Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karhutla di Provinsi Riau selalu menjadi sorotan karena ulah manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem hingga kestabilan politik dengan negara tetangga. Untuk menyikapinya, Presiden memprioritaskan upaya pencegahan melalui kolaborasi multisektor antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan model collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance secara keseluruhan sudah diterapkan meskipun diperlukan penyempurnaan pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Intensitas dialog tatap muka masih rendah dan agenda pembahasan para aktor masih umum terhadap pengendalian kerhutla. Hasil sementara kolaborasi pencegahan belum terukur dengan baik sehingga egosektoral terlihat melalui berbagai program para aktor yang sifatnya mirip. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi adalah desain kelembagaan belum mengalokasi tugas pencegahan para aktor dengan jelas yang beresiko pada tumpang tindih kegiatan dan menurunnya transparansi kolaborasi. Anggaran pencegahan belum memadai karena Provinsi Riau belum memiliki dana alokasi khusus untuk pencegahan dan hanya bergantung pada anggaran aktor yang terlibat.

---

Karhutla in Riau Province has always been in the spotlight because of human activities that have caused damage to the ecosystem and political stability with neighboring countries. The President prioritizes prevention efforts through multi-sector collaboration between government, private sector, and community. This study aims to analyze the process and the factors that influence collaboration in preventing ‘karhutla’ with the collaborative governance model. The study indicates that collaborative governance process as a whole has been implemented although improvements are needed in the process and the factors that affect collaboration. Intensity of face-to-face dialogue is still low and the discussion is still on controlling ‘karhutla’. The interim results of prevention collaboration haven’t been well measured so that ego sector can be seen through various programs of actors that are similar in nature. The factors that hinder collaboration are the institutional design hasn’t allocated the task of preventing clearly so it’s risky to overlapping activities and decreasing collaboration transparency. The budget of prevention is not sufficient because Riau Province doesn’t have yet a special allocation fund for prevention and depends on the budget of the actors involved."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

---

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."

"Kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun tidak, sering terjadi di Provinsi Riau, Indonesia, terutama saat musim kemarau. Riau memiliki lahan gambut seluas sekitar 4.811.865 ha. Pada akhir 2023, terdapat 163 hotspot kebakaran di Riau, dengan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki hotspot terbanyak, yakni 69 titik, terutama di Kecamatan Rengat Barat, Rengat, dan Kuala Cenaku. Selain kondisi fisik lahan gambut, aktivitas manusia seperti kepadatan permukiman dan kerapatan parit juga berperan sebagai penyebab utama kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan overlay serta super-imposed untuk mengolah distribusi hotspot, dengan tujuan mengetahui hubungan distribusi spasial potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan faktor kedalaman lahan gambut, kepadatan permukiman, dan kerapatan parit berdasarkan wilayah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi potensi bahaya kebakaran cenderung mengelompok di area tertentu, seperti Kelurahan Sekip Hilir (Kecamatan Rengat), Kelurahan Sungai Dawu (Kecamatan Rengat Barat), dan Kelurahan Rawa Asri (Kecamatan Kuala Cenaku). Distribusi spasial potensi bahaya kebakaran memiliki hubungan signifikan dengan kedalaman lahan gambut dan kerapatan parit. Kepadatan permukiman yang dekat dengan jaringan jalan cenderung berpotensi rendah terhadap kebakaran, sementara kerapatan parit yang lebih dekat justru berpotensi lebih tinggi karena parit berfungsi sebagai drainase air gambut yang tidak terkendali.

---

Forest and land fires in Indonesia's Riau Province are common, particularly during the dry season. Riau's peatlands span about 4,811,865 hectares. By the end of 2023, the province had 163 hotspots, with Indragiri Hulu Regency having the highest number at 69. The numerous hotspots and extensive peatlands in Indragiri Hulu, especially in West Rengat, Rengat, and Kuala Cenaku sub-districts, make these areas particularly vulnerable to fires. Human activities, such as settlement density and drainage density, also contribute significantly to fire occurrences. This study uses Kernel Density Estimation (KDE) and overlay methods to analyze the spatial distribution of fire hazards, focusing on peatland depth, settlement density, and drainage density across administrative areas. The results indicate that fire hazards tend to cluster in specific areas: Sekip Hilir Village (Rengat Sub-district), Sungai Dawu Village (West Rengat Sub-district), and Rawa Asri Village (Kuala Cenaku Sub-district). The spatial distribution of fire hazards is significantly related to peatland depth and drainage density. Areas with high settlement density and close proximity to road networks tend to have lower fire potential. Conversely, areas with higher drainage density have increased fire potential due to uncontrolled peat water drainage systems."

