Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Penelitian ini mengindetifikasi penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak yang terjadi akibat alih fungsi ini adalah rusaknya ekosistem hutan, negara mengalami kerugian pajak, konflik perusahaan dengan masyarakat, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi kawasan hutan diperbolehkan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun harus diimbangi dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan sebagai undang-undang dasar alih fungsi kawasan hutan sudah cukup memperhatikan lingkungan, namun hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak mengganti dan menghapus pasal-pasal dari Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan menjadi tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grundnorm yang menganut Green Constitution.

---

Riau has the largest oil palm plantations in Indonesia. As much 1,2 million hectares of oil palm plantations are located in forest land and unlicensed. This research used normative juridical. This research identifies cause functions shift forest land unlicensed especially for oil palm plantation. Impact this functions shift is damaged forest ecosystems, tax losses, corporate conflict with communities, and livelihood loss. The functional shift of forest land be permitted based on article 19 Law Number 41 of 1999 on Forestry but must balance with sustainable and environmentally friendly development. Forestry law and Plantation law as the constitution  forest shift functional land notice environment,  but not in line with Law Number 11 of 2020 on Job Creation which replaces a lot and removes articles from The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as grundnorm follow The Green Constitution."

"Kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun tidak, sering terjadi di Provinsi Riau, Indonesia, terutama saat musim kemarau. Riau memiliki lahan gambut seluas sekitar 4.811.865 ha. Pada akhir 2023, terdapat 163 hotspot kebakaran di Riau, dengan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki hotspot terbanyak, yakni 69 titik, terutama di Kecamatan Rengat Barat, Rengat, dan Kuala Cenaku. Selain kondisi fisik lahan gambut, aktivitas manusia seperti kepadatan permukiman dan kerapatan parit juga berperan sebagai penyebab utama kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan overlay serta super-imposed untuk mengolah distribusi hotspot, dengan tujuan mengetahui hubungan distribusi spasial potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan faktor kedalaman lahan gambut, kepadatan permukiman, dan kerapatan parit berdasarkan wilayah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi potensi bahaya kebakaran cenderung mengelompok di area tertentu, seperti Kelurahan Sekip Hilir (Kecamatan Rengat), Kelurahan Sungai Dawu (Kecamatan Rengat Barat), dan Kelurahan Rawa Asri (Kecamatan Kuala Cenaku). Distribusi spasial potensi bahaya kebakaran memiliki hubungan signifikan dengan kedalaman lahan gambut dan kerapatan parit. Kepadatan permukiman yang dekat dengan jaringan jalan cenderung berpotensi rendah terhadap kebakaran, sementara kerapatan parit yang lebih dekat justru berpotensi lebih tinggi karena parit berfungsi sebagai drainase air gambut yang tidak terkendali.

---

Forest and land fires in Indonesia's Riau Province are common, particularly during the dry season. Riau's peatlands span about 4,811,865 hectares. By the end of 2023, the province had 163 hotspots, with Indragiri Hulu Regency having the highest number at 69. The numerous hotspots and extensive peatlands in Indragiri Hulu, especially in West Rengat, Rengat, and Kuala Cenaku sub-districts, make these areas particularly vulnerable to fires. Human activities, such as settlement density and drainage density, also contribute significantly to fire occurrences. This study uses Kernel Density Estimation (KDE) and overlay methods to analyze the spatial distribution of fire hazards, focusing on peatland depth, settlement density, and drainage density across administrative areas. The results indicate that fire hazards tend to cluster in specific areas: Sekip Hilir Village (Rengat Sub-district), Sungai Dawu Village (West Rengat Sub-district), and Rawa Asri Village (Kuala Cenaku Sub-district). The spatial distribution of fire hazards is significantly related to peatland depth and drainage density. Areas with high settlement density and close proximity to road networks tend to have lower fire potential. Conversely, areas with higher drainage density have increased fire potential due to uncontrolled peat water drainage systems."

"Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan penyelesaian hukum tanah Sertipikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam menetapkan dan menunjuk suatu kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memperhatikan tata ruang daerah masing-masing wilayah untuk melindungi hak-hak masyarakat disekitarnya. Dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terjadi penetapan kawasan hutan yang tidak didahului pertimbangan dan kajian di lapangan sehingga menimbulkan tumpang tindih antara tanah Hak Milik dengan kawasan hutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah status Sertipikat Hak Milik Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu sebelum ditetapkannya kawasan hutan dan penyelesaian hukumnya bagi Masyarakat yang terdampak. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil analisis dari penelitian ini ialah status Sertipikat Hak Milik atas tanah Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang berstatus kawasan Hutan Produksi Konversi tetap menjadi tanda bukti tertulis yang sah sebagai pembuktian penguasaan atas tanah. Salah satu faktor yang menyebabkan tanah-tanah Hak Milik berstatus Hutan Produksi Konversi tersebut adalah perbedaan peta yang digunakan dalam penetapan kawasan hutan dan belum berlakunya One Map Policy. Untuk tercapainya kepastian hukum, tanah-tanah Hak Milik Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu harus dikeluarkan dari kawasan hutan dengan melakukan perubahan batas wilayah kawasan hutan sebagaimana yang telah diatur di dalam Perpres 88/2017.

---

This research discusses the position and legal settlement of land ownership certificates located in the Convertible Production Forest Area in Indragiri Hulu Regency. In determining and designating a non-forest area as a forest area, the Ministry of Environment and Forestry must pay attention to the regional spatial planning of each region to protect the rights of the surrounding community. In the Indragiri Hulu Regency area, there is a determination of forest areas that is not preceded by considerations and studies in the field, resulting in an overlap between freehold land and forest areas. The problem raised in this research is the status of the Indragiri Hulu Regency Community Property Rights Certificate before the forest area was established and the legal settlement for the affected communities. In this research, doctrinal legal research methods were used. The results of the analysis from this research are that the status of the Certificate of Ownership Rights for the land of the Indragiri Hulu Regency Community which has the status of a Convertible Production Forest area remains a valid written proof as proof of control over the land. One of the factors that causes freehold lands to have Convertible Production Forest status is the difference in maps used in determining forest areas and the One Map Policy not yet in force. To achieve legal certainty, Indragiri Hulu Regency community-owned lands must be removed from the forest area by changing the boundaries of the forest area as regulated in Presidential Decree 88/2017."

"Hotspot sebagai indikator dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Khusus pada kawasan gambut, risiko dan urgensi dinilai lebih besar dibanding kebakaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabilitas spasiotemporal hotspot, serta mengkaji hubungan antara pola sebaran hotspot dengan faktor alami yang mencakup unsur iklim dan tutupan lahan, serta faktor manusia di lahan gambut. Hotspot didapat dari FIRMS NASA selama periode 2015-2022. Data iklim secara kontinu harian diambil dari TerraClimate dengan resolusi 1/24°. Lalu untuk peta skala tahunan, citra TerraClimate untuk data curah hujan dan kelembaban tanah, MODIS untuk LST. Tutupan lahan didapat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian diolah dengan proses reklasifikasi dan penerapan trasition matrix. Faktor manusia mencakup jarak hotspot terhadap jaringan parit, jaringan jalan, dan jaringan sungai dilakukan proses buffer untuk melihat tingkat hubungannya dengan hotspot. Metode Emerging Hotspot Analysis (EHA) diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan perilaku kebakaran hutan dan lahan gambut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara hotspot dengan salah satu unsur iklim yaitu kelembaban tanah dan curah hujan, lalu tutupan lahan yang sensitif terhadap kemunculan hotspot paling banyak ada di area rawa dan agrikultur. Berdasarkan output dari EHA, didapat 5 pola, antara lain Sporadic Hotspot, Persistent Hotspot, Consecutive Coldspot, Oscillating Coldspot, dan New Coldspot yang berkaitan dengan keberadaan hotspot, peningkatan dan penurunan hotspot, serta seberapa lama suatu hotspot dan coldspot berada di suatu lokasi.

