Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui Badan PenyelenggaraJaminan Sosial BPJS Kesehatan sebagai pemberi perlindungan sosial menuntut rumahsakit untuk memberikan pelayanan bermutu dan berkualitas kepada peserta BPJSKesehatan. Dalam menjalankan fungsi rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepadapeserta BPJS Kesehatan, maka rumah sakit perlu melakukan klaim dana kepada pihakBJPS Kesehatan sesuai diagnosa yang sudah ditetapkan Indonesian Case-Based Groups INA CBG's. Klaim biaya tersebut digunakan sebagai pengganti dari biaya yang sudahdikeluarkan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatannya kepada pesertaBPJS Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak berkas-berkas yang ditundaataupun ditolak BPJS sehingga rumah sakit tidak mendapatkan klaim tersebut. Penundaandan atau penolakan klaim disebabkan karenan tidak lolosnya berkas-berkas melaluiverifikator BPJS Kesehatan. Dengan diberlalukannya system Vedika Verifikasi diKantor ada beberapa perubahan kebijakan pada proses klaim berkas INA CBG's yangmembuat rumah sakit dituntu untuk bisa beradaptasi.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor penentu keterlambatan klaim INA CBG's BPJSKesehatan berdasarkan beberapa variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dandimodifikasi oleh peneliti. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif.Pengumpulan data dilakukan kepada berkas-berkas klaim INA CBG's yang akandiajukan ke BPJS Kesehatan dari pasien rawat inap. Data yang dikumpulkan dimasukkanke dalam checklist kuesioner yang kemudian akan diolah hasilnya. Hasil: Dari 8 variabel independent yang diuji, variabel Ketepatan Pengisian ResumeMedis Koding Diagnosa Sekunder memiliki peran paling penting menyebabkan berkasklaim tertunda. Koding Diagnosa Sekunder juga berhubungan dengan VariabelIndependent Severity Level atau tingkat keparahan penyakit yang bisa mempengaruhikelayakan berkas klaim. Kesimpulan: Saat ini, aspek dan kaidah koding berperan penting dalam kelayakan berkasklaim INA CBG's, sehingga rumah sakit harus terus belajar dan mencari tahu apa sajayang baik untuk diinputasi dalam nenentukan koding yang tepat, sehingga berkas klaimdapat terbayarkan tepat waktu tanpa ditunda.

---

Background: National Health Insurance JKN through the provider of Social SecurityAdministering Agency BPJS Health as a social protection provider requires the hospitalto provide quality and quality services to BPJS Kesehatan participants. In performing thefunction of the hospital to provide services to participants BPJS, eating hospital needs tomake claims of funds to the BJPS Kesehatan according to the diagnosis set by IndonesianCase Based Groups INA CBG's . Claim fees are used in lieu of the costs alreadyincurred hospital in running health services to participants BPJS Kesehatan. But infactthere are still many files that are postponed or rejected by BPJS Kesehatan so that thehospital does not get the claim. Delays and or rejection of claims are caused due to notpassing the files through BPJS Kesehatan verifier. With the implementation of TheVedika Verification in the Office there were several policy changes to the claim processof INA CBG 39 s file which made the hospital to be able to adapt.

Purpose: Find out the determinants of the delay in INA CBG 39 s BPJS Kesehatan claimsbased on some predefined variables which has been predetermined and modified by theresearcher.Method This research is analytical descriptive with quantitative approach. The datacollection is done to the claims file of INA CBG's that will be submitted to BPJSKesehatan of inpatients. The data collected is included in the checklist of questionnaireswhich will then be processed.

Result Of the 8 independent variables tested, the Adjustment Resume Filling variableMedical Coding Secondary Diagnosis has an important role causing the tertunda claim.Secondary Diagnostic coding is also associated with the Severity Level variable that mayaffect the eligibility of the claim.

Conclusion: Currently, coding aspects and rules play an important role in the feasibilityof INA CBG 39 s claim, so hospitals must continue to learn and find out what is good toinput in determining proper coding so that claims files can be paid on time without delay."

