Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk menguatkan konsepsi demokrasi agonistik Mouffe dengan menjejakkan ontologi dari dimensi politikal secara posfondasional. Demokrasi agonistik yang dicanangkan oleh Chantal Mouffe menjadi oponen utama dari demokrasi deliberatif. Mouffe menuduh para pemikir demokrasi liberal, baik dari Rawlsian atau Habermasian, luput dalam melihat dimensi politik (political) yang otonom. Hal ini dikarenakan kerangka demokrasi liberalisme melucuti politik dengan menyeretnya ke ranah perdebatan antara ekonomi atau moralitas. Gagasan politik yang dipahami Mouffe adalah dimensi antagonistik yang selalu ada saat bermasyarakat. Dimensi antagonistik adalah kemungkinan akan terjadinya gesekan sosial dalam bentuk kekerasan. Maka, artikel ini bertujuan untuk memberikan refleksi filosofis terhadap definisi politik yang diajukan oleh Mouffe. Refleksi filosofis ini berupa pemeriksaan koherensi antara konsep-konsep dasar demokrasi agonistik Mouffe. Artikel ini menemukan bahwa gagasan Mouffe atas dimensi politik yang berkelaluan (ever-present) di dalam sosial merupakan penunjang kuat, dan bahkan boleh dikatakan inti dari, praktik demokrasi. Meski demikian, solusi praktikal yang ditawarkan ini mempunyai kelemahan secara teoritis: 1) Kontribusi agonisme dalam mendalami kembali apa yang dimaksud dengan politikal, 2) kritik melihat demokrasi agonistik hanya sebagai komitmen etiko- politis dan sebagai sekadar teori normativitas, 3) dimensi ontologi politik yang tidak kuat dan tumpang tindih dengan ekonomi, moralitas, atau rasionalitas. Maka dari itu, artikel ini akan berargumen bahwa ontologi dari demokrasi agonistik Mouffe harus dijejakkan secara posfondasional untuk menjawab keraguan dari para skeptis.

---

This article aims to strengthen Mouffe's conception of agonistic democracy by putting the political dimension in postfoundationalism ontology. The agonistic democracy that is advocated by Chantal Mouffe to be the main opponent of deliberative democracy. Mouffe argues liberal democratic thinkers, whether from Ralwsian or Habermasian, of missing the point to see the political dimension as autonomous field. This is due to the liberalism demoractic framework strips political out its dimension into matter of economics or morality. The political idea that Mouffe has in mind is an ever-present antagonistic dimension whenever society comes into play. Then, antagonistic dimension is a possibility of social friction manifested as violence. Thus, this article aims to provide a philosophical reflection on the definition of political proposed by Mouffe. This philosophical reflection takes the form of an examination of coherency between the basic concepts of Mouffe's agonistic democracy. This article finds that the idea Mouffe on the ever-present political dimension in society is a strong foundation, and one might even say the essence of, democratic practice. However, this practical solution has theoretical weaknesses: 1) Re- examining the contribution from agonism on what it means by political, 2) critics see agonistic democracy only as an ethico-political commitment and as a mere theory of normativy, 3) the dimension of political ontology is not strong enough in itself and overlaps with economics, morality, or rationality. Therefore, this article will argue that ontology of Mouffe's agonistic democracy should be based on postfoundational to answer its doubts."

"Persoalan subjek pertama dibahas oleh Decartes dengan menetapkan bahwa subjek adalah subjek rasional. Pandangan subjek yang rasional memberikan dampak terhadap terbentuknya karakteristik cara berfikir modern, yaitu segala sesuatu selalu bersifat total dan utuh. Namun demikian, gagasan tentang subjek yang utuh dan total telah mengabaikan bahwa subjek dibentuk oleh artikulasi bahasa yang tidak stabil yang mengakibatkan bahwa subjek tidak mungkin mencapai sebuah keutuhan dalam ketidak stabilan bahasa. Dalam skripsi ini membahas tentang keadaan otologis masyarakat yang selalu mengandung ketidak stabilan yang akan memicu konflik dan politik yang selalu membicara tentang bagaimana mengatur sebuah konflik agar mencapai kestabilan dalam sebuah masyarakat. Agar tidak terjebak pada kestabilan yang total atau tetap, dimana kestabilan yang total selalu mengabaikan dimensi ontologis masyarakat, maka subjek paradoks dijadikan topangan untuk menjelaskan paradoksal antara ketidak stabilan dan kestabilan dalam demokrasi pluralisme.