---

Hotspot as an indicator in forest and land fire mitigation. Especially in peatland areas, the risk and urgency are considered greater than conventional fires. This research aims to analyze the spatiotemporal variability of hotspots and investigate the relationship between hotspot distribution patterns and natural factors including climate elements and land cover, as well as human factors in peatland areas. Hotspots were obtained from NASA’s FIRMS during the period 2015-2022. Daily continuous climate data was retrieved from TerraClimate at a resolution of 1/24°. For annual scale maps, TerraClimate imagery was used for rainfall and soil moisture data, MODIS for LST data. Land cover data were obtained from the Ministry of Environment and Forestry, which was then processed through reclassification and transition matrix. Human factors include hotspot distance to ditch networks, road networks, and river networks through the buffer process to assess their correlation with hotspots. The Emerging Hotspot Analysis (EHA) method was applied to identify patterns and behaviors of forest and peatland fires. The result of this study indicates a strong negative correlation between hotspots and one climate element, soil moisture and rainfall, with the most hotspot-sensitive land covers predominantly found in swamp and agricultural areas. Based on the EHA output, 5 patterns were identified, including Sporadic Hotspot, Persistent Hotspot, Consecutive Coldspot, Oscillating Coldspot, and New Coldspot related to hotspot presence, increase and decrease of hotspots, and how long a hotspot and coldspot stayed in a location."

"Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan provinsi Riau sebagai penyumbang lahan perkebunan kelapa sawit terluas. Sektor perkebunan tersebut berkembang hampir di seluruh wilayah kabupaten provinsi. Dari tiga sistem pengelolaan perkebunan, pengembangan sektor kelapa sawit ini lebih gencar dilaksanakan dengan status perkebunan swasta baik perusahaan maupun investor asing. Seiring dengan pertumbuhannya yang semakin meningkat, sektor perkebunan kelapa sawit justru berpotensi menimbulkan masalah terhadap kelestarian lingkungan. Menggunakan green criminology sebagai perspektif utama yang didukung teori marxs ecology, penelitian ini menjelaskan bagaimana lingkungan hidup secara tidak langsung mengalami viktimisasi secara struktural akibat upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena dan memberikan porsi analitis dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk viktimisasi struktural terhadap lingkungan tersebut terjadi dengan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi RTRWP Riau sebagai legal factor.

---

Indonesia is the largest palm oil producer in the world with Riau province as a contributor to the largest palm oil plantation. The plantation sector is spread all over the provincial area. Based on 3 three plantation maintenance systems, the development of palm oil sector is more intensively conducted with the status of private estates both companies and foreign investors . As development rise, palm oil plantation sector potentially creates problem to the environment. Using green criminology as the main perspectives that supported by Marx 39 s ecology theory, this research explains how living the environment ecology indirectly experiences structural victimization because of the state rsquo s efforts in developing palm oil sector in Riau province. A qualitative approach with the method of observation, interview, and literature study used by researchers to describe the phenomenon and provide an analytical portion in the discussion of this study. This research concluded that the structural form of victimization against the environment occurred with the drafting local regulation process Ranperda of Riau Provincial Spatial Planning RTRWP as a legal factor."

"Skripsi ini mengevaluasi pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Tandun tahun 2018-2021, yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian adalah “Mengapa target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2018-2021 di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tidak tercapai?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan dengan fokus dua indikator dengan teori A Model of The Policy Implementation Process oleh van Meter dan van Horn (1975) berdasarkan dua indikator yaitu komunikasi antar lembaga dan penguatan kegiatan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur, melibatkan empat informan yang berasal dari petani rakyat, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan akademisi. Hasil temuan dapat dikategorikan kedalam tiga faktor: 1) masalah legalitas dan status lahan; 2) adanya ego sektoral antara Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Agraria dan Tata Ruang; 3) partisipasi petani rendah karena alasan ekonomi. Kombinasi dari ketiga kendala ini menyebabkan target PSR tidak tercapai di kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2018-2021. Keberhasilan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, organisasi petani seperti Apkasindo, dan para petani sawit itu sendiri.

