Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menghasilkan limbah medis Bahan Berbahaya Beracunterbanyak di Indonesia termasuk limbah infeksius Covid-19. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis infeksius Covid yang semakin hari semakin meningkat di DKI Jakarta. Tujuan khusus penelitian ini yaitu guna mengkaji dan meneliti kebijakan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius Covid-19 berdasarkan Undang-Undang PPLH (Nomor 32 Tahun 2009). Berdasarkan permasalahan yang teliti, bentuk atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, yangterbagi dua metode, diantaranya penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti tanya jawab peneliti dengan informan, pemantauan, dan melihat arsip dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 dilaksanakan di DKI Jakarta sudah sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2014, Permen LHK nomor 56 Tahun 2015, serta Surat Edaran Menteri LHK tertanggal 24 Maret 2020; (2) Peran rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius yaitu sebagai pengumpul awal limbah, dengan cara; memilah limbah, menyimpan limbah ke dalam wadah yang disediakan, dan menyerahkan limbah kepada pengelola limbah yang memiliki izin.; and (3) Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius Covid-19. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan pengelolaan limbah medis melalui pengumpulan pada tingkat rumah tangga, dipo kecamatan, dipo kota, dan diangkut oleh pihak ketiga menuju fasilitas pemusnahan di PLTSa Bantar Gebang

---

As the nation's capital, DKI Jakarta is one of the provinces that produces medical waste of Toxic Hazardous Materials in Indonesia, including Covid-19 infectious waste. There are two objectives in this research, namely general and specific objectives. The general purpose of this research is to examine and examine the role of the government in the management of Covid-infectious medical waste which is increasing day by day in DKI Jakarta. The purpose of this particular study is to examine and examine legal policies in the management of Covid-19 infectious waste based on the PPLH Law (Number 32 of 2009). Based on the problem carefully, the form or design of this research uses a qualitative approach. The typology of research used in this paper is normative empirical. The type of data used in this study is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. The data collection in this study, which is divided into two methods, including library research and field research methods such as answering researchers with informants, asking questions, and viewing archives from related agencies. The results showed that (1) the management of the Covid-19 infectious waste carried out in DKI Jakarta was in accordance with PP 101 of 2014, Permen LHK number 56 of 2015, as well as the Circular Letter of the Minister of LHK dated March 24, 2020; (2) the role of the hospital in the implementation of liquid waste management as the initial waste collector; sorting waste, storing waste in the containers provided, and handing over waste to a licensed waste manager; and (3) Regional Governments have an important role in supervising the management of Covid-19 infectious waste. In this case, the DKI Jakarta Provincial Environmental Service (DLH) has implemented service management through collection at the household level, sub-district depots, city depots, and transported by third parties to the extermination facility at the Bantar Gebang PLTSa.

"

"Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan ditetapkannya pandemi Covid-19 menjadi bencana non-alam oleh pemerintah, sebagai bagian dari rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian komprehensif untuk mengurangi jumlah infeksi virus Covid-19 dari penyebaran beberapa infeksi. Pemerintah dalam hal ini telah mengambil satu kebijakan yaitu dengan kewajiban penggunaan protokol kesehatan khususnya masker. Akibatnya, Penggunaan masker medis terus menerus digunakan oleh masyarakat berimbas semakin menumpuknya limbah masker medis sekali pakai di tempat pembuangan akhir sampah. Limbah masker medis yang tidak dilakukan pengelolaan khusus akan berakibat menjadi media penularan penyakit sebab masker medis sekali pakai memiliki stabilitas ketahanan virus 5-7 hari. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Pengelolaan limbah masker medis sekali pakai harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, menggunakan paradigma baru melalui kegiatan pengelolaan limbah medis pada masyarakat yang konsisten dengan pedoman dan peraturan yang ada. Untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah masker medis sekali pakai yang merupakan bagian dari hak kesehatan masyarakat, dapat menjadi tanggung jawab semua pihak dan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dalam pengelolaannya

