Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas gambaran partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat pada Program KUBE Ahsanu’amala di Desa Pengadegan yang merupakan program CSR pemberdayaan masyarakat PT X berkerjasama dengan Non Government Organization (NGO) Human Initiative. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah terungkapnya pengelolaan program-program sosial yang dijalankan oleh organisasi pelayanan kemanusiaan sebagai pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan mata kuliah intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, dan mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam sektor industri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2021 hingga Juni 2021 menggunakan metode wawancara mendalam pada10 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian mengungkapkan adanya keunikan dari program pemberdayaan masyarakat dalam program CSR dari sebuah perusahaan yang melibatkan (NGO). Sebagai pelaksana program, NGO Human Initiative ternyata membawa hasil pre-assessment dengan Local Leader pada saat penentuan menentukan program yang dinilai cocok dan memunculkan kesepakatan untuk mendirikan kelompok usaha bersama (KUBE). Terungkap pula adanya Interactive Participation dari warga anggota KUBE Ahsanu’amala, karena dalam praktiknya warga diberikan kebebasan serta wewenang dan tanggung jawab yang dimulai sejak proses persiapan hingga proses pelaksanaan berlangsung. Partisipasi yang terjadi dapat dikelompokan dalam tiga bentuk partisipasi yaitu berupa partisipasi kemampuan, partisipasi fisik, dan partisipasi harta benda. Bentuk partisipasi tersebut juga menunjukan bahwa istilah partisipasi yang digunakan dalam program CSR ini adalah untuk menggambarkan sebuah proses pemberdayaan.

---

This study discusses the description of community participation in the community empowerment process in the Ahsanu'amala KUBE Program in Pengadegan Village which is a CSR program for community empowerment of PT X in collaboration with the NGO Human Initiative. Urgency of this research was to to reveal in managing social programs of human service organization as implementation of CSR program which is expected to spread more significant impact on society. Results of this research is expected to contribute to the Social Welfare Study programs as enrichment for courses of community intervention and empowerment, management of humanitarian service organizations, and Social Welfare in the Industrial Sector. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Collecting data conducted in Mei 2021 to June 2021 using in-depth interviews with 10 informants who selected by purposive sampling technique. Result of this study revealed that there is a unique community empowerment program that involves Non Government Organizations (NGOs) and is a Corporate Social Responsibility (CSR) program of a company. Where the NGO as the program implementer will bring the results of the pre-assessment with the Local Leader to further determine the program that is considered suitable. The results of the study show that there is interactive participation from members of the Ahsanu'amala KUBE, because in practice they are given freedom, authority and responsibility starting from the preparation process until the implementation process. It was also revealed that participation of KUBE’s members can be grouped into 3 forms of participation: Ability Participation, Physical Participation, and Property Participation. The form of participation that occurs also shows that the term participation used in the program is to describe an empowerment process.

"

"Program Gerdu-taskin merupakan sebuah program yang sasarannya langsung ke masyarakat desa, dimana setiap desa yang mendapatkan bantuan dana program tersebut diharuskan membentuk sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), pengurus UPK harus warga desa tersebut, dan program yang akan dijalankan harus merujuk pada hasil musyawarah masyarakat desa. Desa Kertosono merupakan salah satu desa penerima dana bantuan Gerdu-taskin. Kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : lokasi desa yang jauh dari pusat perekonomian, sarana dan prasarana desa yang kurang mencukupi, kebiasaan dan pola pikir masyarakat desa yang sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, serta keahlian dan lapangan kerja yang terbatas. Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin, UPK Desa Kertosono belum dapat melaksanakan programnya secara maksimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak mengalami perkembangan sejak UPK dibentuk. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPK untuk memberdayakan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Desa Kertosono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan masyarakat, sedangkan untuk menganalisis informasi menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif, didapatkn hasil, bahwasannya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kertosono dan menunjang kinerja UPK, maka diperlukan perbaikan individu untuk lepas dari kebiasaan dan pola pikir yang sederhana, selain itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasarana berupa jalanan desa untuk menunjang jalur perekonomian kedalam desa. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh UPK dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sedikit keahlian masyrakat desa, antara lain : Pembukaan perkebunan baru, dan Usaha Penggilingan padi.

