Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital.

---

Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems."

"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.

---

Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."

"QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko.

---

QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment

systems already used and implemented by the various Payment System Providers

(PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment

Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG

21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations

which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI

19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018

regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the

implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia?

2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is

the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research

method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the

Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National

Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the

payment system has both implemented risk management measures as well as

stipulating risk management requirements for all parties involved in the

implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as

insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk

management measures and regulations are still required for a standardized payment

system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have

stronger and clearer approach and measures to risk management.

"

"

Tren penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam empat tahun terakhir. Namun terlepas dari volume dan nilai transaksi yang kian meningkat, terdapat indikasi bahwa tingkat penggunaan QRIS masih tergolong rendah karena jumlah pengguna QRIS belum mencapai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam menggunakan QRIS. Penelitian ini menggunakan model penerimaan teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) sebagai dasar teori dengan Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, dan Habit sebagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap niat dan keputusan dalam menggunakan QRIS. Terdapat pula usia dan jenis kelamin yang digunakan sebagai variabel moderasi penelitian. Penelitian ini menggunakan Partial Least Square- SEM (Structural Equation Modeling) untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam hipotesis yang diterima dengan usia sebagai variabel yang berpengaruh langsung terhadap keputusan menggunakan QRIS.

---

The usage trend of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has experienced rapid development in the past four years. However, despite the increasing transaction volume and value, there is an indication that the adoption rate of QRIS is still relatively low as the number of QRIS users has not reached the target set by Bank Indonesia. Therefore, it is important to identify the factors that influence consumers in using QRIS. This study adopts the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) as the theoretical framework, with Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, and Habit as the factors that may affect the behavioral intention and use behavior of QRIS. Age and gender are also used as the moderating variables in this research. The study employs Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for hypothesis testing. The research findings reveal that six hypotheses are accepted, with age identified as a variable that directly influences the decision to use QRIS.

 

"

"Adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat mempermudah transaksi pembayaran dan meningkatkan efisiensi UMKM. Namun, QRIS belum sepenuhnya diadopsi oleh UMKM di Indonesia, tercermin dari tingkat adopsi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan framework Technology, Organization, Environment (TOE) untuk menganalisis pengaruh faktor TOE terhadap adopsi QRIS dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire untuk memperoleh data dari 299 UMKM di Indonesia. Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan Smart PLS3.0 digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa adopsi QRIS ditentukan oleh faktor organisasi dan lingkungan, sedangkan faktor teknologi tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa adopsi QRIS berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan Penyedia Layanan Pembayaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan adopsi QRIS.

---

Adoption of QR Code Indonesian Standard (QRIS) technology can simplify payment transactions and improves MSMEs' efficiency. However, QRIS has not been fully adopted by MSMEs in Indonesia, reflected by a relatively low adoption rate. Therefore, this study uses the Technology, Organization, Environment (TOE) framework to analyse the influence of TOE factors on QRIS adoption and the impact on the MSMEs performance. This study used questionnaires gathered from 299 MSMEs in Indonesia and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the hypotheses. The findings show that the adoption of QRIS is determined by organisational and environmental factors, while technological factors have no significant effect. Furthermore, this study proves that QRIS adoption has a significant impact on the MSMEs performance. Based on the findings, this study suggests the importance of collaboration between regulators and Payment Service Providers to provide education and assistance to MSMEs to increase the adoption Fof QRIS."

"Angka penggunaan transportasi KRL cukup tinggi dibandingkan transportasi umum lainnya. Metode pembayaran tiket KRL yang umum digunakan adalah tap card, namun mulai muncul metode pembayaran tiket KRL yang baru, yaitu QR code. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan dompet digital di Indonesia. Peningkatan jumlah penggunaan metode pembayaran QR code dapat dilihat dari jumlah penggunaan pada salah satu penyedia layanan QR code, yaitu GoTransit, yang meningkat sebanyak 20 kali hanya dalam jangka waktu 1 bulan setelah diluncurkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran transportasi KRL dengan memanfaatkan teori Push Pull Mooring (PPM). Melalui framework ini, faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih pengguna dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor yang mendorong (push), menarik (pull), dan menghambat (mooring). Responden pada penelitian ini berjumlah 605 responden yang setidaknya pernah menggunakan metode pembayaran tap card dan QR code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor push, yaitu perceived risk dan faktor pull, yaitu application usefulness, ease of use, dan public influence, secara positif memengaruhi niat beralih dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran tiket KRL. Sedangkan untuk faktor mooring ditemukan bahwa habit, past investments, dan perceived threats secara negatif memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code dalam pembelian tiket KRL. Penelitian ini memberikan faktor baru yaitu perceived threats pada faktor mooring dan memberikan ide baru kepada penyedia layanan tap card, seperti menerapkan pemindahan atau pemblokiran saldo pada kartu yang hilang atau rusak dan kepada penyedia layanan QR code, seperti menambah promo yang diberikan, meningkatkan multifungsionalitas produk, dll.

