Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa dan lintas nasional maupun internasional. Dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan hasil kajian yang telah dilakukan, PPATK menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UNODC yaitu goAML untuk menggantikan sistem informasi sebelumnya, yaitu GRIPS. Hasil rapat pimpinan memutuskan bahwa data di sistem GRIPS akan dimigrasi ke dalam sistem goAML. Berdasarkan riset yang ada, kegagalan proyek migrasi sistem umumnya disebabkan oleh kegagalan migrasi data. Merujuk pada pengalaman migrasi data yang pernah mengalami kegagalan sebelumnya dan pelaksanaan migrasi data yang tidak terstruktur pada proses migrasi laporan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), untuk mencegah terjadinya kegagalan serta membuat proses migrasi data menjadi lebih efektif, maka dirumuskanlah strategi migrasi data yang dapat dijadikan panduan dalam proses migrasi data dari sistem GRIPS ke sistem goAML. Strategi ini menggunakan metodologi migrasi data dari PDMv3 Methodology serta kerangka kerja dari DMBOK dan Loshin untuk manajemen datanya. Hasil dari penelitian ini merumuskan strategi migrasi data yang data profiling, data mapping, proses ETL, testing dan validation dengan menempatkan proses data cleansing di dalam setiap tahapan proses migrasi data untuk tetap menjaga kualitas data.

---

The money laundering and terrorism financing are extraordinary, transnational and international crime. In order to increase the effectiveness of eradicating money laundering and terrorism financing crime, with the results of the studies that have been carried out, PPATK uses the information system developed by UNODC, namely goAML, to replace the previous system, namely GRIPS. The executive meeting has decided that the data in GRIPS system will be migrated into the goAML system. Based on existing research, system project migration failures are generally caused by data migration failures. Refers to the previous failure experienced and having an unstructured process on STR (Suspicious Transaction Reports) data migration, in order to prevent this failure and to create the process to be more effective, then the strategy of data migration has been formulated that can be used as a guidance for data migration process from GRIPS system into goAML system. This strategy is used data migration methodology from PDMv3 Methodology and the DMBOK and Loshin for the data management framework. The results of this study formulate a data migration strategy which, if arranged into a stage, begins with data profiling, data mapping, ETL process, testing, and validation by placing the data cleansing process in each step of the data migration process to maintain the data quality."

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembagaintelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secaralangsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkanbahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidakseharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapapegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK danmengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dandokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkanpeningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.

---

Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK) is a financial intelligent agency that prevent and eradicate money laundering in Indonesia. As an intelligent unit, PPATK handles a lot of confidential and highly confidential state documents. Therefore, PPATK as an institution and its employees holds an obligation to keep confidentiality as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. In order to keep confidentiality, PPATK routinely holds information security awareness events for its employees, especially for those who have direct access to data and/or state documents. Even so, internal social engineering simulation result in December 2017 shows that some of the employees still willing to give information to unauthorized party.

This means that there are employees that did not meet PPATKs information security awareness standard. It can deliver negative impact for PPATKs image in society. Furthermore, it can interupt PPATKs role as a financial intelligent unit. By law, a negligence caused by lack of information security awareness can be charged by fine penalties or even jail as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. This research aims to measure information security awareness of PPATKs employees on each focus area based on PPATK information security policy by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) theory, and also to understand which focus area that still needs improvement to be able to increase PPATK employees information security awareness level and maintain confidentialy in their work. The result of this research gained from 159 respondents answers shown that the level of PPATK employees information security awareness is Average and there are 3 areas that are lack of awareness, which are Information Trading, Information Access Control and Information Security Incident Management. This research also concluded that a better knowledge affects positively to a better attitude and behavior, thus PPATK can develop their employees awareness by providing them with better knowledge in information

security."

