Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia berupaya mendorong partisipasi sektor industri untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Salah satu dukungan pemerintah dalam meningkatkan litbang swasta adalah melalui penerbitan kebijakan super tax deduction (STD) atas kegiatan litbang. Akan tetapi, jumlah wajib pajak yang memperoleh konfirmasi kesesuaian untuk melakukan litbang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan STD atas kegiatan litbang. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan kebijakan STD atas kegiatan litbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan tujuan pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif STD belum sepenuhnya efektif dengan dua indikator dimensi. Pertama, dimensi tepat kebijakan belum berjalan optimal karena tujuan pemberian insentif STD untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia belum tercapai. Kedua, dimensi tepat lingkungan belum berjalan efektif yang disebabkan oleh potensi multitafsir terkait metode pengakuan dan pencatatan biaya litbang antara akuntansi dengan pajak. Sesuai dengan tujuan penelitian kedua, hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor pendukung dan tiga faktor penghambat dalam penerapan kebijakan STD atas kegiatan litbang. Faktor pendukung di antaranya meliputi sosialisasi kebijakan STD atas kegiatan litbang, keandalan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai sarana pengajuan insentif, dan koordinasi antar kementerian/lembaga pelaksana. Faktor penghambat di antaranya meliputi kondisi perekonomian lesu akibat pandemi Covid-19, keterbatasan pengetahuan sumber daya dan jumlah narahubung, dan desain kebijakan STD atas kegiatan litbang yang kurang mendorong industri untuk mengajukan insentif pengurangan pajak super.

---

The Indonesian government seeks to encourage industrial sector participation in conducting research and development (R&D) activities. One of the government's supports in increasing private R&D is through the issuance of a super tax deduction (STD) policy for R&D activities. However, the number of taxpayers who have received confirmation of conformity to carry out R&D is still small when compared to the total number of taxpayers. This research has two objectives. The first objective is to evaluate the effectiveness of applying STD to R&D activities. The second objective is to analyze the supporting factors and inhibiting factors for implementing STD policies on R&D activities. This study uses a qualitative method. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. Based on the first objective, the research results show that STD incentives are not fully effective with two dimensional indicators. First, the right policy has not run optimally because the goal of providing STD incentives to increase research and development activities in Indonesia has not been achieved. Second, the right environment dimension has not been effective due to the potential for multiple interpretations related to the method of recognizing and recording R&D costs between accounting and taxes. In accordance with the second research objective, the results of the study explain that there are three supporting factors and three inhibiting factors in the application of STD policies to R&D activities. The supporting factors include the dissemination of STD policies on R&D activities, the reliability of the OSS (Online Single Submission) system as a means of submitting incentives, and coordination between implementing ministries/agencies. Inhibiting factors include the sluggish economic condition due to the Covid-19 pandemic, limited knowledge of resources and the number of contact persons, and the design of STD policies on R&D activities that do not encourage the industry to apply for super tax reduction incentives."

"Pemerintah memberikan fasilitas super tax deduction bagi perusahaan yang mendukung kegiatan vokasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.03/2019 yang didasari untuk mendorong perusahaan agar mau terlibat dan mendukung kegiatan vokasi di Indonesia, yaitu dengan menyelenggarakan program magang bagi siswa, mahasiswa, dan karyawan dari lembaga vokasi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan super tax deduction bagi perusahaan yang mendukung kegiatan vokasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat kepentingan dari stakeholders atas kebijakan ini, yaitu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, menyukseskan program link and match, mendapatkan pengurangan penghasilan bruto, dan melaksanakan visi misi perusahaan. Perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan super tax deduction adalah adanya perubahan pada kualitas sumber daya manusia karena magang yang diselenggarakan oleh perusahaan lebih spesifik ke kompetensi tertentu dan agar perusahaan semakin terdorong untuk merekrut tenaga kerja dari pendidikan vokasi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Wajib Pajak menanggapi kebijakan ini secara positif karena merasakan manfaatnya, seperti pengurangan penghasilan bruto hingga 200%. Sampai 9 September 2020, fasilitas pajak super tax deduction telah dimanfaatkan oleh 19 Wajib Pajak. Dalam pengimplementasinnya, terdapat beberapa hambatan, seperti perusahaan membutuhkan waktu yang lama saat mengurus dokumen untuk di-upload ke OSS, terbukanya peluang tidak jujur dari Wajib Pajak, dan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Skripsi ini juga meninjau bagaimana kebijakan pajak di negara lain, seperti Thailand, Austria, dan Prancis memfasilitasi keterlibatan perusahaan swasta dengan lembaga vokasi.

