Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian insentif PBB P2 tentang pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasi dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi pada tahun 2020 dimana diprakarsai dengan adanya fenomena COVID-19 dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George Edward III serta hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan saat mengimplementasikan kebijakan ini. Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Bekasi mempunyai pemeringkatan Pendapatan Asli Daerah yang baik berskala Provinsi Jawa Barat Pra COVID-19 muncul, dimana hal ini dipengaruhi oleh  salah satu jenis Pajak Daerah yaitu PBB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan pendekatan metode kuantitatif melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan insentif PBB-P2 yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik apabila ditinjau melalui teori implementasi yang telah dikemukakan oleh Edward III, hal ini dikarenakan adanya hambatan pada dimensi komunikasi yaitu pada indikator transmisi yang diakibatkan oleh adanya fragmentasi yang cukup panjang dalam menyampaikan implementasi kebijakan ini.

---

This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 incentive policy regarding the reduction of basic provisions and the abolition of administrative sanctions during the COVID-19 pandemic in Bekasi City on 2020 which was initiated by the COVID-19 phenomenon by reviewing the theory of policy implementation that has been put forward by George Edward III and the obstacles experienced by policy implementers when implementing this policy. Researchers chose Bekasi City as the research location because Bekasi City has a good Locally Generated Revenue rating on the Pre-COVID-19 in scale of Jawa Barat Province, where this is influenced by one type of Regional Tax, namely PBB-P2. This study uses a paradigm post-positivist with a quantitative method approach through in-depth interviews with resource persons. From this research, it can be seen that the implementation of PBB-P2 incentive policy that has been implemented has not been fully implemented properly when viewed through the implementation theory that has been proposed by Edward III, this is due to obstacles in the communication dimension, namely the transmission indicator caused by the fragmentation that occurs quite long in conveying the implementation of this policy."

"Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dampak pandemi COVID-19 di Kota Bogor, berupa pengurangan tarif PBB-P2 pada SPPT PBB-P2 tahun 2020, yang memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mengisi kas daerah Kota Bogor, pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan dari George Edward III, serta dampak dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 di Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma post – positivist dengan pendekatan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini implementasi kebijakan insentif PBB-P2 belum sepenuhnya berhasil karena pada dimensi komunikasi pada sub dimensi transmisi komunikasi oleh Bapenda Kota Bogor, informasi terkait kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor tidak sampai pada masyarakat. Pada dimensi staffing the beaurcracy belum terpenuhi karena Bapenda Kota Bogor, melakukan 4 fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Dampak implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, berdampak baik dari kedua sisi yakni ekonomi maupun non ekonomi. Pada pemerintah Kota Bogor, berdampak pada pengisian kas daerah Kota Bogor, yang digunakan untuk kebutuhan menjalankan pemerintahan di Kota Bogor, namun juga berdampak pada potential loss penerimaan PBB-P2 Kota Bogor.

---

The incentive policy for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as the impact of the COVID-19 pandemic in Bogor City, in the form of reducing the PBB-P2 rate at SPPT PBB-P2 in 2020, which has the aim of helping Bogor City PBB-P2 taxpayers , in carrying out its tax obligations and to fill the regional treasury of the City of Bogor, during the COVID-19 pandemic. This research is intended to analyze the implementation of the PBB-P2 City incentive policy by reviewing the theory of policy implementation from George Edward III, as well as the impact of the implementation of PBB-P2 incentive policy in Bogor City for the Bogor City PBB-P2 taxpayer and the Bogor City Government. This study uses aparadigm post-positivist with a qualitative method approach with in-depth interviews. From this research, the implementation of PBB-P2 incentive policy has not been fully successful because in the communication dimension in the sub-dimension of communication transmission by the Bogor City Bapenda, information related to the PBB-P2 incentive policy in Bogor City did not reach the community. In the dimension of staffing the assuranceBapenda has not been fulfilled because the City of Bogorhas carried out 4 fragmentation in policy implementation. The impact of the implementation of the PBB-P2 incentive policy for Bogor City for the taxpayers of PBB-P2 in Bogor City has an impact on both economic and non-economic aspects. For the Bogor City government, it has an impact on filling the local treasury of Bogor City, which is used for the need to run the government in the City of Bogor, but also has an impact on the potential loss of PBB-P2 revenue for Bogor City."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang pengurangan dsn penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif, belum mencukupi, respon yang rendah dan belum tepat guna. Hambatan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

---

ABSTRACTThis study focused on the evaluation of implementation policy reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sectorin South Tangerang, based on evaluation criteria according to Dunn. Evaluation criteria of Dunn were the evaluation criteria baser on effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy. The policy was regulated on regulation of mayor number 37 of 2016 about reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sector. The result of this study showed the implementation of the policy has not been effective, not sufficient, low response, and not yet appropriate.The problem of implementation policy were not maximal socialization and lack of human resources in regional income agency in South Tangerang."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya.

---

This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research.

