Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai produk media liability insurance yang dipercaya dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan kebebasan pers bagi jurnalis di Indonesia. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta semakin maraknya gugatan yang ditujukan kepada jurnalis karena pemberitaan yang dibuatnya, yang membuat profesi jurnalis tergolong high risk. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk ini mampu memberikan perlindungan atas gugatan terhadap jurnalis, bentuk pengalihan risiko, dan hubungan hukum yang terkandung di dalamnya, serta membandingkan keberlakuannya di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa media liability insurance memberikan perlindungan non-litigasi berupa ganti kerugian terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung, dengan opsi ruang lingkup pertanggungan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan tertanggung selama hal tersebut tidak dikecualikan untuk dipertanggungkan. Penelitian menunjukan bahwa keberlakuan media liability insurance membawa dampak positif bagi kebebasan pers bagi jurnalis di Amerika Serikat, sehingga Penulis menyarankan agar produk ini segera diterapkan di Indonesia karena mampu menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan calon tertanggung jurnalis serta kebebasan pers di Indonesia.

---

This thesis examines the media liability insurance product, which is thought to be a form of press freedom protection for journalists in Indonesia. The issue in this thesis is that more and more lawsuits are being filed against journalists as a result of the news they publish, classifying the journalist profession as high risk. The goal of this thesis is to determine how this product can protect journalists from lawsuits, the form of risk transfer, and the legal relationships contained therein, as well as to compare its validity in the United States. This research was written using a normative juridical research method with descriptive analytical research. The findings indicate that media liability insurance provides non-litigation protection in the form of compensation for third parties harmed by the insured, with options for the scope of coverage varying according to the insured's needs as long as it is not excluded from being insured. According to research, the use of media liability insurance has a positive impact on press freedom for journalists in the United States; therefore, the author recommends that this product be implemented immediately in Indonesia because it can be a good solution to improve the protection and welfare of prospective insured journalists as well as press freedom in Indonesia."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"Pers yang terjamin kebebasannya bertanggung jawab atas informasinya kepada masyarakat, karena tujuan utama dari jurnalisme sendiri adalah untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi yang diperlukan agar masyarakat bisa membuat keputusan berdasarkan informasi (making an informed decision). Akan tetapi, pada kenyataannya perlindungan wartawan masih belum sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah sendiri sudah memberikan peraturan yang menjadi fondasi yang cukup bagi para pihak untuk mencegah ataupun memitigasi kekerasan terhadap wartawan. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus penyerangan terhadap wartawan Nurhadi yang terjadi pada bulan Maret 2021. Nurhadi, yang merupakan koresponden Tempo, ditangkap secara tidak sah dan disiksa oleh dua orang polisi di Surabaya ketika Nurhadi meminta keterangan pada Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak yang menjadi tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis instrumen perlindungan wartawan terhadap kekerasan fisik dari aspek perundang-undangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan juga jaminan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan wartawan terhadap kekerasan fisik yang ada masih belum sempurna. Ini dikarenakan Tempo belum memberikan alat perlindungan diri dan juga fasilitas K3 seperti Pertolongan Pertama Kepada Kecelakaan. Akan tetapi, dalam aspek perundang-undangan dan perlindungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah cukup memadai untuk membantu Nurhadi hingga selesai kasusnya pada tahap Kasasi.

---

A press that is guaranteed its freedom is responsible for its information to the public, because the main purpose of journalism itself is to serve the public by providing the necessary information so that the public can make an informed decision. However, in reality, the protection of journalists is still not in accordance with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. The government itself has provided regulations that serve as a sufficient foundation for the parties to prevent or mitigate violence against journalists. In this research, the author raises the case of the attack on journalist Nurhadi which occurred in March 2021. Nurhadi, who is a Tempo correspondent, was unlawfully arrested and tortured by two policemen in Surabaya when Nurhadi asked for information on Angin Prayitno Aji, the former Director of Tax Audit and Collection who is a suspect in a gratification and money laundering (TPPU) case. This thesis is written by analyzing journalists' protection instruments against physical violence from the aspects of legislation, occupational safety and health (K3), and social security. The method used in this research is the doctrinal method using literature study and interviews with informants. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study. The result of this research is that the protection of journalists against physical violence is still imperfect. This is because Tempo has not provided personal protective equipment and occupational safety and health (K3) facilities such as First Aid Equipments. However, in terms of legislation and protection from various nongovernmental organizations (NGOs), professional organizations, and also the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are sufficient to help Nurhadi until the completion of his case at the Cassation stage."

"ABSTRAKKebebasan selalu menjadi isu penting bagi pers di Indonesia, bahkan setelah pasca reformasi di mana demokratisasi berlangsung di segala lini kehidupan. Ancaman sensor oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi momok bagi jurnalisme, kini diganti oleh konglomerasi dan konvergensi yang dikhawatirkan mengancam kebebasan pers. Artikel ini merupakan review terhadap dua penelitian yang berfokus pada hal tersebut. Penelitian pertama oleh Anett Keller pada 2004 melihat bagaimana kepemilikan sangat berpengaruh terhadap otonomi redaksi. Sepuluh tahun setelah itu Ross Tapsell juga menyorot kebebasan pers di era konvergensi yang sarat dengan konglomerasi, dan bagaimana teknologi merupakan masalah sekaligus jawaban dari kekhawatiran tentang kebebasan pers. Meskipun berangkat dengan fokus yang berbeda, kedua penelitian berhasil memetakan ancaman dan potensi bagi kebebasan pers Indonesia yang terus bergejolak.