---

The issue about the first subject has been discussed by Descartes who told that subject is a rational subject. The point of view of rational subject give the impact to the formation of caracteristic the way of modern tought, that is all the term that have the total and intact quality. However, the issue about the total and intact subject has ignored that subject was formed by the articulation of unstable language that make the subject is impossible to reach the stability in the unstable language.

This writting want to discuss about the ontlogical aspect of society that always contain the unstability that caused the conflict and politic that usually discuss about the way to manage a conflict in order to reach the stability in society. In order in order not to get caught to the stability that always ignore the ontological dimension of society, so the paradoxal subject become a strut to explain the paradoxal between the unstability and stability in pluralism democracy."

"ABSTRAKPenulisan laporan ini adalah bagian dari penyelesaian Program Internasional Sarjana. Laporan ini didasarkan pada proyek pengembangan desain skematik yang menanggapi arahan klien yang diberikan oleh universitas terkait. Proyek ini berkaitan dengan mendefinisikan kembali konsep demokrasi, melambangkan makna dan menerjemahkan ke dalam karya arsitektur. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang mengundang publik untuk merasa nyaman berada di tengah masyarakat yang demokratis. Pemberian proyek ini juga ditugaskan untuk merancang desain kaca yang memperkuat konsep transparansi, sebagaimana identitas demokrasi ideal. Tantangan proyek ini adalah menciptakan penggunaan kaca yang sangat dominan di area subtropis di Brisbane, Australia. Pertimbangan kontekstual lainnya juga melibatkan mengintegrasikan ke dalam pengembangan besar yang sedang berlangsung di situs. Metode dalam pengembangan adalah melalui studi situs dan konteks, analisis klien singkat, mendefinisikan kembali demokrasi yang ideal, dan studi sebelumnya diperoleh melalui jurnal, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hasilnya mewakili bagaimana arsitektur dapat digunakan untuk mewujudkan ambisi politik melalui pemahaman mendalam mengenai latar belakang sejarah, budaya dan sosial.

---

ABSTRACTThe writing of this report is a part of the completion of the Bachelor Degrees International Program. The report is based on a project of developing a schematic design responding a client brief given by the corresponding university. The project deals with redefining the concept of democracy, symbolising the meaning and translating into an architectural entity. This project dreams to create an inviting thoroughfare for the public to be comfortable in being within a democratic society. The brief also commissioned to design a glazing system that amplifies the very concept of transparency, an identity of ideal democracy. The challenge of the project is to create a very dominant use of glass into a subtropical area in Brisbane, Australia. Other contextual considerations also involve integrating into the ongoing mega development in the site. The method in the development was through site and context studies, client brief analysis, redefining the ideal democracy, and precedent studies obtained through journals, articles, and other credible sources. The result represents how architecture can be used to embody a political ambition through an extensive study of historical, cultural and social backgrounds."

"Association of South-East Asian Nation ASEAN merupakan organisasi regional Asia Tenggara yang berhasil membentuk area perdagangan bebas AFTA. Meskipun AFTA telah berhasi menurunkan tarif internal untuk anggotanya, hambatan perdagangan lain berupa hambatan non-tariff NTB di kawasan tersebut terus meningkat. Disisi lain, ASEAN memiliki tingkat demokrasi yang beragam antar negara anggotanya, yang berimplikasi pada perbedaan motif politik antar negara ASEAN dalam menetapkan kebijakan perdagangan dan pada akhirnya memengaruhi pola perdagangannya. Studi bertujuan untuk mencari tahu dampak dari tingkat demokrasi negara ASEAN terhadap pola impornya dengan negara ASEAN lainnya maupun negara non-ASEAN. Dengan menggunankan data panel perdagangan dari tahun 2005-2014 dan Polity Score sebagai representasi demokrasi dan melakukan analisis inferensial menggunakan model yang didasari oleh Gravity Model of Trade, ditemukan bahwa demokrasi memiliki dampak yang berbeda terhadap perdagangan intra-ASEAN dengan perdagangan extra-ASEAN, dimana demokrasi berpengaruh negatif pada perdagangan intra-ASEAN namun berdampak negatif bagi perdagangan ekstra-ASEAN. Dari hasil ini, ditemukan bahwa demokrasi negara ASEAN menyebabkan terjadinya trade diversion dari negara ASEAN menuju negara non-ASEAN yang berimplikasi pada berkurangnya integrasi ASEAN.

