Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan aktivitas budidaya di pantai utara Jawa secara signifikan menurunkan fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung alami pantai dari pasang naik dan naiknya permukaan laut, sehingga menyebabkan kerentanan pantai terhadap banjir rob dan genangan berulang. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). pengkajian karakteristik fisik pesisir dan kerawanan sosial masyarakat nelayan terhadap banjir rob, (2). membuat peta zonasi kerentanan, dan (3). membangun model ketahanan pantai. Penelitian ini menggunakan metode indeks kerentanan pesisir (CVI) dan indeks kerentanan sosial (SoVI). Hasil penelitian menyajikan 22,13 persen dan 24,56 persen garis pantai di wilayah penelitian masing-masing memiliki nilai CVI tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, nilai SoVI +1,76 juga menunjukkan kerentanan sosial tinggi terhadap banjir Rob. Berdasarkan analisis nilai kerentanan tersebut, penelitian ini mengusulkan  model strategi penanaman mangrove dengan wanamina tipe komplangan selebar 100 m sepanjang pesisir Kecamatan Indramayu untuk ketangguhan pesisir berkelanjutan. Hasil simulasi model menunjukkan strategi ini dapat menurunkan kerentanan dan meningkatkan pendapatan tambak secara signifikan. Penelitian ini berkontribusi pada konsep 'kerentanan' dan 'ketangguhan', dengan menyoroti kapasitas adaptif lokal. Temuan memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memberi dukungan mitigasi dan adaptasi yang relevan dalam mengaktivasi kapasitas adaptasi komunitas penambak.

---

Increased aquaculture activity on the north coast of Java significantly decreases the ecological function of mangroves as natural protectors of the coastal from high tides and sea-level rise, therefore causing coastal vulnerability to tidal flooding and repeated inundation. The objectives of this study were: (1). assessment of the physical coastal characteristic and social vulnerability of fishing communities to Rob flooding, (2). create a vulnerability zoning map, and (3). build a coastal resilience model. This study uses the coastal vulnerability index (CVI) and the social vulnerability index (SoVi) methods. The results showed that 22.13 percent and 24.56 percent of the coastline in the study area had high and very high CVI values, respectively. In addition, the SoVI value of +1.76 also indicates a high social vulnerability to Rob floods. Based on the analysis of the vulnerability value, this study proposes a strategic model of mangrove planting with silvofishery (Komplangan) with a width of 100 m along the coast of Indramayu District for sustainable coastal resilience. The model simulation results show that this strategy can significantly reduce vulnerability and increase pond income. This research contributes to the concepts of 'vulnerability' and 'resilient', by highlighting local adaptive capacities. The findings provide input for policymakers to relevant mitigation and adaptation support to activate the adaptive capacity of fishing communities."

"Penelitian kerentanan fisik pesisir Surabaya dan sekitarnya terhadap kenaikan muka air laut difokuskan pada perhitungan indeks kerentanan fisik dengan pendekatan metode coastal vulnerability index (CVI) yang distandarisasi dengan multi criteria analysis (MCA) sesuai daerah kajian. Nilai setiap variabel kerentanan fisik diperoleh dari data satelit penginderaan jauh serta hasil penelitian dan kajian yang sudah dilakukan berupa hasil pemodelan dan peta-peta tematik, kemudian diintegrasikan dalam sistem informasi geografis (SIG). Berdasarkan hasil analisis, daerah pesisir Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat kerentanan fisik terhadap kenaikan muka air laut pada kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi secara fisik merupakan wilayah dataran rendah dengan kondisi pantai langsung menghadap Laut Jawa. Di seluruh daerah penelitian diketahui berada pada kategori kerentanan tinggi hingga sangat tinggi sebesar 28,81% yang sebagian besar terdapat di bagian utara Selat Madura (Kabupaten Gresik). Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang kondisi pantainya relatif lebih terlindung memiliki tingkat kerentanan sedang, rendah dan sangat rendah. Kondisi fisik yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkat kerentanan pesisir di daerah kajian adalah elevasi pantai.