"Instansi keuangan di Indonesia termasuk bank memiliki kewajiban dalam melaporkandata debitur yang dimiliki dalam bentuk pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke pihak regulator. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan data debitur SLIK yang dilaporkan oleh Bank XYZ masih menerima sanksi administrasi dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan prioritas strategi yang dapat meningkatkan kualitas data pelaporan dan meminimalisir sanksi administrasi dari regulator. Penelitian dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) yang menggabungkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Subject Matter Expert (SME) SLIK yang ada dalam Bank XYZ. Kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis tersebut digambarkan dalam bentuk House of Quality (HoQ) untuk selanjutnya hasil penelitian didapat berdasarkan skema yang ada dalam QFD. Selain QFD, penelitian ini juga menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot serta prioritas dari dimensi kualitas data beserta kebutuhan pengguna. Geometric Mean juga digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ratarata dari nilai kuesioner. Dengan QFD, prioritas strategi dapat dihasilkan sekaligus tujuan dan hasil penelitian didapatkan demi meningkatkan kualitas data pelaporan SLIK. Hasil penelitian ini mengemukakan strategi berupa kebutuhan pengguna dengan urutan prioritasnya dari yang terpenting yaitu pengawasan kualitas data input di setiap cabang, sistem untuk melakukan validasi data SLIK, aplikasi DQM mengakomodir kualitas data kredit SLIK, parameter ceklis yang wajib dipenuhi setiap ada penambahan requirement baru SLIK, prosedur preventive sebelum proses pelaporan, parameter valid untuk menentukan alamat nasabah yang memiliki lebih dari satu value, kebijakan dan prosedur untuk perbaikan data SLIK secara manual, meningkatkan kecepatan proses data SLIK. Strategi lain berupa prioritas dari kebutuhan teknis yang perlu diadakan ataupun ditingkatkan kualitasnya berdasarkan yang terpenting yaitu proses audit cabang, pembuatan kebijakan, prosedur, parameter ceklis, utilisasi dan optimasi server, pengembangan aplikasi DQM, dan pembuatan sistem validasi data.

---

Financial institution in Indonesia included Bank have an obligation of reporting the debtor data had in form of Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) reporting to the regulator side. Based on interview result which is mentioned that the reporting of SLIK debtor data has been reported by Bank XYZ still received an administrative punishment from regulator. The objective of this research is to conclude strategy priority which could improve the quality of reporting data and minimalize an administrative punishment from regulator. This research used Quality Function Deployment (QFD) method which is combined user needs and technical needs resulted from interview with Subject Matter Expert (SME) of SLIK in Bank XYZ. Those user needs and technical needs described in form of House of Quality (HoQ) and the next is the result of this research resulted based on the schema on QFD. Beside QFD, this research is also used Analytic Hierarchy Process (AHP) to decide the weight and the priority from both of data quality dimensions and user needs. Geometric Mean is also used in this research to calculate the average of questionnaire value. With QFD, the strategy priority could resulted and also the objective of the research is achieved for improving the data quality of SLIK reporting. The result of this research proposed strategies that is user needs with their priority based on the most important is the controlling data input quality in every branches, the system to do validate SLIK data, the application of DQM which accomodates the quality of SLIK credit data, the to do list parameter which has to be fulfilled in every adding of SLIK new requirement, the preventive procedures before doing reporting process, the valid parameters to decide customer address which has more than one record, the policy and procedures to fix SLIK data manually, improving the quickness of SLIK data processes. The other strategies is the priority of technical needs which has to be done or improve those qualities based on the most important is branches audit process, the making of policies, procedures, to do lists, the utilization and optimation of server, the development of DQM application, and the making of validating data system."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi serta globalisasi saat ini dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang yang seringkali dapat melibatkan Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengatur ketentuan pihak pelapor yang sebelumnya hanya diatur dalam UU No. 8/2010 saja tetapi juga diatur kembali ke dalam PP No. 43/2015. Perluasan ketentuan pihak pelapor tersebut menjadikan para profesi khususnya Notaris untuk wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melakukan pendaftaran dan pelaporannya pada suatu aplikasi khusus yaitu Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kedudukan dan peran Notaris dalam sistem pelaporan tindak pidana pencucian uang serta tanggung jawabnya sebagai pihak pelapor dalam aplikasi GRIPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen serta didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian ini dijabarkan bahwa Notaris hanya berperan dalam pembuatan akta autentik dengan batasan penerapan kebenaran formil saja dan tidak perlu mencari kebenaran materiil terhadap sumber dana para pengguna jasanya karena pada dasarnya tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan pengemban rahasia jabatan dan sebatas obyek laporan yang telah ditentukan untuk dilaporkan. Maka, untuk menghindari Notaris dalam keterlibatan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa, diperlukannya suatu perlindungan bagi Notaris yakni dengan melakukan upaya hukum atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review) kepada Mahkamah Agung agar terciptanya kepastian hukum terhadap Notaris sehubungan dengan permasalahan kewajibannya tersebut.

