Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif salah satunya bagi perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor industri terkena dampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali perusahaan rokok. Melihat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap perusahaan rokok pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai menjadi 90 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perancangan kebijakan, proses implementasi, hasil kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengetahui kendala yang ditemukan selama proses implementasi melalui teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle pada tahun 1980. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post-positivist, metode pengumpulan data kualitatif, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 dengan teori Grindle yaitu designing process, policy implementation, dan result memiliki proses perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran target, sehingga pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan tidak ditemukan adanya kendala, serta hasil kebijakan yang memberikan respon positif dari perusahaan rokok dan peningkatan penerimaan cukai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has various negative impacts, one of which is for the economy in Indonesia. Various industrial sectors have been negatively affected by the Covid-19 pandemic, and cigarette companies are no exception. Seeing the impact of the Covid-19 pandemic on cigarette companies, the government provided a policy in the form of extending the period of delaying excise payments for companies that made payments by attaching excise tapes to 90 days. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of delaying excise payments for cigarette companies during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the obstacles found during the implementation process through the theory of policy implementation based on Grindle's theory in 1980. The method used in this study is through a post-positivist approach, qualitative data collection methods, and qualitative data analysis methods. The results showed that the implementation of the policy of delaying payments excise duty for cigarette companies during the Covid-19 pandemic with Grindle theory, namely the designing process, policy implementation, and the result has a good planning process in accordance with the target, so that during the implementation of policy implementation there are no obstacles, and policy results that provide a positive response from cigarette companies and increased excise revenues during the Covid-19 pandemic in Indonesia."

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."

"Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi.

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services."

"mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai upaya untuk mendorong daya beli masyarakat, mendukung usaha, dan melakukan pemulihan kondisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi industri otomotif di Indonesia yang tercantum dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 120/PMK.010/2021 sebagai peraturan terbaru pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif PPnBM DTP bagi sektor industri otomotif di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisis pertimbangan pemerintah dalam melakukan perpanjangan kebijakan insentif PPnBM DTP. Metode yang peneliti terapkan adalah post-positivist. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan ini menghasilkan beberapa manfaat. Namun, implementasi kebijakan juga terjadi anomali, yakni di satu sisi masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah menghadapi kondisi yang sulit, tetapi di sisi lain masyarakat kelas menengah dipacu agar mereka mengeluarkan uangnya. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga tidak mengalami kendala yang berarti, sebab terdapat juga sumber daya yang memadai dan komunikasi terjalin dengan lancar. Implementasi kebijakan ini berhasil menjaga antusiasme dan mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Selain itu, terdapat perpanjangan kebijakan insentif PPnBM DTP ini, terutama atas insentif PPnBM DTP sebesar 100%. Perpanjangan insentif tersebut telah dipertimbangkan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

---

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the economic sector and the business sector in Indonesia. This prompted the government to provide tax incentives through the National Economic Recovery (PEN) program. In an effort to encourage people's purchasing power, support businesses, and restore economic conditions, the government issued a Sales Tax on Luxury Goods borne by the government (PPnBM DTP incentive policy for the automotive industry in Indonesia as stated in PMK No. 20/PMK.010/21 as has been revoked and replaced with Minister of Finance Regulation (PMK) No. 31/PMK.010/2021 as amended in PMK No. 120/PMK.010/2021 as the latest regulation in 2021. The purpose of this study is to analyze the PPnBM DTP incentive policy for the automotive industry sector in Indonesia during the Covid-19 pandemic and analyze the government's considerations in extending the PPnBM DTP incentive policy. The method that the researcher applies is post-positivist. The findings of this study indicate that the implementation of this policy produces several benefits. However, the implementation of the policy also has an anomaly, namely on the one hand the society, especially the lower middle class, faces difficult conditions, but on the other hand, the middle class is encouraged to spend their money. In addition, the implementation of this policy also did not have significant obstacles, because there were also adequate resources and communication was established smoothly. The implementation of this policy has succeeded in maintaining enthusiasm and maintaining people's purchasing power, and has received positive responses from various parties, especially the society. In addition, there is an extension of the PPnBM DTP incentive policy, especially for the PPnBM DTP incentive of 100%. The extension of these incentives has been considered from both a social and economic perspective."

