Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"Kota Mataram adalah salah satu daerah endemis penyakit DBD di Indonesia, karena sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2012, selalu ditemukan kasus penyakit DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik, perilaku dan lingkungan rumah penduduk dengan kejadian DBD. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan rancangan kasus kontrol. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk Kota Mataram, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian penduduk Kota Mataram yang berasal dari semua kecamatan yang ada di Kota Mataram. Kasus adalah penduduk Kota Mataram yang pernah dirawat di rumah sakit pada periode Januari?Maret 2012 dan didiagnosis menderita suspek DBD/DD/DBD. Kontrol adalah tetangga kasus yang tidak pernah diagnosis menderita suspek DBD/DD/DBD pada periode yang sama. Penelitian ini menemukan, variabel yang berhubungan dengan kejadian DBD di Kota Mataram pada Tahun 2012 adalah variabel pekerjaan (OR bekerja=2,04 ; 95%CI=1,032-4,015 ; OR bersekolah=3,80 ; 95%CI=1,281-11,302) dan penggunaan kassa nyamuk (OR=0,42 ; 95%CI=0,218-0,810). Bagi masyarakat, perlu peningkatan upaya perlindungan diri terhadap penularan penyakit DBD, terutama saat beraktifitas di luar rumah (saat bekerja/bersekolah), diantaranya dengan menggunakan pakaian yang dapat mencegah gigitan nyamuk dan penggunaan obat nyamuk oles (repellent). Bagi Dinas Kesehatan Kota Mataram, perlu intensifikasi pemeriksaan jentik dan PSN DBD di tempat-tempat umum, khususnya di sekolah-sekolah dan perkantoran bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

---

Mataram city is one of the endemic areas of dengue fever in Indonesia, because since the Year 2003 to 2012, is always found dengue fever cases. This study aims to determine the relationship between the characteristics, behavior and home environment of the population with the incidence of dengue. This study is an analytical study with case-control design. The population in this study were residents of the city of Mataram, while the study sample was part of the population Mataram from all districts in the city of Mataram. Case is a resident of the city of Mataram who had been treated in hospital in the period from January to March 2012 and was diagnosed with suspected DHF / DD / DHF. Control is a neighbor of cases that never diagnosed with suspected DHF / DD / DHF in the same period.

This study found that variables related to the incidence of dengue in the city of Mataram in the year 2012 is the variable of work (OR worker=2,04 ; 95%CI=1,032-4,015 ; OR student=3,80 ; 95%CI=1,281-11,302) and the use of mosquito net (OR=0,42 ; 95%CI=0,218-0,810). For society, need to increase efforts to protect themselves against dengue disease transmission, especially when activities outside the home (at work / school), such as by using clothing to prevent mosquito bites and use mosquito repellent ointment. For Mataram City Health Department, need to the intensification of larvae and eradication of DHF mosquito breeding places examination in public places, especially in schools and offices, to work with cross sector / program linked."

"Penetapan Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional dan salah satu destinasi pariwisata nasional menuntut wilayah tersebut untuk mengembangkan infrastruktur, seperti: jaringan jalan, hotel, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kota Mataram juga menuntut terjadinya perubahan tutupan lahan terhadap area permukiman terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis perubahan tutupan lahan di Kota Mataram tahun 2008, 2013, dan 2017, 2 Memprediksi dan mensintesa tutupan lahan tahun 2031 di Kota Mataram menggunakan pemodelan spasial Cellular Automata, 3 Merumuskan arahan pengendalian dan penyempurnaan RTRW Kota Mataram berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan tutupan lahan adalah dengan pemodelan Cellular Automata. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: kemiringan lereng, ketinggian, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari garis pantai, jarak dari pusat pemerintahan, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketidaksesuaian tutupan lahan eksisting terhadap RTRW di Kota Mataram adalah sebesar 21,63 dan arahan pengendalian tutupan lahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidaksesuaian terkecil terhadap RTRW adalah berdasarkan skenario 1.

