Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa pajak yang dihadapi oleh PT. TMV (bergerak di bidang teknologi) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP XYZ. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja serta observasi penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas pembuatan data tracker, penyusunan Surat Banding, peyusunan Surat Bantahan, dan Penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP XYZ untuk sengketa Banding PT. TMV sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sudah berjalan secara efektif.

---

This internship report aims to evaluate the process of preparing documents in the preparation process for the appeal hearing on tax disputes faced by PT. TMV (engaged in technology) which is represented by a consultant attorney for KAP XYZ. The evaluation was carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements based on applicable tax regulations and on performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of a data tracker preparation, preparation of an appeal letter, preparation of a rebuttal letter, also preparation of a special power of attorney and an integrity pact. The evaluation was conducted to find out whether the entire preparation process carried out by KAP XYZ for the appeal dispute of PT. TMV is in accordance with the applicable Tax Regulations and has been running effectively."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampian proses pengajuan Restitusi PPN PT PCY ke Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan oleh KAP FA. Dalam rangka pendampingan proses pengajuan Restitusi PPN ini, KAP FA selaku konsultan pajak PT PCY melakukan perhitungan atas besaran potensial Restitusi PPN yang akan diajukan. Selain itu KAP FA juga berperan sebagai perantara antara PT PCY dengan Tim Pemeriksa selama pemeriksaan atas tanggapan Restitusi PPN berlangsung. PT PCY merupakan perusahaan yang menjual alat musik serta menyediakan kursus musik yang merupakan jasa pendidikan. Dengan adanya 2 (dua) jenis usaha dari PT PCY yang memerlukan perlakuan khusus dalam perhitungan Restitusi PPN menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dalam melakukan pendampingan pengajuan Restitusi PPN PT PCY, KAP FA belum tepat dalam melakukan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga mempengaruhi besaran Restitusi PPN PT PCY.

---

This internship report is aims to evaluate the assistance process of PT PCY`s Value Added Tax Refund submission to the Directorate General of Taxes that have been carried out by KAP FA. In order to assist this Value Added Tax Refund request, KAP FA as a tax consultant of PT PCY calculated the potential amount of Value Added Tax Refund to be submitted. In addition, KAP FA also acts as an intermediary between PT PCY and The Tax Audit Team during the tax audit of Value Added Tax Refund request responses. PT PCY is a company that sells musical instruments and provide music course which are educational services. With these 2 (two) types of business that PT PCY have provided, PT PCY requiring special treatment in the calculation of Value Added Tax Refund according to statutory regulations. Based on the evaluation results in assisting the submission of PT PCY Value Added Tax Refund, KAP FA has not been precise in calculating Input Taxes that can be credited so that it affects the amount of PT PCY VAT Refunds."

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertanggungan terhadap tertanggung merupakan jasa utama yang disediakan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan berbagai pihak seperti reasuradur. Penelitian ini meninjau apakah terdapat pemotogan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai pada alur transaksi spesifik perusahaan asuransi di PT. XYZ Life Insurance. Peneliian ini juga meneliti apakah pemotongan serta pemungutan pajak telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta telah sesuai dengn asas-asas pemotongan dan pemungutan pajak.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku, laporan keuangan serta literatur lain yang mengacu pada penelitian ini. Dari hasil penelitian penulis terhadap alur transaksi pada perusahaan asuransi yang terjadi PT. XYZ Life Insurance memiliki beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya tidak dipungutnya PPN atas agen asuransi serta pemotongan pajak atas unit link yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Selain itu juga terdapat pengenaan pajak dua kali atas investasi produk asuransi dana pensiun yang sebelumnya telah dikenakan pajak final. Permasalahan tersebut yang diharapkan dapat menjadi perhatian bagi PT. XYZ Life serta pihak lainnya yang terkait.

---

The insurance company has different characteristics from other companies. Coverage of the insured are the main services provided by the insurance company by involving various stakeholders such as reinsurers.This study reviewed whether there are any withholding Income Tax and Value Added Tax on the main transaction of PT. XYZ Life Insurance. The study also examined whether the withholding as well as tax collection has been run in accordance with prevailing tax regulations and compliance principles. The study used descriptive analysis. The author used primary data through observation and interviews and secondary data through books, financial statements and other literature which refers to the study.

From the results of the study, authors found that the flow of transactions that occurred in the PT. XYZ Life insurance have some problems. These problems include PT. XYZ Life Insurance did not impose VAT on insurance agents and withholding tax on unit links that do not conform to the equity principle. There are also double taxation on pension insurance products that have previously been subjected to the final tax. The problesms are expected to be a concern for PT. XYZ Life and other related parties."

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang formal oleh PT SPN dalam proses banding Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT UHY. Pokok sengketa banding pajak dalam kasus ini adalah perbedaan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Terutang antara Wajib Pajak (PT UHY) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini ditujukan untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disiapkan oleh PT SPN sebagai kelengkapan administrasi banding di dalam sidang formal. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang formal oleh PT SPN dalam proses Banding PPh Pasal 23 PT UHY sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga berisi refleksi diri penulis selama menjadi karyawan magang di PT SPN sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi perkembangan diri penulis di masa depan.

---

This internship report contains an evaluation of the preparation of formal hearing documents by PT SPN in the PT UHY Income Tax Article 23 appeal process. The subject of dispute over the tax appeal in this case is the difference in the calculation of the Basic Tax Imposition of Article 23 Outstanding Income Tax between the Taxpayer (PT UHY) and the Directorate General of Taxes. The evaluation carried out in this report is aimed at assessing the completeness and validity of documents prepared by PT SPN as a complete administrative appeal in a formal hearing. Based on the evaluation carried out, the practice of preparing formal trial documents by PT SPN in PT UHY's Income Tax Article 23 Appeal process was effective in accordance with applicable regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains the author's self-reflection during his time as an apprentice at PT SPN so that it can be used as a lesson for the author's self-development in the future."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Sidang Banding Pajak Penghasilan Badan yang berfokus pada proses banding pajak PT BAG, produsen bahan kimia dan bahan industri, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun dokumen pendukung banding Pajak Penghasilan Badan yang diwakili oleh kuasa hukum konsultan KAP AI. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan PT BAG dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan konsultan pajak PT BAG dan memeriksa dokumen yang relevan. Temuan penelitian BAG mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi yang relevan dari penyedia layanan pihak ketiga dan kebingungan seputar persyaratan khusus untuk setiap dokumen. Laporan ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengembangkan pedoman yang lebih tepat untuk kompilasi dokumen dan membangun hubungan kerja yang lebih dekat antara konsultan pajak dan penyedia layanan pihak ketiga. Pada akhirnya, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang proses banding pajak di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyusunan dokumen praktis dalam mencapai hasil banding yang sukses.

---

This internship report aims to evaluate the Tax Appeal Hearings process of Corporate Income Tax, which focuses on the tax appeal process of PT BAG, a manufacturer of chemicals and industrial materials, and the challenges they faced in compiling supporting documents for their Corporate Income Tax appeal represented by attorneys for KAP AI consultants. By conducting qualitative research methods, the study aims to provide insights into PT BAG's difficulties and propose solutions to overcome them. The research involved interviews with PT BAG's tax consultants and examining relevant documents. The study findings BAG encountered difficulties obtaining relevant documentation from third-party service providers and confusion around the specific requirements for each document. The report proposes several solutions to address these challenges, such as developing more precise guidelines for document compilation and establishing closer working relationships between tax consultants and third-party service providers. Ultimately, the report provides valuable insights into the tax appeal process in Indonesia and highlights the importance of practical document compilation in achieving a successful appeal outcome."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."