"Kementerian PPN/Bappenas dijadikan sebagai instansi pertama dan percontohan untuk instansi pemerintah lainnya dalam implementasi flexi work. Implementasi flexi work dianggap dapat menunjang produktivitas dan kinerja para ASN di Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina perencana. Datangnya pandemi COVID-19 menjadi stimulus transformasi cara kerja ke arah digital, namun juga menyebabkan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19 terbilang cukup berhasil, dilihat berdasarkan dari empat dimensi yang diteliti. Hanya ditemui beberapa masalah di dimensi sumber daya dan disposisi. Hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa kerugian yang dirasakan ASN selama implementasi flexi work seperti cenderung overtime, peningkatan tingkat stres akibat isolasi, dan kurang fokus dalam bekerja, serta peserta diklat yang menghadapi kesulitan dalam keahlian penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peraturan yang sudah berlaku serta komitmen dari atasan/pimpinan. Serta dilanjutkannya konsep flexi work secara seimbang antara kantor dan rumah.

---

Ministry of National Development Planning (Bappenas) was made as the first institution that implements flexi work and served as model for other institutions. The implementation of flexi work is considered to be able to support the productivity and performance of ASN at the Bappenas Pusbindiklatren as supervisor for planners. The arrival of the COVID-19 pandemic became a stimulus for the transformation towards the digital way of work, but also caused the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) phenomenon. This study aims to determine the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic. The research approach used is post-positivist. The data collection technique used is a qualitative method through in-depth interviews and literature study. The theory used in this research is Edward III's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic was quite successful, judging from the four dimensions studied. Some problems are encountered in the dimensions of resources and dispositions. The problem is some of the disadvantages that ASN had during the implementation of flexi work such as: overtime tendency, increased stress levels due to isolation, and lack of focus on work, as well as training participants who face difficulties in using technologies. Therefore, it is necessary to affirm the existing regulations and commitment from superiors/leaders. As well as continuing the concept of flexi work in a balanced way between office and home.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Tren individu yang terdampak Covid-19 terus meningkat sejak awal kemunculannya hingga menyebar secara global dan muncul di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari Covid-19 adalah debitur kurang mampu membayar kembali hutangnya kepada kreditur. Akibatnya, semakin banyak orang yang mengajukan pailit, terutama di Indonesia yang lebih banyak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (surseance of payment). Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui kebijakan surseance of payment dalam perjanjian kredit perbankan dan pelaksanaan surseance of payment selama pandemi Covid-19 di Bank Negara Indonesia (BNI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap undang-undang, buku, jurnal dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan POJK 11/2020 yang memberikan tambahan enam kanal restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19 sebagai solusi untuk melunasi hutangnya di masa sulit ini. BNI menerapkan POJK 11/2020 dan memberikan remisi kepada debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BNI tidak memprioritaskan PKPU; BNI lebih memilih penyelesaian hutang secara musyawarah antara debitur dan bank. Penulis merekomendasikan BNI untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar kebijakan restrukturisasi hutang yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020, meskipun telah habis masa berlakunya.

---

The trend of individuals affected by Covid-19 has risen steadily since its initial emergence until it spread globally and surfaced in Indonesia. One of the downfalls to Covid-19 is that debtors are less able to repay their creditors for their debts. Consequently, more people are filing for bankruptcy, particularly in Indonesia where there are more requests for PKPUs (surseance of payment). In this research, the author aims to determine the rules and regulations of surseance of payment in banking credit agreements and the implementation of surseance of payment during the Covid-19 pandemic in Bank Negara Indonesia (BNI). This study uses descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by assessing laws, books, journals and conducting interviews related to the topic of this thesis. The findings of this research shows that the government has enacted POJK 11/2020, which provides six additional restructuring canals for debtors affected by Covid-19 as a solution to settle their debts during these hard times. BNI implements POJK 11/2020 and provides remissions to debtors that are unable to settle their debts due to the Covid-19 pandemic. Based on the conducted research, BNI does not prioritize surseance of payment; BNI favors debt resolution through negotiation between the debtor and the bank. The author recommends BNI to continue implementing the fundamentals of the current debt restructuring policy as regulated by POJK 11/2020, despite the expiration of its validity period."