---

Gerdu-Taskin Program is a program that will target directly to rural communities, where every village who get help fund these programs are required to establish a Financial Management Unit (UPK), the board of UPK must be citizens of the village, and programs to be executed should refer to the results of deliberation village community. Kertosono Village is one of the grantees village Gerdu-Taskin. Poverty is happening in the Village Kertosono caused by several things, namely: rural location far from the center of economy, rural infrastructure insufficient, habits and thought patterns are simple village people, low education levels and skills and limited employment . In implementing the program Gerdu-Taskin, UPK Kertosono Village can not carry out its program to the maximum, so that the activities conducted by the UPK no headway since UPK was formed. This research was conducted to find out the activities that can be done by UPK to empower people who can provide additional income for the village of Kertosono. The method used in this study is a qualitative method of Participatory Rural Appraisal (PRA) involving the community, while for analyzing information using SWOT analysis. From the results of qualitative research and analysis, the result, to overcome poverty in the village of Kertosono and support the performance of UPK, it is necessary to repair the individual to escape from the habits and thought patterns that are simple, but it also takes the form of improved facilities and infrastructure to support the village street lane, to make the better economy invesment into the village. For community empowerment activities by UPK can be implemented by utilizing natural resources and little expertise village society, namely: The opening of new plantations, and rice milling business."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelaksanaan pendidikankebangsaan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Ditengah-tengahpudarnya kepedulian generasi muda akan nilai-nilai kebangsaan. Fokus penelitianini adalah pemberdayaan civil society dalam pelaksanaan pendidikan kebangsaandi Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Puslaksuspeta. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan datapenelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Jumlahinforman penelitian adalah 8 orang. Hasil penelitian menjelaskan bahwapelaksanaan pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh PemudaMuhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Puslaksuspeta sebagai civil society.Penelitian ini menggunakan teori civil society Larry Diamond sebagai acuandalam merumuskan karakteristik civil society. Larry Diamond mengemukakankonsep civil society yang memiliki ciri-ciri Organized Social Life that isVoluntary, Self Generating, Self Supporting, Autonomous form the State, Boundby Legal Order or Set of Shared Rules. Pemberdayaan civil society seyogyanyadilakukan dengan pelaksanaan semua ciri-ciri tersebut dan pelaksanaanpendidikan kebangsaan merupakan manifestasi konkrit dalam pemberdayaan civilsociety. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pendidikankebangsaan di masing-masing civil society; Pemuda Muhammadiyah, PemudaPancasila dan Puslaksuspeta dengan model pemberdayaan civil society yang dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat

---

ABSTRACTThis study was motivated by the phenomenon of national educationimplementation carried out by non-governmental organization. Amid fadingconcerns the younger generation will be national values. This research focus is theempowerment of civil society in the implementation of national education inMuhammadiyah Youth, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta. This study used aqualitative approach with descriptive methods. Research data collection is done byin-depth interviews and documentation. The number of informants research is 8people. Discussion The study describes the implementation of national educationconducted by the Muhammadiyah Youth, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta ascivil society. This study uses the theory of civil society Larry Diamond as areference in formulating the characteristics of civil society. Larry Diamond arguesthat the concept of civil society has the characteristics of Organized Social Lifethat is Voluntary, Self Generating, Self Supporting, Autonomous form the State,Bound by Legal Order or Shared Set of Rules. Empowerment of civil societyshould be done with the implementation of all of these characteristics and theimplementation of national education is a concrete manifestation of theempowerment of civil society. Conclusions This study describes theimplementation of national education in each of the civil society; PemudaMuhammadiyah, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta with civil societyempowerment model that was developed in the activities of civil societyorganizations."

"Penelitian ini mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program ekowisata berbasis masyarakat dan manfaatnya terhadap masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang. Fokusnya adalah pada kelompok Elang Ekowisata dan Yasasan Terangi sebagai pendamping. Pembahasan dipaparkan melalui tahapan pelaksanaan program sesuai identifikasi kebutuhan dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan berjumlah 15 orang dipilih menggunakan metode snowball sampling.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan kegiatan wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu cara mengembangkan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. Manfaatnya adalah peningkatan pendapatan, perubahan sikap dan penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat.

