Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme di Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan dan dapat mengancam eksistensi sebuah negara sehingga pelibatan militer dibenarkan dalam penanganannya sesuai amanat Undang-undang. Saat ini peran penanganan terorisme oleh militer dilakukan oleh satuan khusus, TNI AD juga memiliki satuan Raider yang tergelar di Kotama dan dinilai sebagai organisasi yang memiliki kemampuan  dalam menanggulangi terorisme seperti halnya Yonif Para Raider 431 Kostrad. Pembentukan organisasi Yonif Para Raider 431 Kostrad dalam penanggulangan terorisme, khususnya penindakan terorisme dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, struktur organisasi dan hubungan kerja serta kepemimpinan organisasi yang mengacu pada orientasi kerja, orientasi bawahan dan efektivitas kerja.

---

Terrorism in Indonesia is a threat to security and can threaten the existence of a country so that the involvement of the military is justified in handling it according to the mandate of the law. Currently, the role of handling terrorism by the military is carried out by a special unit, the army also has a Raider unit which was deployed in Kotama and is considered an organization that can tackle terrorism like 431^st Infantry Batallion Para Raider. The formation of the 431^st Infantry Batallion Para Raider organization in countering terrorism, especially the action against terrorism is influenced by aspects of human resources, organizational structure, and working relations as well as organizational leadership which refers to work orientation, subordinate orientation and work effectiveness."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan isu seputar keterlibatan juru bahasa dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian bersifat lintas-disiplin melibatkan ilmu penerjemahan, penjurubahasaan, ilmu hukum dan kajian terorisme. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan terhadap sembilan belas informan mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Gegana, Kejaksaan, Badan Antiteror AS, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (AICI), juru bahasa dan lembaga penyedia juru bahasa. Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan juru bahasa telah diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai kebutuhan dalam upaya penanggulangan terorisme. Mekanisme merekrut juru bahasa dalam konteks terorisme memiliki sifat yang unik dengan penekanan pada ideologi dan latar belakang yang bersih. Khusus terkait program deradikalisasi, kesamaan jenis kelamin antara juru bahasa dan napiter menjadi pertimbangan utama. Kendala utama terkait ketiadaan juru bahasa yang berdampak pada penyelidikan atau penanggulangan terorisme sementara sudah dapat diatasi. Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya komunikasi dan kerja sama antara penegak hukum dengan asosiasi profesi penerjemah dan juru bahasa Indonesia serta penyusunan pedoman teknis bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan juru bahasa dalam konteks terorisme secara tepat guna.

---

This research was conducted with the aim of elaborating the issues around the involvement of interpreters in counter-terrorism measures in Indonesia. It is cross-disciplinary, involving translation, interpretation, legal and terrorism studies. This research is descriptive qualitative, carried out through interviews and literature review. Interviews were conducted with nineteen informants from the National Counterterrorism Agency (BNPT), Special Detachment 88 (Densus) 88, Bureau of Intelligence and Security (Baintelkam), the Counter Terrorism Unit (Wanteror), the Attorney General's Office, the US Anti-Terror Agency, the Association of Indonesian Translators (HPI), Association of Indonesian Conference Interpreters (AICI), interpreters and agencies that provide interpreters. The study has found that the involvement of interpreters has been identified by law enforcement as a necessity in the efforts of counter-terrorism. The recruitment mechanism of interpreters in the context of terrorism is unique in that it emphasizes on clean ideology and background. With regards to the deradicalization program, the same sex between interpreters and convicts is a major consideration. The main obstacle regarding the absence of an interpreter that may have impacts on the investigation or countermeasures of terrorism has been dealt with temporarily. These findings indicate there is a need for communication and cooperation between the law enforcement agencies and associations of Indonesian translators and interpreters as well as the formulation of technical guidelines for law enforcement and relevant stakeholders to involve interpreters in the context of terrorism effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang ada terhadap penanggulangan terorisme, termasuk bagi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror dalam keterlibatannya menanggulangi terorisme. Selain itu juga mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul dari berlarut-larutnya penanggulangan terorisme saat ini serta untuk mengkaji dan menganalisis peran efektif dari TNI dalam mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak terorisme tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai masalah terorisme apa adanya, atau sesuai kenyataan di lapangan melalui sumber data dari informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait langsung atau tidak langung dengan aksi terorisme yang terjadi dan berlarut-larut di Indonesia. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Terdapat permasalahan dalam penanggulangan terorisme saat ini, baik dari aspek perundang - undangan sebagai payung hukum, aspek kelembagaan yang menangani dan aspek kekuatan dan kemampuan instrumen yang menanggulangi terorisme. Kedua, TNI dalam menanggulangi terorisme mengambil peran efektif sebagai alat negara di bidang Pertahanan Negara, yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai tugas pokoknya melaksanakan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain perang maupun sesuai fungsinya untuk menangkal, menindak setiap ancaman yang timbul memulihkan keadaan akibat kekacauan keamanan. Ketiga, Upaya TNI dalam menanggulangi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan tahapan Operasi Pencegahan, Operasi Penindakan dan Operasi Pemulihan Keamanan. Keempat, Kontribusi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI (Sat - 81 1 Guitar, Denjaka, Denbravo) terhadap Ketahanan Nasional terlihat dari beberapa penugasan yang dilaksanakan sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara sejak kelahirannya sampai sekarang.Hasil penelitian ini diharapkaii dapat bermanfaat sebagai pedoman maupun sebagai bahan masukan, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang peran TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam menanggulangi terorisme dan kajian stratejik lebih lanjut terhadap Ketahanan Nasional.