---

ABSTRACTThe development of information technology and globalization today can lead to criminal activities carried out in an organized manner such as the crime of money laundering crimes which often can involve Notaries in their authority to make authentic deeds. Therefore, the government does not only regulate the provisions of the reporting party previously only regulated in UU No. 8/2010, but also re-arranged into PP No. 43/2015. Expansion of the provisions of the reporting party made professionals, especially Notaries, obliged to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) by registering and reporting on a specific application, namely Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS). The problems discussed in this study concerning the position and role of the Notary in the reporting system of money laundering and their responsibilities as reporting parties in the GRIPS application. The method used in this study is normative juridical by using document studies and supported by the results of interviews as a data collection tool. In the results of this study, it was explained that Notaries only play a role in making authentic deeds with limits to the application of formal truth only and do not need to look for material truths for the sources of funds of service users because basically the Notary's responsibilities are closely related to the secret office bearers and limited object reports. So, to avoid a Notary in the involvement of suspicious financial transactions carried out by service users, the need for protection for a Notary is by making legal remedies for judicial review of the Supreme Court in order to create legal certainty against the Notary in connection with the issue of its obligations."

"ABSTRAKPemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia yang harus senantiasa tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, stabilisasi harga bahan pokok di Indonesia belum sepenuhnya tercapai, dimana rata-rata koefisien variasi (KV) harga pada beberapa komoditas bahan pokok misalnya daging ayam, bawang merah, dan cabai masih melewati KV wajar. Salah satu faktor penyebab fluktuasi harga bahan pokok di Indonesia adalah faktor distribusi barang, misalnya infrastruktur distribusi yang belum memadai, rantai distribusi yang panjang, biaya distribusi tinggi, serta data pasokan dan permintaan barang yang belum terpantau.Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan pengembangan sistem logistik nasional berdasarkan konsep supply chain management (SCM), dengan membangun fasilitas Pusat Distribusi di daerah. Untuk mendukung penerapan program tersebut, diperlukan strategi penerapan dan dukungan sistem informasi yang handal agar mampu mencapai tujuan program tersebut yaitu menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mengurangi disparitas harga antar daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM) dalam menyusun model dan strategi penerapan sistem informasi Pusat Distribusi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan model kebutuhan fungsional sistem informasi Pusat Distribusi yang digambarkan dalam use case diagram serta 18 strategi penerapan sistem informasi logistik.

---

ABSTRACT

The right to food is a fundamental right of every people that should be available every time, safe, have certain quality, nutritious and various with affordable price. But in fact, the price stabilization of staple food in Indonesia have not been fully achieved, where the average of coefficient of variation (CV) of some staple food items, exceed the reasonable CV (more than 9 percents). Distribution of goods is one of the main factors which cause price fluctuations on the staple food in Indonesia, such as inadequate distribution infrastructure, long distribution channel, high distribution costs, and also unmonitored data of supply and demand.

To overcome these problems, the government made a policy on national logistics system development based on the concept of supply chain management (SCM). It was manifested by constructing distribution center facility in the region. The implementation strategy and reliable information system was needed to support the system implementation. It has the aim to be able to ensure the prices stability and availability of the staple foods, and also to reduce the price disparity between regions. This research uses soft system methodology (SSM) approach to develop information system models and the implementation strategy. Results from this research are design of information system model which is described in use case diagram and 18 activities for implementation strategies of logistics system."

"ABSTRAKDalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi olehPPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasiltindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yangberhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian inibertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaanpenghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Apakahkewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK dapat melindungikepentingan nasabah PJK? Dan apakah kewenangan penghentian sementara olehPPATK sejalan dengan prinsip due of process of law. PPATK melakukanpenghentian sementara atas seluruh atau sebagian transaksi apabila terdapatinformasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau melalui suatu prosesanalisis/ pemeriksaan diketahui atau diduga terkait dengan tindak pidana. Dalamhal terdapat keberatan oleh pengguna jasa, maka terdapat hak pengguna jasadalam pengajuan keberatan, hak tindak-lanjut penanganan keberatan, hakpencabutan atas penghentian sementara transaksi, serta hak tindak-lanjutpenundaan transaksi. Proses penghentian sementara transaksi dilakukanberdasarkan standar prosedur operasi yang komprehensif dan detail dan sesuaihukum acara yang berlaku. Secara umum penghentian sementara transaksi telahmencapai tujuannya untuk mencegah berpindahnya harta kekayaan yang tidaksah, dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala yang dapat diselesaikandengan kerjasama dan koordinasi antara PPATK, Penyedia Jasa Keuangan,Penegak Hukum, serta Lembaga Pengawas dan Pengatur dengan tetapmemperhatikan kepentingan nasabah atau pengguna jasa.

---

AbstractThe concept of anti-money laundering, suspension of transactions byINTRAC is essential in order to conduct assets seizure and forfeiture of criminalproceeds to be submitted to the state or to be returned to their owners. By using anormative juridical research methods, this study aims to answer the problems,namely how is the implementation of the temporary suspension of transaction byINTRAC based on Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradicationof Money Laundering? Whether the temporary suspension of transactionsauthorized by the PPATK can protect the interests of customers of FinancialService Provider? And whether the authority to conduct temporary suspension byINTRAC is in line with the principles of due process of law. PPATK canperform temporary suspension against the entire or partial transaction if there isinformation that can be accounted for and / or through a process of analysis /examination to be known or suspected to be associated with crime. In the eventof any objection by the customer, the customer has the right to file an objection,the right of follow-up for their objection, the right of revocation of the suspensionof transaction, and the right of follow-up for the postponement the transaction.The process of suspension of transactions carried out according to acomprehensive and detailed standard operating procedures and based onappropriate procedural law. In general, suspension of the transaction has reachedits goal to prevent the transfer of property that is not valid, its implementationdeals with several obstacles that can be solved by cooperation and coordinationbetween the PPATK, Financial Services Providers, Law Enforcement, andRegulatory and Supervisory Board with due regard to the interests of customers orservice users."

"Saat ini, sudah tersedia inovasi untuk transaksi pembayaran menggunakan kartu pintar. Kartu pintar ini dapat mempermudah seseorang dalam penjualbelian tanpa harus membawa uang tunai. PT DAM adalah perusahaan yang mengimplementasi sistem dan chip card untuk transaksi pembayaran. Sayangnya pada tahun 2016 hanya 50% dari proyek PT DAM yang dapat terimplementasi. Dari hasil wawancara diketahui adanya requirement pengimplementasian chip yang selalu berbeda-beda dari berbagai jenis bisnis. Oleh sebab itu, penulis menganalisis kesamaan dan keragaman dari fitur-fitur dari aplikasi yang sudah terpasang di klien PT DAM. Peraturan Bank Indonesia, EMV standard dan NCICCS menjadi acuan untuk analisis fitur-fitur di aplimasi yang sudah dibuat oleh PT DAM. Pemodelan fitur dibuat dengan menggunakan acuan Feature Oriented Domain Analysis (FODA). Pemodelan fitur diharapkan dapat mempermudah PT DAM untuk mengimplementasikan software reuse.

