Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."

"ABSTRAKMenyongsong datangnya era globalisasi perdagangan dan investasi yang salah satu ciri utamanya adalah meningkatnya persaingan bisnis termasuk persaingan dalam bisnis penerbangan, GARUDA harus segera melakukan peningkatan daya saingnya, antara lain dengan peningkatan efisiensi dalam aspek pemasaran internasional melalui saluran pemasaran.Dengan asumsi bahwa production cost dan distribution cost temasuk relationship cost serta perilaku manajemen tetap, maka tingkat efisiensi di dalam saluran pemasaran internasional dapat diketahui melalui biaya transaksi ekonominya.Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas dan mengingat kurang lebih 90% tiket penerbangan internasional GARUDA di wilayah Jabotabek dijual melalui Biro Perjalanan Wisata/Agen Penjualan Tiket Penerbangan Internasional atau BPWIAPTP-I maka penelitian difokuskan pada perilaku BPWIAPTP-I dikaitkan dengan pembentukan biaya transaksi ekonomi yang bersangkutan yang secara lebih terinci adalah : (1) untuk mengetahui faktor-faktor biaya transaksi ekonomi yang berpengaruh pada saluran pemasaran, (2) untuk mengetahui besarnya biaya transaksi ekonomi GARUDA dibanding pesaingnya di BPWIAPTP-I yang sama, (3) untuk mengetahui faktor dominan perilaku organisasi dalam saluran pemasaran internasional GARUDA yang menimbulkan biaya transaksi ekonomi yang besar, dan (4) untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan efisiensi saluran pemasaran GARUDA.Penelitian dilakukan pada 17 BPWIAPTP-I dan sebagai pembanding dipilih pesaing GARUDA yang peringkat internasionalnya hampir sama, yaitu Malaysian Airlines (MAS) dan yang tingkat pelayanannya sering dijadikan bench mark yaitu Singapore Airlines (SIA).Analisis dilakukan dengan metode Proses Hirarkhi Analitis (PHA) atau Analytical Hierarkhi Process (AHP), dan hasilnya adalah (1) faktor biaya transaksi ekonomi pada saluran pemasaran perusahaan penerbangan melalui BPWIAPTP-I yang terutama adalah Opportunistic Behaviour, faktor biaya transaksi ekonomi kedua adalah Bounded Rationality dan faktor biaya transaksi ekonomi ketiga adalah Asymmetric Information; (2) Biaya transaksi ekonomi GARUDA pada saluran pemasaran BPWIAPTP-I lebih besar dibanding biaya transaksi ekonomi MAS dan SIA pada saluran pemasaran yang sama; dan (3) Faktor dominan perilaku organisasi dalam saluran pemasaran GARUDA yang menyebabkan biaya transaksi ekonomi lebih besar dibanding MAS dan SIA adalah pada penggunaan kekuasaan paksaan.Berdasarkan hasil analisis tersebut, untuk meningkatkan efisiensi pada saluran pemasaran Internasional GARUDA melalui BPWIAPTP-I direkomendasikan untuk : (1) melakukan pembenahan manajemen dan (2) melakukan pembenahan yang ditujukan langsung kepada karyawan GARUDA; keduanya dengan mengupayakan perubahan "corporate culture" dan menjadikan GARUDA sebagai suatu "learning organization"."

"ABSTRAKTerdapat permasalahan bahwa transaksi right issue diindikasikan terdapat unsur ghabn dan bai al mudtarr. Untuk membuktikan transaksi right issue tidak terkandung ghabn dan bai al mudtarr, diperlukan suatu analisis kuantitatif dan kualitatif yang terukur yang disertai analisis yang komprehensif. Analisis yang dapat dilakukan adalah analisis pendapat kewajaran fairness opinion berdasarkan prinsip syariah. Analisis pendapat kewajaran yang tanpa menerapkan prinsip syariah hanya mampu menjawab persoalan ghabn. Sedangkan persoalan bai al mudtarr belum bisa untuk dijawab. Metode yang digunakan pada analisis pendapat kewajaran berdasarkan prinsip syariah adalah analisis nilai pasar transaksi right issue di antara PT XYZ dan PT GHI dan dampak transaksi right issue terhadap para pihak yang terlibat PT XYZ, PT ABC, PT DEF dan PT GHI . Hasil analisis memperlihatkan PT XYZ dan para pemegang saham sepakat melaksankan transaksi right issue berdasarkan nilai pasar. PT XYZ selaku penerbit right issue mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dari transaksi right issue. Semua pemegang saham mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dari transaksi right issue termasuk pemegang saham yang tidak mengambil right issue yakni PT ABC dan PT DEF . PT GHI selaku subscriber right issue PT XYZ memperoleh keuntungan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham yang tidak mengambil right issue dan parameter investasi menyatakan subcribe right issue PT XYZ layak untuk dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa analisis pendapat kewajaran transaksi right issue berdasarkan prinsip syariah pada PT XYZ dinyatakan wajar karena indikasi adanya transaksi yang dilarang dalam Islam yakni ghabn dan bai al mudtarr tidak terpenuhi.