---

The usage of KRL is significantly higher compared to other public transportation options. The most common method of payment for KRL tickets is through tap cards. However, a new payment method for KRL tickets has emerged, which is the QR code. This development is attributed to the increased adoption of digital wallets in Indonesia. The rise in the usage of QR code payment can be observed through the usage data of one QR code service provider, GoTransit, which experienced a twentyfold increase within just one month after its launch. This research aims to investigate the factors that influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL transportation, utilizing the Push Pull Mooring (PPM) theory. Within this framework, the factors affecting users' switching intention are categorized into three groups: push factors, pull factors, and mooring factors. This study involved 605 participants, all of whom had experience with both tap card and QR code payment methods at least once. The research findings indicate that push factors, such as perceived risk, and pull factors, including application usefulness, ease of use, and public influence, positively influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL tickets. On the other hand, mooring factors, specifically habit, past investments, and perceived threats, negatively impact individuals' switching intentions. This study proposes a new factor which is perceived threats on the mooring factors and new ideas for tap card service providers, such as implementing balance transfer or blocking for lost or damaged cards and suggestions for QR code service providers, such as offering promotions, enhancing the multifunctionality of their products, and more."

"Angka penggunaan transportasi KRL cukup tinggi dibandingkan transportasi umum lainnya. Metode pembayaran tiket KRL yang umum digunakan adalah tap card, namun mulai muncul metode pembayaran tiket KRL yang baru, yaitu QR code. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan dompet digital di Indonesia. Peningkatan jumlah penggunaan metode pembayaran QR code dapat dilihat dari jumlah penggunaan pada salah satu penyedia layanan QR code, yaitu GoTransit, yang meningkat sebanyak 20 kali hanya dalam jangka waktu 1 bulan setelah diluncurkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran transportasi KRL dengan memanfaatkan teori Push Pull Mooring (PPM). Melalui framework ini, faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih pengguna dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor yang mendorong (push), menarik (pull), dan menghambat (mooring). Responden pada penelitian ini berjumlah 605 responden yang setidaknya pernah menggunakan metode pembayaran tap card dan QR code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor push, yaitu perceived risk dan faktor pull, yaitu application usefulness, ease of use, dan public influence, secara positif memengaruhi niat beralih dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran tiket KRL. Sedangkan untuk faktor mooring ditemukan bahwa habit, past investments, dan perceived threats secara negatif memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code dalam pembelian tiket KRL. Penelitian ini memberikan faktor baru yaitu perceived threats pada faktor mooring dan memberikan ide baru kepada penyedia layanan tap card, seperti menerapkan pemindahan atau pemblokiran saldo pada kartu yang hilang atau rusak dan kepada penyedia layanan QR code, seperti menambah promo yang diberikan, meningkatkan multifungsionalitas produk, dll.

