Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia dituntut mengimbangi globalisasi. Merger perusahaan digital menjadi sorotan yang cukup besar bagi pemerintah karena karakter pasar yang berbeda dengan bisnis konvensional. Dalam geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi, perekonomian digital di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan yang berasal dari pendatang baru dengan basis teknologi atau yang sering disebut sebagai start-up. Meski secara angka menguasai pasar, namun tetap belum bisa mandiri dari suntikan dana investor. Alhasil beberapa perusahaan start-up besar seperti Gojek saja memilih untuk melakukan efisiensi dengan aksi korporasi berupa merger bersama dengan Tokopedia. Harapannya dengan mempermudah pengguna/konsumen dan semakin meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga mampu meningkatkan keangan perusahaan. Namun demikian, kedua perusahaan ini memiliki pasar digital yang berbeda karakter dengan perusahaan konvensional. Big data dan perlindungan pengguna lain disinyalir akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Pada kenyataannya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan alur merger berupa nilai batas/threshold dan apabila mencapai nilai batas tertentu, maka terdapat wajib notifikasi dan konsultasi hingga penilaian Dengan demikian, ada kontrol dari pemerintah terkait dengan merger sangat tergantung dengan peran KPPU. Perlu adanya analisis perkembangan merger perusahaan digital karena akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membandingkan praktik merger di Indonesia dengan Merger Goto dan rencana merger DOUYO/HUYA di China. Serangkaian ketentuan dan peraturan penghindaran monopoli pasar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait. Relevansi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia akan dinilai sejalan atau tidak dalam perkembangan perusahaan digital yang membutuhkan efisiensi.

---

The growth of the digital economy in Indonesia is required to keep pace with globalization. The merger of digital companies has become a big enough spotlight for the government because the market character is different from conventional businesses. In the post-pandemic economy, the digital economy in Indonesia is still dominated by companies originating from newcomers with a technology base or often referred to as start-ups. Despite having significant users with a series of conveniences offered, it turns out that start-up companies have a significant impact on the company's financial condition. Even though it dominates the market in numbers, it still cannot be independent from the injection of investor funds. As a result, several large start-up companies, such as Gojek, have chosen to be more efficient with corporate actions in the form of a joint merger with Tokopedia. The hope is to make it easier for users/consumers and further improve company efficiency so as to improve company finances. However, these two companies have a digital market that is different in character from conventional companies. Big data and the protection of other users are allegedly going to affect the balance of the market. In fact, the Business Competition Supervision Commission (KPPU) has determined the merger flow in the form of a threshold value and if it reaches a certain asset value, notification and consultation is required. The results of this consultation will determine whether the merger can be carried out or if there is something that must be adjusted. Thus, there is control from the government related to the merger which is very dependent on the role of the KPPU. In terms of digital company mergers that have their own characteristics, Goto and the Douya/Huya Plan in China are case studies in this research. It is necessary to analyze the development of digital company mergers because they will affect economic growth in Indonesia by comparing merger practices in China. A series of provisions and regulations for the avoidance of market monopoly in Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah merubah pola perdagangan dari konvensional menjadi elektronik. Penetapan ABC Ltd. yang merupakan perusahan ekonomi digital menggunakan konsep dasar dan ketentuan perpajakan domestik serta P3B Indonesia ndash; Singapura yang masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan penolakan ABC Ltd. memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen ABC Ltd. dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan bisnis ABC Ltd tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia dan terdapat kelemahan dalam ketentuan pajak domestik dan P3B Indonesia-Singapura mengenai definisi dan syarat adanya BUT untuk transaksi ekonomi digital. Solusi mengatasi kelemahan tersebut dapat dengan menciptakan pajak baru di luar pajak penghasilan seperti negara Inggris dan memasukan konsep BUT Virtual dalam ketentuan perpajakan domestik dan P3B Indonesia-Singapura.

---

ABSTRACTThe development of information technology has changed the pattern of trading from conventional to electronic. The designation of ABC Ltd. which is a digital economy enterprise using the basic concepts and provisions of domestic taxation as well as income tax treaty Indonesia Singapore which still requires the presence of physical and rejection from ABC Ltd.for providing a legal uncertainty for ABC Ltd. customers in implementing of tax obligations fulfillment. This study used a qualitative approaching through in depth interviews and documentation. The result of this study shows that the business activity of ABC Ltd. does not result in a permanent establishment in Indonesia and there are weaknesses in the provisions of the domestic tax and income tax treaty of Indonesia Singapore on the definition and the terms of permanent establishment for digital economic transactions. The solution for this weakness can be resolved by creating a new taxes regulation outside of income tax such as the UK and incorporating a virtual permanent establishment concept in domestic taxation and income tax treaty Indonesia Singapore."

"Internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih popular disebut dengan istilah digital econmics atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media Internet. Perdangangan misalnya, semakin banyak mengandalkan e-commece sebagai media transaksi. Dengan kondisi gepgrafis yang terdiri dari ribuan pulau, dan kondisi demografis yang sangat besar dan tersebar luas, bisnis e-commerce di Indonesia memiliki potensi yang besar unutk maju. PT bumi Mataram merupakan sebuah perusahaan star-up e-commerce dengan jenis electronic marketplace. Emarketplace ini memperjualbelikan segala jenis barang dengan karakteristik tertentu seperti alat eletronik (jam tangan, ponsel, PDA, notebook, MP3 Player, PS2), buku-buku koleksi, ukiran, kompoen otomotif (turbo, karburator, ECU), dan lain-lain. Dengan e-marketplace ini, baik penjual maupun pembeli akan memperoleh banyak manfaat dibandingkan dengan pasar konvensional, diantaranya adalah bertambahnya jalur penjualan baru, kemudahan dalam menjual barang, penjualan dapat dilakukan kapan dan dimana saja di Indonesia, harga yang lebih murah, dan tidak adanya kontak langsung."

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Tulisan ini membahas tentang asumsi adanya Galapagos Syndrome dalam strategi pemasaran musik Johnnys Jimusho. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuktikan pengadaan musik digital sebagai salah satu cara Johnnys Jimusho dalam melakukan ekspansi dan meninggalkan Galapagos Syndrome. Metode penelitian yang digunakan untuk tulisan ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data kuesioner. Penelitian ini menggunakan teori Galapagos Syndrome, Out of Touch consumer, dan Pop Cosmopolitanism. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadaan musik digital dapat menjadi cara yang efektif bagi Johnnys Jimusho dalam menggarap pasar potensial, salah satunya yaitu fandom Johnnys Jimusho di Indonesia.

---

This paper discusses writers assumption of existing Galapagos Syndrome in music marketing strategy of Johnnys Jimusho. The purpose of this paper is to proves that Johnnys Jimusho could expand and leave Galapagos Syndrome through digital music. The research method used for this paper is quantitative approach and analyzing questionnaires data. This study uses the theory of Galapagos Syndrome, Out of Touch consumer, and Pop Cosmopolitanism. The results of the analysis show that music digital would be effective for Johnny rsquo s Jimusho to get profit from Johnnys Jimusho fandom in Indonesia, which is categorized as a potential market. "

"Dampak pandemi covid19 dan disrupsi teknologi terhadap ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilihat dari aspek digitalisasi bisnis belum mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel literasi digital, ekosistem digital dan transformasi digital terhadap ketahanan bisnis UMKM di Indonesia dan membangun model hubungan variabel-variabel tersebut. Penelitian dilakukan terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan media digital atau bisnis secara online di 10 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan melakukan survei yang disebarkan secara online terhadap 400 responden. Analisis hubungan dan kekuatan pengaruh antar variabel dianalisis menggunakan Structural Equation Model-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap transformasi digital dan ketahanan bisnis. Variabel transformasi digital juga berperan sebagai variabel mediasi antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap ketahanan bisnis UMKM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa baik ketahanan bisnis maupun transformasi digital paling besar dipengaruhi oleh ekosistem digital sebesar 56,3%. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah framework ketahanan bisnis berdasarkan pendekatan kolaborasi aktor ekosistem digital.