---

ABSTRACTABSTRACTThere is a problem that the right issue transaction is indicated that there are elements of ghabn and bai al mudtarr. To prove the right issue transactions are not contained ghabn and bai al mudtarr, it needs a quantitative and qualitative analysis that is measured along with comprehensive analysis. Analysis that can be done is the analysis of fairness opinion based on sharia principles. Analysis of fairness opinion without applying sharia principles can only answer ghabn problem. While the problem of bai al mudtarr has not been able to be answered. The methods used in the analysis of fairness opinion based on sharia principles are analysis of market value of right issue transactions between PT XYZ and PT GHI and impact of right issue transactions on the parties involved PT XYZ, PT ABC, PT DEF and PT GHI . The results of the analysis show PT XYZ and shareholders agreed to implement a rights issue transaction based on market value. PT XYZ as the right issue publishers get added value or profit from right issue transactions. All shareholders get added value or profit from right issue transactions including shareholders who do not take the right issue ie PT ABC and PT DEF . PT GHI, as the subscriber rights issue of PT XYZ, has a higher profit compared to the shareholders who do not take the right issue and the investment parameter states that PT XYZ 39 s sub issue rights issue is feasible. Based on the results of the analysis, it is concluded that the fairness opinion analysis of right issue transactions based on sharia principles in PT XYZ is declared fair because the indication of any transaction that is prohibited in Islam ie ghabn and bai al mudtarr not fulfilled"

"ABSTRAKDalam era globalisasi, sektor jasa konstruksi di Indonesia dapat melaksanakan proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada setiap aktivitasnya membutuhkan suatu bentuk usaha (corporate vehicle). Salah satu penerapan bentuk kerjasama yang banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi besar di Indonesia adalah Joint Operation (JO), yaitu kesepakatan antara dua badan atau lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu pula. JO merupakan sumber pemajakan yang potensial bagi negara. Sehingga pihak Wajib Pajak (WP) JO akan berusaha agar jumlah pajak terutang dapat menjadi seefisien mungkin. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, selain terdapat (1) pajak terhutang (Conventional Cost) terdapat pula (2) biaya-biaya tambahan (Transaction Cost) yang dalam studi ini disebut sebagai total biaya pajak. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa variabel terikat yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi wajib pajak JO, yaitu (1) Jumlah pajak yang terutang (2) jarak tempat kerja WP dengan bank, kantor pos, kantor pajak dan kantor konsultan yang diukur dengan waktu (3) lama proyek (4) frekuensi kontrak sebagai manifestasi dari reputasi, dan (5) nilai proyek. Berdasarkan penelitian yang berlangsung pada JO yang memiliki head office di Jakarta, diketahui ada dua model yang paling sesuai yaitu, regresi antara 5 variabel independen dengan total biaya transaksi dan regresi antara 5 variabel independen dengan subvariabel biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee. Terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) di antaranya terbukti signifikan terhadap total biaya transaksi. Ketiga variabel tersebut adalah variabel-variabel frekuensi kujungan WP ke fiskus dan nilai proyek dan total waktu yang dihabiskan oleh WP untuk mengurus permasalahan perpajakannya. Selain itu, dalam hubungannya terhadap total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee kepada fiskus, terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) diantaranya terbukti signifikan. Ketiga variabel yang signifikan tersebut adalah variabel-variabel waktu yang dihabiskan WP untuk mengurus masalah perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan nilai proyek. Selain itu, dikemukakan juga arah hubungan yang menjelaskan bentuk hubungan yang tejadi. Sedangkan dalam hubungannya dengan total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee, terdapat tiga variabel yang mempunyai hubungan signifikan, yaitu total waktu yang dikeluarkan WP dalam mengurus perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan total nilai proyek . Rata-rata biaya transaksi yang dikeluarkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebesar 4,15 % dapat digunakan sebagai referensi bagi WP dalam menyusun budget proyek untuk lebih mendekatkan forecast cost to complete proyek kepada kenyataan yang akan dihadapi di lapangan dan menjadi referensi bagi fiskus dalam melakukan perbaikan institutional arrangements yang ada. "

