Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Mendorong proses percepatan proyek strategis nasional, beberapa ruas proyek jalan tol Trans Sumatera menggunakan metode kontrak rancang bangun yang memadukan beberapa tahapan menjadi proses paralel yang diharapkan dapat mempersingkat waktu konstruksi. Namun pada pelaksanaannya, masih ditemukan fenomena keterlambatan proyek dari waktu yang telah disetujui pada kontrak awal yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya serta hilangnya peluang untuk mengerjakan proyek lain. Oleh karena itu, diperlukan proses pengendalian yang baik sebagai salah satu fungsi dari kegiatan manajemen konstruksi untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition. Studi literatur dilakukan untuk penyusunan variabel, lalu dilakukan validasi pakar, pilot survey, penyebaran kuesioner utama kepada responden, kemudian dievaluasi dengan analisa komparatif, deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, korelasi, analisa faktor dan regresi linier. Diperoleh tiga faktor risiko yang paling signifikan yaitu: kurangnya pengendalian terhadap persiapan proyek termasuk pembebasan lahan, pengadaan material dan alat serta perizinan menyebabkan realisasi pekerjaan yang tidak sesuai ; kurangnya kejelasan dan kelengkapan dokumen pelaksanaan sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil ; serta data perencanaan yang kurang akurat serta perubahan desain yang cukup sering ditengah pekerjaan. Dari persamaan regresi, terlihat faktor risiko berkorelasi dengan kinerja waktu dan faktor risiko menurunkan kinerja waktu.

---

Encouraging the process of accelerating national strategic projects, several sections of the Trans Sumatra toll road project use a design and build contract method that combines several stages into a parallel process which is expected to shorten construction time. However, in practice, there is still a phenomenon of project delays from the time agreed upon in the initial contract which can lead to cost overruns and lost opportunities to work on other projects. Therefore, a good control process is needed as a function of construction management activities to minimize any deviations that can occur during the project process. This study uses the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition approach. Literature study was carried out for the preparation of variables, then expert validation, pilot survey, distribution of the main questionnaire to respondents were carried out, then evaluated by comparative, descriptive analysis, validity and reliability testing, correlation, factor analysis and linear regression. The three most significant risk factors were obtained, namely: lack of control over project preparation including land acquisition, procurement of materials and tools and permits leading to inappropriate work realization; lack of clarity and completeness of implementation documents so that there are discrepancies with real conditions; and less accurate planning data and frequent design changes in the middle of work. From the regression equation, it can be seen that risk factors correlate with time performance and risk factors decrease time performance."

"Pada realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, laporan menyebutkan pada tahun 2019 pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera adalah 169 miliar rupiah/km sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 203 miliar rupiah/km. Proyek jalan tol dengan skema penugasan mempunyai sifat yang kompleks dan juga bersifat dinamis. Namun di Indonesia penelitian mengenai risiko pembangunan jalan tol, risiko masih dijadikan suatu yang terpisah, Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis risiko menjadi satu sistem yang mempengaruhi kinerja biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebanyak 38 faktor risiko telah diidentifikasi. Melalui diagram sebab-akibat, tergambar bahwa beberapa faktor risiko terdampak dan penyebab untuk dibuat langkah korektif dan preventifnya. Dengan menggunakan model berbasis dinamika sistem dan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL, penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antar faktor risiko dan mengidentifikasi pola yang signifikan dalam dinamika proyek. Studi kasus pada proyek jalan tol Indrapura-Kisaran menunjukkan potensi cost overrun sekitar 17-20%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model dinamika sistem dengan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL memiliki potensi sebagai dasar dan alat yang efektif untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan. Penerapan kebijakan khusus pada lima risiko dapat mengurangi risiko hingga 43-46%, menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dan perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur skala besar.