The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria. "

"Tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup tinggi dan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi dan strategi Bapenda Kota Bekasi dalam mencairkan tunggakan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 yaitu masalah SPPT dan masalah Wajib Pajak. Masalah SPPT dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu data SPPT tidak akurat, double SPPT, dan objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Selanjutnya, masalah WP juga dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu wajib pajak tidak dapat ditemui, wajib pajak kurang berpartisipasi dan wajib pajak kurang mampu. Selain itu, terdapat dua strategi yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penjaringan Wajib Pajak baru. Sedangkan strategi intensifikasi dapat diuraikan pada beberapa poin yaitu, koordinasi dan sosialisasi mengenai PBB-P2, memperbanyak tempat pembayaran, penerapan sistem modern, verifikasi penunggak PBB-P2, memperbaiki pendataan SPPT, penagihan dengan Surat Tagihan Pajak dan pemberian penghargaan.

---

The arrears of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City are quite high causing the income from Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City to be fluctuated. This study aims to analyze the causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City and the strategy of Revenue Agency at Sub National Level in disbursing the Rural and Urban Land and Building Tax arrears. This study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The result of this study is the two primary causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax arrears are Notification of Tax Due problem and taxpayer problem. The problem of Notification of Tax Due can be redefined at some points, i.e. Notification of Tax Due data is not accurate, double Notification of Tax Due, and tax object is a social facility or public facility. Furthermore, the problem of taxpayer can also be redefined at some points, i.e. taxpayers can not be found, taxpayers are not participative and poor taxpayers. In addition, there are two strategies namely extensification strategy and intensification strategy. Extensification strategy are the data collection and selection of new taxpayers. While intensification strategies can be described on several points, i.e. coordination and socialization of Rural and Urban Land and Building Tax, increasing the number of payment location, implementation of modern system, Rural and Urban Land and Building Tax delinquent verification, improving Notification of Tax Due collection, collection with Tax Collection Letters and awarding."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dinamika politik yang terjadi saat kebijakan Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia diimplementasikan di DKI Jakarta. Kebijakan Devolusi PBB-P2 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan finansial pemerintah daerah dan juga untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pelaksanaan Devolusi PBB-P2 juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi politik antara rakyat dengan pemerintah daerahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Devolusi PBB-P2 merupakan langkah tepat dalam kerangka desentralisasi fiskal untuk mendukung otonomi daerah, karena terbukti memberikan tambahan pendapatan bagi APBD Pemerintah DKI Jakarta dari sektor penerimaan pajak. Melalui Peraturan Daerah Gubernur DKI Jakarta diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian NJOP setiap tahunnya melalui Peraturan Gubernur. Dalam perjalanannya, masyarakat DKI Jakarta mengeluhkan penyesuaian NJOP yang dilakukan oleh Gubernur karena berdampak pada tingginya jumlah kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya gejolak politik di masyarakat yang memunculkan isu penggusuran masyarakat kelas menengah ke bawah ke luar Jakarta sehingga Jakarta hanya akan dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang mayoritas berasal dari etnis tertentu. Gejolak politik ini kemudian membuat Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan yang memberikan pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat dengan NJOP di bawah Rp 1 Miliar. Kebijakan ini dinilai sangat meringankan masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain kebijakan ini dianggap sebagai langkah Gubernur untuk mencari dukungan politik dalam menyambut Pilgub tahun 2017 mendatang. Pandangan ini didasari akan fakta bahwa Pergub hanya bersifat sementara dan dapat berubah setiap tahunnya. Implikasi teori menunjukkan bahwa belum adanya pemahaman akan pajak sebagai instrumen politik yang berdimensi sosio-politik dan sosio ekonomi seperti yang disebutkan oleh Edi Slamet Irianto.

---

This study discusses the political dynamics that occur when the policy of Devolution of Land and Building Tax (PBB-P2) in Indonesia is implemented in Jakarta. PBB-P2 Devolution policies aimed to improve the financial capability of local governments and also to improve the democratic process at the local. In addition aimed to increase the income of local government, the implementation of the devolution of land and property tax is also expected to increase the intensity of political communication between the people and local authorities. This thesis used qualitative method with descriptive approach.

The results of this thesis indicate that the devolution of land and building tax is a right chioce to support regional autonomy in the fiscal decentralization framework. It is shown that the devolution of land and property tax provide additional revenue for the budget of the local government from tax revenue. Trough Local Regulations, Jakarta Governor is authorized to make adjustments of Appraisal of Taxable Value annually through Governor Regulation. In practice, the people of Jakarta complained the adjusment Appraisal of Taxable Value that set by the governor because it resulted in higher taxes to be paid. This condition then led to political turmoil in the society. Some people said that Governor wants to evict lower middle class society to move outside Jakarta so Jakarta would only occupied by upper middle class society which is mostly dominated by a particular ethnic.

This political turmoil led the Governor to issue the regulation which gives Land and Building tax exemption for people who have Land and Building whose value below one million rupiah. This policy is considered to be very alleviate to lower-middle class, but on the other side of this policy is considered as a strategy from Governor to seeking political support in welcoming the governor's election in the year 2017. This view is based on the fact that Guvernor Regulation is only temporary and are subject to change annually. Implications of the theory suggests that there is still little understanding of the taxes as a political instrument, which has dimension of socio-political and socio-economic as mentioned by Edi Slamet Irianto."