"Didalam karya akhir ini dibahas mengenai pasar kelabu komponen kendaraan penumpang di Indonesia, mulai dari Jatar belakang bidang usaha kendaraan bermotor yang mempengaruhi distribusi komponennya, pengertian pasar kelabu dan sebab-sebab terjadinya, dampak pasar kelabu terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga uraian mengenai transaksi impor komponen kendaraan penumpang di Jakarta. Kemudian dijabarkan suatu analisis kinetja pemasar kelabu dibandingkan terhadap kinerja distributor yang ditunjuk bagi merek kompone kendaraan penumpang tertentu, dengan menggunakan model Pawitra bagi pasar kelabu kendaraan penumpang. Merek komponen yang dipilih adalah Mercedes Benz dan Toyota.Pada dasarnya fenomena pasar kelabu merupakan masalah jalur distribusi, yakni setiap jalur distribusi diluar jalur yangtelah ditunjuk oleh produsen pemegang merek, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Masalah timbul karena produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak ditunjuk ini sama dengan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang ditunjuk, yaitu produk asli, akan tetapi dijual kepada pelanggan dengan harga yan jauh lebih murah. Pembahasan masalah dalam karya akhir ini dilihat dari sudut pandang distributor yang ditunjuk, selaku pihak yang paling dirugikan dengan adanya fenomena pasar kelabu.Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak distributor yang ditunjuk serta dengan para pedagang komponen kendaraan penumpang di pasar Asem Reges dan Sawah Besar, diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan pasar komponen kendaraan penumpang di Jakarta, karakteristik pembeli dan jalur distribusi komponen, terutama jalur distribusi yang tidak ditunjuk oleh produsen, serta perbedaan transaksi antara komponen bermerek Mercedes Benz dengan komponen bermerek Toyota. Diperoleh pula data harga dan kuantitas penjualan dari suatu kelompok komponen yang telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa : produk yang dipilih adalah produk asli, komponen kendaraan yang dipilih adalah komponen kendaraan penumpang, bukan kendaraan niaga, sifat komponen kendaraan penumpang yang dipilih adalah fast moving components, serta tingkat harga yang ditawarkan adalah tingkat harga yang berlaku selama masa penelitian, yakni antara bulan Desember 1993 sampai dengan bulan Pebruari 1994.Analisis kinerja distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang dilakukan berdasarkan model Pawitra yang digunakan untuk menganalisis pasar kelabu kendaraan penumpang. Penjabaran model tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang viable dari pemasar kelabu komponen kendaraan penumpaiig dipengaruhi oleh variabel-variabel: tingkat potongan harga dari produsen di luar negeri, besarnya margin distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu, serta fluktuasi nilai tukar valuta asing. Dari data harga dan kuantitas penjualan dari kelompok komponen yang dipihih, diperoleh pendapatan total dari kelompok komponen dari distributor yang ditunjuk. Dengan peñjabaran model Pawitra diperoleh besarnya laba dari distributor yang ditunjuk maupun pemasar kelabu. Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan profitabilitas dan rasio laba. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang merek Mercedes Benz dapat menikmati profitabilitas yang sangat baik, sedangkan komponen kendaraan penumpang merek Toyota tidak memberikan profitabihitas kepada pemasar kelabu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijaksanaan penentuan harga.Berdasarkan hasil simulasi analisis sensitifitas, diperoleh dasar untuk menentukan strategi distributor yang ditunjuk dalam menghadapi fenomena pasar kelabu. Distributor yang ditunjuk mempunyai tiga pilihan strategi untuk menghadapi fenomena pasar kelabu komponen kendaraan penumpang, yakni penurunan harga, konfrontasi atau partisipasi. Ketiga strategi tersebut tidak dapat secara tuttas meniadakan pasar kelabu. Naniun, distributor yang ditunjuk dapat secara efektif mengurangi daya tank kinerja pasar kelabu dengan mehakukan penurunan harga juah untuk suatu periode yang relatif lama sebagai hasil penurunan biaya operasionalnya."

