Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berperan penting untuk menunjang akuntabilitas keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan BMN, proses penjualan BMN memerlukan alur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga rentan terjadi risiko kecurangan (fraud). Untuk memitigasi risiko fraud tersebut, sebagai pengelola BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu melakukan fraud risk assessment (FRA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan respon yang sesuai terhadap berbagai skenario risiko fraud yang mungkin terjadi. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan FRA pada proses penjualan BMN yang melibatkan peran DJKN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, kuesioner, wawancara, dan Focused Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FRA, peneliti mengidentifikasi 26 skenario risiko fraud terkait proses penjualan BMN yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi, terdapat tiga skenario risiko dengan level sangat tinggi, delapan skenario risiko dengan level tinggi, sepuluh skenario dengan level sedang, dan lima skenario dengan level rendah. Proses bisnis yang perlu mendapat perhatian organisasi karena memiliki beberapa risiko yang berada di atas risk appetite organisasi adalah penilaian dan lelang. Skema risiko fraud yang perlu diantisipasi meliputi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penerimaan gratifikasi yang dilarang, penyuapan, penipuan, benturan kepentingan, dan pemerasan. Skema risiko lainnya berkaitan dengan assets misappropriation dalam bentuk pencurian kas dan persedian serta pembocoran informasi. Beberapa strategi anti fraud yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya risiko fraud pada DJKN meliputi aspek preventif, detektif, dan responsif dengan mengoptimalkan konsep Model Tiga Lini dan kerangka kerja integritas yang dimiliki organisasi.

---

State-Owned Assets Management (SAM) plays an important role in supporting state financial accountability. In accordance with the SAM cycle, the asset sale process requires a long bureaucratic flow and involves various parties so that is vulnerable to the fraud risk. To mitigate the fraud risk, the Ministry of Finance (MoF) c.q. the Directorate General of State Assets Management (DGSAM) needs to conduct Fraud Risk Assessment (FRA) to identify, analyze, evaluate, and respond to various possible fraud risk scenarios. This study aims to conduct FRA on the sales process of State-Owned Assets (BMN). The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data were collected using a combination of document analysis, questionnaires, interviews, and Focused Group Discussions (FGD). Based on the results of the FRA, the researchers identified 26 fraud risk scenarios related to the asset sale process that need to be anticipated by the organization. By considering the organization’s risk appetite, of all the risk scenarios, there are three very high level risk scenarios, eight high level risk scenarios, ten medium level scenarios, and five low level scenarios. Business processes that need to be prioritized for mitigation because they have several risks above the organization's risk appetite are asset valuation and auction. Fraud risk schemes that need to be anticipated include corruption in the form of abuse of authority, illegal gratuities, bribery, deceit for service users, conflicts of interest, and economic extortion. Other risk schemes relate to assets misappropriation in the form of theft of cash and inventories and information leakage. Several anti-fraud strategies that need to be implemented to reduce the fraud risk level include preventive, detective, and responsive aspects by optimizing the Three Lines Model concept and organizational integrity framework.

"

"PT. Bank A telah menerapkan Kebijakan Strategi Anti Fraud, dalam kurun waktu yang cukup lama, namun fraud pada perusahaan tersebut masih tetap terjadi. PT.Bank A belum melakukan pemetaan risiko fraud secara komprehensif, salah satunya karena PT. Bank A belum memiliki rancangan penilaian risiko fraud Fraud Risk Assesment/FRA.Penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah dalam perancangan penilaian risiko fraud dan penerapan FRA dalam pelaksanaan audit internal dan strategi anti fraud serta memetakan risiko fraud berdasarkan unit-unit dan proses bisnis pada PT.Bank.A.Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan matrik, yang dimulai dengan mengidentifikasi indikator faktor risiko dan kasus-kasus fraud yang pernah dilakukan audit internal guna menyusun inherent risk berdasarkan atas Dampak dan Kecenderungan. Selanjutnya melakukan asesmen terhadap internal control masing masing cabang guna mendapatkan residual fraud risk.Berdasarkan penelitian dari 16 kantor cabang diperoleh hasil residual risk sebanyak 2 kantor cabang memiliki risiko fraud dengan kategori moderate to high, 3 kantor cabang memiliki kategori risiko moderate, 5 kantor cabang dengan kategori low to moderate, 6 kantor cabang dengan kategori low dan tidak terdapat kantor cabang dengan kategori high.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rancangan fraud risk assessment ini dapat dijadikan model bagi PT. Bank A atau lembaga keuangan atau non keuangan lainnya sebagai dasar menetapkan unit dan proses bisnis yang perlu perhatian lebih dibanding lainnya terutama untuk auditor saat melakukan audit umum dan dalam penerapan Strategi Anti Fraud.