---

Establisment of Mataram City as the center of national activity and one of the national tourism destination insisted the region to develop the infrastructure, such as roads, hotel, shopping center, food court, and other facilities. Other than that, the increase of population in Mataram also insist the transformation of land cover for residential area that increased every year. The purpose of this research is 1 Analyze the change of land cover at Mataram in 2008, 2013, and 2017, 2 Predict and syntesize of land cover in 2031 at Mataram using spatial modeling Cellular Automata, 3 Formulating control directive and improving the scenario land use policy of Mataram based on the principle of sustainable development.

The method use to predict the changes of land cover is by using Cellular Automata modeling. Driving factor that used in this research include slope, distance from road, distance from river, distance from shoreline, and elevation, distance from the government, and the population density. The result of this research indicate that percentage of inconsistency existing land cover to land use policy in Mataram is 21,63 and the land cover control directives can be applied to reduce inconsistency to land use policy are based on scenario 1. "

"Sungai Jangkok adalah salah satu yang termasuk tercemar berat di NTB. Nilai BOD telah melebihi standar baku mutu air kelas II dan menurut nilai Family Biotic Index (FBI) sungai dalam kategori tercemar berat bahan organik. Tujuan penelitian adalah mewujudkan pengelolaan DAS Jangkok yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi sungai melalui penerapan strategi pengendalian pencemaran. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara terhadap masyarakat, dan stakeholder (pemerintah dan LSM). Data kualitas air diperoleh dari DLHK NTB dan DLH Kota Mataram dan dilakukan pengambilan sampel dengan teknik composite sample. Metode yang digunakan adalah STORET, QUAL2Kw, regresi logistik dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Sungai Jangkok, Kota Mataram dalam kategori tercemar berat dari tahun 2015-2022 dengan rata-rata skor STORET adalah -79,25 dan beban pencemaran BOD, COD dan TSS yang masuk telah melebihi daya tampung beban pencemaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang baiknya persepsi masyarakat terhadap status pencemaran (67%) dan kebermanfatan sungai (59%), masih adanya perilaku membuang sampah dan/atau BAB di sungai (23%), kurang baiknya perilaku pencegahan (59%), kurang baiknya sarana pembuangan air limbah (40%) dan sampah (58%) dan masih adanya rumah yang membelakangi sungai (59%). Beberapa penyebabnya adalah belum terjadi sinergi lintas wilayah administrasi antarstakeholder, tidak ada penegakan hukum untuk masyarakat, program kerja bergantung anggaran pemerintah dan tidak ada disinsentif. Kesimpulan penelitian ini, strategi yang sesuai adalah membuat suatu program pengurangan beban pencemaran yang terintegrasi lintas kabupaten/kota, terintegrasi lintas lembaga dengan kewenangan berbeda, terintegrasi dengan masyarakat, dan sesuai dengan kondisi aktual sungai dan sosial ekonomi masyarakat.

---

Sungai Jangkok is one of those considered heavily polluted in NTB. The Biochemical Oxygen Demand (BOD) value has exceeded the standard for Class II water quality, and according to the Family Biotic Index (FBI) value, the river falls under the category of heavy organic pollution. The research objective is to realize sustainable management of the Jangkok Watershed in accordance with its river functions by implementing pollution control strategies. Data collection was conducted using questionnaires and interviews with the public and stakeholders (government and NGOs). Water quality data was obtained from DLHK NTB and DLH Mataram City, and sampling was carried out using the composite sample technique. The methods employed were STORET, QUAL2Kw, logistic regression, and SWOT. The research findings indicate that, in general, the Jangkok River in Mataram City falls into the heavily polluted category from 2015 to 2022, with an average STORET score of -79.25. Moreover, the pollution loads of BOD, COD, and TSS entering the river have exceeded the pollution carrying capacity. The condition is influenced by several factors, including the less favorable perception of pollution status (67%) and the usefulness of the river (59%) by the community. Additionally, the persistent behavior of littering and/or defecating in the river (23%), inadequate preventive practices (59%), insufficient wastewater disposal facilities (40%), and improper waste management (58%) are contributing factors. Moreover, the existence of houses backing up to the river (59%) also plays a role in the current condition. Some of the causes are the lack of synergy across administrative regions between stakeholders, the absence of law enforcement for the community, dependency on government budget for work programs, and the lack of incentives. The conclusion of this research suggests that the most effective strategy for taking is to develop a program for reducing pollutant loads that is integrated across districts and cities, integrated across agencies with various levels of authority, integrated with the community, and in accordance with the river's actual conditions and the socioeconomic community."

"ABSTRAKHibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai prosedur sehingga bermasalah pada status kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti salah satu contoh kasus pada perkara No: 3329 K/PDT/2012, dimana terdapat dua pihak yang mengaku telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari pemberi hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian hukum kepustakaan/normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dirangkum dengan menarik kesimpulan secara induktif (khusus-umum).Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung No. 3329 K/PDT/2012, bahwa peralihan hak atas tanah melalui Hibah tersebut dilakukan secara lisan dan hanya dibuktikan dengan surat penyerahan, namun tidak dituangkan ke dalam Akta Hibah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak memenuhi syarat formalnya, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris guna menjaga adanya kepastian hukumnya. Tanah yang diperoleh POLDA NTB tersebut kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk ditetapkan sebagai aset Negara, namun tidak pernah dilakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan Hukum dari suatu aset berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh POLDA NTB tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik/pemegang dari sebidang tanah tersebut. Namun, bukan berarti POLDA NTB, tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan POLDA NTB dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Hibah.

---

ABSTRACT

Grant is a gift that has social function in society, whether it?s given by a person or institution. The function of grant which not running according to procedure until it become a problem is the ownership status of the land. For example, a case with court decision No: 3329 K/PDT/2012, where there are two parties who claimed had received a land from a grantor. Study design that used in this research is library research or law library research/ normative with case approach. This research is analytical descriptive. Data used in this research is secondary data. Data analysis summarized by taking conclusion inductively (specially-general).

The research result in supreme court decision No. 3329 K/PDT/2012, is that the rights transfer of land through grant is did by verbal and only proved with handover letter, but not written in grant certificate. That is not appropriate with grant procedure regulated by constitution, which is the grant certificate made in Notary/Land Deed Maker Officer is not fulfill formal requirements. The land received by POLDA NTB then registered on Directorate General of State to assigned as nation asset, but the request of certificate publication to National Land Office is never done. Legal forca of an asset of a land owned by POLDA NTB is not too string to prove that he is the owner of the land itself. But it?s not mean that POLDA NTB not have the right of the land, since it is registered as State Property, and POLDA NTB can prove that it is received from grant."

"Program Zero Waste City merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ditujukan kepada Kota Depok dari tahun 2016-2021. Program tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah. Setelah satu tahun diimplementasikan, Kota Depok mendapat Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Metropolitan. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat daerah di Kota Depok yang belum terbebas dari sampah, yaitu Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kota Depok yang masih memiliki permasalahan terkait sampah. Jika dilihat dari predikat sebagai Kota peraih Penghargaan Adipura, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongari dilihat dari beberapa variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan studi kepustakaan, serta melakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongsari karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

---

The Zero Waste City program is a policy on waste management aimed in Depok City from 2016-2021. The program aims to clean all areas in Depok City from all types of garbage. After one year of implementation, Depok City received the Adipura Award for the Metropolitan City Category. However, it was found that there were still areas in Depok City that had waste, namely the District of Bojongsari. District of Bojongsari is one of the areas in Depok City that still has problems related to waste. If viewed from the title of the Adipura Award-winning City, of course this raises questions about how the implementation of the Zero Waste City program in the District of Bojongari is seen from several variables. The method used in this study is post-positivist. The researcher collected data by conducting in-depth interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The theory used in this research is The Implementation of Van Meter and Van Horn. This research shows that the implementation of Zero Waste City program policy is not optimal because there are several indicators that have not been fulfilled."