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."

"Makalah ini berusaha untuk mengkaji dampak berbeda dari transaksi merger dan akuisisi (M&A) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengakuisisi di berbagai kondisi pasar. Makalah ini mencakup tinjauan literatur yang meliputi teori kesepakatan M&A, motif, dan temuan empiris sebelumnya terkait kinerja perusahaan setelah transaksi M&A. Data yang digunakan terdiri dari 162 transaksi merger dan akuisisi yang telah selesai dalam periode 2012 hingga 2021 dari perusahaan yang terdaftar di pasar negara berkembang (India, Malaysia, dan Taiwan) serta negara maju (Belgia, Belanda, Luksemburg (Benelux), Jerman, dan Inggris). Kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan earnings per share (EPS). Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan Wilcoxon signed-rank test. Studi ini menunjukkan bahwa transaksi M&A memberikan dampak kinerja keuangan yang serupa pada perusahaan di pasar negara berkembang dan negara maju. Terdapat efek positif yang signifikan secara keseluruhan terhadap ROA dan ROE perusahaan yang mengakuisisi pasca-transaksi M&A. Namun, EPS dari perusahaan yang mengakuisisi menurun setelah transaksi M&A.

---

This paper tries to examine the differential impact of merger and acquisitions (M&A) transactions on acquiring firms' financial performance across different market conditions. It includes literature review that encompasses M&A deals theory, motive, and prior empirical findings on a firm's performance after an M&A transaction. Using data of 162 completed merger and acquisitions transactions in the period 2012 to 2021 from listed companies in emerging markets (India, Malaysia, and Taiwan) and developed countries (Belgium, Netherlands, Luxembourg (Benelux), Germany, and the United Kingdom). Financial performance is measured using return on asset (ROA), return on equity (ROE), and earnings per share (EPS). The data were analyzed by the following statistical methods: descriptive statistics, normality test, and hypothesis test using Wilcoxon signed-rank test. This study presents evidence that M&A transactions lead to a similar financial performance impact on a firm's in emerging markets and developed countries. There is an overall significant positive effect found for acquirer firms’ ROA and ROE post-M&A deals. Whereas, EPS of acquiring firms deteriorated after M&A transactions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari efektivitas dewan komisaris dan komite audit serta struktur kepemilikan terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi. Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian terdahulu (Hermawan, 20091. dimana dalam penelitian ini variabel dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan dilihat pengaruhnya terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi berganda yang menggunakan sampel sebanyak 327 perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran dan kompetensi dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi, serta diketemukan pula pengaruh yang positif dan signifkan antara struktur kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi.

---

The objectives of this research is to examine the effect of The Effect of Board of Commisioner and Audit Committee Effectivity and Ownership Structure on the Disclosure of Related Party Transaction. This research is used for developing the previous research which been conducted by Hermawan, 2009, whereas in this research board of commissioner, audit committee, and ownership structure variables is used to determine the impact to the disclosure of related party transaction. The hypothetical test was conducted with multiple regression analysis with the total of 327 samples of the company which been listed in 2011. The result showing the empirical evidence that size and competencies of board of commissioner have the negative and significant effect to the diSeloser of related party transaction. And then tnis research also found that the family ownership structure and foreign ownership structure has the positive and significant effect to the disclosure of related party transaction."