---

The purpose of this research is to describe community empowerment efforts through the implementation of ecotourism-based program implementation initiated by Yayasan Terangi and its advantages to Elang Ekowisata Panggang Village community. The description of those efforts are explained through program phases according to assesments from the community. This research is conducted by qualitative and descriptive research type. There are 15 informants involved in this research which are chosen through the method of snowball sampling.The result of this research show that ecotourism activity is one of theway to develop alternative job in an environment-friendly way. The advantagesare increased income, changed attitude, and improvement of knowledge and skill."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"ABSTRAKSejak tahun 1990-an mulai banyak perusahaan yang menerapkan sistem empowerment untuk menggantikan pendekatan sistem production line yang dirasa kurang efektif untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat di lingkungan bisnis. Banyak perusahaan jasa ternama di dunia yang menerapkan sistem ini kepada karyawannya seperti British Airways, United Airlines, Hotel Hilton dan lain sebagainya.PT Garuda Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan internasional berusaha menerapkan layanan prima (service excellence) kepada penumpang untuk mengantisipasi persaingan dengan perusahaan penerbangan domestik dan asing lainnya. Dalam hal ini, peran karyawan lini depan cukup besar dalam membentuk persepsi penumpang mengenai tingkat kualitas pelayanan perusahaan. Dalam situasi di lapangan, seringkali karyawan lini depan merasa terhambat ruang geraknya dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk menyenangkan hati penumpang maupu untuk mengatasi keluhan penumpang dikarenakan adanya batasan prosedur yang mengikat.Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian bagaimana tanggapan dan persepsi karyawan lini depan mengenai kondisi pelayanan perusahaan sekarang ini dan bagamana tanggapan mereka apabila diberi empowerment dalam pelaksanan kerja mereka.Dari hasil penelitian penulis terhadap kuesioner yang dibagikan kepada karyawan lini depan , ternyata mendapat sambutan positif apabila empowerment diberlakukan kepada mereka . Walaupun demikian disadari juga bahwa banyak kendala dan kekurangan baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan sendiri untuk mendukung pelaksanaan sistem ini agar berhasil dan efektif. Karena itu apabila perusahaan ingin benar-benar menerapkannya, perlu dipikirkan secara mendalam dilihat dari beberapa hal yaitu penyampaian informasi kepada karyawan, pemberian penghargaan, pelatihan maupun batasan wewenang yang dapat diberikan kepada karyawan. Semua ini untuk keberhasilan perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing terutama di dunia penerbangan internasional."

"Suatu tempat disebut kota adalah tidak lain adalah karena ciri spesifik warganya. Betawi adalah salah satu warga Jakarta yang dari sejarahnya berasal dari percampuran kelompok etnis balk dari Indonesia maupun luar Indonesia. Pada kondisi seat ini, pertumbuhan dan perkembangan Kota Jakarta mempengaruhi nilai - nilai seni budaya masyarakat Betawi dan lingkungannya. Pesatnya pembangunan kota juga memaksa mereka untuk merelakan lahan rumahnya untuk kegiatan kola lainnya. Oleh karena itu untuk melestarikan tata kehidupan dan tata ruang komunitas sosial budaya masyarakat Betawi, Gubernur Jakarta menetapkan Kawasan Setu Babakan sebagai kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. Salah satu tujuan dari Perda ini adalah menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai - nilai seni budaya Betawi dan membina serta melindungi tata kehidupan serta nilai - nilai Budaya Betawi. Dan tujuan ini tersirat bahwa masyarakat Betawi setempat seharusnya rnenjadi subjek dari Perkampungan Budaya Betawi (PBS), oleh karena itu perlu adanya partisipasi warga Betawi setempat guna keberlanjutan program tersebut. Sehingga 'kawasan ini bukan hanya menjadi ladang proyek bagi pemerintah yang tidak berkelanjutan dan tidak bermanfaat untuk warga Betawi setempat. Dengan metode pengumpulan data pengamatan terlibat dan wawancara dengan cara tinggal bersama, maka diketahui sejarah PBB dan proses partisipasi warga Betawi setempat didalamnya serta diketahui pula berbagai kegiatan eksisting yang mendukung PBB. Hasi! penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua keluarga berpengaruh, tokoh masyarakat dan ketua RW yang dapat menentukan siapa warga Betawi setempat yang dapat berpartisipasi. Sedangkan warga Betawi setempat yang berpartisipasi adalah warga yang terlibat dalam kegiatan pertanian, petemakan, industri rumah tangga, kesenian, perikanan dan wisata, serta warga yang terlibat dalam Badan Pengelolan PBB. Bentuk - bentuk partisipasi yang ada adalah kerelaan tanahllahannya digunakan untuk kepentingan PBB, inisiatif pembentukan kelompok- kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan mendukung PBB, tenaga dan waktu dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan tersebut, keikutsertaan dalam kegiatan - kegiatan yang mendukung PBB, serta kesadaran untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan warga Betawi di Setu Babakan dalam pengembangan PBB perlu memperhatikan dua hal panting, yaitu keberadaan pemimpin dan tokoh masyarakat yang masih dianggap panting, sehingga pemerintah dapat melibatkan mereka dalam mendorong warga Betawi setempat lainnya untuk dapat berpartisiasi, dan pengembangan kegiatan yang bersifat dapat meningkatkan pendapatan (berorientasi pada peningkatan taraf hidup) warga Betawi setempat, mengingat sebagian besar warga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bergerak dalam sektor informal, seperti tukang ojek, berdagang, tukang bangunan dan lain - lain. Penelitian ini menemukan bahwa menurut teori Arsteins warga Betawi setempat yang berpartisipasi pada tingkatan partisipasi paling tinggi yaitu warga yang berkegiatan kesenian (membuat sanggar seni kerajinan Betawi) sedangkan yang digolongkan sebagai warga yang tidak berpartisipasi (non-participation), yaitu warga Betawi setempat yang mendapat bantuan "rumah Betawi" tanpa mengerti maksud pemberian tersebut dan pedagang yang berada di pinggir Setu. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa program Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah ini dapat berkelanjutan jika pemerintah dan masyarakat dapat berorientasi pada produktivitas. Pemerintah mengadakan kegiatan kegiatan yang mengedepankan orientasi pasar, dan masyarakat dapat mengubah sifat kurang giat bekerjaanya menjadi masyarakat yang Iebih menjunjung produktivitas.