---

The usage of KRL is significantly higher compared to other public transportation options. The most common method of payment for KRL tickets is through tap cards. However, a new payment method for KRL tickets has emerged, which is the QR code. This development is attributed to the increased adoption of digital wallets in Indonesia. The rise in the usage of QR code payment can be observed through the usage data of one QR code service provider, GoTransit, which experienced a twentyfold increase within just one month after its launch. This research aims to investigate the factors that influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL transportation, utilizing the Push Pull Mooring (PPM) theory. Within this framework, the factors affecting users' switching intention are categorized into three groups: push factors, pull factors, and mooring factors. This study involved 605 participants, all of whom had experience with both tap card and QR code payment methods at least once. The research findings indicate that push factors, such as perceived risk, and pull factors, including application usefulness, ease of use, and public influence, positively influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL tickets. On the other hand, mooring factors, specifically habit, past investments, and perceived threats, negatively impact individuals' switching intentions. This study proposes a new factor which is perceived threats on the mooring factors and new ideas for tap card service providers, such as implementing balance transfer or blocking for lost or damaged cards and suggestions for QR code service providers, such as offering promotions, enhancing the multifunctionality of their products, and more"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah compatibility, smartphone affinity, convenience, utilitarian value, perceived risk, dan privacy concern,< merupakan faktor-faktor yang memengaruhi intensi pelanggan restoran terhadap penggunaan mobile payment berbasis QR Code di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Struktural Equation Model (SEM) untuk menguji hipotesis dan data dari responden penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik judgmental sampling atas 1040 responden. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa compatibility, smartphone affinity, convenience, utilitarian value, dan privacy concern berpengaruh terhadap intensi pelanggan restoran untuk menggunakan tekonologi mobile payment berbasis QR Code, sementara perceived risk tidak berpengaruh terhadap intensi pelanggan restoran untuk menggunakan tekonologi mobile payment berbasis QR Code. Penemuan penelitian diharapkan dapat menjadi implikasi manajerial baik untuk penyedia layanan mobile payment berbasis QR Code, maupun untuk manajer atau pemilik merchant dalam industri food and beverages.

---

This study aims to determine whether compatibility, affinity smartphone, convenience, utilitarian value, perceived risk, and privacy concern are factors that influence restaurant customers intention to use QR Code-based mobile payments in Indonesia. This study uses the Structural Equation Model (SEM) method to test hypotheses and data from research respondents are obtained using judgmental sampling techniques for 1040 respondents.

The findings of this study reveal that compatibility, affinity smartphones, convenience, utilitarian value, and privacy concern influence restaurant customers' intention to use QR Code-based mobile payment technology, while perceived risk does not affect restaurant customer intention to use QR Code-based mobile payment technology. The research findings are expected to be managerial implications for both QR Code-based mobile payment service providers, and for merchant managers or owners in food and beverages industries."

"Metode Pembayaran Quick Response (QR) Code merupakan metode pembayaran berbasis mobile yang digunakan untuk pembayaran melalui platform seperti dompet digital lewat pemindaian kode yang berisikan informasi pembayaran. Metode pembayaran QR Code telah digunakan di berbagai aplikasi dompet digital dan penggunaannya bertambah selama pandemi COVID-19. Selain faktor pendukung, terdapat permasalahan penggunaan QR Code seperti masalah keamanan, infrastruktur, edukasi, dan transparansi yang dihadapi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan metode pembayaran QR Code pada aplikasi mobile dompet digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model penelitian berbasis M-TAM dengan metode kuantitatif. Data yang terkumpul pada penelitian ini sebanyak 1.271 respons yang dianalisis menggunakan metode Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) dengan aplikasi AMOS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived transaction convenience, perceived transaction speed, mobile usefulness, mobile ease of use, subjective norm, personal innovativeness, perceived security, dan behavioral intention memengaruhi penggunaan (actual usage) QR Code pada aplikasi dompet digital di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penyedia jasa pembayaran QR Code seperti perusahaan financial technology dan regulator dalam meningkatkan layanan pembayaran. Kata kunci: QR Code, aplikasi mobile dompet digital, CB-SEM, AMOS, actual usage, metode pembayaran

---

Quick Response (QR) Code Payment Method is a mobile-based payment method used for payments through platforms such as digital wallets by scanning codes containing payment information. The QR Code Payment Method has been used in various digital wallet applications and its use has increased during the COVID-19 pandemic. In addition to supporting factors, there are problems using QR Codes such as security, infrastructure, education, and transparency problems faced by users. This study aims to determine the factors that influence the use of the QR Code payment method on digital wallet applications in Indonesia. This study uses an M-TAM-based research model with quantitative methods. The data collected in this study were 1.271 responses which were analyzed using the Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) method with the AMOS 24 application. The results of this study indicate that the perception of transaction convenience, perception of transaction speed, mobile usability, ease of use of mobile, subjective norms, personal innovativeness, perceived security, and behavioral intentions affect the use (actual usage) of QR Code on digital wallet applications in Indonesia. This research is expected to give insights for QR Code payment service providers such as financial technology companies and regulators in improving payment services"

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."