---

PT. Bank A has implemented the Anti Fraud Strategy Policy, for a considerable period of time, but the fraud on the company still persists. PT.Bank A has not conducted comprehensive fraud risk mapping, one of them is because PT. Bank A does not yet have a Fraud Risk Assessment FRA design.

This research was to determine the steps in planning a fraud risk assessment and application of fraud risk assessment in the implementation of internal audit anti fraud strategy and mapping fraud risk based on units and business process at PT. Bank A.

Method used by using matrix approach, which starts by identifying indicators of risk factors and fraud cases of internal audited to establish inherent risk based on impact and likelihood. Then, conduct the assessment of internal control of each branch office to obtain residual fraud risk.

Based on research from 16 sixteen branch offices, the result of residual risk is 2 two branch offices have fraud risk with moderate to high category, 3 three branch offices have moderate risk category, 5 five branch offices with low category to moderate, 6 six branch offices with low category and no branch office with high category.

The conclusion of this research is that the design of fraud risk assessment can be used as a model for PT. Bank A or other financial or non financial institution as the basis for establishing units and business processes that need more attention than others especially for auditors when conducting internal audits and in applying Anti Fraud Strategy."

"Timbulnya berbagai variasi skema fraud, tidak efektifnya pengendalian internal dan banyaknya kasus fraud yang terjadi di sektor perpajakan, merupakan beberapa faktor yang mendorong dilakukannya penelitian terkait fraud risk assessment terutama pada kegiatan pemeriksaan pajak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko fraud atas variasi skema fraud yang mungkin terjadi, mengevaluasi pengendalian risiko dan mendiskusikan strategi anti fraud yang sesuai dengan menggunakan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pendekatan penelitian sequential mix method melalui kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan rational choice theory, penelitian ini memperluas literatur studi sebelumnya dengan menyediakan bukti bahwa fraud dapat dihalangi dengan meningkatkan probabilitas bahwa fraud akan terdeteksi. Penelitian ini mengisi research gap terkait penelitian fraud risk assessment dalam kegiatan pemeriksaan pajak yang sangat jarang dilakukan penelitiannyaHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat skema-skema fraud yang teridentifikasi dan residual fraud risk yang harus ditangani. Penelitian ini mendiskusikan pengendalian yang sesuai untuk memitigasi residual fraud risk tersebut agar terjaga pada level selera risiko organisasi. Selain itu, penelitian ini juga mendiskusikan strategi anti fraud yang relevan bagi organisasi, melalui evaluasi strategi anti fraud yang sudah diterapkan sebelumnya dan strategi anti fraud yang belum pernah diterapkan.

---

The emergence of a variety of fraud schemes, ineffective internal controls, and the number of fraud cases that occur in the taxation sector, encourage researches related to fraud risk assessment, especially in tax audit activities. This study aimed to identify potential fraud schemes risks, evaluate risk controls and discuss anti-fraud strategies using a case study at the Directorate General of Taxes in Indonesia. With a sequential mix method approach through a combination of quantitative and qualitative research, and by using rational choice theory, this research extends the literature of previous studies by providing evidence that fraud can be prevented by increasing the probability to detect fraud scheme. This study fills out the gaps related to fraud risk assessment research in the tax audit process which have been rarely performed in the literatures.

The results of this study indicate that there are identified fraud schemes and also residual fraud risk that must be addressed. This study discussed appropriate controls to mitigate the residual fraud risk to be maintained at the level of organizational risk appetite. In addition, this study also discussed anti fraud strategies that are relevant to the organization, through evaluating anti-fraud strategies that have been previously implemented and anti-fraud strategies that have never been implemented."

"Bank XYZ sebagai salah satu bank BUKU III memiliki jenis produk dan aktivitas bisnis yang besar diikuti oleh risiko fraud yang besar. Kejadian fraud pada bank XYZ selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan dapat berdampak buruk bagi reputasi dan kegiatan operasionalnya. Atas kejadian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi penerapan strategi anti fraud dan evaluasi efektivitas secara mendalam pada penerapan strategi anti fraud yang belum maksimal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara serta analisisnya menggunakan kriteria sesuai peraturan OJK yang berlaku. Penerapan strategi anti fraud pada bank XYZ sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi mengenai perlu adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap tindakan fraud dilaksanakan oleh divisi SKAI untuk memaksimalkan hasil evaluasi terhadap fraud yang terjadi dan menggunakan kerangka fraud diamond dalam melakukan identifikasi penyebab tindakan fraud.