---

Specific characteristics of the citizens are the major elements for a place to be called a city. Betawi is one of the Jakarta community components originally coming from an assimilation of ethnic groups both from inside as well as outside Indonesia. Nowadays, the growth and development of Jakarta City influences the cultural values of the Betawi community and its environment. They released their land as part of their contribution to rapidly develop the city. Therefore, in order to conserve the values of the Betawi communities, the Governor of Jakarta has declared Setu Babakan area as Betawi Socio-Cultural Village (Perkampungan Budaya BetawiIPBB) through the issuance of the Local Government Regulation No. 3 of Year 2005 (PERDA No. 3 tahun 2005) about the Establishment of Betawi Socio-Cultural Village at Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Kotamadya Jakarta Selatan. One of the aims of this regulation is to create, develop, edify, and protect the Betawi socio-cultural values, which treat Betawi native communities as the subject of the government project. Through the participation of these citizens the program can be sustained.

Through participant observation and interview as the prime method in data gathering, the history of the Betawi Socio-Cultural Village (PBB) and the native Betawi participation process as well as the existing activities supporting the PBB can be revealed.

The results of the research show that there are two influential families in this village; -they.-are the community figure and the community leader, who decide which community members could participate. Meanwhile, the native Betawi who participate are the ones involved in farming, animal husbandries, home industries, fishery, arts, and tourism, and those involved in the Board of Management of the Betawi Socio-Cultural Village. The forms of participation of the native Betawi are the willingness to donate part of their land to be used for the Betawi Socio-Cultural Village needs, initiative to form community groups supporting the Betawi Socio-Cultural Village activities, time and energy to do such activities, participation in those activities, and awareness to maintain security and cleanliness of the environment.

This research concludes that the involvement of Betawi community members at Setu Babakan in developing the Betawi Socio-Cultural Village should take into consideration to two major points - the existence of leaders and community figures which is still considered important, so that the government can involve them in motivating other Betawi community members to participate in and develop activities which can increase their income meaning improvement of living standard orientation.

In fact, most of the community members do not have any permanent jobs and they work in the informal sectors. This research also shows that, in line with Arsteins's theory, the natives who participate at the participation's highest level are those having art activities that can be sustained the Betawi identity, while these having no participation (the lowest level) are the community members who only get the aid from the government to their identity of being "Betawi" by giving them such form of "Betawi House", and the seller who live in Setu borders as well.

Other than that, this research also concludes that this Betawi Socio-Cultural Village program at Srengseng Sawah can be sustained if the government and the communities have to reset their mind to be more productivity oriented. The government should have activities which consider market orientation, and the community members realize and change from indolence to those who set their minds to uphold productivity."