---

In the realization of the construction of the Trans-Sumatra Toll Road, there has been an increase from year to year. Reports indicate that in 2019, the financing of the Trans-Sumatra Toll Road project was 169 billion rupiahs per kilometer, while in 2022, it rose to 203 billion rupiahs per kilometer. The toll road project with an assignment scheme possesses complexity and dynamic characteristics. However, in Indonesia, research on the risks of toll road development still tends to be treated separately. The research aims to identify and analyze risks as a unified system influencing the cost performance of the Trans-Sumatra Toll Road construction. A total of 38 risk factors have been identified. Through a cause-and-effect diagram, it becomes evident which risk factors are affected and the root causes, allowing for the formulation of corrective and preventive measures. By employing a dynamic system-based model and the Rough Fuzzy DEMATEL approach, this research explores the relationships among risk factors and identifies significant patterns in the project's dynamics. A case study on the Indrapura-Kisaran toll road project reveals a potential cost overrun of approximately 17-20%. The study concludes that the dynamic system model with the Rough Fuzzy DEMATEL approach has the potential to serve as a foundation and effective tool for similar infrastructure projects in the future. The implementation of specific policies addressing the top five risks can reduce the overall risk by 43-46%, emphasizing the importance of effective risk management and thorough planning in large-scale infrastructure projects."

"Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya adalah salah satu tujuan terpenting. Keterlambatan merupakan sesuatu yg tidak dikehendaki, karena akan sangat merugikan kedua belah pihak. Beberapa proyek yang kompleks terdapat banyak faktor ketidakpastian sering menimbulkan limbah (waste) yang menyebabkan proyek terlambat. Salah satu metode untuk menanganinya adalah konsep lean construction. Studi di proyek Pekanbaru Dumai Seksi 2A pada underpass 28+150 terdapat 15 dari 58 kegiatan yang memyebabkan keterlambatan 30 hari, dimana jika menghilangkan kegiatan tersebut masih terlambat 15 hari. Salah satu upaya memperpendek durasi adalah crashing program dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 115 orang selama 47,5 hari pada pekerjaan bekisting dan pembesian. Tools lean lainnya yang dapat dilakukan adalah standardization, last planner system, coordination, get quality right at first time, just-in-time, prefabricated dan five S. Dengan crashing program, waktu pekerjaan menjadi 145,5 hari kalender dimana lebih cepat 4,5 hari dari schedule rencana. Biaya mengalami kenaikan sebesar Rp 625.941.000,-, namun disisi lain terdapat efisiensi waktu selama 4,5 hari sebesar Rp 62.907.368 sehingga berpengaruh terhadap HPP dari 82,166% menjadi 86,311% dan laba mengalami penurunan dari 17,878% menjadi 13,689%. Dampak lainnya adalah tidak kena sanki 1/1000 dan terhindar blacklist dari Owner.

---

The success of implementing a construction project in the end is one of the most important goals. Delay is something that is not desirable, because it will be very detrimental to both parties. Some projects are one of the most important factors that cause waste to emerge. One method to handle it is the lean construction concept. The study in the Pekanbaru Dumai Section 2A project on the 28 + 150 underpass was 15 of the 58 activities which caused a delay of 30 days, whereas if the activity was eliminated it was still 15 days late.

One effort to shorten the duration is a strike program with a workforce of 115 people for 47.5 days on formwork and pembesian work. Other lean tools that can be done are standardization, the last planning system, coordination, getting the right quality at the first time, on time, prefabricated material, and five S. With the program breaking down, working time becomes 145.5 calendar days, 4 faster, 5 days from the scheduled schedule. Increasing costs increased by Rp. 625,941,000, - but on the other hand, the time efficiency of 4.5 days amounting to Rp. 62,907,368 increased against HPP from 82,166% to 86,311% and profits increased from 17,888% to 13,689%. Other impacts are not subject to 1/1000 sanctions and avoid being blacklisted by the Owner."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"ABSTRAKBiaya investasi yang tinggi untuk proyek infrastruktur termasuk jalan tol membuat pemerintah mencari skema pendanaan baru dengan tidak membebankan seluruh anggaran pembangunan jalan dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan alternatif skema pendanaan untuk mendanai dan mengembangkan jalan tol di Indonesia terutama pada Jalan Tol Trans Sumatera JTTS . Terdapat skema pendanaan baru untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu skema pendanaan Deep Discount Bond DDB dapat diimplementasikan di Indonesia, dan berpotensi positif bagi pembangunan jalan tol di Indonesia. Skema pendanaan baru dapat menimbulkan permasalahan baru, namun untuk memastikan skema tersebut dapat diterapkan, model kelembagaan diperlukan untuk mengatur keterlibatan para stakeholder. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam skema pendanaan DDB; mengidentifikasi faktor kesuksesan model kelembagaan DDB; dan menentukan model kelembagaan pendanaan DDB untuk JTTS. Dalam metodologi penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview dengan tiga tahapan, dan dianalisis dengan menggunakan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Hasilnya, sepuluh stakeholder telah diidentifikasi berserta perannya, didapatkan sepuluh faktor kesuksesan kelembagaan dan diperoleh model kelembagaan untuk dapat mengimplementasikan skema pendanaan DDB untuk JTTS.

