Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi merupakan praktik konkrit pertahanan kekayaan dari hubungan kuasa politik dan material, dan dapat terjadi karena adanya dominasi oleh pemilik kekuasaan minoritas atau disebut oligarki. Winters (2011) memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Argumen tesis tersebut diperlihatkan dengan menganalisa oligarki pada jejaring korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1 dengan kerangka teori dari Winters (2011). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (daring dan luring) dan triangulasi dengan data sekunder malalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Korupsi ini terjadi dikarenakan adanya konsentrasi material yang ditopang oleh kekuasaan politik yang mampu mengubah kebijakan dan menciptakan struktur informal. Dalam kasus ini jejaring penyokong oligarki mempengaruhi proses maupun hasil dari kebijakan pemerintah dan birokrasi, jaringan korupsi tersebut mematahkan integritas pejabat publik sehingga kerja pemerintah menjadi bagian dari politik praktis yang mendapat tekanan kepentingan elite politik. Dengan demikian, hubungan oligarkis politik dan bisnis menciptakan dominasi kekuasaan dan menggunakannya sebagai alat pertahanan kekayaan.

---

Corruption is an actual practice of defending wealth as the outcome of the political and material power relations; it occurs because of the dominance of the minority power called the oligarchy, defined as a system that refers to the politics of wealth defence by actors who have material wealth (Winters 2011). Utilizing Winters’ theory of oligarchy, this thesis argument is explained through analyzing the corruption networks in the Coal Power Plant Project of Mulut Tambang Riau-1 in 2018 among the networks of business and politicians who became the oligarchs. In collecting data, this study used the qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews (online and offline) and triangulated these data with the secondary data obtained through literature review. The research findings indicate that the corruption occurs due to the concentration of material which is supported by political power who has the ability to change policies and creating informal structures as the environment for doing the corruption. This case study shows that the network that supporting the oligarchy influences the process and the result of government policies as well as the bureaucracy. Moreover, the deprivation of the public officials’ integrity has been the result of the corruption network which make the policies issued by the government are overpowered by the interests of the political elites. The oligarchic relations of politics and business, therefore, creates the domination of power and uses it as a means of wealth defence."

"Batubara kualitas rendah merupakan bahan bakar fosil yang cadangannya cukup besar dan tersebar di seluruh dunia. Sekitar 60 % batubara Indonesia masuk dalam kategori ini.Dibandingkan bahan bakar fosil lain, batubara berdampak negatip terhadap lingkungan terutama dari segi buangan cerobongnya. Buangan cerobong PLTU batubara yang dapat mengganggu ekosistem dan kesehatan manusia antara lain SO2 (dioksida sulpur), abu, NOx (oksida nitrogen) dan CO2 (dioksida karbon).Dengan teknologi pencucian batubara aliran pusar bubur kental magnetit, kadar abu dan sulpur batubara lignit masing - masing berkurang 51,21% dan 24,14% serta nilal kalor meningkat 25,54 %. Biaya pembangkitan listrik PLTU mulut tambang 200 MW dengan bahan bakar lignit cuci Rp.410,41 / kWjam dan dengan batubara lignit Rp. 353,59 / kWjam. Perbedaan biaya pembangkitan sebesar kurang lebih Rp 57,- / kWjam merupakan biaya cuci batubara lignit dan dapat dianggap sebagai biaya pengurangan polusi abu, sulpur dan biaya peningkatan nilal kalor batubara lignit.Peningkatan biaya pembangkitan ini dapat dihindari dengan langsung menggunakan batubara lignit sebagai bahan bakar PLTU mulut tambang tanpa dicuci.

---

Low quality coal is a fossil fuel, largely deposited and spread in the world. Approximately 60 percent of Indonesian's coal deposits belong to this category.

Compared to other fossil fuels, coal has a negative environmental impact especially from chimney emissions. Chimney emissions of coal-fired power plant, disturbing ecosystems and human health are such as S02 (sulphur dioxide), ash, NO, (nitrogen oxide) and CO2 (carbon dioxide).

Using dense medium cyclone technology, ash and sulphur of lignite coal decreased 51,21% and 24,14% calorific value increased 25,54 %. Generating cost of a 200 MW mine-mouth washed lignite coal fired power plant is Rp. 410,41 / kWh and that of a 200 MW mine-mouth lignite coal fired power plant is Rp. 353,59 /kWh. The generation cost difference of about Rp. 57,- / kWh, is the cost of washing lignite coal and can be assumed ash and sulphur reduction cost and calorific value increasing cost.

Increased generation cost can be avoided by directly using lignite coal as mine-mouth fired power plant fuel without washing."