"[;;;, ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mulai marak seiring denganmeningkatnya laju penebangan hutan, pembersihan lahan dan iklim kering. Karhutlamenyebabkan pencemaran udara bahkan hingga ke Singapura sehinggamempengaruhi ketegangan politik diantara kedua negara. Karhutla kerap terjadi tiaptahunnya, padahal sudah banyak regulasi dan institusi yang menangani pencegahankarhutla serta pengendalian bencana asap. Ketika proses pembakaran biomassaterjadi, pencemar aerosol terlepas ke udara. Tingginya konsentrasi aerosolmenurunkan kualitas udara setempat dan mengurangi jarak pandang. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis kaitan karhutla di Provinsi Riau pada Juni 2013 denganpencemaran udara di Riau dan Singapura, karakteristik aerosol di Singapura pada saatperiode karhutla di Riau dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan danpengendalian bencana asap akibat karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalahcampuran kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan primer yang berasaldari wawancara. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebakaran di Riau pada Juni2013 mengakibatkan kenaikan ISPU hingga 1084 (berbahaya) di Riau, kenaikankonsentrasi PM 2,5, dan menurunkan visibilitas di Singapura. Hasil karakterisasimelalui parameter aerosol optical depth (AOD), parameter Ångstrom, dan distribusiukuran partikel menunjukkan keberadaan aerosol berukuran kecil dengan jumlahlebih banyak di Singapura yang merupakan ciri aerosol dari karhutla.Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar institusi di tingkat pemerinrah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan informasi peringatan dini adalah sejumlah faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian bencanaasap akibat karhutla.

---

ABSTRACTForest and land fire in Riau increase along with the rapid deforestation, land clearing, and fueled by dry climate. Forest and land fire causes trans-boundary air pollution up to Singapore and creates tensions among neighboring countries. Fires in Riau routinely occur every year, although there are a lot of regulations and institutions dealing with fire prevention and smoke haze management. When biomass burns, certain aerosol pollutant is emitted to the atmosphere. High concentration of aerosol could degrade the local air quality and reduce visibility. This study aimed to analyze the relation of forest and land fire in Riau in June 2013 with the air pollution in Riau and Singapore, the characteristics of aerosol in Singapore during the fire period in Riau and the implementation of fire prevention and smoke haze management policies.Research method that being used are a mixture of quantitative and qualitative with secondary and primary data from interview. The research found that Riau fires in June 2013 resulted the increase of Pollutant Standard Index (PSI) until 1084 (hazardous) in Riau, increase the concentration of PM 2,5, and reduce visibility in Singapore. Aerosol characterization through aerosol optical depth (AOD), Ångstrom parameter and particle size distribution indicates the existence of a small-sized aerosol in a great number in Singapore which is characteristic of aerosol from forest and land fire. Weak leadership and law enforcement, lack of coordination among institutions in local level as well as low utilization of early warning information are a number of factors inhibiting the implementation of smoke haze management policies.]"

"Kawasan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat bahaya kebakaran cukup tinggi terlihat dari adanya kebakaran lahan gambut setiap musim kemarau. Tujuan dari Riset ini adalah menganalisis kejadian berulangnya kasus kebakaran lahan, menganalisis upaya penanggulangan kebakaran lahan, menganalisis ketahanan lingkungan, dan mengembangkan model solusi kebakaran lahan. Hasil Riset terdapat hubungan yang sangat kuat antara faktor ekonomi, dan kebakaran lahan, indeks risiko kebakaran lahan sedang dan tinggi yang mendominasi, dan keberhasilan model solusi kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis berbasis pendekatan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berwawasan ekologi dengan menggunakan aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, aspek pencegahan, perlindungan, dan pengamanan, dan aspek pengelolaan lahan bebas asap dan pendanaan yang berkelanjutan. Model ini merupakan pilihan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis.

