Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah menerapkan kembali program pengampunan pajak dengan nama Program Pengungkapan Sukarela yang di dalamnya mengatur mengenai repatriasi dan deklarasi luar negeri. Berkaca dari program pengampunan pajak sebelumnya, pemerintah mengalami kegagalan dalam repatriasi dan deklarasi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri masih tidak berjalan dengan baik, yang dinyatakan karena faktor pendukung dari repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya sosialisasi yang masif, dan banyak sekali faktor penghambatnya seperti fasilitas yang tidak menarik, basis data yang tidak dapat dimanfaatkan, kebijakan yang memberi pilihan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan repatriasi dan deklarasi luar negeri, serta penegakan hukum yang tidak tegas.

---

The government re-implemented the tax amnesty program under the name of the Voluntary Disclosure Program which regulates repatriation and foreign declarations. Reflecting on the previous tax amnesty program, the government failed in repatriation and foreign declarations. This study aims to analyze the application of repatriation and foreign declarations as well as the supporting and inhibiting factors in the Voluntary Disclosure Program. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of repatriation and foreign declarations is still not going well, because the supporting factors of repatriation and foreign declarations are only massive socialization, and there are many inhibiting factors such as unattractive facilities, unavailable databases. exploited, policies that give taxpayers a choice not to repatriate and declare abroad, as well as law enforcement that is not firm."

"Pemerintah melalui program kebijakan pengampunan pajak yang mulai diundangkan pada Juli 2016, memiliki tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mana membutuhkan dana yang besar. Dalam program kebijakan pengampunan pajak ini sendiri terdapat opsi untuk melakukan repatriasi aset di luar negeri yang juga berkewajiban untuk melakukan investasi dana hasil repatriasi aset tersebut dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan kekuatan dari dalam negeri Indonesia sendiri.Skripsi ini membahas tentang kedudukan repatriasi aset dalam undang ndash; undang pengampunan pajak serta pertimbangan dan hambatan Wajib Pajak untuk melakukan repatriasi aset sehingga mempengaruhi realisasi repatriasi aset dalam rangka kebijakan pengampunan pajak ini. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian ini bahwa repatriasi aset memang bagian dalam kebijakan pengampunan pajak namun bukan yang utama. Terbukti dengan meskipun realisasinya kecil, namun penerimaan uang tebusan secara keseluruhan mencapai setengah dari target pada periode pertama pengampunan pajak.

---

Tax Amnesty program which held by Indonesia Government is aimed to gain revenue to support the accelerated of infrastructure development program. There are two option on Tax Amnesty program there are asset declaration or asset repatriation. If Tax Payer choose asset repatriation, the amount of repatriation should be invested in Indonesia. This is connected with the aimed of this program which is to support the accelerated of infrastructure development program. Government wants to do that program by the strenght from the local resident.

This thesis is about standing point of the asset repatriation itself on the Tax Amnesty Law and Tax Payer rsquo s consideration for choosing asset repatriation and how it take effect on the realization of asset repatriation. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies.

The result of this research is we should remember that asset repatriation is not the main topic of Tax Amnesty program, this is a part of Tax Amnesty program. So, even if on the first period of Tax Amnesty program the realization of asset repatriation is not as good as asset declaration but the fact is overall the realization of Tax Amnesty program is almost reach the target on the first period."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation."

"Penerapan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak utamanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang terkait dengan perbaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio, serta sebagai solusi jangka pendek untuk memperbaiki likuiditas keuangan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif triangulasi, faktor suksesi penerapan pengampunan pajak di negara lain didukung dengan hasil wawancara diperbandingkan dengan langkah apa saja yang telah diambil pemerintah untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan jangka pendek dan utamanya jangka panjang pengampunan pajak dengan catatan adanya konsistensi pemerintah pada saat dan pasca pelaksanaan kebijakan ini.