---

The emergence of the Covid-19 pandemic in Indonesia and the determination of the Covid-19 pandemic to be a non-natural disaster by the government, as part of a series of comprehensive prevention and control efforts to reduce the number of Covid-19 virus infections from the spread of several infections. The government in this case has taken a policy, namely the obligation to use health protocols, especially masks. As a result, the continued use of medical masks by the public has resulted in the accumulation of disposable medical mask waste in landfills. Medical mask waste that is not handled specifically will result in being a medium for disease transmission because disposable medical masks have a virus resistance stability of 5-7 days. The research method used by the author is juridical-normative by using library materials as the main material and conducting interviews with various sources. Disposable medical mask waste management must be carried out comprehensively, from upstream to downstream, using a new paradigm through community disposable medical waste management activities that are consistent with existing guidelines and regulations. To ensure that the management of disposable medical mask waste, which is part of public health rights, can be the responsibility of all parties and a shared responsibility with the community in its managemen"

"ABSTRAKRumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu sebagai tempat dilakukannya tindakan medis kepada pasien, rumah sakit juga membawa dampak negatif berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan, yaitu bila limbah medis dan limbah non medis yang dihasilkan tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medisnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam Putusan No. 163/Pid-B/2013/PN-Lgs., terdapat suatu permasalahan mengenai pengelolaan limbah medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Langsa yang tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan sehingga membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan ketentuan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTHospital is health care institution that provides full scale personal health services that provide inpatient, outpatient, and emergency care services. In addition to bringing a positive impact for the community as a place of medical action to the patient, the hospital also has a negative impact of pollution from a process of activity, that is, if medical waste and non medical waste generated are not managed in accordance with legislation. This thesis will discuss about how the arrangements and responsibilities of hospital law in the management of medical waste. The research method used by the author is juridical normative by using the literature as the main ingredients and conducting interviews with several speakers. In 163 Pid B 2013 PN Lgs., there is a problem of medical waste management by RSUD Langsa which is not in accordance with the provisions of legislation that endangers the health of the environment and the community. Therefore, every hospital must manage the provision of medical waste management in accordance with the laws and regulations."

"Hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama sektor kesehatan dan ekonomi, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang terus menerus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi, menjadikan pemerintah mengambil banyak langkah salah satunya yakni upaya untuk memutus permasalahan penyebaran pandemi dengan melakukan beberapa kali PSBB. Kondisi ini memberikan dampak seperti keterbatasan aktifitas menjadi hanya di rumah saja sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merubah perilaku seperti yang biasanya melakukan pembelanjaan secara langsung sekarang dilakukan secara online. Adanya perubahan perilaku tersebut apakah berdampak terhadap adaptasi pemuda di DKI Jakarta yang menggunakan aplikasi digital dalam sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan penggunaan platfom pembelian digital di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor psikologis, situasional dan sosial berhubungan terhadap perilaku pemuda dalam penggunaan aplikasi e-commerce saat pandemi covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (2) Untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi e-commerce oleh pemuda berhubungan dengan keputusan pembelian di masa pandemi covid-19. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan metode campuran dengan teknik analisis chi square dan penyajian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data menyimpulkan pertama, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pemuda di dalam penggunaan aplikasi e-commerce di DKI Jakarta, yaitu faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Kedua faktor penerimaan pengguna aplikasi e-commerce yang terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu, kebermanfaatan, tingkat kemudahan, sikap terhadap pengguna dan penggunaan secara aktual berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemuda di masa pandemi covid-19. Sementara itu perubahan perilaku pemuda melalui pembelian menggunakan aplikasi e-commerce merupakan bentuk kontribusi pemuda terhadap Ketahanan Nasional melalui ekonomi digital, dimana membantu perputaran roda perekonomian di DKI Jakarta sehingga perekonomian dapat berjalan di masa pandemi covid-19 dan meningkatkan indeks ketahanan nasional Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic which has a major impact on the community, especially the health and economic sectors, and DKI Jakarta is an area that continues to experience an increase in the number of infected victims, making the government take many steps, one of which is an effort to resolve the problem of the spread of the pandemic by carrying out PSBB several times. This condition has an impact such as limiting activities to be only at home so that in meeting people's daily needs, people change their behavior as they usually do direct shopping now is done online. Does this change in behavior have an impact on the adaptation of youth in DKI Jakarta who use digital applications in the economic sector. With the increasing use of digital purchasing platforms during the Covid-19 pandemic.

