Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Operasi keamanan gabungan telah dilaksanakan di wilayah Sulawesi Tengah selama satu dekade terakhir. Operasi ini dilaksanakan untuk mencari dan melumpuhkan kelompok teror jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun, operasi yang melibatkan TNI dan Polri tersebut belum mampu memberikan rasa aman yang substansial kepada masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya serangan dan kekerasan dari organisasi bersenjata MIT pada tahun 2020. Situasi tersebut mendorong upaya pembentukan Operasi Gabungan Khusus. Tesis ini mengkaji tentang Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan wawancara mendalam kepada sumber primer yang mewakili lembaga pelaksanan operasi keamanan gabungan. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi dari pelaksanaan Operasi Gabungan Khusus. Teori Intelijen Strategis dan Teori Strategi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi gabungan khusus yang dikuatkan dengan enam konsep. Enam konsep tersebut meliputi pertahanan negara, kepemimpinan strategis, first among equals, pelibatan TNI, the center of gravity, serta pertempuran hutan dan gerilya. Pendekatan intelijen strategis dilakukan guna mendapatkan hasil analisis dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Koopsgabsus dilakukan dalam dua cara yaitu dengan metode soft power dan hard power yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi dari kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kurang optimalnya Koopsgabsus dalam mencapai tujuan strategis salah satu penyebabnya adalah mengenai ketidakjelasan regulasi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara teknis pelaksanaan operasi gabungan khusus. Selain itu, karena alat perlengkapan di bidang tugas masih terbatas, adopsi teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Koopsgabsus. Hal-hal tersebut menjadi penghambat upaya strategis Koopsgabsus dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

---

For the past decade, joint security operations have been carried out in the Central Sulawesi region. This operation was conducted to find and dismantle the East Indonesia Mujahidin terror group (MIT). However, the procedure involving the TNI and the Polri has failed to give the people a powerful sense of security. This condition is evidenced by the increase in attacks and violence from the MIT armed organization in 2020. This situation prompted efforts to establish Special Joint Operations. This thesis examines the Special Joint Operations (Koopsgabsus) to counter terrorism in Central Sulawesi. A qualitative approach with an intrinsic case study method was chosen as the type and type of research with in-depth interviews with primary sources representing the institutions implementing joint security operations. Secondary data were obtained from literature studies and documentation studies from the implementation of Koopsgabsus. Strategic Intelligence and Strategy Theory are used to study and evaluate the performance of special joint operations reinforced by six concepts. The six concepts include national defense, strategic leadership, first among equals, TNI involvement, the center of gravity, and forest and guerrilla warfare. The study results found that the strategy was carried out in two ways, namely the soft power and hard power methods, which were carried out based on the tasks and functions of deterrence, prosecution, and recovery activities. On the other hand, Koopsgabsus was still not wholly successful in achieving their strategic objectives. One of the causes for Koopsgabsus's is a lack of regulatory certainty. Based on the research findings, existing regulations do not technically restrict the execution of special joint activities. Furthermore, because the equipment in the field of work is still restricted, technological acceptance remains a barrier to Koopsgabsus deployment. These causes impede Koopsgabsus's strategic attempts to counter terrorism in Central Sulawesi."

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang efektivitas metode penggalangan terhadap mantan narapidana teroris di Indonesia. Terorisme di Indonesia terbukti masih ada bahkan berkembang dalam bentuk dan kelompok-kelompok baru. Penelitian ini berupaya mengukur efektivitas metode penggalangan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum maupun yang dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa triangulasi yang membandingkan data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Responden yang diwawancarai adalah sumber utama yang terlibat langsung baik sebagai subjek maupun objek penggalangan intelijen. Hasil penelitian ini menyarankan adanya upaya terkoordinasi antara aparat negara dalam memberdayakan mantan narapidana kasus terorisme. Selain itu, pendekatan lunak dengan metode RASCLS dinilai efektif dan dianjurkan untuk digunakan.