"Tugas akhir ini membahas proses perhitungan premi asuransi kesehatan kumpulan ekawarsa (masa asuransi satu tahun) dengan metode penulisan deskripsi yang bertujuan unfuk menggambarkan proses perhitungan tarif premi asuransi kesehatan kumpulan ekawarsa yang mencakup cara perhitungan premi standar dari data klaim pada perusahaan asuransi, tambahan premi, premi penyesuaian, dan cadangan dari setiap kelas santunan (rawat inap dan rawat jalan) yang diberikan serta menentukan faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya klaim (premi)."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak peraturan perpajakan Surat Edaran No 97/PJ/2011 terhadap tingkat solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Studi kasus dilakukan pada Perusahaan Asuransi Jiwa PT X selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2016. Seluruh data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, dokumen internal terkait dengan perpajakan perusahaan, dan juga mengacu kepada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas biaya cadangan premi asuransi jiwa yang menyebabkan hutang pajak bertambah mempengaruhi solvabilitas perusahaan setiap tahunnya, yaitu menyebabkan rasio DAR dan DER meningkat dan rasio RBC mengalami penurunan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of tax regulation Circular Letter No 97/PJ/2011 to solvency ratio which measured by Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Case Study was conducted in Life Insurance Company X during 2010 to 2016. All data used were sourced from audited financial statement, internal document related to corporate taxation, and refer to regulation issued by Indonesia government. The result showed that fiskal correction related to premium reserve expense which caused increasing tax liabilities affect on corporate solvency ratio on each year. It will increase DAR and DER ratio, and decrease RBC ratio."

"Skripsi ini membahas mengenai perhitungan tarif premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji penetapan tarip premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk menggunakan data morbiditas pengalaman perusahaan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana pada penelitian ini merupakan pengaplikasian formula yang telah ada dengan menggunakan data empiris PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya tarip premi yang digunakan untuk kedepannya adalah tarip premi yang baru, agar premi yang dikenakan kepada peserta cukup untuk membayar klaim dan biaya-biaya yang akan datang. Namun selain menggunakan tarip premi yang baru, dalam menetapkan tarip premi juga di perlukan data klaim calon tertanggung untuk dapat di analisis besaran premi yang sesuai dikenakan kepada calon tertanggung.

---

This paper discusses the calculation of the premium rates of health insuranceproducts hospitalization collection in PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. The writing is performed to assess the establishment of health insurance premium rate of hospitalization collection in PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk using the data for this company morbidity experience. This research is descriptive where this research is the application of the existing formula using empirical data PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk.

Results of the study suggest that the premium rate should be used for the future is the new premium rate, so that the premium charged to participants enough to pay claims and expenses that will come. However, in addition to using the new premium rate, in setting the premium rate is also in need of prospective insured claims data can be analyzed for the appropriate amount of the premium charged to the prospective insured."

"Pengakuan laba (profit) pada uji profitabilitas (profit testing) produk unit link back-end loading menghasilkan cadangan premi yang bernilai negatif pada tahun pertama karena biaya yang bernilai positif di sisi pengeluaran sehingga menambah profit dan menghasilkan laba untuk bisnis yang baru terjual (new business gain). Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dilihat dari sudut pandang pemegang polis karena jasa perlindungan belum sepenuhnya diterima oleh pemegang polis tetapi perusahaan telah mengambil laba terlebih dahulu. Standar pelaporan keuangan internasional nomor 17 tentang Kontrak Asuransi (International Financial Reporting Standard 17 atau IFRS17) yang akan mulai efektif berlaku pada tahun 2022, menyatakan bahwa perusahaan mengakui profit setiap periodenya (profit emergence) sesuai dengan jasa perlindungan asuransi yang telah diberikan kepada pemegang polis. Karya akhir ini membahas pengakuan profit produk asuransi jiwa unit link back-end loading menggunakan IFRS17. Analisis dilakukan dengan melihat pola pengakuan profit sepanjang masa kontrak menggunakan metode IFRS17. Secara umum hasil analisis atas pengakuan profit sepanjang masa kontrak menggunakan metode IFRS17 lebih stabil sehingga kondisi pengakuan laba yang tinggi diawal tahun penjualan tidak terjadi.

---

The recognition of profit on profit testing for unit link back-end loading products generates a negative premium reserve in the first year because positive costs on the expense side increased the profit and creates high profits recognition for newly sold businesses i.e new business gain. This situation considered unfair from policyholder's point of view because protection services have not been fully accepted by policyholders but the company has taken high profits in the early years. The International Financial Reporting Standard 17 for Insurance Contract or IFRS17 for Insurance Contract which will be implemented in 2022, states that the company should recognizes profit during insurance contract in accordance with the insurance protection services provided to policyholders. This paper discusses the recognition of profit or emergence surplus for unit link back-end loading in life insurace products using IFRS17. The analysis is done by looking at the emergence surplus pattern throughout the contract period using IFRS17 method. In general, the results of the emergence surplus pattern throughout the contract period using IFRS17 method are more stable so that high profit recognition situation in the early years does not occur."