---

ABSTRACTFreedom of the press has always been a critical issue in the industry, moreover in the post-reform era where democratization is happening on every aspect. The government?s censor that previously being the main problem for journalism, now shift towards conglomeration and convergence that raise concern to freedom of the press. This article is a review to two researches that focus on that issue. The first is Anett Keller?s 2004 research that examine how ownership is significantly affecting newsroom autonomy. After ten years Ross Tapsell also aims to further examine freedom of the press in the convergence era, and how technology works as both threat and solution to freedom of the press. Although focuses differently, both research successfully map the threats and possibilities to Indonesia?s freedom of the press that is an ongoing process."

"Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya roda perekonomian terkhususnya dalam bidang perpajakkan. Dalam menyediakan solusi perpajakan yang akurat dan efisien, konsultan pajak mengintegrasikan pemahaman mendalam mengenai peraturan pajak, ekonomi, dan strategi keuangan. Namun, dalam melaksanakan profesinya, konsultan pajak tidak dapat menghindar dari suatu peristiwa yang kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian atau umumnya dikenal sebagai risiko. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul dari risiko tersebut adalah dengan penerapan pemindahan risiko (transfer of risk) melalui penggunaan professional indemnity insurance. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bentuk professional indemnity insurance sebagai salah satu langkah perlindungan bagi konsultan pajak dari potensi risiko kelalaian pekerjaan, dengan memberikan contoh negara United Kingdom sebagai negara yang telah mengimplementasikan professional indemnity insurance untuk konsultan pajaknya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu dengan berlandas pada norma yang berlaku, peraturan di Indonesia, serta perbandingan peraturan dan teori-teori lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibawa. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan regulasi seputar profesi konsultan pajak. Hasil dari penelitian ini akan menunjukan bahwa dengan mengaplikasikan professional indemnity insurance sebagai bentuk perlindungan kepada profesi konsultan pajak di Indonesia dapat menjadi suatu upaya dalam mengurangi risiko atas kerugian yang dapat timbul. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kebutuhan akan peraturan yang lebih spesifik dalam regulasi yang menaungi profesi konsultan pajak sejalan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan organisasi profesi konsultan pajak dalam mengaplikasikan kewajiban professional indemnity insurance sebagai salah satu upaya perlindungan dari risiko profesi konsultan pajak.

---

Tax consultant is one of the professions that has an important role in the running of the economy, especially in the field of taxation. In providing accurate and efficient tax solutions, tax consultants integrate a deep understanding of tax regulations, economics, and financial strategies. However, in carrying out their profession, tax consultants cannot avoid a possible event that can cause losses or commonly known as risk. One of the efforts to reduce the impact that may arise from the risk is the application of transfer of risk through the use of professional indemnity insurance. This research aims to provide knowledge about the form of professional indemnity insurance as one of the protection measures for tax consultants from the potential risk of negligence, by providing an example of the United Kingdom as a country that has implemented professional indemnity insurance for its tax consultants. In this research, the research method used is doctrinal, which is based on applicable norms, regulations in Indonesia, as well as comparison of regulations and other theories related to the research topic brought. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and regulations surrounding the tax consultant profession. The results of this study will show that applying professional indemnity insurance as a form of protection for the tax consultant profession in Indonesia can be an effort to reduce the risk of losses that can arise. Therefore, the author recommends the need for more specific regulations in the regulations covering the tax consultant profession in line with the support of the government and tax consultant professional organizations in applying professional indemnity insurance obligations as an effort to protect the risk of the tax consultant profession."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah Meiji terhadap kebebasan pers di Jepang, terutama terkait sistem sensor. Selama masa Meiji, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pers Jepang seperti Peraturan Pers dan Peraturan Penerbitan tahun 1869; Peraturan Pers tahun 1875; Peraturan Penerbitan tahun 1893 dan Undang-undang Pers tahun 1909. Walaupun selama zaman Meiji, kebebasan pers Jepang dibatasi, namun pada kenyataannya pers Jepang tetap mampu menyuarakan pendapat. Hal ini dapat dilihat pada masa Perang Jepang Cina (1894-1895) dan perang Rusia Jepang (1905-1907) yang memberi keuntungan bagi pers Jepang karena menarik perhatian publik.

---

This study examines the effect of Meiji government policies on press freedom in Japan, especially the censorship system. In Meiji Era, the government issued regulations concerning Japanese press such as Press Ordinance and Publication Ordinance in 1869; Newspaper Ordinance in 1875; Publishing Ordinance in 1893; and Publishing Law in 1909. Despite of the restrictment of Meiji government regulations, in fact, Japanese press still could state their opinions.These freedom of press could be seen during Sino Japanese War (1894-1895) and Russo War (1905-1907) because the press could attract public attention."