This study aims to (1) analyze psychological, situational and social factors related to youth behavior in using e-commerce applications during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. (2) To analyze the use of e-commerce applications by youth in relation to purchasing decisions during the Covid-19 pandemic. To achieve these two objectives, the method used is a mixed methods approach with chi square analysis techniques and data presentation using descriptive qualitative analysis.

The results of data processing conclude first, there are 3 (three) factors that influence youth purchasing decisions in using e-commerce applications in DKI Jakarta, namely psychological factors, situational factors, and social factors. The two factors of acceptance of e-commerce application users consist of 4 (four) factors, namely, usefulness, level of convenience, attitudes towards users and actual use have an effect on changes in youth behavior during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, changes in youth behavior through purchases using e-commerce applications are a form of youth's contribution to National Resilience through the digital economy, which helps the economy in DKI Jakarta to turn around so that the economy can run during the Covid-19 pandemic and increase Indonesia's national resilience index."

"Limbah medis B3 padat merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas medis, yang menurut PP No 22 Tahun 2021, setiap orang yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbah yang dihasilkannya, termasuk fasyankes. Namun, lebih dari 70% fasyankes di Jakarta belum mengelola limbah medis nya sesuai standar. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan limbah medis B3 padat di RSUD X di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeidentifikasi jenis, menggambarkan proses pengelolaan, mengetahui upaya pengurangan, serta menganalisis jumlah timbulan limbah medis B3 padat yang dihasilkan. Berdasarkan observasi, wawancara, dan telaah dokumen, limbah medis B3 padat di RSUD X didominasi oleh limbah infeksius dan tajam. Tahapan pengelolaan dimulai dari pengurangan, pemilahan dan pewadahan, pengangkutan internal, penyimpanan sementara, pengangkutan eksternal, dan pengolahan. Upaya pengurangan sudah dilakukan walaupun belum terdapat SOP khusus. Tahapan pemilahan dan pewadahan hingga pengangkutan eksternal sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Pengolahan limbah tidak dilakukan oleh RSUD X karena menggunakan jasa pihak ketiga. Timbulan limbah medis B3 padat di RSUD X tergolong besar yaitu 158.5 kg/hari dan melebihi rata-rata timbulan limbah medis RS di Indonesia yaitu 87 kg/hari. Regulasi yang dijadikan sebagai acuan adalah Permenkes No. 2 Tahun 2023, PP 22 Tahun 2021, dan Permenkes No. 7 Tahun 2019. RSUD X telah mengelola limbah medis B3 padat yang dihasilkannya sesuai dengan standar, namun beberapa hal perlu dijadikan catatan dan sebagai saran perbaikan untuk RSUD X.

---

Solid B3 medical waste is waste generated by medical activities. According to Government Regulation No. 22 of 2021, everyone who produces waste must manage the waste they produce, including health facilities. However, more than 70% of health facilities in Jakarta have yet to manage their medical waste according to standards. This study discusses the management of solid B3 medical waste at RSUD X in DKI Jakarta. This study aimed to identify the types, describe the management process, identify reduction efforts, and analyze the amount of solid B3 medical waste generated. Based on observations, interviews, and document review, solid B3 medical waste at RSUD X is dominated by infectious and sharp waste. The management stages start from reduction, sorting and storage, internal transportation, temporary storage, external transportation, and processing. Reduction efforts have been made even though there is no specific SOP. The stages of sorting and storage up to external transportation have been going well, although a number of things need to be improved. RSUD X does not carry out waste processing because it uses the services of a third party. The generation of solid B3 medical waste in RSUD X is relatively large, namely 158.5 kg/day, and exceeds the average generation of hospital medical waste in Indonesia, which is 87 kg/day. Permenkes No. 2 of 2023, PP 22 of 2021, Permenlhk No. 56 Tahun 2015, and Permenkes No. 7 of 2019 are the regulation used as a reference. RSUD X has managed the solid B3 medical waste it produces according to standards, but several things need to be noted and as suggestions for improvement for RSUD X"

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."