---

The study for coastal vulnerability to sea level rise was carried out in Surabaya and its surrounding area, it has focused on calculations of the physical vulnerability index were used coastal vulnerability index (CVI) methods. It was standardized by the multi criteria analysis (MCA) approach according to the study area. The score of each physical variable derived from remote sensing satellite data and the results of studies that have been done, such as modeling results and thematic maps, and then integrated into geographic information systems (GIS). Result of this study shows that the coastal areas of Gresik, Surabaya , and Sidoarjo in the very low to very high vulnerability level. Physically, the low land areas with open and slightly open coastal have a high vulnerability category. The high level vulnerability was found located in the northern of Madura Strait (Gresik Regency) that overlooks to the Java Sea is about 28.81% from the entire of study areas. Meanwhile, the moderate, low and very low levels of vulnerability were located on Surabaya and Sidoarjo Regency that have more protected coastal area, relatively. According to the physical condition, the coastal elevation is the most variable that contributes to the high of vulnerability index in the coastal of Surabaya City and Sidoarjo Regency."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Banjir rob merupakan salah satu ancaman bagi wilayah pesisir terutama pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sendiri memiliki riwayat tentang kejadian banjir rob yang setiap tahun terjadi. Tingkat bahaya banjir rob dapat diukur berdasarkan karakteristik banjir yang meliputi tinggi banjir, lama banjir, dan frekuensi banjir. Tingkat kerentanan didapatkan berdasarkan tingkat bahaya banjir rob dan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Kondisi tersebut meliputi kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, persentase penduduk usia balita, persentase penduduk usia tua, persentase penduduk wanita, dan persentase lahan produktif. Dalam menentukan tingkat bahaya banjir digunakan metode overlay dan metode rata-rata setimbang untuk menentukan tingkat bahaya pada setiap desa/kelurahan. Kemudian tingkat kerentanan diperoleh dengan metode pengelompokan K-Means Clustering. Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat bahaya kelas tidak bahaya dengan luas 9.727 hektar atau 75 % dari luas total wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Tingkat bahaya tinggi dapat diindikasikan dengan wilayah dengan adanya sungai yang ada di dekat laut beserta ketinggian yang rendah. Berdasarkan analisis menggunakan K-Means Clustering, kerentanan wilayah terhadap banjir rob pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat kerentanan kelas rendah dengan jumlah 15 desa/kelurahan atau 65 % dari jumlah total desa/kelurahan pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

---

Tidal flood is one of the threats to the coastal areas, especially the north coast of Java. The coastal area of ​​Tangerang Regency itself has a history of tidal flood events that occur every year. The level of tidal flood hazard can be measured based on the flood characteristic which includes flood height, flood duration, and flood frequency. The level of vulnerability is obtained based on the level of tidal flood hazard and the physical, social and economic conditions of it’s area. These conditions include building density, population density, percentage of under-five population, percentage of old-age population, percentage of female population, and percentage of productive land area. In determining the level of flood hazard, an overlay method and a balanced average formula are used to determine the level of hazard in each village. Then the level of vulnerability is obtained by the K-Means Clustering clustering method. The level of tidal flood hazard in the coastal area of ​​Tangerang Regency is dominated by the level of tidal flood hazard with a non-hazard class. Based on the analysis using K-Means Clustering, the vulnerability of the area to tidal floods in the coastal area of Tangerang Regency is dominated by the level of low-class vulnerability with 15 villages 65 % of the total number of village in the coastal area of ​​Tangerang Regency.

"

"ABSTRAKWilayah pesisir Jakarta Utara terancam bencana akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua fenomena ini sangat merugikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerentanan wilayah pesisir dan memprediksi kerusakan lingkungan akibat kenaikan muka air laut di Jakarta Utara. Informasi kerentanan adalah hasil integrasi kondisi fisik (informasi pasang surut, gelombang, penggunaan lahan, ketinggian pantai, skenario B2 SRES IPCC, penurunan permukaan tanah) dengan sosial ekonomi (usia balita, usia lanjut, penduduk wanita, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian menggunakan data QuickBird dan DEM SRTM X-C band tahun 2000 untuk menghasilkan informasi penggunaan lahan dan ketinggian pantai. Hasil integrasi menunjukkan willayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut adalah Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, dan Rawabadak Utara. Prediksi total kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 mencapai 6,45 m sehingga diprediksikan 1054 ha pemukiman, 551 ha industri, 181 ha tambak, dan 66 ha lahan sawah akan tergenang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 277.270.766.595,00. Diketahuinya tingkat kerentanan serta prediksi kerugian akibat kenaikan muka air laut, diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir akan lebih memperhatikan hal tersebut.