"ABSTRAKPerusahaan asuransi adalah perusahaan yang menerima pelimpahan risiko atas diri tertanggung, sehingga perusahaan asuransi perlu memperhatikan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya klaim. Mengestimasi kerugian klaimmerupakan tugas penting bagi perusahaan asuransi untuk memprediksi kewajibanmereka. Total kerugian dalam portofolio perusahaan didefinisikan sebagaisejumlah kerugian polis. Kerugian polis pada asuransi kesehatan dapat dihitungberdasarkan dua variabel, yaitu frekuensi dan severity klaim. Dalam literaturStatistika, joint distribution adalah metode analisis statistika yang dapatmenggabungkan dua distribusi data yang berbeda, salah satunya adalah Copula.Tesis ini memberikan penjelasan tentang Copula dalam mengestimasi kerugianpolis pada asuransi kesehatan dimana studi kasus yang diambil adalah perusahaanasuransi XYZ. Selanjutnya, penulis melakukan regresi antara kedua GeneralizedLinear Model (GLM) dari frekuensi klaim dan severity klaim dengan menggunakanmodel regresi berbasis copula yang diestimasi dengan Maximum LikelihoodEstimation (MLE). Model terbaik dan keakuratan model ditentukan berdasarkannilai Akaike Information Criterion (AIC) dan Root Mean Square Error (RMSE)terkecil. Pada akhirnya, model regresi berbasis copula Frank lebih baikdibandingkan model regresi berbasis copula lainnya yang dapat digunakan untukmemprediksi kerugian polis asuransi kesehatan pada periode berikutnya

---

ABSTRACTThe insurance company is a company that received delegation of the risks it hasinsured, so that this company needs to pay attention to losses incurred as a result ofa claim. Estimating losses of claim is an important task for insurance companies topredict their obligations. Total losses in the company's portfolio is defined as theamount of loss policy. Losses in the health insurance policy can be calculated basedon two variables: the frequency and severity of claims. In the literature of Statistics,joint distribution is a method of statistical analysis that can combine two differentdata distribution, it is Copula. This thesis aims to provide a study of Copula for theestimation of loss claims in health insurance, case study is taken from an insurancecompany XYZ. Further, the authors conducted a regression between theGeneralized Linear Model (GLM) of claim frequency and claim severity usingCopula-based Regression Model is estimated by Maximum Likelihood Estimation(MLE). The best model and model accuracy is determined based on the smallest ofAkaike Information Criterion (AIC) and Root Mean Square Error (RMSE). In theend of analysis, Frank Copula-based Regression Model is better than other CopulabasedRegression Model that can be used to predict the loss of health insurancepolicy in the next period."

"Perkembangan industri keuangan di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah industri asuransi. Perkembangan industri asuransi perlu diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas  mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pada asuransi, produk asuransi yang diizinkan oleh OJK dan  pertanggungjawaban Otoritas Jasa keuangan apabila gagal dalam melakukan pengawasan seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi perlu diperkuat. Oleh sebab itu diperlukan suatu dewan pengawas untuk memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi.

---

The development of the financial business sector in Indonesia has been emerging rapidly, that inlcudes the insurance industry. As the insurance industry keeps growing, it should be followed by strict regulation and supervision insurance industry. Otoritas Jasa Keuangan or the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is a government institution that promotes and organize a system of regulations and supervisions that is integrated into the overall activities in the insurance sector. The objective of this research is, supervision conducted by OJK in the insurance industry misleading of permit issue for insurance product by OJK and to identify the accountability of OJK for the failure supervising duty which is reflected in the Jiwasraya case. The methodology used in this research is normative juridical and theory used is accountability theory. The conclusion of this research is that OJK needs to strengthen their supervision duties by enhancing precautionary regulation measures to insurance companies. In order to achieve such manner, a board of independent supervisory needs to be present to improve OJK as a regulatory and supervisory government institution."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas standar operasional prosedur divisi finance collection di perusahaan asuransi jiwa dan praktik atas standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi XYZ untuk menekan risiko terjadinya kecurangan atau kesalahan atas pencatatan premi yang diterima perusahaan. Dari analisis penelitian studi kasus, diperoleh masih ada celah atas standar operasional prosedur untuk terjadinya kecurangan maupun kesalahan pada proses penagihan premi, penerimaan premi, dan rekonsiliasi serta pencatatan premi. Selain dari analisis celah standar operasional prosedur, peran dari manajer sebagai pertahanan lini pertama juga kurang efektif dalam memitigasi risiko. Hal ini dikarenakan dari proses penerimaan premi masih manual sehingga manajer masih fokus dengan kegiatan pengendalian yang sifatnya manual.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the operational standards procedure of finance collection division in life insurance companies and the practice of standard operating procedures established by Perusahaan Asuransi XYZ to reduce the risk of fraud or errors in recording premiums received by the company. From the analysis of case study, it was found that there were still gaps in the standard operating procedures for fraud and errors in the premium collection process, receipt of premiums, and reconciliation and recording of premiums. Apart from standard operational gap analysis procedures, the role of managers as first-line defenses is also less effective in mitigating risk. This happened because process of premi receipt still done manually so managers are still focused on manual control activities."