Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara DAK pendidikan dengan angka partisipasi kasar (APK) dan melihat perbedaan pengaruh DAK pedidikan di wilayah 3T dan non 3T dengan menggunakan data sekunder dari DJPK Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan tahun 2015-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAK Pendidikan mampu meningkatkan APK di tingkat SD dan SMP, dan dampak DAK pendidikan di wilayah 3T lebih elastis dibandingkan wilayah non 3T karena ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah 3T yang lebih sedikit. Sehingga adanya transfer DAK pendidikan mempercepat penambahan ketersediaan tersebut. Hasil estimasi ini berimplikasi pemerintah harus meningkatkan dan memperbesar skema program afirmasi untuk meningkatkan capaian kinerja pendidikan melalui APK.

---

This study aims to examine the relations between education special allocation funds with gross enrollment rates (GER) and observe the difference in the influence of education special allocation funds in less developed and developed regions by using secondary data from the Ministry of Finance and the Ministry of Education in 2015- 2017. Estimation results show that education special allocation funds can increase GER at elementary and junior high school level, and the impact of education special allocation funds in less developed regions is more elastic than developed regions causing of the availability of facilities and infrastructure in fewer less developed regions. Therefore, the transfer of education special allocation funds accelerates of the availability. The results of this estimation have implications for the government to improve and broaden the affirmation program scheme to increasing educational performance through GER."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."

"Pemerintah pusat menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional sehingga diberikannya bantuan berupa DAK Fisik Pendidikan untuk membenahi sarana prasarana pendidikan di daerah. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dengan peningkatakan DAK Fisik Pendidikan SD secara signifikan setiap tahunnya. Namun dari anggaran tersebut kondisi sarana prasarana pendidikan SD masih rendah dan banyak sekolah yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana efektivitas dalam penggunaan anggaran DAK Fisik Pendidikan SD yang dapat dilihat dalam proses pengelolaan yang mengacu pada teori efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaannya masih kurang baik dan efektivitas yang kurang efektif. Kondisi sekolah yang masih rendah disebabkan jumlah sekolah yang sangat banyak menyebabkan kesusahan dalam realisasinya dan sekolah yang tidak mendapatkan bantuan anggaran disebabkan oleh tidak validnya data kondisi sekolah di dapodik sehingga tidak sinkron dengan perencanaan. Solusi utama dari penelitian ini adalah Dinas pendidikan harus melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana terhadap semua sekolah dengan melibatkan tim teknis sehingga daerah mempunyai base data yang lengkap dan akurat.

---

The central government makes education a national priority so that the aid is given by Education Physical Special Allocation Fund to fix the facilities of the education infrastructure in the area. Tangerang Regency became one of the areas that get assistance with the improvement of DAK Physical education SD significantly annually. But from the budget, the condition of education infrastructure is still low and many schools are not able to get assistance. Therefore, this research aims to analyse how effectiveness in the use of budget DAK physical Education SD that can be seen in the management process that refers to the theory of effectiveness and management of regional finances. The research method used in this study is through post positivist approach with descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the management is still less good and effectiveness is less effective. School conditions are still low due to the number of schools that very much cause distress in their realisations and schools that do not get the budget assistance caused by not validnya data of school conditions in the dapodic so as not in sync with the planning. The main solution of this research is the education Office should do mapping the needs of infrastructure to all schools by involving technical teams so that the region has a complete and accurate base data."

"Penelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa dari formulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai formulasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihakpihak yang berkaitan dalam proses formulasi kebijakan, dan juga sudi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembuatan peraturan mengenai standar pelayanan minimal oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

---

This study presents a policy formulation analysis of Regulation from Minister of National Education Republic of Indonesia regarding the Minimum Service Standards. The purpose of this research was to describe the policy formulation of Regulation from the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 15 Year 2010 Concerning Minimum Service Standard of Basic Education in the District/City. The study was conducted through in-depth interviews to related parties in the process of policy formulation, and also willing to literature to sharpen the analysis undertaken. The results of the study illustrate that there are delay in the rulemaking on minimum service standards by the Ministry of National Education."

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAKOne of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation."

"The purpose of this research is to comprehensively examine the views of special school teachers in the development of special educational curricula on the design and principles. The research involved fourty three teachers froms eight different special schools.Data was collected through forum group discussion dan analyzed by descriptive qualitative method. The results show, first, from the teacher’s point of view, that in designing a special educational curriculum for learners with special needs it should contain practical knowledge, moral character qualities and performance, essential skills, competence, art,and literacy praxis. Secondly, flexibility, functionality, independence, literacy, and vocational are the principles of developing a special education curriculum for learners with special needs."