---

The impact of COVID-19 and the technological disruption on small business’ resilience from business digitalization perspective has not given deserved attention. This study aims to analyze the effect of digital literacy, digital ecosystem and digital transformation on the resilience of MSME businesses in Indonesia as well as to propose a causal model of the relationship amongst these variables. The study was conducted on MSME that have used digital media or online business in 10 provinces in Indonesia. The method used is a quantitative through a questionnaire distributed online to 400 respondents. The study applied Structural Equation Model-PLS to develop the model and analyze the impact of digital literacy, digital ecosystem and digital business transformation on business resilience. The result of the study shows that there is a positive and significant impact of digital literacy and the digital ecosystem on digital transformation and business resilience. The digital transformation variable also acts as a mediating variable between digital literacy and the digital ecosystem on the resilience of the MSME business. The results of the study indicate that both business resilience and digital transformation are most affected by the digital ecosystem by 56.3%. This study proposes a policy implication of a collaborative framework to ensure business resilience."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan dan pendapatan terhadap adopsi Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan mengakomodasi analisis interaksi antara pendidikan dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan instrumental variabel pada variabel pendapatan dengan menggunakan instrumen karakteristik rumah. Metode yang digunakan untuk mengestimasi dampak adalah metode two stage least square dengan menggunakan data dari SUSENAS 2018 dan PODES 2018. Level unit dalam penelitian ini adalah individu dengan menggunakan sampel sebanyak 804.703 sampel. Hasil menemukan bahwa terdapat interaksi antara pendidikan dan pendapatan yang berbeda pada adopsi TIK dan terdapat variasi pada jenis TIK yang berbeda.

---

This study discusses about the impact of education and income towards the adoption of information and communication technology in Indonesia and accommodate the analysis of interaction term between education and income. This study uses instrumental variables on income variables using house characteristics as the instruments. The method that used to estimate the results is the two-stage least square method using data from SUSENAS 2018 and PODES 2018. The unit level in this study is individuals using a sample of 804,703 samples. The result of this study shows that there is interaction term between education and income on ICT adoption and have different variations on different types of ICT."

"

Fokus dari penelitian ini kapasitas dan aplikasi pemasaran digital di PT Adhi Persada Properti sebagai bagian dari bisnis properti di Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fungsi, implementasi, dan parameter pemasaran digital di perusahaan. Melalui penelitian ini, perusahaan dapat memahami masalah sebenarnya mengenai implementasi pemasaran digital dan bagaimana memecahkannya. Penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dan menggunakan studi kasus PT Adhi Persada Properti. Data dikumpulan menggunakan wawancara mendalam. Partisipan dari penelitian ini adalah para karyawan dari kantor pusat dan projek, The Padmayana dan Grand Taman Melati Margonda 2. Peneliti menyarankan agar perusahaan menggunakan agensi digital untuk membantu mereka dengan pemasaran digital karena masalah datang dari pengetahuan karyawan.

 

---

The focus of this study is the capacity and application of digital marketing in PT Adhi Persada Properti as one of the property businesses in Indonesia and part of State-Owned Enterprises. The purpose of this study is to understand the function, implementation, and parameter of digital marketing in the company. By this research, the company can understand the real problem regarding the digital marketing implementation and how to solve it. This research is qualitative exploratory and uses the case study of PT Adhi Persada Properti. The data were collected using an in-depth interview. The participants of this research are the employees from the headquarter and the projects, The Padmayana and Grand Taman Melati Margonda 2. The researcher suggests that the company uses the digital agency to help them with digital marketing implementation as the problem comes from the knowledge of the employees.

 

"

"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran media digital dalam pengaruhnya terhadap manusia, terutama orang yang berpindah agama ke Islam (mualaf).  Peran dari media digital pada zaman sekarang penting dalam membentuk budaya seseorang dan kelompok. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap generasi muda di Indonesia dalam berpindah agama ke Islam?. Media digital yang saya gunakan untuk penelitian yaitu Youtube, karena media sosial tersebut pada saat ini merupakan salah satu media digital yang digemari oleh masyarakat di Indonesia. Penelitian ini mengunakan metode etnografi digital. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan obeservasi, baik secara daring dan luring, serta beberapa kajian literatur yang terkait. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Youtube sebagai media digital bisa mempengaruhi seseorang dan kelompok dalam perubahan identitas baik secara social dan budaya. Pada era sekarang peran dari media digital yang bernama Youtube bisa menggantikan peran dari televisi dan radio sebagai media masyarakat.

---

This paper aims to examine the role of digital media in its influence on humans, especially people who convert to Islam (converts). The role of digital media today is important in shaping a person's culture and group. The main problem of this study is how the influence of social media on the younger generation in Indonesia in converting to Islam? The digital media that I use for research is Youtube, because social media is currently one of the digital media that is favored by the public in Indonesia. This study used digital ethnographic methods. The process of collecting data is carried out by interview and obesity, both online and offline, as well as several related literature studies. From the results of this study shows that the role of Youtube as a digital media can affect a person and group in identity changes both socially and culturally. In the current era the role of digital media called Youtube can replace the role of television and radio as public media."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."