Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."

"Jaminan yang digunakan dalam kredit perbankan salah satunya adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UUHT. Dalam UUHT disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan membuat APHT yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum. Dalam prakteknya seringkali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 88/Pdt.G/2013/PN Pt dimana debitur ternyata bukan pemilik dari objek hak tanggungan sehingga kemudian APHT-nya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah dan juga kerugian bagi berbagai pihak yang terkait. Akibat hukum dari penyimpangan tersebut akan menempatkan PPAT dimintai suatu pertanggung jawaban berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya mengandung cacat hukum.Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimana ketentuan dan prosedur pembebanan Hak Tanggungan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan APHT yang dibuatnya ditinjau dari hukum perdata, hukum pidana dan disipliner. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian statute approach, conceptual approach dan case approach yang dilakukan dengan studi dokumen dan tipologi evaluatif dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui 2 tahap yaitu dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului oleh perjanjian utang piutang dan Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan. Jika terjadi penyimpangan terhadap tata cara pembuatan APHT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara disipliner, perdata maupun pidana oleh sebab itu disarankan agar PPAT lebih teliti dan mengikuti ketentuan yang ada serta memiliki moral dan integritas yang tinggi.

---

One of the collateral used in bank loans is Security Right Over Land which is regulated in Land Mortgage Regulation (UUHT). In UUHT, it is mentioned that the granting of Land Mortgage is done by making APHT made by Land Deed Official as public officials. In practice, often occur certificate that is not in accordance with the actual procedures which occurred in Pati district court decision number: 88/ Pdt.G/2013/PN Pt where the debtor is not the actual owner of the collateral object causing the APHT to be cancelled by the court decision. This creates risks for the certainty of land rights and also financial losses for various related parties. Due to the law deviation, Land Deed Official should take responsibility.

This thesis research is to know how the provisions and procedures of Land Mortgage according to the applicable provisions in Indonesia and the responsibilities of Land Deed Officials against the cancellation of APHT that have been made, reviewed from civil law; criminal law and disciplinary law. Research methodology that is used is normative juridical, combining three approaches: statute approach, conceptual approach, case approach, with library research technique, and evaluative and preskriptif research type.

The research results show that the imposition of Indonesia Land Mortgage is carried out through 2 phase, first is the making of APHT entailed with Contract Debt and the second phase is registration by the land office. If deviation happens during the making of APHT then Land Deed Official will get sanction as a form of responsibility. Therefore it is suggested that Land Deed Officials should be more careful, follow the provisions that exist and have hight morals and integrity."

"Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum Adat maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Setelah dianalisa kemudian diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum terdapat indikasi kerja sama diantara para pihak sehingga PPAT memiliki tanggung jawab secara perdata, administrasi, bahkan pidana, pihak penjual dan pembeli dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana. Akta Jual Beli yang memuat jual beli tanah yang melanggar hukum pun menjadi batal demi hukum. Badan Pertanahan Nasional pada keadaan tersebut wajib melaksanakan pembatalan pendaftaran peralihan hak tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, PPAT seharusnya memastikan pemenuhan syarat pembuatan akta disertai dokumen pendukung tertulis dan memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada para pihak pada saat pembuatan akta.

---

This study discusses the practice of negligence of land deed official in carrying out their positions. One of the cases that is the subject of discussion in this study is the case of unlawful land sale and purchase contained in the Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017. The problems in this research are regarding to the responsibility of land deed official in making the Sale and Purchase Deed and the legal consequences of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase. Both problems were analyzed using normative legal research methods and analyzed using qualitative data analysis to produce explanatory-analytical research. The analysis is carried out based on the prevailing legal theories and provisions in both Customary law and other statutory provisions. After the analysis, it is known that in the making of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase there is an indication of cooperation between the parties so the land deed official has civil, administrative, and even criminal responsibilities, the seller and the buyer can be subject to civil and criminal responsibilities, while the Head of the Land Office can be held accountable for civil, administrative and criminal responsibilites. The Sale and Purchase Deed containing unlawful land sale and purchase will becomes null and void. In such circumstances, Indonesian National Land Office is obliged to cancel the registration of the transfer of land rights based on the Sale and Purchase Deed which has been declared null and void based on permanent legal force court decision. Therefore, land deed official should ensure the fulfillment of deed drafting requirements along with written supporting documents and provide legal counseling on the importance of fulfilling these requirements to the parties at the time of drawing up the deed"