---

ABSTRACTThe coastal areas in North Jakarta threatened disaster due to sea level rise and land subsidance phenomenon. The aims of this study is to analyze the coastal vulnerability due to sea level rise as part as adaptation to reduce the inundation impact in North Jakarta. Vulnerability information obtained from the integration between the physical conditions (tidal, wave, land use, coastal elevation, IPCC SRES B2 scenario, land subsidence) and socioeconomic (age of the children, elderly, female population, population density, and the poor) using Geographic Information System (GIS). This study using remote sensing information from DEM SRTM X-C band in year 2000 with spasial resolution 30 m to generate coastal elevation and QuickBird satellite data for generate land use information. The result show that the coastal areas with very high vulnerability to sea level rise is Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, and Rawabadak Utara. Besides vulnerability analysis, the study also predicted total sea level rise in 2030 which reached 6.45 m, causing a lot of damage, especially in the settlement and industrial areas. The prediction of settlement areas that stagnant is 1054 ha, industrial 551 ha, fishpond 181 ha, and field 66 ha. According to economic analyze, the extent damage will cause losses of Rp 277,270,766,595.00. Therefore, the knowledge level of vulnerability as well as losses due to sea level rise, expected development planning in coastal areas will pay more attention to it."

"Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman krisis iklim dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Dalam menangani permasalahan krisis iklim tersebut ekosistem karbon biru sebagai penangkap karbon terbesar menjadi suatu solusi. Namun, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam dan potensi karbon biru terbesar di dunia masih belum optimal dalam mengelola ekosistem tersebut. Hal itu juga diperparah dengan kondisi masyarakat pesisir yang merupakan kelompok paling rentan terkena dampak dari ancaman krisis iklim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan ekosistem yang tepat dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui perspektif kejahatan lingkungan dan dengan menggunakan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat menjangkau berbagai data dan kasus di skala lebih luas dari luar negeri dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan lingkungan yang terjadi pada pengelolaan ekosistem karbon biru dengan lemahnya tingkat ketahanan sosial masyarakat pesisir. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat sebagai sarana menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan ekosistem karbon biru memberikan kontribusi positif. Komponen pendukung yang tidak dapat diabaikan juga diperlukan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui modal sosial. Penelitian ini berhasil memberikan model konseptual NKT yang dapat membantu dalam peningkatan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan melalui perspektif kejahatan lingkungan.

---

Undeniably, the threat of a climate crisis can come at any time for humans. In dealing with the problem of the climate crisis, the blue carbon ecosystem as the largest carbon catcher becomes a solution. However, Indonesia as a maritime country that has the largest natural wealth and blue carbon potential in the world is still not optimal in managing these ecosystems. It is also exacerbated by the condition of coastal communities which are the most vulnerable group affected by the threat of the climate crisis. The purpose of this literature review is to explain how proper ecosystem management can increase the social resilience of coastal communities through the perspective of green crime and by using community empowerment-based management. The research method used is a literature review, where the author reviews various kinds of literature such as journals, books, and reports related to related issues. This is done so that the authors can reach various data and cases on a wider scale from abroad and from various regions in Indonesia. The results of this study indicate that there is a relationship between environmental crimes that occur in the management of the blue carbon ecosystem and the weak level of social resilience of coastal communities. Furthermore, community empowerment as a means of bridging the needs of the community with the management of the blue carbon ecosystem has made a positive contribution. Supporting components that cannot be ignored is also needed in community empowerment efforts through social capital. This research has succeeded in providing an HCV conceptual model that can assist in increasing social resilience based on community empowerment and through the perspective of environmental crime."