---

This thesis discusses a method of raising the effectiveness of the intelligence conditioning for ex-convict terrorists in Indonesia. Terrorism in Indonesia has proven to still exist and even thrive in the form of new groups. This research seeks to measure the effectiveness of intelligence conditioning methods that have been carried out by law enforcement as well as those carried out by the nongovernmental organizations. This study is a qualitative study using techniques that compare data triangulation analysis and interviews from several sources. Respondents were interviewed is the main source directly involved either as the subject or object of intelligence conditioning. These results suggest the existence of a coordinated effort between state agencies to empower ex-convict terrorism cases. In addition, the soft approach RASCLS method is considered effective and is recommended for use."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang aktivitas terorismenya sangat dinamis walaupun perjanjian perdamaian Malino telah ditandatangani. Akar permasalahan konflik horizontal yang belum terselesaikan, menyebabkan aktivitas terorisme di Sulawesi Tengah masih terjadi. Yayasan Wisdom Institute yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah adalah sebuah lembaga yang fokus kegiatannya adalah melakukan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk merubah pemahaman para mantan narapidana teroris yang berpaham Islam-Jihadis-Radikal menjadi Islam Washathiyah-Moderat. Selanjutnya Yayasan Wisdom Institute menggunakan konsep pembinaan 3H (Heart, Hand, Head), Yayasan Wisdom Institute juga mengajak para mantan narapidana teroris untuk menjadi pejuang perdamaian. Kafilah Pejuang Perdamaian adalah sebuah komunitas yang di bentuk sebagai wadah para mantan narapidana terorisme di Sulawesi Tengah untuk berkumpul dan menyuarakan perdamaian di Sulawesi Tengah. Untuk masyarakat umum, Yayasan Wisdom Institute mengadakan seminar-seminar kebangsaan dan melakukan kegiatan pembinaan mental spiritual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori peran (role theory dan SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat). Penelitian ini mendeskripsikan strategi Yayasan Kemanusiaan dalam hal ini Yayasan Wisdom Institute dalam upaya Counter Violent Extremism. Berubahnya peran mantan narapidana terorisme dari pelaku kejahatan menjadi pejuang perdamaian menunjukkan keberhasilan dari Yayasan Wisdom Institute. Dari istilah Pejuang Perdamaian yang merupakan identitas baru yang mereka maknai dan identifikasi sendiri setelah mengalami proses transformasi identitas maka lahirlah komunitas baru dengan nama Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP). Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan perlu mendapatkan informasi yang utuh tentang karakter dan pergaulan kehidupan sehari-hari mantan narapidana teroris Poso (mantan Jihadis Poso) sebelum dan sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai akhirnya bergabung dengan Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP), dan perlu digali lebih mendalam lagi tentang nasib dan harapan masa depan para narapidana teroris (mantan Jihadis Poso) dan keluarganya.

---

Central Sulawesi is a province with very dynamic terrorism activities despite the signing of the Malino peace agreement. The root cause of the unresolved horizontal conflict has caused terrorism activities in Central Sulawesi to still occur. Wisdom Institute Foundation, located in Palu, Central Sulawesi, is an organisation that focuses its activities on fostering former terrorism prisoners in the Central Sulawesi region. Coaching is carried out with the aim of changing the understanding of former terrorist prisoners who hold the Islamic-Jihadist-Radical ideology into Washathiyah-Moderate Islam. Furthermore, the Wisdom Institute Foundation uses the concept of 3H coaching (Heart, Hand, Head), the Wisdom Institute Foundation also invites former terrorist prisoners to become peace fighters. The Caravan of Peace Fighters is a community formed as a forum for former terrorism prisoners in Central Sulawesi to gather and voice peace in Central Sulawesi. For the general public, the Wisdom Institute Foundation organises national seminars and conducts mental and spiritual development activities. This research is a type of qualitative research, with a descriptive approach. Data collection techniques used in this research are through in-depth interviews and documentation. Furthermore, it was analysed using role theory and SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat). This research describes the strategy of the Humanitarian Foundation, in this case the Wisdom Institute Foundation, in its Counter Violent Extremism efforts. The changing role of former terrorism prisoners from criminals to peace fighters shows the success of the Wisdom Institute Foundation. From the term Peace Fighter which is a new identity that they interpret and identify themselves after experiencing the identity transformation process, a new community was born under the name Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP). For further research, it is recommended that it is necessary to obtain complete information about the character and daily life of former Poso terrorist prisoners (former Poso Jihadists) before and after leaving the Penitentiary until finally joining the Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP), and it is necessary to explore more deeply the fate and hopes for the future of terrorist prisoners (former Poso Jihadists) and their families."

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru.Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD).Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK

The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity.

In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD).

The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach"

"Tugas Karya Akhir ini berfokus pada strategi pencegahan kejahatan terorisme di dua bentuk rumah ibadah, yaitu masjid dan gereja. Rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat beribadah ternyata tidak terlepas dari risiko ancaman terorisme. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih tiga puluh serangan teroris yang dilakukan di masjid seluruh dunia, baik yang berbentuk pengeboman, penusukan, dan penembakan. BNPT sebagai aktor penanggulangan terorisme di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman terorisme dengan membentuk suatu strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pencegahan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dalam Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, dan Situational Crime Prevention. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat bagaimana upaya BNPT dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman terorisme di rumah ibadah.