"Penelitian ini membahas analisis urgensi pemberian insentif PPN atas BBM kapal. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar bahwa insentif PPN atas BBM kapal perlu diberikan dan menganalisis implikasi pemberian insentif PPN atas BBM Kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran internasional adalah ketidaksesuaian dengan prinsip pemungutan PPN (destination principle) yang dianut Indonesia, kelaziman internasional, disparitas harga, dan equal treatment dengan sektor penerbangan internasional. Sementara faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran domestik adalah pertimbangan international best practice, substitusi moda transportasi darat, mengurangi biaya operasional kapal, alternatif pengurangan biaya pengangkutan barang, menurunkan harga logistik, kurangnya pengawasan dalam kegiatan pengisian BBM kapal, dan subsidi BBM kapal nasional yang tidak efektif. Dalam jangka panjang penghapusan PPN atas BBM kapal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dikarenakan adanya multiplier effects. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN tidak dipungut adalah harga jual BBM yang lebih kompetitif dikarenakan PPN Masukan dapat dikreditkan oleh supplier dan meningkatnya enforcement cost negara terkait dengan kegiatan restitusi. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN dibebaskan adalah harga tidak dapat kompetitif secara penuh dikarenakan supplier BBM akan membebankan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan kedalam harga jual dan pengeluaran negara akan lebih tinggi dikarenakan negara memberikan subsidi pajak atas PPN yang dibebaskan dan untuk memberikan subsidi pajak tersebut akan timbul enforcement cost lainnya. Dengan demikian insentif yang tepat diberikan sesuai dengan kondisi negara Indonesia adalah PPN terutang tidak dipungut.

---

This research discusses analysis of the urgency of granting VAT incentives for the marine fuels. The purpose of this research is to analyze the factors that formed the basis of the marine fuels need to be provided by VAT incentives and to analyze the implications of granting incentives VAT for the marine fuels. This study used a qualitative approach and the type of this research is descriptive. Results of the study to conclude that the factors that become the reason of granting VAT incentives for the international marine fuels is a mismatch with the principles of VAT collection (destination principle) that embraced Indonesia, the prevalence of international price disparity, and Equal Treatment with sectors of international flights. While the factors that become the reason of granting VAT incentives for the domestic marine fuels must looking at the experience of other countries, a substitution mode of transportation by land, reducing the operational costs of vessels, alternative cost reduction, lowering the price of haulage logistics, lack of oversight activities in a marine fuel replenishment, and the subsidies of marine fuel that are not effective in the implementation. The conclusion is in the long term condition the elimination of VAT over the marine fuel the income of the State can be increase due to the Multiplier Effects. The implications of granting incentives in the form of VAT Zero-Rate is the selling price of marine fuel is more competitive because of the VAT input can be credited by the supplier and the rising enforcement cost of State due to activities that related to the restitution. The implications of granting incentives in the form of VAT Exempt is the price is not able to fully competitive due to a supplier will charge VAT input into the selling price because the VAT input cannot be credited and the spending cost by the state will be higher because the State subsidizes the VAT on exempt and will spend the other enforcement cost that will arised."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh dari sistem online terhadap tarif komisi yang ditetapkan oleh perusahaan pialang PPE kepada investor. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa sistem online mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tarif komisi. Dimana perusahaan pialang online umumnya menetapkan tarif komisi yang lebih murah dibandingkan perusahaan pialang konvensional. Hal ini terjadi karena sistem online mampu menurunkan biaya transaksi transaction cost . IOSCO, sebagai salah satu lembaga yang mewadahi regulasi pasar modal dunia menyebutkan bahwa biaya/tarif komisi merupakan salah satu bentuk dari biaya transaksi transaction cost yang muncul di pasar bursa. Penelitian ini menggunakan 68 perusahaan pialang PPE di Indonesia sebagai sampel penelitian, dengan periode triwulan tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem online mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap tarif komisi. Dimana perusahaan pialang online PPE online akan menetapkan tarif yang lebih murah dibandingkan perusahaan pialang konvensional.

---

ABSTRACTThis study analyzes the influence of the online system on brokerage fee commissions that determined by brokerage firm to investor in Indonesia Stock Exchange. Several studies mentioned that the online system has a significant influence on the brokerage commission. The online brokerage firms typically charge brokerage commission lower than conventional firms. This occurs because the online system is able to reduce transaction cost. International Organization of Securities Comissions IOSCO , as an institution that embodies the global capital market regulation, states that brokerage commission is the transaction cost that arise in capital market. This study uses 68 brokegare firms in Indonesia as a sample, the quarterly period 2010 2015. The result of this study showed that the online system has a significant influence negatively on brokerage commission, online brokerage firm PPE online will determine brokerage commissions cheaper than conventional firms."