Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 110810 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tasya Dinasari Salsabila
Analisis proses kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan ditinjau dari perspektif teori multiple streams kingdon = Analysis of the sugar-sweetened beverages excise policy process reviewed from the perspective of kingdon's multiple streams theory
"Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dan tren konsumsi minuman bergula dalam kemasan menjadi perhatian Pemerintah sehingga muncul usulan rencana kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan. Usulan ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 namun belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga saat ini sehingga perlu dilakukan analisis atas faktor yang dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam merealisasikan kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan, baik dari tahap problem streams, policy streams, maupun politics streams. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan ditinjau dari perspektif teori multiple streams Kingdon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dipertimbangkan sehingga kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan belum dapat diterapkan pada tahun 2022. Pada tahap problem streams, kebijakan cukai lainnya yaitu cukai plastik lebih diprioritaskan untuk diterapkan, pada tahap policy streams, keterlibatan pemangku kepentingan belum terintegrasi. Pada tahap politics stream, pemangku kepentingan lebih berpihak pada pihak industri mengingat kondisi perekonomian yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum menyetujui kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan.

The increasing prevalence of non-communicable diseases in Indonesia and the consumption trend of sugar-sweetened beverages have become a concern for the government, so a proposal on the excise policy plan has emerged. This plan has been communicated by the Minister of Finance at a joint meeting with Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia in 2020. Still, it has not been approved by the legislator until now. Hence, it is necessary to analyze the factors considered by stakeholders in realizing the policy of sugar-sweetened beverages excise, both from the problem streams, policy streams, and politics streams. This study aims to analyze the excise policy process for sugar-sweetened beverages from the perspective of Kingdon's multiple streams theory. The approach used in this study is a  post-positivist paradigm with data collection in library research and field research. The results showed that factors were considered so that the sugar-sweetened beverages excise policy could not be implemented in 2022. In problem streams, other excise policies, plastic excise, are prioritized to be implemented. In policy streams, stakeholder involvement has not been integrated. In the politics stream, stakeholders are more partial to the industry considering the economic conditions affected by the Covid-19 Pandemic and Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has not approved the sugar-sweetened beverages excise policy.

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arundhati Taqwa
Persepsi Masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Rencana Kebijakan Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan = Public Perception of the Special Capital Region of Jakarta on the Planned Excise Policy on Sugar Sweetened Beverages
"Prevalensi penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu karena pola hidup yang gemar mengonsumsi Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan kebijakan cukai MBDK. Namun, kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini, padahal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menerapkan kebijakan cukai MBDK. Salah satu faktor keberhasilan dalam menetapkan kebijakan adalah pandangan atau persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana kebijakan cukai MBDK. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Persepsi positif didukung karena masyakarat DKI Jakarta memiliki sikap, motif, kepentingan, dan harapan yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Namun, agar kebijakan cukai MBDK dapat diterima masyarakat, peneliti menyarankan agar penyuluhan atau edukasi mengenai kebijakan cukai MBDK dan dampak konsumsi MBDK dilakukan secara rutin dan menarik, serta melakukan kajian mengenai elastisitas produk MBDK agar dapat mengetahui dampak kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.
The prevalence of non-communicable diseases, particularly diabetes mellitus, in DKI Jakarta continues to increase each year. This can be attributed to a lifestyle that involves a high consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB). In response to this issue, the government, through the Directorate General of Customs and Excise, is planning a SSB excise policy. However, the policy has not been implemented yet, even though several countries in Southeast Asia have already implemented SSB excise policies. One of the key factors in successful policy implementation is the perception of the society. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the planned SSB excise policy. The research adopts a quantitative approach, collecting data through surveys in the form of questionnaires and complementary interviews. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the planned SSB excise policy. The positive perception is supported by the fact that the DKI Jakarta society has positive attitudes, motives, interests, and expectations towards the planned SSB excise policy. However, to ensure the acceptance of the SSB excise policy by the public, the researchers suggest conducting regular and engaging education and awareness campaigns about the SSB excise policy and its impact on consumption. Additionally, studying the elasticity of SSB products is recommended to understand the impact of price increases on consumption reduction. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rainy Fathiyah
Analisis formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula (sugar sweetened beverages) di Indonesia = Analysist of sugar sweetened beverages tax policy formulation in Indonesia
"Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.