---

The peatland area in Bengkalis Regency has a relatively high fire hazard level, as can be seen from peatland fires every dry season. This research aims to analyze the recurrence of land fires and prevention efforts, environmental resilience, and developing a land fire solution model. The results of the study showed there is a robust relationship between economic factors and land fires, moderate and high land fire risk indexes dominate, and the success of the land fire solution model in Bengkalis Regency based on the Bengkalis Regency government policy approach with an ecological perspective by using sustainable social and economic aspects, aspects of prevention, protection, and security, and aspects of smoke-free land management and sustainable funding. This model is an option to stop and prevent land fires in Bengkalis Regency. "

"Kebakaran lahan merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan luar kawasan hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran ini dapat terjadi di wilayah lahan gambut maupun lahan non-gambut. Di Indonesia kejadian kebakaran sebagian besar berlokasi di lahan gambut. Desa Bunsur dan Desa Mengkapan Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang masuk ke dalam desa prioritas penanggulangan kebakaran karena banyaknya hotspot dan luasnya lahan gambut yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Potensi kebakaran lahan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengolah sebaran data hotspot menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE). Selain kondisi fisik lingkungan, aktiviyas manusia juga menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial kebakaran lahan yang ditinjau berdasarkan potensi kebakaran lahan, distribusi lahan gambut, dan pola aktivitas manusia yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu aktivitas pembukaan lahan, aktivitas pertanian, dan penguasaan lahan di wilayah penelitian yang dianalisis berdasarkan jarak dari permukiman. Hasilnya diketahui bahwa potensi kebakaran lahan memiliki keterkaitan spasial dengan distribusi lahan gambut dan pola aktivitas manusia. Dapat diketahui bahwa semakin tipis ketebalan lahan gambut maka semakin mudah kering dan semakin tinggi juga potensi kebakaran lahannya. Hal ini dikarenakan daya penyaluran air di lahan gambut bekerja secara mendatar atau horisontal. Hal ini juga berkaitan dengan pola aktivitas manusia, semakin jauh jarak dari permukiman maka semakin tinggi pula potensi terjadinya kebakaran lahannya yang dikelola oleh kelompok/individu masyarakat dengan penggunaan lahan pertanian sawit, karet, dan sagu.

---

Land fires are fires that occur in the forest, whether or not or outside the area. These fires can occur in areas of peatland or non-peat land. In Indonesia, major fires are located on peatlands. BunsurVillage and Mengkapan Village, Siak Regency are one of the areas in Riau Province that are included in the fire priority villages because of the large number of hotspots and the extent of peatlands that can increase the potential for land fires. The fire potential in this study was obtained by processing the distribution of hotspot data using the Kernel Density Estimation (KDE) method. In addition to the physical condition of the environment, human activities are also the main cause of fires. This study aims to determine the spatial pattern of activity fires based on the potential for land fires, distribution of peatlands, and patterns of human activity in terms of several aspects, namely land clearing, agriculture, and land tenure activities in the analyzed area based on the distance from the fire. The results show that the potential for land fires has a spatial relationship with the distribution of peatlands and patterns of human activity. It can be seen that the thinner the peat land, the easier it is to dry and the higher the potential for land fires. This is because the distribution of air in peatlands works horizontally or horizontally. This is also related to the pattern of human activity, the farther the distance from use, the higher the potential for land fires managed by community groups/individuals with the use of oil palm, rubber, and sago land."

"Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa akibat proses alam dan manusia. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten yang sering dilanda kebakaran hutan dan lahan. Umumnya, kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan kepadatan penduduk dan pembukaan lahan dengan membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi sehingga diperlukan adanya identifikasi wilayah bahaya untuk membangun sistem manajemen yang efektif guna mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dan mengetahui hubungan antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan wilayah konsesi di Kabupaten Kubu Raya. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot tiap variabel yang digunakan. Terdapat tiga kriteria yang mempengaruhi wilayah bahaya kebakaran hutan yaitu topografi, meteorologi, dan aktivitas manusia yang teridiri atas delapan variabel yaitu ketinggian, lereng, aspect, suhu, curah hujan, kecepatan angin, kepadatan penduduk, dan jarak dari permukiman. Berdasarkan hasil perhitungan AHP, didapatkan bobot kriteria topografi 0,11; meteorologi 0,28; dan aktivitas manusia 0,62. Wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah dilakukan analisis weighted overlay berdasarkan bobot akhir, didapatkan bahwa Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan sedang yaitu seluas 433.654,34 hektar atau 50,7% dari total wilayah kabupaten. Wilayah bahaya kebakaran terluas kedua adalah pada tingkat tinggi dengan luas 244.282,41 hektar atau 28,6% dari total luas wilayah. Wilayah bahaya kebakaran rendah memiliki 177.624,25 hektar atau 20,8% dari total luas wilayah. Sedangkan untuk bahaya sangat rendah dan sangat tinggi tidak ada di kabupaten ini. Hasil wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan divalidasi dengan titik panas tahun 2021 menggunakan kurva AUC/ROC dan didapatkan area di bawah nilai kurva ROC 0,76 yang menandakan skor model ini dalam kategori baik. Hasil uji chi-square wilayah bahaya dengan wilayah konsesi menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan koefisien kontingensi 0,312 maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara wilayah bahaya kebakaran hutan dengan wilayah konsesi.