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan Pihak Penggugat dengan mendegradasi kedudukan Akta Keputusan Rapat Pembina menjadi batal demi hukum. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutan hukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, memahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta memahami keberlakuan akta notaris sebagai akta otentik yang menjadi obyek dari gugatan. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis discusses about the lawsuit filed by Plaintiff Dra. Hj. Nunuk Sulastomo Murdiati against the Defendants associated with the plaintiff's dismissal as Chairman of the Governing Board of the Foundation Harapan Ibu Pondok Pinang on the basis of the lawsuit is against the law. And a verdicts of the Tribunal judges of the District Court of South Jakarta is winning the Plaintiff which degrades the position of the deed of meeting of Trustees be annulled by law. The purpose of the principal problems in this thesis is to determine the responsibility of the organs of the Foundation and the Foundation in legal proceedings arising in connection with the implementation of the operations of the Foundation, knows and understands the consequences of the introduction of the juridical decision meeting of the Builder, understands the formulation of norms of the Civil Code regarding Article 1365 KUH Perdata (Tort), as well as understand the enforceability of an authentic deed as a notary deed which becomes the object of a lawsuit. The research is the research by using the juridical normative approach."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain di mana PPAT tidak diperintahkan untuk mencoret akta yang batal demi hukum dari daftar buku register. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pembatalan akta terhadap akta yang telah dinyatakan batal demi hukum; akibat pembatalan bagi pajak yang telah dibayarkan; serta tanggung jawab PPAT terhadap AJB "Pura-Pura". Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme yang penting dilakukan oleh PPAT adalah membuat laporan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pajak bahwasannya akta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan sedangkan mencoret akta dari buku register dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan. Akibat bagi pajak yang telah dibayarkan, para pihak dapat meminta restitusi. Kemudian, bagi PPAT yang membuat Akta "Pura-Pura" dapat diberhentikan dengan tidak hormat serta dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memberikan saran bahwa perlu diatur mekanisme pelaksanaan akta yang telah dinyatakan batal demi hukum guna memenuhi tertib administrasi dalam Peraturan Jabatan PPAT; Pihak yang ingin mengajukan pengembalian pajak harus mempersiapkan bukti pendukung bahwa transaksi pernah terjadi dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan; serta bagi PPAT dilarang membuat AJB "Pura-Pura" dan perbuatan hukum lain yang didasari perjanjian "pura-pura".

---

This study discusses the cancellation mechanism and the responsibility of Land Deed Official (PPAT) on "Pretended" Sale and Purchase (AJB). In the Decision of The Balikpapan City District Court Decision Number:159/Pdt.G /2018/PN.Bpp. the deed was declared null and void by law and the PPAT was ordered to cross out the AJB from their book list. On the other hand, there was other Court Decision where the PPAT wasn’t ordered to cross out a deed that was null and void by law from their book list. The issues raised in this study are the cancellation mechanism of the deed that has been null and void by law;the tax that has been paid by the parties;and PPAT responsibilities; To answer the problems raised,Writer uses juridical normative method with descriptive data analysis. As a conclusion of the study, the essential thing is for PPAT to file a report to the National Land Agency and the Tax Office while crossing out the deed is just as an instruction of court decision. The tax that has been paid may be refunded. The related PPAT may dishonorably be discharged and sued based on article 1365 of the Civil Code. Therefore, it is also necessary to regulate in PP Number 37/1998 the mechanism for the implementation of the deed which has been declared null and void by law; the party who wants get a tax return must prepare supporting evidence; and PPAT is prohibited from making a "pretended" AJB or any legal action based on "pretended" agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan HukumNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses JualBeli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt).Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanahterhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objektanah yang sama dan upaya, 2) pelindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) danPembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat PembuatAkta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli tanah yang berstatussengketa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipepenelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan datayang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaberdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,bahwa Notaris telah melampaui kewenangannya dan tidak menjalankankewajibannya sebagai Notaris. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa PPAT dalam menjalankanjabatanya tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan yangdilarang sehingga menimbulkan akibat hukum baik secara perdata dan pidana.Sebagai perlindungan hukum bagi Pembeli 1 dan Pembeli 2 dapat melakukan upayahukum perdata berupa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upayahukum pidana dan upaya hukum perdata tersebut sebagai bentuk perlindunganhukum bagi pihak yang dirugikan.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the Tort Inflicted by the Notary and the Land Deed OfficialThat Provide Non-Transparent Informations During The Process on Transaction ofLand Sale (Case Study: Serang District Court Decision of Criminal Law Number105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto. West Jakarta Court Decision Number871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). These case begins with the Notary and the Land DeedOfficial who has commited Tort along with the Seller namely by providing a nontransparentinformation regarding the premises to the buyers. The Notary and theLand Deed Official has conducted two transactions over the same premises. Thefirst transaction is done by a deed of Perjanjian Pengikatan Jual Beli between theSeller and the First Buyer. The second transaction is done by an official land titledeed. The aforementioned deeds are made before the sampe person of Notary andLand Deed Official. The method used is research literature, juridical nromative,which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of thisstudy is based on Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerningthe Amendments of Law Number 30 of 2005 concerning the Notary, the Notary hasconducted misdemeanor and did not cary out her obligations as a Notary. Moreover,the Land Deed Official has perform a prohibited attempt during the transaction ofthe land as stipulated on Article 45 of Government Regulation Number 24 of 2016concerning Amendment to Geverment Regulation Number 37 of 1998 concerninga Land Deed Officials. Therefore, the Notary and the Land Deed Offical hasavowed to legal consequences on civil law as well as criminal law."

"Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama DS telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smg. DS tidak menyetorkan uang pajak yang dititipkan kepadanya oleh para pihak dalam transaksi jual beli. Guna menutupi tindakannya tersebut, DS memalsukan bukti setor pajak dan melampirkannya ke Kantor Pertanahan. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tindakan DS ialah menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki. Dalam praktik, belum banyak PPAT yang dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi warna baru bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi serta PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tesis ini ditulis dengan menggunakan data sekunder guna menganalisis putusan tersebut dan mendeskripsikan akibat hukumnya sehingga menghasilkan penelitian preskriptif-analitis. Bagaimana seorang PPAT yang tidak menyetorkan uang pajak dapat dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan berdasarkan UU PTPK dan akibat hukumnya terhadap jabatannya tersebut akan dibahas pada tesis ini.

---

Corruption in Indonesia has entered in various sectors. This situation makes Indonesia still far from ldquo clean of corruption rdquo based on Transperancy International Indonesia research. Corruption can be commited by individuals or corporation, with no exception an Official Land Deed Maker PPAT . Official Land Deed Maker, named DS has been decided that she against article 3 of The Law on Eradication of Corruption based on Semarang District Court's decision number 156 Pid.Sus Tpk 2015 PN.Smg. DS did not pay the tax that was delegated to her by the parties in land trade transaction. DS falsified the tax verification to cover up her action and attached it to Land Office. Semarang District Court declared that DS was misusing her authority. In fact, there are not many Official Land Deed Maker who involved in corruption offences. This is a new thing for corruption offences enforcement and Official Land Deed Maker in carrying out their duties and authorithies. This master's thesis uses secondary data to analyze Semarang District Court's decision and describes its legal consequences, therefore it delivers prescriptive analytic research. On the process of how a declaration of Official Land Deed Maker was misusing their authorities based on the Law on Eradication of Corruption and its legal consequences to their position will be discussed in this master's thesis. "

"Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan terhadap penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di waarmekingkan oleh notaris tersebut. Yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga merupakan objek hak waris milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

---

Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the profession which would bring loss of office, where the loss is not only detrimental to one party in particular, namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxies facing , but will harm the other parties that have relevance to the deed he made.

Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No. 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objects in the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of the grant is also an object's inheritance rights of others.

This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materials in the form of legislation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries."

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan pertanahan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa, maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatan tersebut dituntut mematuhi peraturan perundangundangan serta Kode Etik. Mereka harus mengetahui tanggung jawabnya dan menjaga sikap serta perilaku dalam menjalankan jabatannya. Namun, kewajiban yang seharusnya diimplementasikan dalam menjalankan jabatannya ternyata tidak dibarengi dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang membawa akibat hukum pada akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT, bahkan sampai pada gugatan di pengadilan. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris/PPAT harus memperhatikan prosedur pembuatan akta menurut ketentuan yang berlaku, mentaati Kode Etik serta mengedepankan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dari penyimpangan terhadap tata cara pembuatan akta PPAT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana.

---

Various problems in land affairs lately arise because of the huge growing of population that is not always equal with the availability of land in Indonesia and that caused the need of land becoming bigger and bigger these days. To prevent the potential conflict that is caused by the lack of land availability, the land ownership must be proven by The Land Ownership Deed that is made by a PPAT. When carry out his or he duties, a Notary/PPAT is obliged to obey the legislation and Professional Code of Conduct. In reality, the obligations that are supposed to be implemented on their works, were not always been done as it supposed to be. There are still many violations in the making of the Land Ownership Deed which resulted in lawsuits. The method of analysis that is used in this research writing is juridis normative and qualitative method in data processing. The result of the analysis concluded that a Notary/PPAT must put more attention to the deed making procedures and to make sure that the process of making the deed has complied with the regulations and the Code of Conduct and always done in good faith and prudentiality. Any violations in the procedures could end in lawsuits."