---

This research is designed to know and to study the existing problem of terrorism dealing, including for TNI with Terror Dealing Unit in his arrangement to deal with terrorism. Beside that, it also study and to analyze effective role of TNI in detecting, preventing, and suppressing given terrorism.

Research method used is qualitative method result in descriptive data on terrorism issue what it was, or pursuant to reality in the field through data source from informant, library and file. To collect data, it is used participative observation source directly or indirectly related to terrorism action occurred in Indonesia. it also used documentation technique by holding data finding which secondary data in nature.

The finding obtained in this research namely: First, there is a problem in terrorism dealing now, regulation aspect as law umbrella, institution aspect dealing with and power aspect and instrument capability dealing with terrorism. Second, TNI in dealing with terrorism take effective role as a tool of state in State Defense field, done on the basis of the State policy and political decision pursuant to his main task conducting non war Military Operation and pursuant to his function to prevent every threat arose from and to restore the situation resulted from security unrest. Third, TNI effort in dealing with terrorism is done through non Military Operation (OMSF), with the phases as follow: Preventing Operation, Suppressing Operation and Security Restore Operation. Fourth, TNI contribution with TNI Terror Dealing Unit (Sat-811Gultor, Denjaka, Denbravo) over National Defense, is seen from various assignment done as his service to nation and state since his birth until now.

The research result is expected may be useful as guidance and as input, particularly in policy making on TNI role with TNI Terror Dealing Unit in dealing with terrorism and further strategic study on National Resilience."

"Pendanaan merupakan salah satu jenis aktivitas yang integral dan juga sentral dalam aktivitas terorisme secara umum. Hal ini membuat upaya intervensi dan pencegahan terhadap aktivitas pendanaan teror menjadi suatu hal yang krusial diperlukan agar dapat secara menyeluruh dan efektif “menang” melawan kejahatan terorisme. Dewasa ini, sebagian besar kebijakan kontra pendanaan terorisme dijalankan menggunakan model kerjasama/kemitraan multi-agensi. Model kerjasama ini memungkinkan adanya pengefisiensian kerja dan penggunaan sumber daya yang kolaboratif antar agensi terkait. Namun, di dalam implementasinya kebijakan jenis ini seringkali dihadapkan oleh berbagai macam kendala dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjabarkan proses implementasi dan memetakan kendala – kendala yang dihadapi oleh Satgas CTF BNPT sebagai salah satu aktualisasi implementasi operasional kebijakan CTF yang berbasis kerjasama multi-agensi, dalam hal ini melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) dan Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

---

Funding is one type of activity that is integral and also central to terrorism in general. This makes the intervention and prevention efforts on terrorism financing activities is a crucial thing needed in order to be able to "win" against the crime of terrorism. Nowadays, most counter terrorism financing policies are implemented using a multi-agency partnership model. This cooperative model allows for efficient work and collaborative use of resources between related agencies. However, in its implementation this type of policy is often faced by various kinds of obstacles and challenges, both internal and external. This research is a qualitative study that seeks to describe the implementation process and map the constraints faced by the BNPT CTF Task Force as one of the Indonesia’s operational implementations of CTF policy based on multi-agency collaboration, in this case it involves BNPT, Detachment 88, and PPATK. In its analysis, this study uses the theory of Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) and Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

"

"Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

---

The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization."

