Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara pidana Notaris sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan, yang berakhir dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Notaris bukan merupakan perbuatan pidana, berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, Notaris mengalami kerugian secara materil dan immateril dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta autentik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tindakan pemerikasaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris melakukan tindakan pidana dalam sistem peradilan pidana dan upaya perlindungan hukum yang ideal terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana yang kerap medapatkan vonis putusan lepas dari tuntutan hukum. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe preskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini terkait tindakan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana, belum menjamin terciptanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, berakibat Notaris mengalami kerugian (waktu, pikiran dan materil). Hasil penelitian berikutnya yaitu upaya perlindungan hukum yang ideal, melalui lebih meningkatkan peran MKN agar membekali dengan pengetahuan dan sikap tegas dalam memeriksa dan memutuskan menolak permohonan pemanggilan dan pengambilan akta dengan alasan dasar hukum yang kuat, serta pembinaan hukum pidana dan advokasi hukum terhadap Majelis Kehormatan Notaris agar dapat mendampingi Notaris serta membentuk Kantor Bantuan Hukum bagi Notaris menjadi tersangka dan terdakwa tindak pidana. Selain itu, adanya upaya hukum ganti rugi akibat putusan lepas dari tuntutan hukum dan rekontruksi kebijakan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana.

---

In carrying out his position, a Notary must be professional and uphold the code of ethics in accordance with the laws and regulations. However, there are several notary criminal cases that have reached the stage of examination in court, which ended with a decision to be released from lawsuits on the grounds that the notary's actions were not criminal acts, based on several court decisions that have permanent legal force. As a result, the Notary suffers material and immaterial losses in carrying out his duties and authority to make an authentic deed. The formulation of the problem in this study is regarding the investigation, prosecution and trial of Notaries committing criminal acts in the criminal justice system and ideal legal protection efforts against Notaries in the criminal justice system who often get verdicts free from lawsuits. This thesis uses a normative legal research method with a prescriptive type and is analyzed qualitatively. The results of this study related to the investigation, prosecution and trial of Notaries in the criminal justice system, have not guaranteed the creation of law enforcement by law enforcement officers, resulting in Notaries experiencing losses (time, thought and material). The results of the next research are ideal legal protection efforts, through further increasing the role of MKN in order to equip it with knowledge and a firm attitude in examining and deciding to reject requests for summons and deed taking with strong legal grounds, as well as fostering criminal law and legal advocacy against the Notary Honorary Council. in order to assist Notaries and establish a Legal Aid Office for Notaries to become suspects and defendants of criminal acts. In addition, there are legal remedies for compensation due to the decision to escape from lawsuits and the reconstruction of legal policies against Notaries in the criminal justice system."

"Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara.

---

Legal protection should be implemented properly and have a certainty. Legal protection for head of local government who discharge of law proceedings arising from the temporary termination to remove the status and rights as head of the region during the proceeding.

Study is intended to be an overview of the suspension mechanism and legal issues on compensation and rehabilitation efforts of regional heads with normative method.

The results of this study suggest that conducted the renewal and affirmation related regulations by creating legal certainty regarding compensation and rehabilitation, so as to ensure legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings and aggrieved over the suspension."

"Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam peradilan pidana semakin mendesak dalam proses pembuktian karena sifat pembuktian yang semakin ilmiah. Namun, di Indonesia pengaturan terkait keterangan ahli sangat minim dan tidak menyeluruh. Keadaan ini berdampak pada permasalahan terkait posisi ahli terhadap pihak dalam perkara. Beberapa kasus gugatan terhadap ahli terjadi belakangan ini di Indonesia karena ketidakpastian ini. Pada praktik peradilan pidana di berbagai negara, terdapat perbedaan kebijakan mengenai perlindungan ahli dalam bentuk hak imunitas. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban ahli terhadap para pihak dalam peradilan pidana dan hak imunitas yang secara khusus diberikan kepadanya, kemudian dikaitkan dengan posisi serta kualifikasi ahli. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mencari permasalahan dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai bahan hukum untuk dapat menganalisis penerapannya di Indonesia pada pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pdt.G/2018/PN.CBI, selain itu ditambah data hasil wawancara dari penegak hukum dan ahli sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang tegas mengenai posisi ahli terhadap para pihak supaya ada kepastian mengenai pertanggungjawaban ahli. Maka dari itu, disarankan agar dibentuk suatu pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai ahli dengan mempelajari perkembangan di negara dengan berbagai sistem peradilan pidana, misalnya Amerika Serikat dan Belanda.