"Viewed from the perspective of art and culture, in general the province of Nusa Tenggara Barat (NTB) has a very pluralistic cultural diversity, in addition to art and culture that are rooted in tradition and culture of Sasak, there are also art traditions rooted in the cultural traditions of other ethnic which have occupied especially the territory of Lombok and Mataram in the periods of long enough time. The plurality of cultural traditions when explored and developed more broadly becomes an additional point for NTB in the development of the tourism industry. Of the various forms of artistic cultural traditions, the Balinese performing arts is one of art forms that developes in the city of Mataram and has quite high potency if it is involved in the tourism industty. Appeals for more highlighting the indigenous cultural traditions of Sasak people causes the marginalization of Balinese arts and gives very small chance to participate actively in the world of tourism development efforts in Mataram. This phenomenon is examined in this study, particularly related to the issues presented, namely, the role of government, community and tourism components in exploiting the potency of traditional performing arts in the tourism industry as well as the conception of the shape and structure of the traditional performing arts in the tourism industry in the city of Mataram."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Kelola Kolaboratif Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Anorganik Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengetahui ukuran keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat pada Tata Kelola Kolaboratif kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Kolaboratif kurang berhasil dikarenakan pelaksanaannya masih sekadar formalitas dan komitmen yang semakin berkurang dari masing-masing pihak yang berkompeten. Faktorfaktor yang menghambat adalah budaya, institusi dan politik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola Kolaboratif atau kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Anorganik di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

---

This Thesis is mainly discussed about ?Tata Kelola Kolaboratif? or Collaborative Governance in the Policy Implementation of Anorganic Waste Management at the District of Pancoran Mas Depok. To explain more about it, the research uses qualitative approach with data collection through the literature study and in-depth interviews to know the indication and factors which obstruct the Collaborative Governance during the activities.

The research indicate that Collaborative Governance does not perform effectively because the implementation itself is sometimes too formal and the commitment among stakeholders is reducing gradually. Factors which obstruct the collaboration are internal culture, institution and politics.

This research aims to analyze Collaborative Governance between government and societies in the policy implementation of anorganic waste management at the District of Pancoran Mas Depok."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemberantasan infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah pada murid sekolah dasar (SD) peserta program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) setelah program tersebut berjalan selama 2 tahun. Pemeriksaan tinja dilakukan di SD Selagalas dan SD Cakranegara, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. SD Selagalas adalah peserta program PMTAS, sedangkan SD Cakranegara belum pernah mendapat baik program PMTAS maupun program pemberantasan penyakit cacing. Data bobot dan tinggi badan diambil dari data usaha kesehatan sekolah (UKS) dan data tentang ada tidaknya jamban serta kebiasaan mereka buang air besar diambil melalui kuesioner. Hasil studi menunjukkan bahwa prevalensi Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura untuk SD Selagalas berturut-turut 78,53% dan 63,90% , sedangkan untuk SD Cakranegara berturut-turut 72,63% dan 60,00%. Reinfeksi untuk A.lumbrucoides dan T.trichiura di SD Selagalas berturut-turut 28,,30% dan 51,90%, sedangkan di SD Cakranegara berturut-turut 19,44% dan 50,00%. Reinfeksi di SD Selagalas adalah sesuai dengan kebiasaan anak-anak sekolah yang buang air besar, yaitu 76,00% buang air besar di selokan atau sungai. Bobot dan tinggi badan murid SD Selagalas meningkat setelah 3 bulan pengobatan, sedangkan di Cakranegara terjadi penurunan bobot badan sesudah pengobatan, namun masih dalam batas status gizi baik."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"