"ABSTRAKPada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana . Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

ABSTRACTIn 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination. "

"Dalam benua Afrika pada wilayah Sahel tengah, yang mencakup negara-negara Burkina Faso, Mali, dan Niger. Terdapat tantangan besar pada wilayah Sahel adalah konflik bersenjata, ketidakamanan ekonomi, dan dampak buruk dari perubahan iklim adalah beberapa tantangan terbesar yang mempengaruhi kawasan ini. Negara-negara G5 Sahel yang terdiri dari, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger telah menghadapi sejumlah besar tantangan yang kompleks, termasuk meningkatnya ancaman ekstremisme yang pada berujung kekerasan. Permasalahan mengenai terorisme yang akan menjadi fokus pada penelitian ini ialah pada permasalahan terorisme di wilayah Sahel dan sekarang mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya terhindar meskipun strategi operasional nasional dan internasional diperbarui dan implementasi hukum humaniter dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata organisasi G5 Sahel melawan terorisme skala regional. Penelitian ini bersifat normatif yang memiliki fokus pada peran organisasi regional yang bersifat militeristik dalam menangani masalah terorisme di wilayahnya serta pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata yang dimana kelompok bersenjata non-negara yang menguasai wilayah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

---

Within the African continent in the central Sahel region, which includes the countries of Burkina Faso, Mali and Niger. There are major challenges in the Sahel region as armed conflict, economic insecurity and the adverse impacts of climate change are some of the biggest challenges affecting the region. The G5 Sahel countries consisting of Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger have faced a number of complex challenges, including the growing threat of violent extremism. The problem regarding terrorism that will be the focus of this research is on the problem of terrorism in the Sahel region and now affects countries that were previously spared even though national and international operational strategies were updated and the implementation of humanitarian law in providing protection to civilians in the armed conflict of the G5 Sahel organization against regional terrorism. This research is normative which focuses on the role of militaristic regional organizations in dealing with the problem of terrorism in their territory and the implementation of the principles of protecting the civilian population in situations of armed conflict where non-state armed groups control the area. The analysis in this study uses a literature study data collection method. Literature study is a data collection method that is directed at searching for data and information through documents, both written documents and electronic documents that can support the writing process."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana fungsi intelijen AngkatanDarat dalam mengatasi aksi terorisme dan bagaimana peran aparat Intelijenmengatasi aksi terorisme serta kewenangan satuan Intelijen Angkatan Darat dalammengatasi aksi terorisme. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran sertamasyarakat dalam mengatasi aksi terorisme di lingkungannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yangmenghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan untuk mengatasi aksi-aksiterorisme yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui sumber data dariinforman atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untukmengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyekpenelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkaitlangsung dengan aparat/personel Intelijen di wilayah Bogor yang mempunyai perandalam mengatasi aksi terorisme. Juga menggunakan teknik dokumentasi denganmengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparatItelijen di satuan dan staf intelijen di Kotama kewilayahan untuk mengatasi aksi-aksiterorisme melalui fungsi Intelijen Angkatan Darat yang diwujudkan dalam kegiatanintelijen atau Operasi Intelijen dalam bentuk penyelidikan, pengamanan danpenggalangan memerlukan payung hukum yang kuat, yang menjadi dasar kegiatanatau operasi Intelijen Angkatan Darat di selenggarakan. Keterlibatan satuan dan stafIntelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya tetapbermuara pada hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa perang melawanterorisme dilakukan dalam kerangka hukum. Selain itu, perlu untuk melakukan revisiUndang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk dapatmemberikan kewenangan aparat Intelijen di Kotama kewilayahan dalam mengatasiaksi terorisme. Disisi lain, agar peran aparat Intelijen Angkatan Darat di wilayahBogor dalam mengatasi aksi terorisme lebih optimal, dalam setiap kegiatan atauoperasi Intelijen, maka perlu penataan kembali kualitas/kuantitas personel, alatmatrial khusus Intelijen dan anggaran/dana

---

Thesis Title : Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor

The aims of thesis is knowing how Army intelligence functions in fighting

terrorism and how the role of intelligence agencies and authorities to overcome

terrorism unit of the Army intelligence in fighting terrorism. In addition to knowing

how public participation in fighting terrorism in the environment.

The method that be used is a qualitative method that produces descriptive data

on the problem to fight acts of terrorism that occured in accordance with the facts on

the ground through the data source of the informant, or through the library archives.