---

Expert testimony as means of evidence in criminal justice system is increasingly urgent in the also increasingly scientific nature of proof. Meanwhile, in Indonesia, regulations relating to expert and expert testimony are minimal if any and are not comprehensive. This problem affects, foremost, the position of expert toward parties in the case. Several cases of claims against expert have recently arisen in Indonesia because of this problem. In criminal justice practices across countries, there are different policies regarding expert legal protection in the form of immunity rights. Therefore, this thesis will discuss the expert liability towards parties in criminal justice system and immunity that specifically given to experts, then connected with the position and qualification of experts. This research is descriptive by nature and aims to find the problem of this phenomenon. This research was conducted with a literature study of various legal materials then to analyze the application in Indonesia, particularly in decision No. 47/Pdt.G/2018/PN.CBI. with addition to the data interviews with law enforcer and expert themselves. This research concludes that a firm policy is needed regarding the position of expert toward parties in the case so that there is certainty on expert’s liability. Therefore, this research recommends that a firm and comprehensive regulation need to be established regarding expert by considering developments in countries with various criminal justice systems, for example the United States of America and Netherlands."

"Tesis ini membahas tentang upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum. Praktik peradilan terkait upaya hukum peninjauan kembali telah dilakukan oleh korban baik dalam kualitasnya sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan maupun Penuntut Umum yang mewakili korban dan negara. Perbedaan dalam penafsiran ekstensif dari pemberian hak peninjauan kembali oleh MA khususnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali oleh korban dalam kualitasnya sebagai saksi korban yang dinyatakan tidak dapat diterima mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait permasalahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, alasan apa yang mendasari Mahkamah Agung menyatakan permohonan upaya hukum peninjauan kembali oleh saksi korban tidak dapat diterima serta bagaimana peluangnya di masa mendatang. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara teoritis dan praktik kedudukan korban masih sangat terasing dan diasingkan dalam sistem peradilan yang kita anut sekarang. Terhadap upaya hukum oleh korban dalam kualitasnya sebagai saksi korban Mahkamah Agung belum menerima secara formal atas dasar korban tidak mempunyai legal standing dalam perkara pidana. Berdasarkan atas pertimbangan rasa keadilan dan asas keseimbangan dengan menggunakan landasan perspektif posisi sentral korban dan pergeseran sistem peradilan pidana seharusnya selain Penuntut Umum dalam kapasitasnya mewakili korban, masyarakat umum, bangsa dan negara, serta korban dalam kualitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, maka korban dalam kualitasnya sebagai saksi korban juga beralasan untuk diberikan hak mengajukan peninjauan kembali. Guna memberi landasan yang kuat bagi korban agar dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali dikemudian hari, ketentuan Pasal 263 KUHAP sebagai dasar pengajuan permintaan peninjauan kembali perkara pidana perlu direvisi dan dilenturkan sedemikian rupa sehingga juga bisa memberikan hak kepada korban kejahatan maupun keluarganya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

---

This thesis discusses review appeals by victims and prosecutors. The practice of judicial review appeals have been made by the victim both in quality as witnesses, interested third parties and the public prosecutor representing the victims and the state. Differences in interpretation of the extensive granting review appeals by the Supreme Court in particular to effective judicial review appeals of the victim in the victim's quality as a witness cannot be accepted encourage writers to do some research problems related to the position of the victim in the criminal justice system in Indonesia, what is the underlying reason for the Supreme Court request review appeals of legal action by the victims cannot be accepted and how the chances in the future.

The results concluded that the theoretical and practical position of the victim is very isolated and ostracized in the justice system that we embrace today. Against legal action by the victim in the victim's quality as a witness Supreme Court has not received a formal on the basis of the victim haven't a legal standing. According to the sense of justice and the principle of balance by using runway perspective of the central position of victims and the criminal justice system should shift other than prosecution General in his capacity representing the victims, the general public, state and nation, as well as victims in quality as an interested third parties, the victim in the victim's quality as a witness was also given the right reasons to submit a review. In order to provide a strong foundation for victims to apply for review appeals in the future, the provision of Article 263 of the Criminal Procedure Code as the basis for reconsideration filing criminal cases need to be revised and bent in such a way that it can also give rights to victims of crime or their families to apply for review appeals."

"Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, baik kepemilikan oleh perorangan, badan, maupun kepemilikan oleh pihak asing. Namun dengan alasan ingin mempermudah mendapat keuntungan lebih, dan hal lainnya yang bersifat menguntungkan dalam proses kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, ada saja celah yang digunakan oleh para pihak, dalam hal ini pihak asing, untuk memiliki hak atas tanah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satunya dengan perjanjian Nominee. Singkatnya, perjanjian Nominee adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh para pihak asing dengan pihak Nominee, pihak Nominee itu sendiri yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia yang dipinjam namanya untuk memiliki suatu hak atas tanah. Perlindungan notaris dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam terutama adanya kemungkinan pihak asing dan pihak Nominee membuat perjanjian Nominee dalam bentuk akta-akta otentik berupa akta pengakuan hutang, surat kuasa menjual, perjanjian pengikatan jual beli, surat pernyataan, dan lainnya. Perjanjian –perjanjian tersebut secara formil bisa saja terlihat benar menurut hukum seperti tidak melanggar aturan, namun secara materiil tidak dapat dibenarkan, kemudian pada prakteknya notaris bisa saja tidak mengetahui adanya pemindahan kempemilikan hak atas tanah secara terselubung kepada pihak asing yang jelas merupakan penyelundupan hukum .

---

Nowadays, the land rights ownership in Indonesia is not only aiming for the purposes of residential or business premises only, but rather for an investment purposes owned by both local and foreign investor. The regulation of land rights ownership in Indonesia has already set in the Law Number 5 of 1960 regarding Land, either the individual, corporate entities, or foreign party ownership. However, with an aim for getting more profit easier, or getting anything more profitable on the process of land rights ownership in indonesia, there's always been some loopholes used by the parties, in this case the foreign parties, to get a land rights ownership which is not in accordance with the Law Number 5 of 1960 regarding Land. One of them is called the nominee agreement. Given this, nominee agreement is an agreement entered by a foreign party with a nominee, an indonesian citizen whose name being used to hold a land rights ownership. The protection for public notaries becoming very important to be studied profoundly then, primarily with a possibility of a nominee agreement made by the foreign and nominee party in a form of authentic deeds as debt acknowledgement, turn over procuration, sale and purchace agreement, statement letter, and others. Those agreements could be seen as formally right without any violation under such laws, but is materially unjustified indeed, and in practice the notary may not be aware of any land rights ownership substitution to a foreign party which is shrouded and actually an act of smuggling laws."

"Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

---

The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law.

The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law."

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana Notaris dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris baik mengenai tingkah laku Notaris maupun mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi, kadang kala laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas tidak memiliki dasar, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018. Dengan demikian muncul permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris atas laporan yang tidak berdasar dan penetapan apa yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan cara berfikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta Notaris dan juga Hak Ingkar Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah yang hanya dapat memberikan penetapan sebatas sanksi teguran lisan atau teguran tertulis apabila Notaris melanggar peraturan dan Majelis Pengawas Pusat tidak dapat memeriksa suatu perkara apabila pelapor terlambat mengajukan banding.

---

The Notary in carrying out their duties are very important to apply the principle of prudence, where the Notary can be reported by the public to the Notary Supervisory Board regarding both the behaviour of the Notary and the deeds made by the Notary. However, not all public reports submitted to the Supervisory Board have a basis, so that legal protection is needed for the Notary, as happened in the case of The Central Supervisory Board of Notary Decision No. 02/B/MPPN/X/2018. Thus, arising problems regarding legal protection against the Notary for baseless reports and what stipulation can be given by the Notary Supervisory Board. This study uses juridical-normative research methods, with a descriptive-analytical typology of research that uses a type of secondary data consisting of primary and secondary legal materials with techniques of data collection with study documents or literature, and methods of data analysis with deductive reasoning and discussion flow processed qualitatively. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that legal protection that can be given to the Notary comes from the evidentiary power contained in the Notary deed and also the Notary Denial Rights with the Regional Supervisory Board which can only provide stipulations limited to verbal warning or written warning if the Notary violates the rules and The Central Supervisory Board cannot examine a case if the reporter is late in filing an appeal."

"ABSTRAK Bagaimana Rahasia jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN Perubahan . Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris atas rahasia jabatannya menurut UUJN Perubahan ?. pertanyaan tersebut akan dijawab dengan penelitian deskriptif normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penggunaan data sekunder dan untuk mendukung data sekunder. Kewajiban kepada notaris untuk merahasiakan isi akta ada pada Pasal 54 ayat 1 , Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN P dan Pasal 4 UUJN Perubahan. Perlindungan hukum terhadap notaris dan rahasia jabatannya yang berkaitan dengan pidana adalah berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris MKN , yakni harus melalui persetujuan MKN Kata Kunci: perlindungan hukum terhadap penyimpan rahasia jabatan notaris, peran majelis kehormatan notaris

---

ABSTRACT The notary professional secrecy in accordance with the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 about change to the law number 30 of 2004 position of notary. What is the legal nature protection of a notary upon his secret position according to the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 position of notary , this question will be answered by using a normative descriptive study, through the legislation approach and the use of secondary data to support of secondary data. The obligation toward the notary to conceal the content of the deed is in provision article 54 1 . Article 16 1 f, article 4 of the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 position of notary. In fact, legal protection against the secret keeper of a notary rsquo s office must be through approval Notary Honor Assemblies MKN .Keywords Legal Protection Against the Secret Keeper of a Notary rsquo s Office, The role of Notary honor assemblies"

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam memutuskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. tidak bersalah serta perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010 telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Dalam hal Majelis Hakim pada pengadilan tingkat Kasasi no.1860 K/Pid/2010 membebaskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. dari tuntutan melakukan tindak pidana "turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik? karena tidak terbukti memalsukan surat autentik sebagaimana diatur pada pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Simpulannya adalah dalam menjalankan profesi sebagai Notaris diharapkan tetap mentaati Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 17 ayat (1) dan kode etik profesi Notaris. Maksudnya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Perkumpulan sebaiknya ikut upgrading dan refreshing dari Ikatan Notaris Indonesia. Notaris Tjondro Santoso, S.H. lalai dalam hal mencantumkan kalimat/kata-kata telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta no.2 dan no.3 tanggal 6 Januari 2006 baru mendapat pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006.

---

Notary is a public official who has the authority to make Authentic Act set out in the Law of the Republic of Indonesia no. 2 of 2014 on the Amendment of the Law no. 30 of 2004 concerning Notary. A case study is conducted on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1860 K / Pid / 2010 in the case of legal reasoning of the Supreme Court Judge in deciding notary Tjondro Santoso, SH innocent and notary acts that can be categorized as Unlawful Acts. The method used is normative.

Conclusions from this research is that notary act can be categorized as Unlawful acts in Supreme Court Decision number 1860 K / Pid / 2010 has been regulated in Article 17 paragraph ( 1 ) of Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 on the Department of the things the judges at the court of cassation no.1860 K / Pid / 2010 frees notary Tjondro Santoso, SH of claim crime " participated send false information put into Authentic Act " because it was not proven falsifying authentic letters as provided in Article 266, paragraph ( 1 ) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code to - 1.

The conclusion is in their profession as a notary is expected to remain in compliance with Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 concerning Notary, in particular article 17, paragraph ( 1 ) and the code of professional conduct notary. Which means to avoid acts that violate the law. Society should follow the upgrading and refreshing of Indonesian Notary Association. Notary Tjondro Santoso, SH in the case of default include sentences / words have been approved by the authorities, when the act no.2 and no.3 dated January 6, 2006 just got confirmation on 16 March 2006."

"Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab Ketujuh Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Ditinjau Dari Akta Notaris)" dengan mengangkat kasus perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notaris. Pokok permasalahannya adalah bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi terhadap objek sewa menyewa pada waktu berlangsungnya sewa menyewa, bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimanakah isi klausul perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan per Undang-Undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui data berupa dokumen pada objek penelitian. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa penyelesaiannya dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sewa menyewa oleh pihak BANK dan ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan dengan dibayarkannya uang sewa seketika dan sekaligus lunas pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan bagi penyewa akan mendapatkan sisa uang sewa yang belum dijalani dan dinikmati beserta ganti rugi dari seluruh kerugian yang akan ditanggung oleh pihak penyewa dengan lalainya pihak yang menyewakan atas kewajibannya terhadap BANK dalam perjanjian sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini.

---

Human tendency to immediately fulfill the need for the benefits of an object cannot be entirely fulfilled by the objects onecurrently owns. One way to mitigate this situation is through lease agreement. Lease agreement is very commonly used in the society and thoroughly regulated in the seventh chapter of the third book of the Indonesian Civil Code. This thesis is entitled "Legal Protection For Parties Involved In Lease Agreement (Viewed from the Notary Deed)", taking the case of land and property lease agreement initiated with a Notary deed. The main problem is how a default accurred to the rent object during the lease agreement can be resolved, how balanced legal protection for the owner and the tenant can be implemented and how the clauses that can provide legal assurance to both owner and tenant that were analyzed can truly give legal assurance and balanced legal protection to each party involved in the agreement. This research is carried out using juridical-normative method through analysis of secondary data by collection of primary and secondary data, along with tertiary legal materials. The research employs qualitative data analysis, which resulted in descriptive-analytic data. This research concludes that default accurred during lease agreement is to be resolved by execution of the rental object by the bank. And that laws governing lease agreement in the Indonesian Civil Code have provided adequate and balance legal protection for the parties involved in lease agreement. Analysis of legal cases found sufficient clauses that can provide legal protection and assurance for the owner, by immediate and full payment of lease fee at the time of signing of the agreement, and for the tenant, where the tenant will be entitled for the lease fees not yet accrued, together with the compensation for all the loses which will be born by the tenant in the case of the owner?s negligence of his liability to the BANK, as further explored in this thesis."