---

Bank XYZ categorized as a BUKU III bank has a large variety of products and business activities followed by a large risk of fraud. Fraud incidents at Bank XYZ over the last 5 years tend to increase and potentially have a negative impact on its reputation and operational activities. Due to these incidents, this research will focus on evaluating the implementation of anti-fraud strategies as well as in-depth evaluating effectiveness of the implementation that have not been maximized. This research conducted in qualitative methods and took a case study approach with data collection methods through both document studies and interviews, whilst the analysis adopted criteria according to applicable OJK regulations. The implementation of the anti-fraud strategy at Bank XYZ has met the specified criteria according to POJK. This research resulted in recommendations regarding the necessity for monitoring, evaluation and follow-up of fraud implementation carried out by the SKAI division to maximize evaluation result on fraud occurred and using fraud diamond framework to identify the motivation of fraud act."

"Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan fraud risk assessment pada siklus pembelian barang PT X sebagai salah satu strategi dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Melalui Fraud Risk Assessment, manajemen dapat menetapkan prioritas pengendalian dan upaya-upaya pencegahan yang tepat untuk setiap skema fraud berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Fraud Risk Assessment dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan panduan dalam COSO Fraud Risk Management Guide 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Berdasarkan hasil assessment pada siklus pembelian barang PT X, kecurangan dengan skema Mark-up Billing, Kickback, dan Theft of Inventory and Equipment memiliki tingkat risiko tertinggi sehingga perhatian dan upaya dalam mengantisipasi risiko tersebut harus diprioritaskan. Rekomendasi strategi anti-fraud yang dirancang dengan berpijak pada penerapan 2 pilar yaitu pencegahan dan pendeteksian fraud dapat digunakan oleh manajemen untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko fraud, meminimalisir potensi kerugian, serta menjaga aset perusahaan dari tindak kecurangan.

---

This study aims to conduct the fraud risk assessment on the goods purchasing cycle at PT X as one of the strategies to anticipate fraud that threatens the company 39 s business continuity. Through the Fraud Risk Assessment, management can set priority controls and appropriate prevention strategy for each fraud scheme based on the level of risk. The Fraud Risk Assessment in this study was conducted in accordance with the guidelines in COSO Fraud Risk Management Guide 2017.

This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. Based on the results of the assessment on the goods purchasing cycle at PT X, the Mark up Billing Scheme, Kickback Scheme, and Theft of Inventory and Equipment scheme has the highest risk level so that the attention and effort in anticipating those risk must be prioritized.

The recommended anti fraud strategy, which is designed based on the application of two pillars of fraud prevention and detection, can be used by management to minimize the possibility of fraud risk, minimize potential loss, and secure the company 39 s assets from fraud."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik manajemen keuangan masjid, praktik transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangannya, serta potensi dana surplus masjid. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada beberapa masjid di Kota Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masjid melakukan penganggaran secara sederhana dalam merencanakan kegiatan. Masjid mempunyai sumber pendanaan yang beragam. Laporan keuangan yang dibuat masjid masih sederhana dan belum mengacu pada PSAK 45. Praktik akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran masjid kepada jemaah secara periodik. Masjid mempunyai potensi dana surplus yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

---

This study aims to find out mosques financial management practices, transparency ad accountability in their financial management, and potential of the mosques surplus funds. The research is conducted based on case study on several mosques in Bogor City. The results of this study indicate that the mosques do budgeting simply to plan activities. The mosques have varied funding sources.

The financial statements made by the mosques are still simple and do not refer to FAS 45. Moreover, accountability and transparency practices are carried out by announcing the receipt and expenditure reports to the mosque congregation periodically. Finally, the potential of mosques surplus funds are very large and can be used for public needs."

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."

"Skripsi ini membahas implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang dan kendala serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan teori administrasi pendapatan oleh Mc Master. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan studi lapangan, studi literatur dan observasi dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi administrasi pendapatan di Kota Tangerang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis sebagai turunan peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.Upaya yang dilakukan meliputi perumusan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk peraturan daerah retribusi pelayanan kebersihan yang akan datang, penambahan dan perawatan sarana prasarana kebersihan, pelatihan sumber daya manusia serta evaluasi rutin.

---

This thesis discusses the implementation of the levy revenue administration In the city of Tangerang Janitorial Services. This thesis raised two issues, namely how the implementation of levy revenue administration in the city of Tangerang janitorial services and constraints as well as the efforts made by the Tangerang municipal administration using the theory of income by Mc.Master. This study uses a qualitative approach to data collection methods with field studies , literature studies , and observation with qualitative data analysis techniques. This result of this study stated that the implementation of the Administration of the city of Tangerang income is not in accordance with the applicable regulations. Constraints faced is the lack of guidelines and regulatio as a derivative of Perda No.1 Tahun 2011. The effortd include the formulation and implementation of technical guidance to local the regulation retribution cleaning services to come, additions and suggestions hygiene infrastructure , human resource training and regular evaluation."