To collect the data used participatory observation techniques to the object of research,

informant interviews as a resource of the intelligence personel in Bogor area that has a

role in fighting terrorism. Also use documentation techniques to conduct searches of

data as secondary data.

The finding obtained in this study indicate that the role of officers in the unit

and the staff intelligence in Kotama territorial intelligence to deal with terrorism

through Army intelligence functions are realized in the activities of intelligence or

intelligence operations in the form of investigations security and raising requires a

strong legal framework, which became the basis of the activities or operations of the

army intelligence was held. Involvement of the unit and the Army intelligence staff

in fighting terrorism in principle still refer to the law in accordance with government

policy that the war against terrorism carried out in the legal framework. In addition, it

is necessary to revise law No. 17 of 2011 on the national intelligence for intelligence

may authorize in Kotama regional authorities in fighting terrorism. On the other hand,

that the role of the Army intelligence officers in the area of Bogor to fighting

terrorism more optimal, in any activity or intelligence operations, it is necessary

realignment of the quality / quantity of personel. Special tools material of intelligence

and budget / funding"

"Terorisme di sepanjang abad ke-21 ini telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena frekuensi kekerasan yang dihasilkan dari aksi-aksi terorisme sangatlah besar, sehingga banyak para peneliti yang berusaha untuk meneliti aktivitas kekerasan yang bernama terorisme ini. Terorisme adalah suatu kejahatan yang berbasiskan pada ideologi, dimana pada saat ini ideologi terorisme kebanyakan bersadarkan pada ajaran keagamaan. Di Indonesia, para pelaku aksi terorisme keagamaan mayoritas berasal dari kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji genealogi dan membuat pemetaan ideologi para pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, dimana hasil dari penelitian ini nantinya digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil berdasarkan pada wawancara mendalam dan kajian literatur.Hasil penelitian yang didapatkan adalah terorisme keagamaan di Indonesia merupakan cerita bersambung yang pertumbuhannya bermula dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat sekarang, dimana para pelakunya saling memiliki keterkaitan. Mulai dari kemunculan gerakan Darul Islam DI yang kemudian memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII , dilanjutkan dengan kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah JI , dilanjutkan lagi oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, dan hari ini dilanjutkan oleh kelompok ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia.Dari hasil pemetaan ideologi pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, disimpulkan bahwa kelompok ISIS Indonesia memiliki tingkat ideologi radikal paling tinggi, dilanjutkan secara berurutan oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, JI, dan DI. Tingkatan ideologi radikal ini dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan program penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya dalam memoderasi ideologi radikal pelaku terorisme keagamaan. Akan tetapi hal ini hanya untuk strategi penanggulangan terorisme dalam jangka pendek dan menengah. Adapun untuk menuntaskan permasalahan terorisme keagamaan di Indonesia maka harus kembali kepada penyebabnya, yaitu dengan mengakomodir aspirasi politik umat Islam untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam sesuai dengan amanah konstitusi.

---

Terrorism throughout the 21st century has become a major concern throughout the world. This is a natural thing, since the frequency of violence resulting from acts of terrorism is so great that many researchers are attempting to investigate this violence activity called terrorism. Terrorism is a crime based on ideology, where at present the ideology of terrorism is mostly based on religious teachings. In Indonesia, most of the perpetrators of religious terrorism are Muslim. This study aims to examine the genealogy and make mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, where the results of this research will be used as a reference in formulating the strategy of countering terrorism in Indonesia. This study uses a qualitative method. The data are based on in depth interviews and literature review.The result of the research is that religious terrorism in Indonesia is a serialized story whose growth dates back to the Indonesian independence era up to the present time, where the perpetrators have interconnectedness. Starting from the emergence of Darul Islam DI movement which then proclaimed the Islamic State of Indonesia NII, followed by Al Jamaah Al Islamiyah JI group, followed by Al Qaeda Indonesia group, and continued by ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia.From the result of mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, it is concluded that ISIS Indonesia group has the highest level of radical ideology, followed sequentially by Al Qaeda group Indonesia, JI, and DI. The level of radical ideology is used as a benchmark to assess the success of counter terrorism programs in Indonesia, especially in moderating the radical ideology of perpetrators of religious terrorism. However, this is only for counterterrorism strategies in the short and medium term. As for to solve the problem of religious terrorism in Indonesia it must return to the cause, that is by accommodating the political aspirations of Muslims to realize the implementation of Islamic Sharia in accordance with the mandate of the constitution."

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru.Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD).Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK

The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity.

In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD).

The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach"