Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas bioskop sebagai hiburan masyarakat urban di Padang 1923-2000. Pokok kajian utama adalah perkembangan bioskop dari hiburan elit hingga hiburan massa. Kajian ini menarik karena bioskop merupakan fenomena yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari, namun bukanlah fenomena baru karena bioskop telah dikenalkan sebagai hiburan sejak masa kolonial Belanda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan bioskop dari hiburan elit menjadi hiburan massa dipengaruhi oleh dua faktor timbal balik yakni dari penonton dan dari bioskop. Faktor dari penonton adalah membaiknya kehidupan sosial ekonomi seiring dengan meningkatnya stabilitas ekonomi dan sosial masa pemerintahan Orde Baru sehingga masyarakat berkesempatan untuk menikmati hiburan khususnya bioskop. Faktor dari aspek bioskop adalah dibangunnya bioskop-bioskop baru dengan kelas rendah oleh pengusaha bioskop di kawasan pinggiran dan dengan harga karcis yang murah. Meskipun kalangan elit dan kalangan massa sama-sama menikmati hiburan bioskop, namun mereka memiliki pilihan ruang bioskop yang berbeda, dimana kalangan elit memasuki bioskop elit sedangkan kalangan massa memasuki bioskop bawah. Perbedaan pilihan tersebut dipengaruhi oleh kapital ekonomi dan pola pikir.

---

This dissertation discusses cinema as entertainment for the urban community in Padang from 1923-2000. The main subject of study is the development of cinema from elite entertainment to mass entertainment. This study is interesting because cinema is a phenomenon that is part of people's daily lifestyles, but it is not a new phenomenon because cinema has been introduced as entertainment since the Dutch colonial period. This research is a qualitative research using historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of the study conclude that the development of cinema from elite entertainment to mass entertainment is influenced by two reciprocal factors, namely from the audience and from the cinema. The factor from the audience is the improvement in socio-economic life along with increasing economic and social stability during the New Order government so that people have the opportunity to enjoy entertainment, especially cinema. The factor from the cinema aspect is the construction of new low-class cinemas by cinema entrepreneurs in suburban areas and with low ticket prices. Although the elite and the masses both enjoy cinema entertainment, they have a different choice of cinema space, where the elite enter the elite cinema while the masses enter the lower cinema. The difference in choice is influenced by economic capital and mindset."

"Penelitian tentang Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kriteria bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan, serta menganalisis peluang dan tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan. Dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sudah layak menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) belum dapat dilakukan karena kegiatan ini belum diatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

---

The research about Analysis Entertainment Tax Base Extensification of Fans- Meeting Activity in Province of Jakarta has a purpose to analyze the accomplishment of Fans-Meeting Activity as an Entertainment Tax Base, and analyze the opportunity and challenge for Fans-Meeting Activity to be Entertainment Tax Base.

With the Quantitative Research Approach, this research showed that Fans-Meeting Activity had been suitable to become Entertainment Tax Base in Province of Jakarta. However, entertainment tax collecting on Fans- Meeting Activity could not yet be done because this activity was not regulated in Local Regulation Province of Jakarta 13/2010 about Entertainment Tax."

"Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam.

---

This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini.

---

The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal."

"Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010.

---

The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010."

"Industri hiburan merupakan sebuah industri yang terlibat dalam penyediaan konten hiburan, seperti radio, film, televisi, dan teater. Di Tiongkok, industri hiburan berkembang dengan pesat sejak adanya kebijakan reformasi dan keterbukaan hingga dapat dikenal di mancanegara, salah satunya di Korea Selatan. Hubungan kerja sama dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, namun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah karena terjadinya THAAD pada tahun 2016, yang membuat Tiongkok memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Kondisi hubungan dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan adanya THAAD menjadi pokok bahasan dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, yang mencakup beberapa tahapan, yaitu menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sanksi ekonomi yang diakibatkan oleh THAAD turut terasa dalam kerja sama di industri hiburan, terutama terkait dengan investasi, penayangan konten hiburan Korea Selatan di Tiongkok, dan kerja sama SDM.

---

The entertainment industry is an industry involved in providing entertainment content, such as radio, film, television, and theater. In China, since the reform and opening up policy, the entertainment industry has grown rapidly and has become recognized internationally, including in South Korea. The cooperative relationship in the entertainment industry between China and South Korea has existed for a long time, but the relationship has not always run smoothly. One of them is due to the deployment of THAAD in 2016, which made China impose economic sanctions on South Korea. The condition of the relationship in the entertainment industry between China and South Korea with the presence of THAAD is the subject of this research. The method used is a qualitative method with a historical approach, which includes several stages, namely determining the topic, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the impact of economic sanctions caused by THAAD is also felt in cooperation in the entertainment industry, especially related to investment, broadcasting South Korean entertainment content in China, and human resource cooperation."

"Kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia membentuk masyarakat yang cukup dekat dengan industri kreatif. Potensi yang sangat besar serta keseriusan pemerintah yang sudah cukup baik harus tertahan karena stigmatisasi terkait pekerja seni. Terutama perihal ketidakpastian akan kesejahteraan pekerja seni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara deskriptif dan regresi serta pendekatan kualitatif melalui indepth interview untuk menemukan kondisi kesejahteraan pekerja seni. Penelitian mengukur kemiskinan dan ketimpangan supaya dapat tergambarkan dengan baik dan lebih spesifik, serta mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan seniman melalui analisis regresi Logit. Hasil penelitian membuktikan dan menemukan bagaimana kondisi kesejahteraan para pekerja kesenian. Tingkat kemiskinan yang cenderung lebih rendah, namun dengan ketimpangan yang cukup tinggi. Sedangkan faktor yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan, yakni tingkat pendidikan dan disparitas pembangunan daerah. Begitu juga penelitian ini menjelaskan variabel-variabel determinan kesejahteraan, dimana lebih ditentukan oleh variabel individu ketimbang makro-regional. Hasil wawancara juga mengonfirmasi temuan pada pengolahan data. Narasumber juga menekankan bahwa kesejahteraan seniman lebih banyak terepresentasikan oleh kebahagiaan dalam menghasilkan suatu karya seni. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pekerja seni memiliki kesejahteraan yang cukup baik. Stigma negatif akan kesejahteraan pekerja seni dengan ini cukup beralasan meskipun tidak sepenuhnya benar.