"ABSTRAKMasalah yang dihadapi dalam penyediaan tenaga listrik di pulau Jawa adalah adanya ketidakseimbangan antara besarnya permintaan kebutuhan beban dan potensi sumber daya energi primer yang dimiliki. Di sektor tenaga listrik, pulau Jawa merupakan pusat beban namun kurang didukung oleh potensi sumber daya energi primer yang memadai.Di lain pihak, pulau Sumatera memiliki cadangan sumber daya energi primer yang sangat besar, sementara beban listriknya masih rendah. Di sana terdapat sebagaian besar cadangan batu bara yang merupakan sumber daya energi primer terbanyak yang dimiliki Indonesia.Pemanfaatan batu bara dalam pembangkitan tenaga listrik di Indonesia mengalami kendala, karena pusat pusat produksi batubara di Sumatera dan Kalimantan letaknya jauh dari pulau Jawa sebagai pusat beban. Pengoperasian PLTU di Jawa secara besar-besaran memerlukan dukungan sistem transportasi batubara yang handal untuk menjamin pasokan kebutuhan bahan bakarnya, sehingga dibutuhkan biaya investasi di sektor tranportasi yang cukup besar.Cadangan batubara di Sumatera sebagian besar terdapat di Bukit Asam, Sumatera Selatan berupa batubara lignit yang berkualitas rendah dengan kadar air tinggi dan nilai kalor rendah. Tingginya kadar air dan rendahnya nilai kalor, menyebabkan batu bara lignit secara ekonomis kurang menguntungkan untuk diangkut melalui perjalanan yang jauh, ia hanya mungkin dimanfaatkan untuk bahan bakar PLTU mulut tambang.Penelitian ini membahas tentang prospek PLTU mulut tambang di Sumatera Selatan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Jawa. Dalam pembahasan akan dihitung biaya investasi dan biaya pembangkitan PLTU mulut tambang dibandingkan dengan PLTU batubara di Jawa. Di samping itu, juga akan dihitung biaya investasi di sektor transportasi batubara yang dibutuhkan untuk memasok batu bara bagi PLTU di Jawa."

"Terdapat pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang yang memiliki kapasitas sebesar 2x18MW di suatu perusahaan pertambangan, tetapi daya yang disalurkan ke konsumen internal hanya sebesar 3.6MW atau sekitar 10% dari total kapasitas pembangkit (20% dari kapasitas satu unit pembangkit). Agar PLTU dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasinya maka pembebanan dinaikkan dengan mengoperasikan loadbank. Beban internal yang rendah dan penggunaan loadbank menyebabkan biaya pokok pembangkitan menjadi tinggi. Kelebihan kapasitas pembangkit dapat dijual kepada konsumen eksternal diluar area pertambangan sehingga diperlukan pembangunan jaringan transmisi saluran udara 150kV sepanjang 45.38km. Pembangunan transmisi saluran udara 150kV ke gardu induk konsumen eksternal dapat meningkatkan penjualan energi listrik dan dapat menggantikan fungsi loadbank. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan aspek keekonomian pembangunan transmisi saluran udara 150kV dari PLTU Mulut Tambang ke gardu induk konsumen eksternal. Metode penelitian menggunakan indikator finansial Internal Rate of Return dan Net Present Value. Secara keseluruhan, pembangunan transmisi saluran udara 150kV dapat meningkatkan penjualan energi listrik dan menggantikan fungsi penggunaan loadbank. Nilai NPV adalah Rp. 2,433,752,926 dengan IRR sebesar 11.046%.

---

There is a Mine Mouth Steam Power Plant (PLTU) which has a capacity of 2x18MW in a mining company, but the power that supplied to internal consumers is only 3.6MW or around 10% of the total generating capacity (20% of the capacity of one generating unit). To operate according to its specifications, the load is increased by operating the load bank. The low internal load and the use of the loadbank causes the cost of generation to be high. Excess generating capacity can be sold to external consumers outside the mining area, so it is necessary to build one circuit overhead transmission line 150kV as long 45.38km. The construction of overhead transmission line 150kV to the external consumer substation can increase sales of electricity and can replace the loadbank function. This study aims to evaluate the technical feasibility and economic aspects of the construction overhead transmission line 150kV from the PLTU to an external consumer substation. The research method uses financial indicators Internal Rate of Return and Net Present Value. Overall, the construction of one circuit overhead transmission line 150kV can increase sales of electricity and replace the function of load bank. The NPV value is Rp. 2,433,752,926 with an IRR of 11.046%."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian berjalan lancar secara teknis. Namun, secara substantif, belum ada jaminan bahwa pembinaan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam pembentukan etika pegawai untuk menjauhi praktik korupsi, terutama di kalangan pejabat pembuat kebijakan. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari pimpinan dan dukungan yang besar dari berbagai lembaga negara. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan pembinaan dengan jadwal peserta pembinaan dan keterbatasan sarana dan prasarana di daerah.

---

This thesis describes the implementation of the prevention of corruption through the Anti Corruption Determination Training at the Ministry of Agriculture and its supporting and inhibitor factors. This research is qualitative research design with a descriptive analysis. The result shows that the implementation of the prevention of corruption through the Anti Corruption Determination Training at the Ministry of Agriculture goes well technically. However, substantively, there is no guarantee that the prevention of corruption through the programs already delivered a significant results in forming officers ethics to intolerate corruption. The supporting factors of the implementation are the commitment of the leaders and the great support from various state agencies. Meanwhile, the inhibiting factors are the insuitability of the training schedule with participants schedule and the limited facilities in region level."

"Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan sosial di beberapa daerah di Provinsi Riau, di mana masyarakat tetap memberikan penghormatan yang tinggi dan bahkan memposisikannya sebagai tokoh kembali di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dimungkinkan untuk membuat deskripsi yang holistik tentang rasionaliasi pembenaran perilaku koruptif elit birokrasi pada masyarakat Riau. Penelitian ini menghasilkan bahwa para elit birokrasi di Riau yang telah terbukti oleh pengadilan telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara tidak kehilangan reputasinya di mata masyarakat Riau. Gejala ini dapat dijelaskan sebagai bentuk "Cultural Investment", yaitu penanaman budi baik kepada konstituennya yang dibalas dengan rasa hormat dari konstituen kepada elit tersebut. Cultural Investment yang terjadi dalam konteks masyarakat Riau tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa proposisi, yaitu Cultural Investment Budaya Riau Dimanipulasi, Cultural Investment Perlu Modal, Cultural Investment Habitus yang Mengalami Degradasi Pemahaman, Cultural Investment Terjadi Dalam Hubungan Patron-Klien, Cultural Investment Merupakan Rasionalisasi Korupsi. Meskipun dalam konteks ini tidak dalam artian menjeneralisasi bahwa seluruh masyarakat Riau merasionalisasikan perilaku korupsi, namun jumlah dan eksistensi dari pihak pihak yang kontra berjumlah sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat memberikan pembandingan yang seimbang dari fenomena yang terjadi.

---

Behind the spirit of fighting corruption, there is a unique reality in the society life about the reaction to the corruptor. When viewed from the process of public acceptance of ekscorruptor who have finished punishment in prison. Indications of public acceptance of ekscorruptor, at least visible in social life in some areas in Riau Province, where people still give high respect and even give position as a figure again in the middle of society life. Using a qualitative approach, researchers are allowed to create a holistic description of the justification rationalization for corruptive elite behavior of bureaucracy on Riau society. This research result is that the bureaucratic elite in Riau who have been proven by the court have done corruption and harm the country finance does not lose its reputation in the eyes of Riau people. This phenomenon can be described as a form of Cultural Investment, is the cultivation of good character to the constituent who are rewarded with respect from the constituent to the elite. Cultural Investment that occurs in the context of Riau society can be explained through several propositions, namely Cultural Investment Riau Culture Manipulated, Cultural Investment Needs Fund, Cultural Investment Habitus undergo Understanding Degradation, Cultural Investment Occurs In Patron-Client Relationship, Cultural Investment Is Corruption Rationalization. Although in this context it is not in the sense of generalizing that the all society of Riau rationalizes the corruption behavior, but the amount and existence of the contra parties are little and does not have the power to provide a balanced comparison of the phenomena that occur."

"Tesis ini menganalisa data panel dari 130 negara sejak tahun 1998 sampai 2020 dan menemukan hasil bahwa secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan semakin banyaknya wanita yang dilibatkan dalam pemerintahan, di mana hasil ini robust. lebih lanjut, semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam pemerintahan mengurangi tingkat korupsi, dan rendahnya korupsi mempersempit ketimpagan pendapatan yang ada. Namun, analisa per masing-masing negara menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk pengaruh dari korupsi terhadap ketimpangan. Selanjutnya, analisa per wilayah menunjukkan bahwa keterlibatan wanita di dalam parlemen mempengaruhi ketimpagan di Asia dan Amerika latin, tetapi tidak signifikan di Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Pada akhirnya, pengaruh tidak langsung dari kosrupsi terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada pengaruh langsung dari keterlibatan wanita di pemerintahan.

---

This study analyzes panel data from 130 countries between 1998 and 2020 and finds that globally, income inequality decreases as more women are involved in government and this finding is robust. Furthermore, more women participating in government reduces the corruption level, and lower corruption narrows the income inequality. However, corruption loses its significance within countries. Regions’ analysis gives evidence that women’s share in parliament affects inequality in Asia and Latin America, but not in Europe and Sub-Saharan Africa. Lastly, the indirect effect of corruption is larger than the direct effect of women’s share in government on income inequality."

"ABSTRAKPenelitian mengenai struktur komunitas Gastropoda dan mangrove sudah dilakukan di Kawasan PLTU Karimun, Pulau Karimun Besar, Kepulauan Riau pada Mei 2016. Penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui struktur komunitas Gastropoda dan mangrove di area pesisir kawasan PLTU Karimun, Pulau Karimun Besar. Selain itu juga, menganalis hubungan santara kerapatan mangrove dengan kepadatan Gastropoda pada area tersebut. Pengambilan sampel Gastropoda dilakukan di setiap stasiun pengamatan dengan metode purposive random sampling bersamaan dengan pengamatan ekosistem mangrove menggunakan metode garis berpetak. Petak 1 x 1 m ditaruh pada setiap petak 10 x 10 m di stasiun-stasiun pengamatan. Hasil penelitian diperoleh 8 jenis Gastropoda dan 8 jenis mangrove. Keanekaragaman jenis Gastropoda dan mangrove di area penelitian termasuk kategori yang tinggi dengan indeks keanekaragaman 2,04 dan 1,98. Kemerataan jenis mangrove di area penelitian tergolong kategori yang hampir merata dengan indeks 0,95. Kemerataan jenis Gastropoda di area penelitian tergolong kategori merata dengan indeks 0,98. Tingkat kesamaan jenis Mangrove dan Gatropoda tertinggi terdapat pada stasiun 1 dan 3. Terdapat hubungan antara kerapatan mangrove dengan kepadatan Gastropoda di Kawasan PLTU Karimun. Hal tersebut didukung dengan adanya korelasi positif yang didapat dengan menggunakan uji Spearmann pada software SPSS 16 (R = 0,829).

---

ABSTRAKA study about communnity structure of Gastropods and Mangrove at PLTU Karimun?s area, Pulau Karimun Besar, Kepulauan Riau has been conducted on May 2016. The objectives of the study were aimed to determine the community structure of Gastropods and mangroves at PLTU Karimun?s coastal area. And also, to analyze a correlation between closeness of mangrove species and density of Gastropods. Sample of Gastropods were collected in three stations using purposive random sampling method with mangroves ecosystem obeservation using quadrate transect method. 1 x 1 m quadrate for Gastropods were put on each 10 x 10 m quadrate for mangroves observation. The results showed 8 species Gastropods and 8 species of mangroves. Species diversity for Gastropods (H? = 2,04) and Mangroves (H? = 1,98) in three stations is categorized as high ranged. The evenness of Mangroves (e = 0,95) is classified into almost evenly. The evenness of Gastropods (e = 0,98) is classified as evenly. The highest similarity index for Mangroves and Gastropods was found in station 1 and 3. There is a correlation between closeness of mangroves and density of Gastropods at PLTU Karimun?s area. It was supported with positive correlation obtained by using Spearmann test with SPSS 16 software (R = 0,829)"

"Proses pembangunan PLTP membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama pada tahap pengeboran dan konstruksi. Semakin besar kapasitas pembangkit, semakin banyak sumur yang dibutuhkan dan semakin lama proses pembangunan PLTP. Tesis ini membahas tentang penerapan pembangunan PLTP dengan kapasitas 65 MW dengan cara membangun pembangkit yang terletak di lokasi sumur produksi atau yang di sebut dengan PLTP mulut tambang. Analisis pembangunan PLTP tersebut terdiri dari beberapa skenario yang dengan acuan kapasitas dan lokasi pada pembangkit pada PT. X. Hasil analisa menunjukkan bahwa dengan membangun PLTP mulut tambang maka produksi listrik bisa lebih cepat dan lebih ekonomis.

---

Geothermal power plant development takes a long time, especially the drillings and constructions process. The bigger capacity of the plant the more production wells needed and the more times need to build the plant. This Thesis analyses about application of geothermal power plant development with 65 MWs capacity which the plant build at the production wells, we called it wellhead power plant. The analyses consist of some scenarios based on the plant capacity and location of PT. X. The analysis shows that build the wellhead geothermall power plant takes shorter time and more economics."