---

ABSTRACTHigh investment for infrastructure projects including toll road makes government seek new funding scheme without charging the entire budget of road construction from the State Budget. Therefore, an alternative funding scheme is needed to attract investors to fund and to develop toll road in Indonesia especially at Trans Sumatera Toll Road TSTR . There is new funding to answer that problem, the Deep Discount Bond DDB funding scheme can be implemented in Indonesia, and potentially positive for development of toll road in Indonesia. New funding scheme can address new issue, but to ensure the scheme can be implemented, institutional model is needed to regulate the involvement of the stakeholders. This research has three aims i.e. identify the stakeholders involved in providing DDB funding schemes identify the success factors for DDB institutional model and determine appropriate institutional model for DDB funding scheme for TSTR. In this research methodology, collection data with in depth interview with three phase and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. For the result, ten stakeholders have identified with their roles, ten institutional success factors and obtained institutional funding model to implement DDB for TSTR."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"ABSTRAKDesain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentangdari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia nini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan denganskema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skemakelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian inimenghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka nbahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilaikelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACTConceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additionalfunction such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRRof this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public andprivate entities continued by strategic alliance public private partnershiporganizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. theconclusion is strategic alliance public private partnership increase economicfeasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi pada jalan tol dan kendala dalam penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak konsesi jasa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PSAP 16 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022.  Penelitian ini penting dilakukan karena aset konsesi jasa khususnya jalan tol bernilai besar sehingga potensi kesalahan penyajian akuntansi dapat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus atas perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesulitan pada empat dari lima proses penerapan PSAP 16 yang dapat menjadi kendala pada penyajian PSAP 16 di laporan keuangan dan kendala tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada proses penerapan PSAP 16 dalam mengatasi kendala penyajian nilai pada laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI atas pencatatan akuntansi konsesi jasa jalan tol sesuai dengan PSAP 16 dengan pengembangan sistem akuntansi untuk pencatatan aset konsesi jasa secara terintegrasi, optimalisasi pengendalian intern untuk memisahkan porsi belanja barang dan modal, serta mekanisme pengukuran penggunaan alokasi anggaran dan penatausahaan aset konsesi jasa sehingga dapat menyajikan aset konsesi jasa sesuai substansi ekonomi.

---

This research aims to evaluate the process of implementing PSAP 16 Service Concession Agreements - Grantor on toll roads and the obstacles in implementing accounting under applicable regulations. Service concession arrangements are presented and disclosed in government financial reports under PSAP 16 which has been effective since 2022. This research is important to carry out because service concession assets, especially toll roads, have great value so the potential for accounting misstatements to occur can influence the opinion of the Ministry of Public Works and Housing's Financial Report and even the Financial Report of Central Government. The research method used is a qualitative method using a case study approach on toll road service concession agreements at the Ministry of Public Works and Housing. The research results showed that there were difficulties in four out of the five PSAP 16 implementation processes which caused several obstacles in presenting PSAP 16 in financial statements and obstacles related to completing audit findings. The implications of this research are expected to provide improvements to the process of implementing PSAP 16 in overcoming obstacles in presenting value in financial reports and follow-up to the completion of BPK RI's findings regarding accounting for toll road service concessions under PSAP 16 by developing an integrated accounting system for recording service concession assets, optimization of internal control to separate the portions of operational and capital expenditure, as well as adequate measurement mechanisms for the use of budget allocations and administration so the service concession assets can be presented according to their economic substance."