---

Currently, innovation is available for payment transactions using smart cards. This smart card can facilitate someone in the process of selling and buying without using cash. PT DAM is a company that implements systems and chip cards for payment transactions. Unfortunately, by 2016 only 50% of PT DAM's projects can be implemented. From interviews the need to implement chip is always different from different types of business. Therefore, the authors analyze the similarity and diversity of features of the applications already installed on PT DAM clients. Bank Indonesia Regulations, EMV and NCICCS standards serve as a reference for analysis of features in applications that have been created by PT DAM. Feature modeling is made using the reference Feature Oriented Domain Analysis (FODA). Feature modeling is expected to make it easier for PT DAM to implement software reuse."

"Tren teknologi yang berkembang saat ini menuntut fleksibilitas dalam hal penyediaan infrastruktur, agar aplikasi dapat lebih mudah dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya yang fleksibel dan mudah untuk dikelola. Tesis ini membahas tentang evaluasi dan analisis ujicoba kinerja SDDC Kemenkeu untuk menilai kesesuaian pemanfaatan Data Center menggunakan konsep SDDC, dimana penelitian dilakukan dengan melakukan ujicoba kinerja aplikasi yang memiliki karakteristik dan spesifikasi yang sama dan dapat berjalan baik pada lingkungan virtualisasi DC maupun SDDC Kemenkeu. Perbandingan kinerja aplikasi dilakukan menggunakan indikator yang dijadikan acuan pengukuran, yaitu response time, deployment time, dan number of concurrent users. Ketiga indikator tersebut merupakan parameter yang dapat menunjukkan kualitas kinerja suatu aplikasi, yaitu seberapa baik aplikasi menyediakan layanan kepada pengguna akhir dan seberapa baik suatu aplikasi memanfaatkan infrastruktur yang mendasarinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teknologi SDDC dapat diterapkan dalam penyediaan infrastruktur dengan menggunakan sumberdaya yang fleksibel dan mudah untuk dikelola.

---

The current technological trends demand flexibility in the provision of infrastructure, so that applications can be more easily developed using resources that are flexible and easy to manage. This thesis discusses the evaluation and analysis of Ministry of Finance SDDC performance tests to assess the suitability of Data Center utilization using the SDDC concept, where research is conducted by testing application performance that has the same characteristics and specifications and can run well in the DC and SDDC virtualization environments of the Ministry of Finance. Comparison of application performance is done using indicators that are used as reference measurements, namely response time, deployment time, and number of concurrent userss. These three indicators are parameters that can indicate the quality of an application's performance, namely how well the application provides services to end users and how well an application utilizes the underlying infrastructure. The results of the study indicate that SDDC technology can be applied in infrastructure provision by using resources that are flexible and easy to manage."

"Dalam pengembangan suatu aplikasi, sangat penting untuk memperhatikan beberapa metrik utama yang menunjang keberlangsungan aplikasi tersebut. Metrik yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Performance, Scalability, Availability, dan Maintenance. Pada umumnya pembuatan sebuah aplikasi dimulai dengan arsitektur monolitik untuk menghindari kompleksitas dan mempercepat proses pengembangan dengan jumlah developer yang terbatas. Seiring dengan dilakukannya continuous development akan menyebabkan codebase dari aplikasi tersebut membesar dan akan sangat sulit untuk melakukan perawatan maupun penambahan sebuah fitur baru. Hal tersebut dikarenakan setiap perubahan yang dilakukan dapat mempengaruhi keseluruhan aplikasi karena pada dasarnya setiap servis ditempatkan dalam sebuah instance yang sama. Dengan melakukan migrasi dari arsitektur monolitik menuju microservice terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh seperti pengembangan secara paralel, melakukan scaling hanya pada layanan tertentu, memungkinkan penerapan pipeline, dan meningkatkan fleksibilitas aplikasi . Keuntungan tersebut dapat diperoleh dikarenakan setiap servis akan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Namun, pelaksanaan migrasi tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena diperlukan perancangan terlebih dahulu yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing aplikasi. Dari penerapan migrasi yang dilakukan pada aplikasi Automation Messaging System, diperoleh bahwa terdapat peningkatan performa sebesar 68.10% dalam response time dan 36.02% lebih ringan dalam CPU Utilization. Perbandingan pada metrik lainnya juga mampu memberikan keunggulan dibandingkan arsitektur monolitik, seperti kemampuan scaling yang lebih efektif, kemudahan dalam melakukan perawatan, dan penurunan biaya bulanan infrastruktur sebesar 16.26%.