"Kota Balikpapan adalah kota yang berada di sepanjang pantai timur Pulau Kalimantan. Kota dari Balikpapan berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Masalah yang dihadapi Balikpapan Kota adalah fungsi tanah, yaitu reklamasi pembangunan belanja pusat-pusat yang menghasilkan perubahan bentuk pantai sehingga berpotensi mengalami abrasi. Di kota Balikpapan selama 6 tahun terakhir telah ada abrasi 40 meter yang menghasilkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (BANTALAN). Penelitian tentang kerentanan pantai timur Kota Balikpapan terhadap perubahan dalam garis pantai pada tahun 2005 dan 2018 difokuskan pada perhitungan kerentanan sosial dan perubahan garis pantai dianalisis menggunakan tab silang. Penelitian ini membagi area berdasarkan bentuk pantai, yaitu pantai pasir halus, pantai pasir kasar, dan pantai tebal. Berdasarkan hasil analisis ada tiga tingkat kerentanan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Daerah dengan tingkat kerentanan tinggi ditemukan di pasir kasar segmen. Tingkat kerentanan di sepanjang segmen pantai pasir halus dan tingkat rendah kerentanan di sepanjang segmen pantai.

---

Balikpapan City is a city located along the east coast of Kalimantan Island. The city of Balikpapan is directly adjacent to the Makassar Strait. The problem that occurs in the City of Balikpapan is the function of the land, namely the construction of shopping centers that produce changes in the shape of the beach that is supported by abrasion improvements. In the city of Balikpapan for the past 6 years there have been 40 meters abrasion which results in a decrease in Regional Original Income (PADS). Research on respecting the east coast of Balikpapan for changes in coastlines in 2005 and 2018 was agreed on the calculation of social agreement and shoreline changes were analyzed using cross tabs. This study divides the area based on the shape of the beach, namely fine sand beaches, coarse sand beaches, and thick beaches. Based on the results of the analysis, there are three levels of achievement, namely low, medium and high. Areas with high discovery rates are found in the coarse sand segment. Response rates along the fine beach segment and low levels are considered along the beach segment."

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Penelitian Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) terhadap potensi tumpahan minyak di pesisir utara Teluk Tolo difokuskan kepada evaluasi model-model IKL yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Model yang dijadikan bahan evaluasi adalah model yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), model dari Det Norske Veritas (DNV), dan model dengan Metode Penjumlahan. Komponen-komponen penyusun IKL diperoleh dari analisis citra ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2009 dan 2010. Hasil analisis citra diperoleh 16 komponen penyusun IKL yang kemudian dilakukan skoring untuk dimasukan ke dalam setiap model IKL. Setiap model ternyata memberikan hasil yang bervariasi dalam memberikan informasi wilayah kelas IKL. Variasi tersebut terutama terjadi pada wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan jarak dari garis pantai lebih 1 km ke arah darat. Kondisi ini dijumpai hampir di sepanjang garis pantai. Uji dengan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Uji lanjutan dilakukan dengan menghitung indeks sensitivitas model untuk menentukan model terbaik dalam memberikan informasi IKL. Berdasarkan indeks tersebut diperoleh hasil bahwa Model Penjumlahan mempunyai nilai rata-rata (mean) terbesar yang berarti model tersebut adalah model terbaik untuk memberikan informasi spasial IKL.

---

Study on Environmental Sensitivity Index (ESI) related to potential of oil spill was conducted in the northern coast of the Tolo Bay, Central Sulawesi. This study focused on the comparative evaluation of ESI models widely used by various parties. The models included in this study are those developed by the Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University (IPBPKSPL), used by Det Norske Veritas (DNV), and a model using Summation Method. The ESI components are obtained from image analysis done by ALOS AVNIR and PRISM 2009 and 2010. Upon the production of 16 ESI components, scoring is performed into each ESI model. It turns out that spatially each model give various results in providing the information on ESI-class areas. Variations occurred mainly on inland areas with altitude of more than 5 meters and those with distance over 1 km landward from the shoreline. These conditions are found almost along the shoreline of study areas. ANOVA Test (with 95% confidence interval) suggested a difference is occured between the three given models. Further tests were performed by calculating the sensitivity index models to determine the best model. Based on these calculations, the Summation Model produced the highest mean, which suggest it is the best model to provide an ESI spatial information."

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529.

---

The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."