---

The implementation of tax amnesty policy primarily aims to address long term issues related to improvement of tax compliance, increase tax revenues and tax ratio, as well as a short term solution to improve the government financial liquidity. By using qualitative methods of triangulation, a factor succession of tax amnesty that already implemeted before in other countries and supported by the results of the interview, compared to what steps it has already taken by the government to make the successful policy. The results of this study indicate, Indonesia already on track to achieve its main short term and long term goals of tax amnesty with the underlined of government's consistency during and after the implementation of this policy."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Amnesti Pajak terhadap perbedaan abnormal return pada saham LQ-45 dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019. Data saham yang menjadi sampel adalah data sekunder harga saham adjusted close harian dari 30 perusahaan yang terdaftar sebagai LQ-45. Uji beda yang dilakukan dengan Paired Sample t-test untuk melihat signifikansi perbedaan abnormal return dan average abnormal return saham pada periode pengamatan. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum, selama dan setelah Amnesti Pajak. Average abnormal return juga tidak menunjukkan perbedaan pada periode sebelum Amnesti Pajak. Sedangkan, event window setelah Amesti Pajak terdapat perbedaan dari uji paired sample t-test. Penelitian selanjutnya agar dilakukan dengan memperluas cakupan sampel dan jenis variabel independennya.

---

The purpose of this study was to analyze the effect of Tax Amnesty Policy on differences in abnormal return of LQ-45 shares in the period 2015 to 2019. The stock price data was secondary data downloadde from adjusted closed stock price of 30 companies listed as LQ-45 in all observation period from web. The test conducted by Paired Sample t-test to see the significance of differences in abnormal returns and average abnormal returns of shares in the observation period. The results of the test above showed no difference in abnormal returns of the shares in the period before, during and after the Tax Amnesty held. For the event window before Tax Amnesty implementation there is no different as well. Meanwhile, the paired sample t-test for enevt window after the implementation showed a different result. Future study to be conducted by expanding the scope of sample and its independent variables."

"Tax amnesty adalah kebijakan yang menghapus pokok pajak yang terutang dan sanksinya. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk memperoleh dana sebagai penerimaan APBN dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Terdapat dua hal dalam tax amnesty yaitu deklarasi aset dan repatriasi aset. Deklarasi aset Indonesia menjadi yang tertinggi diantara negara-negara lain. Namun, repatriasi aset Indonesia justru sebaliknya. Repatriasi aset bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang menjadi harapan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Repatriasi aset Indonesia hanya berhasil mendapatkan dana sebesar 147 Triliun dari 1000 Triliun target yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan tax amnesty di tahun 2016 dalam upaya repatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist untuk menganalisis hubungan sebab akibat bagaimana keefektifan program dan faktor yang mendukung tax amnesty atas repatriasi aset di Indonesia dan diperkaya dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan repatriasi aset ditinjau dari teori Riant Nugroho (2012:107) menggambarkan bahwa kebijakan repatriasi aset di Indonesia kurang efektif.

---

Tax amnesty is a policy that eliminates the principal tax payable and the sanctions. The purpose of tax amnesty is to obtain funds as state budget revenues and improve taxpayer compliance in the future. There are two things in tax amnesty, namely asset declaration and asset repatriation. Indonesia's asset declaration is the highest among other countries. However, the repatriation of Indonesian assets is just the opposite. Asset repatriation aims to improve the investment climate in Indonesia, which is a big hope for Indonesia in increasing state revenues. The repatriation of Indonesian assets only managed to get funds of 147 trillion from the 1000 trillion target that had been set. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of tax amnesty in 2016 in an effort to repatriate assets from abroad to domestic. This study uses post-positivist approach to analyze the causal relationship between program effectiveness and the factors that support tax amnesty on asset repatriation in Indonesia and enriched with data collected through in- depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the asset repatriation policy in terms of the theory of Riant Nugroho (2012:107) illustrates that the asset repatriation policy in Indonesia is less effective."

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."

"Penelitian ini menguji pengaplikasian teori Elaboration Likelihood Model ELM pada media persuasi berupa infografis, terkhusus pada infografis amnesti pajak. Teori ELM menjelaskan bahwa terdapat dua jalur yang berpengaruh pada pembentukan sikap seseorang ketika merespon sebuah pesan persuasif, yakni jalur sentral dan periferal. Penelitian menggunakan dimensi kualitas pesan sebagai faktor penanda jalur sentral, serta dimensi daya tarik pesan sebagai faktor jalur periferal. Metode perbandingan independen sampel T-Test dan uji korelasi Product Moment Pearson digunakan untuk menguji model tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada infografis amnesti pajak, kedua jalur berperan signifikan, namun jalur sentral lebih berperan dibanding jalur periferal dalam mempengaruhi sikap positif terhadap infografis amnesti pajak.