"Evaluasi secara periodik terhadap rencana penerimaan dan implementasinya merupakan usaha optimalisasi penerimaan PBB Kab. Tangerang dan Kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah. Permasalahan pokok dalam penelitian adalah :1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan antara realisasi penerimaan PBB dibandingkan dengan rencana penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2000 melampaui 10 %.2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan rencana penerimaan PBB dan tingkat pertumbuhan realisasi PBB pada KP PBB Tangerang berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 1996/1997 s/d 2000, yaitu 17,2 %; 18,9 %; 4,1 % dan 2,4 % untuk pertumbuhan rencana penerimaan PBB serta 21,5 %; 22,0 %; 4,0 % dan 16,5 % untuk pertumbuhan realisasi penerimaan PBB.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala upaya optimalisasi perencanaan penerimaan PBB dan implementasinya.Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Data yang dianalisis meliputi : Rencana penerimaan dan realisasi PBB secara nasional; Rencana penerimaan dan realisasi PBB; Pokok, tunggakan dan potensi PBB serta kondisi sosial ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan staf seksi perencanaan penerimaan, staf seksi penetapan, Kepala seksi penerimaan dan Laporan bulanan KP PBB Tangerang; Laporan Biro Pusat statistik dan studi pustaka.Kesimpulan bahwa rencana penerimaan KP PBB Tangerang dilakukan dengan pendekatan "atas-bawah". Berdasarkan target penerimaan nasional ditentukan target provinsi dan kemudian target kabupaten atau kota dengan hanya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta perkembangan sosial ekonomi wilayah secara global. Pendekatan ini tidak mencerminkan perencanaan penerimaan dari potensi rill wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Optimalisasi penerimaan PBB tidak didukung penuh oleh jajaran pemerintah daerah serta pelaksanaan administrasi PBB yang tidak memadai.Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi penerimaan PBB perlu keseimbangan antara pendekatan perencanaan "atas-bawah" dengan pendekatan "bawah-atas". Sistem yang seimbang ini lebih mencerminkan resource base wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan perlu koordinasi dengan pemerintah daerah dengan didukung usaha peningkatan profesionalisme sumber daya manusianya."

"ABSTRAKSejak dilimpahkannya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, menyebabkan segala bentuk pengelolaan atas PBB-P2 sudah menjadi hak sepenuhnya dari Pemerintah daerah. dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan tentang penilaian Objek Pajak PBB-P2 dimana memberikan kewenangan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menganalisis Nilai atas bumi dan bangunan yang ada di wilayah masing-masing Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. yang atas penilaian tersebut dapat melakukan penyesuaian NJOP atas bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak PBB-P2. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis proses implementasi kebijakan penilaian objek pajak PBB-P2 dalam rangka Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 dengan lokus yang ditunjuk peneliti yaitu wilayah UPPRD Penjaringan. Dalam proses analisisnya peneliti berusaha untuk menjabarkan substansi kebijakan penelitian objek pajak PBB-P2 itu sendiri serta membahas segala aspek terkait kegiatan implementasinya serta menganalisis kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan PBB-P2 selain dengan penilaian objek Pajak PBB-P2.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode penilaian kualitatif deskriptif yang menghasilkan hasil penelitian yaitu dengan indikator yang telah ditentukan peneliti sebelumnya menunjukan hasil sudah berjalan dengan baiknya implementasi penilaian objek pajak PBB-P2 di UPPRD Penjaringan serta masih banyaknya kebijakan lain untuk mengoptimalisasikan penerimaan selain dari kebijakan Penilaian

---

ABSTRACTSince the transfer of the collection of Land and Rural and Urban Revenue PBB P2 Taxes from the central government to the regional government, it causes all forms of management PBB P2 to be fully owned by the local government. in an effort to optimize the revenues of PBB P2, the Government of DKI Jakarta has issued a policy on the assessment of PBB P2 Tax Object which gives authority to the Provincial Government of DKI Jakarta, especially for the Regional Tax and Retribution Agency to analyze the value of the land and buildings in each region Regional Tax and Retribution Unit UPPRD . which in its judgment may adjust the NJOP of the land and buildings as the basis for the taxation of PBB P2. This research is intended to analyze the implementation process of PBB P2 tax object assessment policy in order to optimize PBB P2 Acceptance with the locus designated by the researcher is UPPRD Penjaringan. In the process of analysis, the researcher tries to describe the substance of research policy of PBB P2 tax object itself and discusses all aspects related to its implementation activities and analyzes other policies that can boost the PBB P2 revenue in addition to the assessment of PBB P2 Tax object.The approach used in this research is post positive approach with descriptive qualitative descriptive method that produces the result of research that is with indicator which has been determined by previous researcher show result have been run well implementation of PBB P2 tax object evaluation in UPPRD Penjaringan and still many other policies to optimize acceptance other than the Assessment policy"