---

This thesis evaluates the implementation of the People's Palm Oil Replanting (PSR) Program in Tandun District in 2018-2021, which did not achieve the set targets. The research question is “Why was the target of the 2018-2021 People's Palm Oil Replanting (PSR) program in Tandun District, Rokan Hulu Regency, Riau Province not achieved?”. To answer this question, two indicators were used with a focus on the theory of A Model of The Policy Implementation Process by van Meter and van Horn (1975) based on two indicators, namely communication between institutions and strengthening implementing activities and economic, social and political conditions. This research used qualitative methods through in-depth interviews and literature studies, involving four informants from smallholder farmers, local government, farmer associations and academics. The findings can be categorized into three factors: 1) legality and land status issues; 2) sectoral ego between the Plantation Office, Environment Office and Agrarian and Spatial Office; 3) low farmer participation due to economic reasons. The combination of these three constraints caused the PSR target not to be achieved in Tandun sub-district, Rokan Hulu district, Riau province in 2018-2021. The success of the People's Palm Oil Replanting Program (PSR) in Tandun Sub-district, Rokan Hulu Regency, depends heavily on close collaboration between the government, farmer organizations such as Apkasindo, and the oil palm farmers themselves."

"Kematian TBC di Indonesia merupakan cerminan dinamika kompleks upaya penanggulangan TBC di tingkat regional, termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pada tahun 2022 kematian penderita TBC di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 7,1% dari total penderita TBC yang dilaporkan dan diobati, menjadikan Indragiri Hulu menempati peringkat kedua kematian TBC terbanyak di Provinsi Riau. Selain itu, kematian penderita TBC di Indragiri Hulu juga menunjukkan tren meningkat dari 0,8% (2020), menjadi 6,3% (2021), dan meningkat lagi menjadi 7,1% (2022). Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui faktor risiko semua kematian penderita TBC di Kabupaten Indragiri Hulu. Desain penelitian ini adalah kohort restrospektif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari aplikasi SITB Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020-2023. Sebagai populasi penelitian adalah seluruh penderita TBC di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020-2023 berjumlah 2.073 orang. Sampel berjumlah 1.908 subjek yang dipilih menggunakan teknik total sampling berdasarkan kriteria inklusi dan ekskluasi. Analisis data meliputi analisis univariat menggunakan tabel distribusi frekuensi dan deskriptif probababilitas survival kumulatif, analisis bivariat menggunakan metode Kaplan-Meier dan uji logrank, dan analisis multivariat menggunakan uji cox regression. Hasil penelitian menunjukkan kematian penderita TBC sebesar 6,6% dari total kasus TBC dengan insidens kematian 40 per 100.000 orang-hari dan probabilitas survival kumulatif diakhir pengamatan (hari ke-640) sebesar 31,12%. Model akhir analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor risiko semua kematian penderita TBC di Kabupaten Indragiri Hulu adalah umur ≥50 tahun (HR=4,241, 95%CI: 2,902-6,197), status HIV (HR=8,104, 95%CI: 2,553-25,722), riwayat pengobatan sebelumnya (HR=1,848, 95%CI:1,076-3,174), dan resistensi obat (baseline HR=5,739, 95%CI: 1,482-22,225). Status HIV menjadi faktor risiko kematian penderita TBC yang paling dominan.

---

TBC deaths in Indonesia are a reflection of the complex dynamics of TB control efforts at the regional level, including in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. In 2022, TBC deaths in Indragiri Hulu Regency will be 7,1% of the total TBC cases reported and treated, making Indragiri Hulu the second highest TBC death rate in Riau Province. Apart from that, TBC deaths in Indragiri Hulu also show an increasing trend from 0.8% (2020), to 6.3% (2021), and increasing again to 7.1% (2022). The main objective of this research is to determine the risk factors for all deaths of TB patients in Indragiri Hulu Regency. The design of this study was a retrospective cohort. This research uses secondary data from the Indragiri Hulu Regency SITB application for 2020-2023. The research population is all TBC patients in Indragiri Hulu Regency in 2020-2023 totaling 2,073 people. The sample consisted of 1,908 subjects selected using total sampling techniques based on inclusion and exclusion criteria. Data analysis included univariate analysis using frequency distribution tables and descriptive cumulative survival probabilities, bivariate analysis using the Kaplan-Meier method and logrank test, and multivariate analysis using the cox regression test. The results of the study showed that TBC death was 6.6% of the total TB cases with an incidence of death of 40 per 100,000 person-days and a cumulative survival probability at the end of observation (day 640) of 31.12%. The final model of the multivariate analysis showed that the risk factors for all TBC deaths in Indragiri Hulu Regency were age ≥50 years (HR=4,241, 95%CI: 2,902-6,197), HIV status (HR=8,104, 95%CI: 2,553-25,722), treatment history (HR=1,848, 95%CI:1,076-3,174), and drug resistance (HR=5,739, 95%CI: 1,482-22,225). HIV status is the most dominant risk factor for TBC death."