---

Indonesia's rich cultural heritage shapes a society that is closely connected to the creative industry.  Despite the enormous potential and the government's considerable efforts, this sector's progress is hindered by the stigma associated with artists. Especially regarding the uncertainty of the welfare of art workers. This study uses a quantitative approach through descriptive and regression analysis, also a qualitative approach through in-depth interviews to find the welfare conditions of art workers. The research measures poverty and inequality to provide a clear and specific picture and measures the factors that influence the welfare of artists through Logit regression analysis. The research results prove and find the welfare conditions of art workers. The poverty rate tends to be lower, but with a fairly high level of inequality. While the factors that contribute greatly to inequality are the level of education and regional development disparities. Likewise, this study explains the determinant variables of welfare, which are more determined by individual variables rather than macro-regional variables. The interview results also confirmed the findings of the data analysis findings. The artist also emphasized that the welfare of artists is more represented by happiness in producing a work of art. Thus, it can be said that art workers have a fairly good welfare. The negative stigma about the welfare of art workers is quite reasonable even though it is not entirely true."

"Kawasan Kalijodo mengalami pergeseran fungsi ruang yang identik dengan ruang untuk dewasa menjadi ruang untuk anak. Sebelum penggusuran Kalijodo didominasi oleh tempat prostitusi dan hiburan malam, setelah penggusuran kawasan ini berubah secara total menjadi sebuah kawasan hijau dan area bermain anak. Transformasi yang dialami Kalijodo ini mempengaruhi citra kalijodo pada saat itu, hal inilah yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi.Metode Pembahasan yang digunakan adalah Metode Deskriptif, dengan mengumpulkan informasi dengan studi literatur/ studi pustaka mengenai Transformasi dan Sejarah Kawasan Kalijodo. Dalam proses penulisan skripsi terjadi sebuah wabah Pandemi Corona yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada dirumah dan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kondisi ini proses pengumpulan data akan dilakukan dengan studi preseden dari beberapa tempat prostitusi lainnya yang ada di Indonesia.Tujuan dibuatnya skripsi ini sebagai pengetahuan untuk pembaca agar dapat mengetahui bagaimana transformasi kawasan Kalijodo yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.

---

The Kalijodo region is experiencing a shift in the function of space which is identical to the space for adults to become space for children. Before the Kalijodo eviction was dominated by places of prostitution and night entertainment, after the eviction the area was totally transformed into a green area and a children's play area. The transformation experienced by Kalijodo influenced the image of Kalijodo at the time, this was the main discussion in the thesis.The discussion method used is the Descriptive Method, by gathering information with a literature study / literature study on the Transformation and History of the Kalijodo Area. In the process of writing a thesis, a Pandemic Corona outbreak occurred which required the community to remain at home and conduct Large-Scale Social Restrictions (PSBB). With this condition the data collection process will be carried out with precedent studies from several other prostitution centers in Indonesia.The purpose of this thesis is as knowledge for the reader to be able to know how the transformation of the Kalijodo region can be used for further research."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengulas artikel Nichols dan Savage (2017) yang berjudul A social analysis of an elite constellation: The case of Formula 1, yang berargumen bahwa ajang balapan Formula 1 menciptakan ekologi yang mendukung terbentuknya olahraga elit. Penulis berargumen bahwa menurunnya signifikansi kelas dan citra elit dalam Formula 1 didorong oleh kebutuhan akan keahlian teknis dan kebertahanan dalam industri terlebih dengan adanya digitalisasi. Berangkat dari akumulasi konsep cultural capital milik Bourdieu, tulisan ini memperbarui konsep yang mengikutinya, yaitu technical elites atau elit teknis yang meliputi kemampuan spesifik dalam merancang, merakit, dan menjual. Penulis juga mengeksplorasi arena baru terkait digitalisasi Formula 1 pasca-2016 yang belum dibahas oleh Nichols dan Savage. Digitalisasi ini menghasilkan elit teknis baru yang turut menopang Formula 1 sebagai olahraga dan industri, seperti perusahaan media, pegiat media sosial, serta atlet itu sendiri.

---

This paper aims to review the article by Nichols and Savage (2017) titled "A social analysis of an elite constellation: The case of Formula 1". The paper argues that the Formula 1 racing spectacle creates an ecosystem that supports the formation of elite sport. I argue that the declining significance of class and elite image in Formula 1 is driven by the need for technical expertise and sustainability within the industry, particularly with the advent of digitization. Building upon Bourdieu's concept of cultural capital, this paper extends the concept to include technical elites, encompassing specific abilities in design, assembly, and marketing. Additionally, the paper explores new arenas related to the digitalization of Formula 1 post2016, which were not addressed by Nichols and Savage. This digitalization has resulted in the emergence of new technical elites who contribute to Formula 1 as a sport and industry, such as media companies, social media influencers, and the athletes themselves."