---

This research tested the application of Elaboration Likelihood Model Theory in infographic as persuasive media, specifically on Tax Amnesty rsquo s infographic. The theory describes two routes that can affect attitudes when someone respond to persuasive message, called central route and peripheral route.This research uses message quality as central route's cue, and message attractiveness as peripheral route's cue. Independent Sample T Test and Correlation Moment Pearson Test used as the method of testing this model. The result of this research proved that in tax amnesty's infographic, both routes affected attitude significantly, where central route affect more significantly than peripheral route to positive attitude towards tax amnesty's infographic."

"Mengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber dana bagi APBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagai aspek, salah satunya dengan menempuh reformasi perpajakan. Reformasi Perpajakan khususnya Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak memberikan dampak pada tuntutan kesetaraan antara Wajib Pajak dan Fiskus serta tuntutan pemberian fasilitas perpajakan seperti pengampunan pajak bagi Wajib Pajak. Pengampunan Pajak sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, pengalaman pertama pengampunan pajak terjadi melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan kedua pada tahun 1984 dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Tetapi sejarah mencatat program pengampunan pajak tersebut tidak efektif karena adanya keenganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan. Belajar dari pengalaman dan tuntutan keuangan negara, sudah sewajarnya pengampunan pajak diberlakukan dan penetapan pada tingkatan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terdapat ketentuan Pasal 37A, dikenal dengan Kebijakan Sunsel Policy, yang memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk memperoleh fasilitas pegampunan pajak. Hal yang perlu dicermati adalah pada aspek substansi Kebijakan Sunsel Policy itu sendiri sebagai perangkat hukum yang diharapkan memberi jaminan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang antara wewenang Negara dalam melaksanakan pemungutan pajak, termasuk penerapan sanksi dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak. Suatu kebijakan pajak dikatakan baik bila secara teknis dapat diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang praktis atau melalui prosedur administrasi yang efisien. Adapun filosofi dari Kebijakan Sunsel Policy adalah bahwa Pemerintah memasukan satu pasal baru, yaitu Pasal 37A dalam UU KUP untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar agar secara sukarela melaporkan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap dengan menjamin pengurangan/penghapusan sanksi atas bunga keterlambatan pelunasan pajak tidak/belum sepenuhnya dibayar. Kebijakan Sunsel Policy merupakan hasil kompromi antara kepentingan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas base data Wajib Pajak dalam rangka mengamankan target penerimaan Negara dengan kepentingan Wajib Pajak yang menginginkan tax amnesty dan kesetaraan antara Wajib Pajak dan aparat pajak.

---

Anticipating the increase of tax revenue as the revenue source for the budget, Directorate General of Taxes (DGT) have established improvement in all aspect, one of these efforts was tax reform. Tax Reform particulariy in Tax Regulation and Policy Reform in DGT have caused effect which requires the equality between tax payer and tax officer and requires tax facilities such as tax amnesty. Indonesia had implemented the tax amnesty program under President Decree No 5 of 1964 Concerning Tax Amnesty Regulation and President Decree No 26 of 1984 Concerning Tax Amnesty. The History reveals that these tax amnesties program were ineffective because of unwillingness of tax payers and unorganized of tax administration system. Learning from the failure and the budget requirement, tax amnesty should be implemented and applicable in the law level. Consolidation of Law of the Republic Indonesia Number 6 of 1983 Concerning General Provisions and Tax Procedures As Lastiy Amended By Law Number 28 of 2007 (UU KUP) consist Article 37A, better known as Sunset Policy, which give an opportunity to tax payers to have tax amnesty. The thing that we should notice carefully is the substance of Sunset Policy itself as a law instrument that expected giving equality and certainty which is equivalent between State’s responsibility to conduct tax collection, including claim of administration penaity and State’s law protection to tax payer’s right. A tax policy is concluded to be well constructed tf the policy could be implemented technically by having uncomplicated regulations or having an efficient administration procedure. The philosophy of Sunset Policy is Government inserted new article, article 37A in UU KUP to give an opportunity to tax subjects who have not correctfy fulfilled their taxation obligations up to now to report or revise their annual income tax notification letters in a correct, clear, and complete manner by the granting of reductions or omissions in administrative sanctions in the form of interests over taxes which have not been paid in full or in part. Sunset Policy is a compromised result between DGT’s interest to broader tax payer’s data base in order to guard the budget revenue and tax payer’s interest to require tax amnesty and the equalily between tax payer and tax officer."