"Keluarga merupakan orang terdekat dengan balita yang mempunyai yang mempunyai berbagai fungsi yang salah satunya fungsi perawatan kesehatan. Fungsi perawatan kesehatan merupakan fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan setiap anggota keluarga supaya tetap memiliki kemampuan optimal untuk melakukan aktivitas seharihari. Kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsinya dapat dilihat dari kemampuan keluarga melaksanakan lima tugas kesehatan keluarga. Salah satu hal yang penting untuk diteliti adalah tugas kesehatan keluarga yang berhubungan dengan stunting. fungsikesehatan keluarga mencakup lima kemampuan melaksanakan tugas kesehatan keluarga.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tugas kesehatan keluarga dengankejadian stunting pada balita di Keluarahan Pangkalan Kasai, Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah cross sectional dengan jumlah sampel 366 keluarga. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Sampel penelitian ini adalah keluarga yang memiliki balita. Analisis menggunakan uji chi square yang menunjukkan terhadap hubungan setiap variabel tugas kesehatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita di Kelurahan Pangkalan Kasai, Provinsi Riau dengan nilai p < 0,05. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kemampuan mengenal masalah kesehatan merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kejadian stunting.

---

The family is the closest person to a toddler who has various functions, one of which is health care. The health care function is a function to maintain the health condition of

each family member so that it still has the optimal ability to carry out daily activities. The ability of families to carry out their functions can be seen from the ability of families to carry out five family health tasks. One of the important things to study is family health tasks related to stunting. family health functions include five abilities to carry out family health tasks. This study aims to determine the relationship of family health tasks with the incidence of stunting in infants in Pangkalan Kasai Village, Riau Province. This research method is cross sectional with a sample of 366 families. Sampling using simple random sampling. The sample of this study is families who have toddlers. The analysis used the chi square test which showed the relationship of each variable in family health tasks with the incidence of stunting in children under five in Pangkalan Kasai Village, Riau Province with p value <0.05. Further analysis showed that the ability to recognize health problems was the variable most related to the incidence of stunting."

"Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam target pencapaian ISPO yaitu perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam di lahan gambut, baik untuk perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat. Beberapa permasalahan diantaranya terkait produktivitas, lingkungan, ekonomi dan sosial. Riset ini bertujuan untuk membangun model perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan membuat sintesis perbaikan. Metode riset adalah analisis statistik dynamic multivariate regression, analisis keekonomian (NPV dan IRR) serta pemodelan system dynamics. Hasil riset pada perkebunan kelapa sawit swasta, urutan variabel yang paling berpengaruh yaitu OER CPO, kerapatan tanam, TMAT dan pemupukan. Untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, urutan variabel teknis yang berpengaruh adalah kebakaran, periode panen, pemupukan dan umur tanaman. Kesimpulan riset menyatakan, model pengelolaan perkebunan kelapa sawit swasta dibangun dengan intervensi skenario optimis yaitu peningkatan persentase OER CPO 20%, kerapatan tanam 15%, pemupukan 15% dan TMAT 100%. Untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, kunci utamanya adalah kebakaran dan kelembagaan agar dapat mencapai target keberlanjutan.

---

One of the challenges faced by Indonesia in achieving the ISPO target is oil palm plantations existing planted on peatlands, both for private plantations and smallholder. Some of these problems are related to productivity, environment, economy, and social. This study aims to build a model of sustainable oil palm plantations and synthesize improvements. The research methods used are dynamic multivariate regression statistical analysis, economic analysis (NPV and IRR), and system dynamics modeling. The research results on private oil palm plantations, the order of the most influential variables are OER CPO, planting density, groundwater level, and fertilization. For smallholder, the technical variables influence fire, harvest time, fertilization, and plant age. The study's conclusion stated that the private oil palm plantation model was built with an optimistic scenario intervention, namely an increase in the percentage of OER CPO 20%, planting density 15%, fertilization 15%, and groundwater level 100%. For smallholder, the key is fire and institutions to achieve sustainability targets."