---

The government provided super tax deduction facility for those companies through the Minister of Finance Regulation Number 128/PMK.03/2019 which intends to encourage companies to take part and support vocational activities namely by organizing apprenticeship programs for students and employees of vocational institutions. This thesis aims to analyse super tax deduction policy for companies that support vocational activities in Indonesia by using qualitative approach. The data are obtained through in- depth interviews and literature studies. There are some interests from stakeholders in this policy, namely creating a high competitive workforce, encouraging the involvement of the industrial and business field, promoting the success of the link and match program, getting a reduction in gross income, and carrying out the company's vision and mission. The expected effect with the super tax deduction policy is a major change in the quality of human resources since the internships held by companies are more specific to certain competencies. Companies are also expected to be increasingly motivated in recruiting workers from vocational education who are in accordance with the competencies required by the company. Taxpayers responded positively to this policy because they obtained the benefits, such as a reduction in gross income up to 200%. Until 9th of September 2020, the super tax deduction tax facility has been utilized by 19 taxpayers. In its implementation, there are several obstacles, such as companies taking a long time to proceed documents uploaded to OSS, opportunities for dishonesty from taxpayers, and differences in interests between companies and the government. This thesis also examines how tax policies in other countries, such as Thailand, Austria, and France facilitate the involvement of private companies with vocational institutions."

"Inovasi bertujuan menciptakan gagasan baru yang diimplementasikan dan menjadi alasan utama peradaban modern. Proses inovasi melibatkan prinsip-prinsip kunci yang salah satunya merupakan penelitian dan pengembangan. Dukungan pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan membandingkan beberapa negara yaitu Indonesia, Turki, dan Portugal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak yang memiliki minat dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor utama dari rendahnya minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak ini adalah karena tingginya peluang Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan setelah memanfaatkan kebijakan ini. Walaupun, Wajib Pajak tidak memiliki minat untuk menerapkan kebijakan ini, dampak atas beberapa faktor seperti tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan, daya saing global, dan beberapa hal yang terdampak lainnya tidak mengalami penurunan dan cenderung positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia tidak memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan.

---

Innovation aims to create new ideas that are implemented and become the main reason for modern civilization. The innovation process involves key principles, one of which is research and development. Government support in research and development activities can be in the form of providing tax incentive facilities that can be utilized in carrying out research and development activities. The purpose of this study is to analyze tax incentive policies on research and development activities by comparing several countries, namely Indonesia, Turkey, and Portugal. This research uses descriptive qualitative method with data collection through literature study and field study. The results showed that there are still low taxpayers who have an interest in utilizing tax incentive policies for research and development activities. The main factor of the low interest of taxpayers in utilizing this tax incentive is due to the high chance of taxpayers to be audited after utilizing this policy. Although, taxpayers do not have an interest in applying this policy, the impact on several factors such as the level of research and development activities, global competitiveness, and several other affected things has not decreased and tends to be positive. This shows that the tax incentive policy on research and development activities in Indonesia has no impact on research and development activities."

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi insentif pajak atas kegiatan pemberian sumbangan untuk penanggulangan bencana berdasarkan indikator kriteria evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana, secara keseluruhan belum memenuhi indikator kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Belum terpenuhi sebab insentif pajak atas sumbangan bencana belum dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai penyebab dari terbatasnya persyaratan yang diberikan. Agar insentif pajak atas sumbangan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan sosialisasi supaya kebijakan insentif yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, diperlukan penyesuaian terkait ketentuan insentif berdasarkan kondisi saat ini, seperti mempertimbangkan pelonggaran persyaratan status bencana yang menjadi sasaran insentif.

---

This thesis discusses about the tax incentive policy for donations activities for disaster management. This research was conducted to evaluate tax incentives for donation activities for disaster management based on policy evaluation criteria by William Dunn. The research method is carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. The results of the study indicate that the tax incentive policy regulation for donations activites for disaster management, as a whole, has not met William Dunn's policy evaluation criteria. Not yet fulfilled because tax incentives for disaster donations have not been utilized by taxpayers as a cause of the limited requirements given. In order for tax incentives to contribute to disaster management to be effective, the government needs to socialize so that the incentive policy in question can be conveyed well. In addition, adjustments are needed related to incentive provisions based on current conditions, such as considering the easing of disaster status requirements that are targeted by incentives."

"Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini.

---

With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices."