Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya tren kenaikan permohonan PKPU dan Kepailitan maka terdapat wacana Pemerintah Indonesia akan melakukan Moratorium PKPU/Kepailitan. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan pertama bagaimana pengaturan PKPU dan Kepailitan di Indonesia bagi sektor perbankan di masa Pandemi Covid - 19, kedua bagaimana pengaturan Moratorium PKPU dan Kepailitan di Singapura dan Inggris, dan ketiga bagaimana kebijakan yang ideal dalam mengatur Moratorium PKPU dan Kepailitan di Indonesia agar dapat mengakomodir kepentingan sektor perbankan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan wawancara sebagai sumber pendukung. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perbandingan pengaturan moratorium di Inggris dan Singapura. Hasil dari penelitian ini; pertama, pada masa Pandemi Covid–19 tidak ada peraturan mengenai perubahan terkait mekanisme PKPU dan Kepailitan di Indonesia; kedua, Singapura telah mengeluarkan Covid-19 (Temporary Measures) Act 2020 (No.14 of 2020) sedangkan Inggris juga telah mengeluarkan Corporate Insolvency and Governance Act 2020, kedua negara ini mengatur kebijakan temporary measures yang mengubah sementara persyaratan pengajuan kepailitan di masa Pandemi Covid-19; ketiga, penerapan moratorium secara keseluruhan untuk kepailitan dan PKPU untuk mengatasi tingginya angka kepailitan dan PKPU di Indonesia bukan solusi yang tepat, namun dapat dilakukan kebijakan temporary measures dan juga perbaikan pada UU No. 37 tahun 2004 yang sifatnya long term. Penelitian ini menyarankan jika akan dilakukan Moratorium PKPU dan Kepailitan di Indonesia, sebaiknya Pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu dari berbagai sektor, pihak yang terlibat, dan para stakeholder khususnya pada industri perbankan, yang merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian negara, serta perlu adanya pengaturan temporary measures dan perbaikan dalam UU No. 37 tahun 2004.

---

Following the rising trend of suspension of debt payment obligation (PKPU) and bankruptcy’s petition thus there’s a discourse that Government of Indonesia would apply moratorium on PKPU and bankruptcy. This research tries to answer issues such as: first, how’s the regulation regarding PKPU and bankruptcy in Indonesia for banking industry. Second, how’s the regulation regarding PKPU and bankruptcy in Singapore and United Kingdom, and thirdly, how’s the ideal policy to regulate moratorium for PKPU and bankruptcy in Indonesia so in order to accomodate banking industry’s interest. The form of this research is a normative based legal research which conducted by examining library materials or secondary materials and interview as supporting sources. The approach of this research is a comparative approach which compares moratorium regulation in United Kingdom and Singapore. The results of this research are: first, during the Covid – 19 pandemic, there is no a regulation regarding adjustment to PKPU and bankruptcy’s mechanism in Indonesia, second, Singapore has passed Covid – 19 (Temporary Measures) Act 2020 (No. 14 of 2020) meanwhile United Kingdom has passed Corporate Insolvency and Governance Act 2020, both of this countries has regulated a policy about temporary measures which temporarily adjusted the conditions to make a petition of PKPU and bankruptcy during Covid – 19 Pandemic; third, the implementation of the overall moratorium for bankruptcy and PKPU to overcome the high number of bankruptcy and PKPU in Indonesia is not the right solution, but temporary measures can be implemented and also improvements to Law no. 37 of 2004 which is long term. This research suggests that if the PKPU and Bankruptcy Moratorium is to be carried out in Indonesia, the Government should first conduct a study from various sectors, parties and stakeholders must be involved, especially in the banking industry, which is one of the important sectors in supporting the country's economy, and the need for setting temporary measures and improvements in Law no. 37 year 2004."

"PPJB Lunas berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 telah mengalihkan kepemilikan hak yang tidak mensyaratkan adanya AJB tidak dapat menjamin bukti pengalihan hak tersebut namun tidak sesuai dengan PP no. 24 tahun 1997 yang dimana peralihan hak harus dilakukan dihadapan PPAT , hal ini menimbulkan permasalahan ketika konsumen yang telah membayar lunas akan tetapi belum meningkatkan menjadi AJB , maka dalam hal ini mengalami masalah dengan dipailitkannya atau dengan dilakukan PKPU atau kepailitan oleh developer. Ketika di pailitkan konsumen menjadi kreditur konkuren. Dalam penelitian thesis ini metodologi normative yang bersifat preskriptif dengan kualitatif yang dimana mengacu pada perundang-undangan. Kesimpulan dari tesis ini bahwa bagi konsumen yang sudah memiliki PPJB lunas masih belum memiliki kepastian hukum tentang peralihan hak milik dan memiliki kendala dalam memperoleh kepemilikan haknya yang dimana PPJB bisa terhapus dan konsumen harus meminta untuk mengeluarkan dari boendel pailit serta meminta kepada curator untuk membantu mengeluarkan dari boendel pailit dan melanjutkan kepemilikan konsumen untuk dapat memperoleh Akta. Maka dalam hal ini disarankan ada pengaturan untuk mengatur jarak jangka waktu antara PPJB ke AJB serta Serta agar lebih meninjau tentang melindungi konsumen bahwa lebih disarankan jika dalam Undang-undang PKPU dan Kepailitan mewajibkan curator untuk memerhatikan pada pihak konsumen yang memiliki PPJB lunas sehingga konsumen tidak perlu dipermasalahkan untuk masuk ke dalam tagihan menjadi boendelpailit.

---

PPJB already paid off based on Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2016 has transferred ownership of rights without requiring the existence of a Deed of Sale and Purchase (AJB), cannot guarantee proof of the transfer of rights because it is not in accordance with Government Regulation (PP) Number 24 of 1997 where the transfer of rights must be carried out in front of the Official Land Deed Maker (PPAT), this causes problems when consumers who have paid in full but have not yet upgraded to AJB will face bankruptcy or by an act from Developer which doing PKPU or bankruptcy. When bankrupt, consumers become concurrent (unsecured) creditors. This thesis research uses a normative methodology that is prescriptive and qualitative that refers to legislation. The conclusion of this thesis is that for consumers who have a PPJB already paid off still do not have legal certainty about the transfer of ownership and have obstacles in acquire right of ownership where the PPJB can be eresed and consumers must ask to be removed from the boedel bankruptcy and ask the curator to help remove from the boedel bankruptcy and continue the consumer's ownership to acquire an AJB. So in this case, it is recommended that there is an regulation to regulate the period of time between PPJB and AJB and to further review consumer protection by suggesting that in the Bankruptcy Law more requires curators attention to consumers who have paid off PPJB, so that consumers do not need to be put into boedel bankruptcy."

"Deforestasi merupakan isu yang sangat serius bagi kawasan hutan yang berada di negara tropis, khususnya Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Upaya yang terakhir adalah dengan menetapkan Kebijakan Moratorium Hutan pada tahun 2011 sebagai bagian dari skema REDD. Studi ini mengamati beberapa faktor penyebab deforestasi dan selanjutnya menguji apakah Kebijakan Moratorium Hutan berdampak pada deforestasi di level nasional dan regional. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tidak langsung (underlying causes) dari deforestasi. Data merupakan data panel yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia mulai tahun 2003 - 2016, yang dibagi lebih lanjut ke dalam delapan periode. Data di analisa dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi deforestasi, termasuk konsesi hutan, FDI sektor primer, pertumbuhan populasi, dan kebakaran hutan, secara statistik signifikan mempengaruhi laju deforestasi di level nasional dan regional. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan moratorium hutan tidak menurunkan deforestasi secara signifikan. Selain itu, studi - studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa koordinasi diantara para pihak baik di pusat dan daerah harus diperbaiki untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat regional. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini harus dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

---

Deforestation is a very serious issue for forest areas in tropical countries. In response to this, efforts have been made to reduce the deforestation rates. The latest effort was the establishment of the Forest Moratorium Policy in 2011, as a part of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. This study examines several determinants of deforestation in Indonesia and tests whether the forest moratorium policy has had an effect on the deforestation rate at national and regional levels. Several possible underlying causes of deforestation are considered. The study uses panel provincial data covering the period 2003-2016. To standardize the data, it has been divided into eight periods. The cross-section consists of 33 provinces in Indonesia. Estimation was conducted using ordinary least squares (OLS) multiple regression methods. The estimated results show that deforestation drivers, including forest concessions, primary sector foreign direct investment, population growth, and forest fire incidents, are statistically significant at the national and regional levels, as predicted. Furthermore, the results partly suggest that implementing the forest moratorium policy did not produce any statistically significant effect in reducing deforestation, either at the national or regional levels. Coordination between central and regional stakeholders should be improved to further empower the policy implementation, especially at the regional level. Furthermore, actors responsible for implementing the Forest Moratorium Policy propose a policy that provides economic benefits to communities surrounding the primary natural forests, in order to prevent primary forest encroachment."

"Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam mengajukan permohonan PKPU harus diperhatikan mengenai pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu adanya aturan pembatasan jumlah utang maksimal dan ketentuan jangka waktu maksimal dalam menjadwalkan kembali pembayaran utang.

---

The focus of this study is discussing about Suspension of Payment (PKPU) as a method to debt rescheduling payment of the company and its implementation in practice according to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy And Suspension of Payment, and, as comparison, this study is discuss how debt restructurization in United States Of America and Singapore are regulated. This research is juridical normative which mean the data is according to the applicable law. The researcher suggest that a simple evidentiary regarding a due and collectible debt must be aware while submission of PKPU petition, and a regulation regarding maximum debt limitation and maximum term of debt repayment are necessary needs."

"

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberlakuan UU KPKPU berpegang pada beberapa asas, diantaranya asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Namun demikian dalam penerapannya, UU KPKPU kerap tidak memenuhi asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya penekanan pada pemenuhan hak-hak kreditor berupa penyelesaian utang yang kerap mengabaikan hak-hak debitor. Proses pemberesan dalam kepailitan seringkali meninggalkan debitor dalam kondisi finansial yang buruk, dimana sisa utang yang tidak terbayarkan selama proses kepailitan tetap akan mengikat harta debitor pasca kepailitan berakhir. Hal ini merugikan debitor, khususnya debitor perorangan dan UMKM karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup debitor pasca kepailitan. Untuk itu, diperlukan penerapan financial fresh start yang menekankan pada kepulihan kondisi finansial debitor pasca kepailitan melalui pembebasan sisa utang yang belum terbayarkan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menjabarkan penerapan financial fresh start di dua negara (Amerika Serikat dan Australia), dan membandingkan keduanya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing bentuk penerapan. Penulis juga menjabarkan kemungkinan penerapan financial fresh start di Indonesia berkaitan dengan konsep pengakhiran perikatan berupa pembebasan utang dalam KUHPerdata. Penulis berkesimpulan bentuk penerapan financial fresh start dalam United States Code Title 11 (Bankruptcy) paling tepat untuk mengatasi permasalahan debitor perorangan dan UMKM, karena memberikan pilihan prosedur penyelesaian utang yang beragam. Fasilitas debt discharge dapat diterima oleh debitor UMKM berbentuk badan hukum di Amerika Serikat, namun tidak di Australia. Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tertentu terhadap harta debitor yang dijadikan harta pailit untuk mendukung kelangsungan usaha selama proses penyelesaian utang.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Australia, debitor, debt discharge, financial fresh start, perorangan, UMKM, UU KPKPU.

---

Bankruptcy in Indonesia is regulated under Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Debt Payment Rescheduling. The law rely its implementation on some principles, which among those are; (a) balance, and (b) business continuity. Nevertheless, these principles are not always fulfilled by the law in its application. The bankruptcy law does not regard the debtors right as much as the creditors, as reflected on the purposes of the law which stated that the bankruptcy law is made mainly to fulfill debt payment instead of relieving debtors financial condition. Bankruptcy process in Indonesia often resulted in debtors financial adversity, leaving their property remain binded by unpaid debts. This condition is harmful to debtors, especially to individual and small business debtors, as it will affect their survival after bankrupted. Hence, it is important for Bankruptcy Law in Indonesia to adopt financial fresh start into its regulation. Financial fresh start, as stated in U.S Bankruptcy Code and Australian Bankruptcy Act 1966, emphasizes on the recovery of debtors financial condition after bankrupted by discharging unpaid debts. By using judicial normative research method, this thesis describes the implementation of financial fresh start in United States and Australia, as well as its comparation. The thesis also comprehend financial fresh start implementation in Indonesia with the similar concept of debt exemption as stated in Indonesian Civil Code. The thesis conclude that the implementation in United States is able to solve bankruptcy problem suffered by individual and small business debtors in Indonesia.

"

"Penelitian hukum ini membahas mengenai urgensi penghapusan bank sebagai kreditor separatis pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit debitor-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta membahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya penghapusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan bentuk preskriptif, karena penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan bank sebagai kreditor separatis dalam proses PKPU dan Kepailitan, sehingga akan memberikan saran dan solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi dari dilakukannya penghapusan bank sebagai kreditor separatis dalam proses PKPU dan pailit karena begitu banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi bank sebagai kreditor separatis serta hak bank sebagai kreditor separatis yang telah dilindungi oleh KHUPerdata dan juga undang-undang tentang hak jaminan kebendaan lain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu Implikasi dari adanya penghapusan bank sebagai kreditor separatis memberikan dampak bagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sendiri, kreditor lain debitor, pengurus/curator, dan juga bundle pailit.

---

This legal research discusses the urgency of the elimination of banks as separatist creditors in the process of Postponing Debt Payment Obligations or Bankruptcy of their debtors, which is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. And also discusses the implications of elimination of the bank. This research is a normative juridical research with a prescriptive form, because this research will discuss the problems of banks as separatist creditors in the PKPU and Bankruptcy process, so will provide suggestions and solutions to the problems. The results of this research is indicate that the urgency of the elimination of banks as separatist creditors in the PKPU and bankruptcy process is because there are so many problems and obstacles faced by banks as separatist creditors and the rights of banks as separatist creditors which have been protected by the Civil Code and also the law on property security rights are contrary to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. So it is necessary to amend Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In addition, the implication of the abolition of banks as separatist creditors has an impact on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU itself, other creditors, debtors, administrators/curators, and also the bankruptcy bundle. "

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mereformasi birokrasi yaitu dengan pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini kurang berjalan lancar secara teknis. Kemudian secara substantif belum ada jaminan bahwa perbaikan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan sistem kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari internal Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan dan ketidaksesuaian peraturan yang digunakan dengan kondisi yang ada di unit tertentu.

---

This undergraduate thesis explain the implementation of the government policy in reforming the bureaucracy by the implementation of the moratorium civil Servants Recruitmen Policy in DKI Jakarta State. The results showed that the implementation of this policy didn’t works very well technically. Yet, in substantive there has not been a guarantee that this reconstruction has managed to give significant results in improvement HRD management in DKI Jakarta State. As for the supporting factors are come from the commitment from the internal unit of DKI Jakarta State to implement the policy. Meanwhile, the obstacle factors are the duration of policy was too short and the rules that were used are not suitable with the existing condition in some units."

"Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, kreditor selain Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU BUMN, jika BUMN berbentuk perseroan terbatas, dapat langsung mengajukan kepailitan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban mengenai kepailitan pada BUMN berdasarkan UU KPKPU.

---

This thesis discusses the bankruptcy of BUMN according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. To understand how to file for bankruptcy with BUMN in Indonesia, the requirements for bankruptcy applications, types of SOEs, characteristics of BUMN and parties who can file for bankruptcy under the KPKPU Law are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that creditors other than the Minister of Finance based on Article 2 paragraph (5) of the BUMN Law, if the BUMN is in the form of a limited liability company, can immediately file for bankruptcy. This research is expected to be able to provide answers regarding the bankruptcy of BUMN based on the KPKPU Law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit.

---

This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry."

"ABSTRAKPotensi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di perairan Indonesia sangatlah besar. Dalam memanfaatkan potensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keppres tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU tentang Benda Cagar Budaya, yang pada tahun 2010 dicabut dengan UU Cagar Budaya. Pengaturan antara kebijakan tersebut ternyata tidak mudah untuk diimplementasikan. Hal ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan survei dan pengangkatan BMKT pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium tersebut telah menimbulkan dampak bagi pemerintah dan pengusaha, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selain itu juga telah menimbulkan opportunity cost berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pemasukan ke kas negara, di sisi lain kesempatan untuk menjaga kelestarian BMKT, kesempatan untuk menjadikan nilai sejarah BMKT sebagai alat untuk meningkatkan jati diri bangsa, dan kesempatan menjadikan BMKT sebagai media pembelajaran juga hilang.

---

ABSTRACTThe Potential of valuable items from the shiploads which are sinked in Indonesian waters is enormous. In taking advantages of this potency, the Government of Indonesia has issued Presidential Decree on National Committee of Appointment and Utilization of Valuable Items from The Shiploads which are Sinked in 1989. Then in 1992, the Government of Indonesia has also issued Law on Heritage Objects, in 2010 which is revoked by Cultural Heritage Act. The arrangement between the policies were not easy to implement. It forces the Government of Indonesian to issued a moratorium policy on survey licensing and the appointment of valuable items from the shiploads which are sinked in 2011. This research uses post positivist approach with qualitative method through in depth interview and literature study. The results show that the moratorium policy has had an impact on the government and entrepreneurs from social, economic, and defense aspects of security. In addition, it has also created an opportunity cost in the form of loss of opportunity to get income into the state treasury, on the other hand the opportunity to maintain the sustainability of valuable items from the shiploads which are sinked, the opportunity to make the historical value of valuable items from the shiploads which are sinked as a tool for improving the national identity, and the opportunity to make valuable items from the shiploads which are sinked as a learning media is also lost"