---

Forest and land fires are events that are caused by natural and human processes. Kubu Raya Regency, West Kalimantan is one of the districts that often experience forest and land fires. Generally, forest and land fires in this district are caused by human activities that resulted in increased population density and land clearing through burning land. Forest and land fires in Kubu Raya Regency have caused environmental and economic damage, therefore it is necessary to identify the hazard areas for an effective management system to control and prevent forest and land fires. This research aims to identify fire and land fire hazard areas and determine the relationship between the hazard areas and concession areas in Kubu Raya Regency. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to obtain the weight of each variable used. There are three criteria that affect the forest and land fire hazard area: topography, meteorology, and human activities, which consist of eight variables: altitude, slope, aspect, temperature, rainfall, wind speed, population density, and distance from the settlements. Based on the AHP calculation, the final weight of the topographic criteria is 0.11; meteorology 0.28; and human activity 0.62. The forest and land fire hazard areas in this district are divided into three classes, which are low, medium, and high. The weighted overlay result found that Kubu Raya Regency is dominated by moderate forest and land fire areas, covering an area of 433.654,34 hectares or 50.7% of the total regency area. The second-largest forest and land fire hazard area are at a high level with an area of 244.282,41 hectares or 28.6% of the total area. The low forest and land fire hazard area have 177.624,25 hectares or 28.6% of the total area. The results of forest and land fire hazards area were validated by hotspot data 2021 using the AUC/ROC curve and obtained an area under the ROC curve value of 0.76, which indicates the score of this model is in a moderate category. The results of the statistic test of the hazard area with the concession area yielded a significant value of less than 0.05 with a contingency coefficient of 0.470, which means that there is a moderate relationship between the forest hazard area and the concession area."

"Kabut asap telah menjadi momok yang sangat merugikan banyak pihak. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita begitu masif dan timbul dalam waktu yang cukup lama. Menariknya belum pernah ada gugatan terhadap kerugian akibat kabut asap di pengadilan Indonesia. Alasannya sederhana, karena kausalitas kabut asap dengan kerugian yang dialami korban sulit dibuktikan apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk dengan teori kausalitas yang dianut. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, dengan perkembangan teori kausalitas dalam ilmu hukum apakah kerugian akibat kabut asap dapat dibuktikan di pengadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menuai hasil yang cukup positif di mana terdapat doktrin market share liability yang dapat mengakomodir pembuktian kausalitas kabut asap, baik dari segi hukum materiil maupun segi hukum formil di Indonesia. Namun pada akhirnya tetap diperlukan keterbukaan dari hakim untuk membangun logika hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang dalam pandangan penulis dapat diakomodir melalui penerapan doktrin market share liability untuk membuktikan kausalitas terhadap kerugian akibat kabut asap.

---

Haze has become very detrimental scourge to many parties. Both material dan immaterial losses suffered are massive and arise in a long period of time. Interestingly, there has never been a lawsuit against haze in Indonesian courts. The reason is simply because proof of causation based on losses suffered by the victim from haze is very difficult to prove if one refer to laws recognized in Indonesia, including the embraced theory of causation. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, with the development of theory of causation in jurisprudence, is it possible to prove causation based on losses from haze in courts The research method used in this thesis is a normative juridical research with conceptual approach and comparative approach. This research reaping positive results in which theory of market share liability could accommodate the proof of causation of haze, both in terms of material law and procedural law aspects recognized in Indonesia. In the end it still takes the open minded judge to build legal logic based on the value of justice and fairness, which in my point of view could be accomodated by applying market share liability doctrine as a proof of causation of loss from haze."