---

There are several important metrics needs to be considered when developing an application such as Performance, Scalability, Availability, and Maintenance aspects. In general, an application started developed using monolithic architecture to simplify and shorten the development process with limited amount of engineers. However, as we implemented the continuous development process, the source code of the application will expand as the time goes on and it will be very hard to maintain or add a new feature into it. This can happen because every code changes in monolithic application will affect the entire application as all the service registered inside are placed inside the same instance. Hence, the migration from Monolithic to Microservices is important because it provides numerous benefits, such as the separation of each service from one another, which enables parallel development possibilities. The other advantage are allowing pipeline implementation, increase technology stack flexibility, and improve scalability. These advantages can be obtained because each service is loosely-coupled or separated from one another. However, the implementation of the migration itself is not an easy task as it requires prior planning based on the specific needs of each application. Through the performed migration on the Automation Messaging System application, it was found that there was a 68.10% improvement in response time and a 36.02% less usage in CPU utilization. Furthermore, the comparison with other metrics also showed the superiority of the microservices architecture over the monolithic architecture, such as more effective scaling capabilities, ease of maintenance, and a monthly infrastructure cost reduction of 16.26%."

"Kerangka Technology-Organization-Environment (TOE) digunakan untuk mengevaluasi dalam mengadopsi penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk pengelolaan data keuangan dan memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan penerapan SIM dalam Politeknik XYZ dengan tiga konteks yaitu teknologi, organisasi dan lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan lima narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks teknologi, atribut keuntungan relatif pada SIM bermanfaat dalam memberikan informasi layanan keuangan kepada semua pihak Politeknik XYZ, namun dalam kompatibilitas dan kompleksitas masih ada kendala teknis pada SIM sehingga perlu perbaikan pada perhitungan Tarif Dasar Mengajar (TDM) secara akurat, slip gaji pegawai dengan format yang disamakan dan otomatis, integrasi data dan informasi secara aktual dan tepat waktu. Sedangkan untuk konteks organisasi, perlu adanya dukungan manajemen puncak untuk mengambil keputusan dalam menentukan developer sebagai penyedia SIM untuk memperbaiki masalah teknis tersebut, pelatihan yang cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penambahan staff user SIM untuk efisiensi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Faktor lingkungan dipengaruhi dukungan regulator berupa Peraturan Pemerintah dan standar operasional prosedur untuk menjamin pelaksanaan dan penyediaan SIM, karakteristik industri dengan kompetitif antar perguruan tinggi dapat meningkatkan performa Politeknik melalui perbaikan kualitas layanan keuangan pada SIM.

---

The Technology-Organization-Environment (TOE) framework is used to evaluate the adoption of Management Information System (MIS) for financial data management and provide recommendations for optimizing MIS implementation in XYZ Polytechnic with three contexts: technology, organization and environment. The research method uses a qualitative approach obtained from interviews with five respondents. The results showed that in the context of technology, the relative advantage attribute of MIS is useful in providing financial service information to all parties of XYZ Polytechnic, but in compatibility and complexity there are still technical obstacles in MIS so that it needs improvement in the calculation of the Basic Teaching Fee (TDM) accurately, employee pay slips with a uniform and automatic format, actual and timely data and information integration. As for the organizational context, there needs to be top management support to make decisions in determining developers as MIS providers to fix these technical problems, sufficient training to improve the quality of human resources and additional MIS user staff for work efficiency according to organizational needs.  Environmental factors are influenced by regulatory support in the form of Government Regulations and standard operating procedures to ensure the implementation and provision of MIS, industry characteristics with competition between universities can improve Polytechnic performance through improving the quality of financial services on MIS."