat, tim sukses partai Golkar yang terdiri dari orang Baduy melakukan kampanye kepada warga dengan memanfaatkan ikatan primordial yaitu ikatan kesukuan.Kesimpulan: faktor yang menyebabkan adanya peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada H.Kasmin pada Pemilu Legislatif adalah adanya tekanan dari calon legislatif kepada pemerintah adat dan adanya kampanye dari tim sukses H.Kasmin. Pemberian suara dilakukan dengan cara memobilisir warga yang dilakukan oleh kepala desa jaro pamarentah .kata kunci : partisipasi politik, masyarakat tradisional, bosisme local

---

ABSTRACTThis study examines the political participation of Baduy people in the orm of voting in the 2009 Legislative Election. According to their beliefs, Baduy people are not assigned to give their vote in the election. In order to respect the government regulations, they have cast their votes 3 times with a few participants 3 . In 2009, Baduy people participated in the General Election with the number of participants reached 21 of the Permanent Voters List.Research question: Why did the number of the participants in the election increase? What was the role of legislative candidates in winning the election. This study uses the theory of local bosism John T.Sidel , political participation theory Rush and Althoff , political participation Huntington and Nelson , traditional communication theory Pye . The theory of local bosism is used to explain the existence of a network of political and economic power, political participation of Rush and Althoff is used to explain voting, and political participation from Huntington and Nelson is used to explain the mobilization, traditional communication theory is used to explain the approach with traditional society. Qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and library search.Results: The increase of political participation in voting in the 2009 elections in Kanekes village was caused by persuasion conducted by Golkar party legislative candidate H. Kasmin to the Adat Government Kepala Adat . Persuasion is done by using traditional face to face communication, done by a communicator who is well known so the communicants believed with the contents of messages they received. Finally, the Adat leaders agreed that the election was conducted in Kanekes village on condition that it was only followed by Baduy Luar residents and TPS was only established in Village Hall as many as two units. After the election was approved by the Adat leaders, the Golkar party 39;s successful team of Baduy people campaigned to the residents by using primordial ties.Conclusion: The factors that led to vote increase for H. Kasmin in Legislative Election was the pressure from the legislative candidate to Ketua Adat The Adat government and the campaign of H. Kasmin 39;s successful team. Voting was conducted by mobilizing citizens done by the village head jaro pamarentah .Keywords: political participation, traditional society, local leaders."

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."

"Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan teori coordinated management of meaning dari Pearce dan Cronen serta dilakukan dengan pendekatan kajian budaya dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pikukuh sapuluh merupakan pancaran dari kepercayaan dan agama yang dianut oleh suku Baduy Luar. Isi terpenting dart pikukuh Baduy tersebut adalah konsep "tanpa perubahan apapun", atau perubahan sesedikit mungkin. Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harfiah. Dan ternyata suku Baduy Luar membuat interpretasi dan bertindak berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Suku Baduy bertindak atas dasar pemahaman mereka dengan menggunakan aturan-aturan untuk memutuskan jenis tindakan yang sesuai.Pengertian suku Baduy terhadap makna teks pikukuh sapuluh dipengaruhi oleh hubungan suku Baduy dengan teks tersebut. Dan hubungan itu pada gilirannya dipengaruhi oleh teks itu sendiri. Pikukuh sapuluh telah memberikan sebuah rasa bagaimana interpretasi dan tindakan suku Baduy tampak logis atau sesuai dalam situasi tertentu.Rasa inilali yang disebut daya logika.Pada day pregurative, suku Baduy melaksanakan ketentuan adatnya karena adanya daya kausal. Artinya orang-orang terdahulu (nenek moyang atau karuhun) mereka telah mewariskan pikukuh sapuluh ini untuk dijalankan oleh generasi penerus mereka. Pada sebagian generasi muda Baduy tentu saja hal ini menjadi tekanan karena pada satu sisi mereka tak terlepas dari penetrasi sosial masyarakat di filar Baduy. Pengkoordinasian makna terjadi secara baik karena apa yang diwariskan oleh leluhur dilakukan sepenuhnya oleh suku Baduy Luar.Daya Praktis merupakan sebuah perkaitan tindakan dengan konsekwensi di mana suku Baduy berperilaku dengan suatu cara tertentu untuk mencapai suatu kondisi dimasa depan. Ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada dan terjangan arus globalisasi serta harapan untuk merubah kondisi yang ada, telah membuat adanya berbagai perubahan. Perubahan-perubahan tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan adat.Daya kontekstual merupakan sebuah tekanan dari konteks. Di sini, suku Baduy percaya bahwa tindakan atau interpretasi adalah sebuah bagian alamiah dari konteks. Di dalam konteks dari konsep diri suku Baduy, misalnya, pada suku Baduy dilarang untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan formal, akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali generasi muda Baduy yang pandai membaca dan menulis. Pendidikan formal memang dirasa tidak diperlukan, hanya mungkin sekedar bagian dari siapa suku Baduy. Ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar mereka, suku Baduy bisa menunjukkan bahwa ternyata mereka juga tak ada bedanya dengan orang di luar mereka. Mereka juga tidak bodoh dan mampu mengimbangi orang-orang yang menyatakan dirinya modern.Daya implikatif, disini suku Baduy bertindak untuk menciptakan sebuah konteks baru atau merubah konteks yang sudah ada. Tindakan-tindakan yang berimplikasi terhadap kehidupannya dan ini memainkan peranan dalam kehidupan suku Baduy. Untuk proses sosialisasi pikukuh itu sendiri dilakukan melalui penjelasan tetua adat (Puun) yang dilaksanakan setahun sekali dan akhirnya proses transferisasi dilakukan oleh pihak keluarga melalui pola pengasuhan. Sistem kontroling melalui pemberian sanksi sangat membantu juga.Pada intinya bahwa pikukuh sapuluh tersebut konsisten di sepanjang putarannya, putaran inilah yang disebut dalam teori coordinated management of meaning sebagai charmed atau menyesuaikan diri. Adapun implikasi teoritis dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu komunikasi adalah menambah khasanah pada kelompok (cluster) teori pemaknaan yang dipakai di Departemen Ilmu Komunikasi khususnya Program Pascasarjana UI.Pada akhirnya peneliti berharap teks pikukuh sapuluh bisa menjadi legal drafting di bidang hukum sebagai sebuah kearifan lokal karena ia telah terbukti bisa menjaga keseimbangan alam dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Baduy."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"