---

This research focuses on the terrorism crime prevention strategy in two places of worship, mosques and churches. Evidently, places of worship is exposed to risks of terrorism threats. From 2015 to 2017, there are approximately thirty terrorist attacks in mosques around the world in the form of bombing, stabbing and shooting. The National Agency for Combating Terrorism who is the actor of terrorism countermeasures in Indonesia is responsible for giving protection from terrorism threats by forming a prevention strategy that involves several stakeholders. The prevention strategy is inline with what is explained in Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, and Situational Crime Prevention. This research aims to see how is BNPT`s efforts in giving protection from terrorism threats in places of worship."

"Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan yang berada di bawahfungsi Binmas Polri. Manajemen SDM Polri khususnya Penempatan kerja atau Placement sangat menentukan personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di wilayah rawan aksi terorisme dan merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif terhadap segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Poso. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia Polri adalah untuk meningkatkan kontribusi personel Polri terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah konflik khususnya Polres Poso, dalam pencegahan kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan pada penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Poso adalah Implementasi mekanisme dalam menempatkan anggota Polres Poso khususnya Bhabinkamtibmas belum seluruhnya berdasarkan kompetensi, motivasi, serta prinsip thelocal boy and the local job, dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya akan berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian Polmas untuk mencegah kejahatan terorisme di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, manajemen SDM serta pencegahan kejahatan terhadap kejahatan terorisme. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan atau polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Implementasi Strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena di sinilah tempat kelangsungan hidup organisasi. Oleh karenna itu, implementasi penempatan Bhabinkamtibmas harus sesusai dengan mekanisme tentang penempatan anggota Polri, dengan demikian harapan masyarakat kepada organisasi Polriyakni keberadaan polri dalam mencegah kejahatan teroris dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat di Kabupaten Poso.

---

Bhabinkamtibmas caretaker of community policing in the village or sub district under theBinmas Polri Department. Indonesian National Police rsquo s INP Human Resource Managementespecially work placement very determining officer of Bhabinkamtibmas in carrying out itsduties in the region prone to acts of terrorism crime and is an important factor in carrying outthe police functions in the field of preemptive and preventive against all forms of crime in thejurisdiction of Poso District Police. The main objective of Indonesian National Police rsquo shuman resource management is to increase the contribution of INP officer to the organizationin order to achieve organizational productivity. This can be understood because all theactivities of the organization in achieving the goals, depends on the man who manages theorganization of INP. The purpose of this research is to solve the problems related to theimplementation of Bhabinkamtibmas officer placement in conflict areas especially Poso rsquo sofficers, in the prevention of terrorism crime. This study uses a qualitative approach that is amethod to explore and understand the meaning of a problem on placement Bhabinkamtibmasin Poso district police. The problems in Poso district police are the implementation ofmechanisms in placing Poso Police members, especially Bhabinkamtibmas, not entirelybased on competence, motivation, and principles local boy and the local job, due to lack ofofficer, personal ability and so on will have an impact on the success of Bhabinkamtibmasofficer to implement policing program to prevent terrorism crime in Poso district police. Thetheory used in this research is implementation, human resource management and crimeprevention against terrorism crime. This act of terror not only leads to security forces orpolice, but civil society has the potential to become a victim of terrorism. ImplementationStrategy of human resource development becomes important because here is where theorganization survives. At the end, hope of the community to the Police organization that theexistence of the police in preventing terrorism crime in the midst of the community canprovide a sense of safe and secure in Poso District."

"Pelaksanaan program deradikalisasi diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan program tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang terdiri dari terorisme, deradikalisasi dan counter-radicalization. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif-eksplanatif. Teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan antara konsep deradikalisasi dengan pelaksanaan program deradikalisasi di lapangan BNPT juga mengalami kendala dalam pelaksanaan program deradikalisasinya. Program deradikalisasi BNPT pun memunculkan pro dan kontra yang berindikasi terhadap efektivitas program dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

The implementation of De-radicalization Program by National Counter Terrorism Agency (NCTA) is expected to be able to overcome terrorism in Indonesia. This research will talk about of De-radicalization Program which is already implemented by National Counter Terrorism Agency in Indonesia but with a lot of pros and cons upon its implementation.

This research uses several conceptual frameworks such as terrorism, de-radicalization, and counter-radicalization. This is a qualitative study using descriptive-explanative analysis. The information used in this research was collected through deep interview from the informant.

The research finds that there is a gap between de-radicalization concept and the implementation of de-radicalization program in the field. NCTA also had a lot of obstacles during its implementation. A lot of pros and cons upon De-radicalization program of NCTA was indicated to its effectiveness to counter terrorism in Indonesia."