---

Association of South East Asian Nation ASEAN is a regional organization that have successfully form a free trade agreement AFTA. Despite of AFTA rsquo s success on decreasing internal tariff between it member countries, other form of trade barrier, which is non tariff barrier NTB has increased over time. On the other side, ASEAN member country have a diversed level of democracy which imply a difference of political motives on trade policy determination, which in turn affect its trade pattern. This study attempt to explore the effect of ASEAN member countries democracy on ASEAN trade with other ASEAN country and non ASEAN country.

By utilizing data panel of trade form 2005 2014 and Polity Score as the proxy for democracy and conducting a inferential analysis based on Gravity Model of Trade, it was found that democracy have different effect on intra ASEAN trade and extra ASEAN trade, where democracy have negative effect on ASEAN intra regional trade yet have positive effect on ASEAN extra regional trade. From these two results, it was found that democratization of ASEAN country caused a trade diversion from ASEAN country to non ASEAN country, which in turn imply a decrease on regional economic integration. "

"Peran demokrasi menjadi semakin penting dalam memastikan manfaat investasi langsung asing untuk mendorong pembangunan. Makalah ini mengkaji hubungan antara demokrasi dan FDI, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis menggunakan regresi model data panel dengan menggunakan data dari lima negara ASEAN (ASEAN-5) dan tiga negara Asia Timur selama periode 1997-2019. Hasil empiris penelitian ini menemukan bahwa penanaman modal asing secara statistik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kebebasan ekonomi di negara tuan rumah tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena hasilnya menunjukkan korelasi yang signifikan dan negatif antara demokrasi dan pertumbuhan. Studi ini juga menemukan bahwa dampak FDI terhadap pertumbuhan bergantung pada tingkat demokrasi di negara tuan rumah. Koefisien positif hasil istilah interaksi antara demokrasi dan FDI menunjukkan bahwa FDI berkorelasi positif dengan pertumbuhan di negara demokrasi yang lebih kuat.

---

The role of democracy has become increasingly important in ensuring the benefits of foreign direct investment to promote development. This paper investigates the relationship between democracy and FDI, as well as their influence towards economic growth. The author uses panel data model regression using data from five ASEAN countries (ASEAN-5) and three East Asian countries over the period of 1997-2019. The empirical results of this research found that foreign direct investment has statistically positive and significant correlation on economic growth. However, the economic freedom in the host country is not correlated with economic growth as the results show a significant and negative correlation between democracy and growth. This study also found that the impact of FDI on growth is dependent on the democracy level in host country. The positive coefficient in the interaction term results between democracy and FDI indicates that FDI is positively more correlated with growth in stronger democratic countries."

"Artikel ini ingin menunjukkan mengenai sisi demokratis dari usaha bisnis kecil terutama batik di Solo. Dengan menggunakan jaringan sosial berdasarkan kepercayaan dan juga nilai-nilai lokal yang berbasiskan agama dan budaya, usaha bisnis kecil ini dapat bertahan dalam era neoliberal. Semua faktor-faktor ini berhubungan satu sama lain dan menjadi alat utama untuk menciptakan jaminan sosial. Hal ini menujukkan keterlekatan aktivitas ekonomi dengan kontkes sosial budayanya. Berangkat dari realitas tersebut, artikel ini mengusulkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan prioritas yang lebih kepada usaha bisnis kecil sebagaimana telah tertulis dalam undang-undang dasar terkait dengan demokrasi ekonomi."