"Penelitian ini berfokus kepada implementasi program CSR yang ada selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan mulai dari September hingga Januari 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang mengharuskan penulis meninjau berbagi literatur mulai dari jurnal, buku, laporan terkait, surat kabar, dan sumber literatur lainnya. Penulis melakukan hal tersebut guna mendapatkan data secara luas terkait perusahaan yang mengimplementasikan CSR pada masa pandemi Covid-19 baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan antara lain dapat mengetahui ruang lingkup, manfaat, model, hingga proses implementasi dari beberapa program CSR. Ruang lingkup dari implementasi terdiri dari dua. Pertama, konsep Triple Bottom Line yang hasilnya menunjukkan bahwa CSR dilakukan mengacu kepada profit dan people. Kedua, berdasarkan draft ISO 26000 CSR dilaksanakan guna pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Sosial. CSR dari masing-masing perusahaan memberikan manfaat bagi sasaran maupun bagi perusahaan. Model-model CSR terbagi menjadi menurut pelaksananya dan menurut tujuannya. Berdasarkan Carroll CSR Pyramid, motif utama CSR pada masa pandemi adalah philanthropy responsibility. Penelitian ini, selain memberikan gambaran dari setiap program yang dikaji juga memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar menambah wawasan tentang implementasi CSR dimasa pandemi.

---

This research focuses on the implementation of existing CSR programs during the Covid-19 pandemic. This research was conducted from September to January 2021. The research method used is a literature review which requires the authors to review the literature sharing ranging from journals, books, related reports, newspapers, and other literary sources. The author did this in order to obtain extensive data regarding companies implementing CSR during the Covid-19 pandemic both in Indonesia and abroad. The results of the literature review that have been carried out include knowing the scope, benefits, models, and the implementation process of several CSR programs. The scope of implementation consists of two. First, the Triple Bottom Line concept whose results show that CSR is carried out referring to profit and people. Second, based on the draft ISO 26000 CSR is implemented to fulfill Human Rights and Social Development. CSR of each company provides benefits for the target as well as for the company. CSR models are divided into according to their implementers and according to their objectives. According to the Carroll CSR Pyramid, the main motive for CSR during a pandemic is philanthropy responsibility. This research, in addition to providing an overview of each program studied, also provides recommendations for further research in order to add insight into the implementation of CSR during the pandemic."

"Penelitian ini berfokus kepada implementasi program CSR yang ada selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan mulai dari September hingga Januari 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang mengharuskan penulis meninjau berbagi literatur mulai dari jurnal, buku, laporan terkait, surat kabar, dan sumber literatur lainnya. Penulis melakukan hal tersebut guna mendapatkan data secara luas terkait perusahaan yang mengimplementasikan CSR pada masa pandemi Covid-19 baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan antara lain dapat mengetahui ruang lingkup, manfaat, model, hingga proses implementasi dari beberapa program CSR. Ruang lingkup dari implementasi terdiri dari dua. Pertama, konsep Triple Bottom Line yang hasilnya menunjukkan bahwa CSR dilakukan mengacu kepada profit dan people. Kedua, berdasarkan draft ISO 26000 CSR dilaksanakan guna pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Sosial. CSR dari masing-masing perusahaan memberikan manfaat bagi sasaran maupun bagi perusahaan. Model-model CSR terbagi menjadi menurut pelaksananya dan menurut tujuannya. Berdasarkan Carroll CSR Pyramid, motif utama CSR pada masa pandemi adalah philanthropy responsibility. Penelitian ini, selain memberikan gambaran dari setiap program yang dikaji juga memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar menambah wawasan tentang implementasi CSR dimasa pandemi.

---

This research focuses on the implementation of existing CSR programs during the Covid-19 pandemic. This research was conducted from September to January 2021. The research method used is a literature review which requires the authors to review the literature sharing ranging from journals, books, related reports, newspapers, and other literary sources. The author did this in order to obtain extensive data regarding companies implementing CSR during the Covid-19 pandemic both in Indonesia and abroad. The results of the literature review that have been carried out include knowing the scope, benefits, models, and the implementation process of several CSR programs. The scope of implementation consists of two. First, the Triple Bottom Line concept whose results show that CSR is carried out referring to profit and people. Second, based on the draft ISO 26000 CSR is implemented to fulfill Human Rights and Social Development. CSR of each company provides benefits for the target as well as for the company. CSR models are divided into according to their implementers and according to their objectives. According to the Carroll CSR Pyramid, the main motive for CSR during a pandemic is philanthropy responsibility. This research, in addition to providing an overview of each program studied, also provides recommendations for further research in order to add insight into the implementation of CSR during the pandemic."