The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Andreanna
Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Indonesia: Analisis Proses kebijakan Menggunakan pendekatan multiple streams framework = One fuel Price Policy in Indonesia: Analysis of policy process using a multiple streams framework approach
"Isu disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antar wilayah khususnya di Indonesia bagian timur telah menjadi permasalahan lama yang terjadi di Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo menemukan masalah ini secara langsung di Papua dan menemukan bahwa minimnya jumlah penyalur menjadi penyebab disparitas harga BBM tersebut. Melihat permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan BBM Satu Harga yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan BBM Satu Harga menggunakan teori multiple streams framework yang disampaikan oleh Howlett (2018). Pendekatan dalam
penelitian ini yaitu post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep aliran kebijakan yang disampaikan oleh Howlett (2018) dapat diidentifikasi dalam proses kebijakan BBM Satu Harga. Adapun permasalahan masih ditemukan dalam proses formulasi kebijakan sehingga menimbulkan berbagai masalah pada tahap implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu minimnya biaya pendistribusian yang besar, jalur pendistribusian yang sulit dijangkau, penyimpangan pendistribusian, rendahnya minta investor, dan pengawasan yang sulit.
The issue of disparity in the price of fuel oil (BBM) between regions, especially in eastern Indonesia, has become a longstanding problem in Indonesia. Then, President Joko Widodo discovered this problem directly in Papua and found that the lack of distributors was the cause of the disparity in fuel prices. Seeing this problem, President Joko Widodo instructed the Ministry of Energy and Mineral Resources to make a one-price fuel policy which was then set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. Number 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Enforcement of One Price of Certain Types of Fuel Oil and Types of Special Oil Fuels for National Assignment. This study aims to analyze the One Price BBM policy process using the multiple streams framework theory presented by Howlett (2018). Inside approach This research is post-positivist with descriptive research type. The results of this study indicate that the concept of policy flow presented by Howlett (2018) can be identified in the One Price Fuel policy process. The problems are still found in the policy formulation process, causing various problems at the policy implementation stage. These problems include the lack of large distribution costs, distribution channels that are difficult to reach, distribution irregularities, low demand for investors, and difficult supervision."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizal
Pengaruh kebijakan tarif cukai minuman berpemanis terhadap penurunan konsumsinya di berbagai negara = The impact of a sugar-sweetened beverages excise tax policy on reducing its consumption in various countries
"Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugar-sweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat.
This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Puspa Restiawan
Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar Nikel Ditinjau dari Multiple Stream Theory = Analysis of Nickel Export Duty Policy Formulation from The Perspective of Multiple Stream Theory
"Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal.
The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annastasya Larasati
Upaya ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis = Efforts to extend excise tax on sugar-sweetened beverages
"Masalah kesehatan di Indonesia cukup buruk terutama untuk masalah penyakit tidak menular yang mendominasi dari tahun ke tahun, dalam hal ini adalah diabetes yang prevalensi menurut Riset Kesehatan Dasar mencapai 2,0% untuk tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan lewat minuman berpemanis. Oleh sebab itu pemerintah butuh untuk melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan fiskal dalam rangka mengendalikan konsumsi masyarakat dan mengkompensasi eksternalitas negatif yang ada dari segi kesehatan. Salah satu yang tepat untuk dilakukan adalah kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian minuman berpemanis sebagai barang kena cukai baru jika dilihat dari teori Cnossen mengenai legal character cukai, selain itu penelitian ini juga menganalisis proses formulasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai, serta melakukan overview implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dari beberapa negara, yaitu Filipina, Thailand, Inggris, Perancis dan Irlandia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas minuman berpemanis telah sesuai dengan legal character menurut Cnossen, yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah telah melakukan proses formulasi kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan baru sampai di tahap agenda settingBerdasarkan data yang dikumpulkan terkait lima kebijakan cukai di negara yang bersangkutan, umumnya cukai minuman berpemanis dihitung berdasarkan kadar gula yang ada di dalam suatu minuman berpemanis.
Health problems in Indonesia are quite concerning, especially for non-communicable diseases that dominate from year to year, in this case is diabetes, which prevalence according to the research conducted by the Health Minsitry of Republic Indonesia reaches 2.0% for 2018. One of the cause is the excessive sugar consumption through sugar-sweetened beverages. Therefore the government needs to intervene in the form of fiscal policy in order to control public consumption and compensate for negative externalities that exist in terms of health. One of the right things to do is the extensification policy of goods subject to excise.
The purpose of this study was to analyze the suitability of sugar sweetened beverages as the new excise items when viewed from Cnossen's theory of the legal character of excise, this study also analyzed the process of policy formulation by the government in realizing the extensification of excise goods, as well as overviewing the implementation of sugar-sweetened beverage excise policies from several countries: Philippines, Thailand, United Kingdom, France and Ireland.
The results showed that excise on sweetened beverages was in accordance with character law according to Cnossen, namely selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has carried out a process of formulating a policy on extensification of excisable goods for sweetened beverages. Until now, the process of policy formulation has only arrived at the agenda setting stage. Based on data collected related to five excise policies in the country concerned, generally excise for sweetened beverages is calculated based on the sugar content in a sweetened beverage."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roissiana Khotami
Implementasi Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis dan Implikasinya di Berbagai Negara: Literature Review = Implementation of Sugar-Sweetened Beverages Tax Policy and Its Implication in Various Countries: Literature Review
"

Diabetes merupakan penyakit menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah. Prevalensi diabetes di dunia mencapai 537 juta orang dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia menempati peringkat ke-7 diantara 10 negara dengan jumlah penderita diabetes melitus terbanyak. Konsumsi gula yang tinggi pada minuman berpemanis mampu meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit sindrom metabolik, termasuk diabetes mellitus tipe 2. Minuman berpemanis memiliki eksternalitas negatif, maka dari itu perlu diterapkan cukai pada minuman tersebut untuk mengurangi konsumsinya. WHO telah merekomendasikan untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis. Lebih dari 40 negara telah menerapkan kebijakan ini. Namun Indonesia belum menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi cukai minuman berpemanis di berbagai negara dan bagaimana implikasi dari kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link dan Scopus yang menghasilkan 15 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2013-2023). Hasil studi terinklusi dari 15 artikel menjelaskan bahwa negara yang telah mengimplementasikan cukai minuman berpemanis menetapkan tarif cukai dengan sistem cukai spesifik berdasarkan volume atau kadar gula serta ad valorem berdasarkan persentase harga produk. Implikasi dari kebijakan cukai minuman berpemanis di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman berpemanis karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan asupan energi, penurunan prevalensi penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang ekonomi, cukai minuman berpemanis dapat menambah penerimaan negara, tidak berdampak terhadap hilangnya pekerjaan dan menyebabkan resistensi industri terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis.

Diabetes is a chronic metabolic disorder characterized by increased blood sugar levels. The prevalence of diabetes in the world reaches 537 million people and is projected to continue to increase each year. Indonesia ranks 7th among the 10 countries with the highest number of people with diabetes. High sugar consumption in sugar-sweetened beverages can increase the risk of metabolic syndrome diseases, including type 2 diabetes mellitus. Sweetened drinks have a negative externality, so it is necessary to apply a tax on sugar-sweetened beverages to reduce their consumption. The WHO has recommended a tax on sweetened beverages. More than 40 countries have implemented this policy. However, Indonesia has not implemented the tax on sugar-sweetened beverages. The aim of this study is to find out about the implementation of sugar-sweetened beverage taxes in different countries and the implications of such policies. The method used was a literature review using online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, and Scopus, which produced 15 articles. (2013-2023). The results of the study included in 15 articles explained that countries that have implemented sweetened beverage taxes set tax rates with a specific tax system based on the volume or sugar rate and ad valorem based on a percentage of the product price. Implications of alcoholic beverage tax policies in the field of health may lead to a decrease in alcoholic beverage consumption due to rising commodity prices that cause consumers to choose to switch to healthier beverages, resulting in decreased energy intake, reduced prevalence of non-communicable diseases such as obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular diseases, as well as savings in healthcare costs due to these diseases. In the economic sphere, heated beverage taxes can increase state receipts, do not affect job losses, and cause industry resistance to sugar-sweetened beverage tax policies.

"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Calista Endrina Dewi
Cukai minuman berpemanis di indonesia: dampak terhadap konsumsi dan potensi penerimaannya = Sugar sweetened beverages excise tax in indonesia: the impact on consumption and its potential revenue
"Konsumsi minuman berpemanis (SSB) ditemukan sebagai salah satu faktor risiko utama obesitas dan penyakit tidak menular (NCD). Pajak pada SSB telah digunakan secara global untuk mengurangi konsumsi SSB. Untuk memahami bagaimana pajak tersebut mempengaruhi konsumsi, pendekatan Tobit digunakan dengan memanfaatkan data SUSENAS 2017 untuk mengestimasi elastisitas harga sendiri dari permintaan SSB. Hasil menunjukkan bahwa permintaan SSB secara signifikan elastis terhadap harga. Rumah tangga berpendapatan rendah dan di pedesaan lebih responsif terhadap harga daripada rumah tangga berpendapatan tinggi dan di perkotaan. Dengan menggunakan kerangka aturan elastisitas terbalik Ramsey di bawah asumsi pergeseran pajak penuh, pengenaan tarif cukai optimal sebesar 20%, 25%, 32%, dan 43% untuk minuman karbonat dan energi, minuman buah, teh kemasan, dan RTD lainnya secara berturut-turut akan secara signifikan mengurangi konsumsi SSB sebesar 57%. Ini juga akan berpotensi menghasilkan pendapatan cukai tahunan sekitar Rp8,64 triliun, yang dapat digunakan untuk mendorong diet sehat, mencegah obesitas dan NCD serta mengurangi defisit anggaran.
Sugar sweetened beverages (SSBs) consumption is found to be one of leading risk factors for obesity and non-communicable diseases (NCDs). Taxes on SSBs have been used globally to reduce SSBs consumption. To understand how such taxes will affect consumption, Tobit approach is employed using SUSENAS 2017 data to estimate the own-price elasticity of SSBs demand. The results suggest that SSBs demand is significantly price elastic. Lower-income and rural households appear more price responsive than higher-income and urban households. Applying the Ramsey inverse elasticity rule framework under the assumption of a full shifting of tax, imposing optimal excise tax rate of 20%, 25%, 32% and 43% for Carbonates and Energy drinks, Fruit drinks, Packaged tea and other RTDs, respectively, would significantly reduce SSBs consumption by 57%. It would also potentially generate annual excise tax revenue around Rp8.64 trillion, which can be spent on promoting healthier diets, preventing obesity and NCDs as well as reducing budget deficit.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yustinus Prastowo
Analisis kebijakan perpajakan Indonesia terhadap perempuan dari perspektif teori kritis = An analysis of Indonesia tax policy for woman from critical theory perspective
"Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan akan semakin penting. Ratarata kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan APBN mencapai 70% tiap tahun. Semakin penting dan kompleksnya pajak menuntut cara dan strategi baru dalam pemungutan pajak. Kebijakan perpajakan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi atau penerimaan (revenue-based approach) tidak memadai lagi karena sering mengabaikan dimensi keadilan pajak. Tesis ini mengajukan model pendekatan partisipatoris-demokratis yang berbasis tawar-menawar (bargaining-based approach) antara negara-warganegara sebagai model baru yang lebih menjanjikan. Partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, dukungan diagregasi, dan kontestasi gagasan yang diskursif diwadahi. Dengan demikian kebijakan perpajakan akan lebih efektif sebagai bagian kebijakan publik yang transformatif. Studi kasus kebijakan perpajakan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak harmonis atau sinkron menimbulkan distorsi dan diskriminasi. Di sisi lain, tampak partisipasi dan kesadaran publik masih rendah, dan dinamika internal birokrasi ternyata memberi peluang dan ruang perubahan yang cukup menjanjikan. Optimalisasi tax expenditure sebagai bagian dari strategi kebijakan perpajakan juga mendesak dipraktikkan. Di satu sisi tuntutan akan kepatuhan pajak ditingkatkan, di sisi lain pemastian alokasi belanja publik yang tepat sasaran dan mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dijamin.
Tax is the largest source of government revenue. It will be more important in the future. The average contribution of tax to total government revenue is about 70%. While tax is more important and complex matter, it also demand a new strategy because often neglecting the justice aspect. This thesis proposes a new approach named bargaining-based approach between state and citizen as an alternative and possible promising model. The public participation is widely opened, the endorsement aggregated, and contested discursive ideas are accomodated. It means that tax policy will be more effective as a part of a transformative public policy. The thesis studying the tax policy on woman that shows not harmonious and quite discriminative. On other side, there are quite clear low public participation and awareness, but there is also exist an internal dynamic of the bureaucracy that show the chance to achieve a promising change. Tax expenditure optimalization as a part of tax policy sstrategy also urgent to be applied. There are exist a high demand on tax compliance but also public spending that will be more accountable and give a good impact on public welfare and equality."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T39219
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>