"Latar belakang pemikiran dalam tesis ini adalah kondisi dan kualitas hidup masyarakat yang semakin menurun akibat urbanisasi, pengangguran, lemahnya penegakan hukum, dan berbagai perilaku tidak tertib yang tidak ditangani. Kondisi seperti ini apabila dibiarkan sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kejahatan. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kejahatan maka strategi yang tepat adalah penerapan Pemolisian Masyarakat. Sejak lama dilingkungan Polri telah dibentuk Babinkamtibmas yang ditempatkan pada setiap Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pembinaan Kamtibmas dengan bentuk kegiatan pertama, membina kesadaran hukum masyarakat dan kedua membina kesadaran Kamtibmas masyarakat dan ketiga membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara swadaya.Kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya adalah pencegahan kejahatan yang merupakan juga bagian dari kegiatan Pemolisian Masyarakat.
Tesis ini menjelaskan tentang Kegiatan Babinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di Kebayoran Lama Utara. Kebayoran Lama Utara merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Kebayoran Lama yang merupakan wilayah Polsek Kebayoran Lama. Permasalahan tesis ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Babinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan.
Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pertama, pencegahan kejahatan yang dilakukan Babinkamtibmas, kedua, permasalahan yang dihadapi Babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya dan ketiga, penerapan kebijakan Pemolisian Masyarakat oleh Babinkamtibmas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data terdiri dari; studi dokumen, angket, wawancara yang diiakukan secara mendalam, berkelompok maupun perorangan, dan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan Babinkamtibmas Kelurahan Kebayoran Lama Utara.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori Broken Windows yang dikemukakan oleh Kelling dan Wilson. Teori ini menggunakan perumpamaan kejahatan dengan jendela rusak, yaitu apabila sebuah jendela rusak dibiarkan maka jendela-jendela lainnya akan menyusul dirusak. Oleh sebab itu Polisi bersama masyarakat harus segera melakukan penanganan terhadap berbagai perilaku tidak tertib sebelum hal itu menjadi kejahatan yang lebih besar.
Teori lainnya yang penting adalah yang dikemukakan oleh Bayley, bahwa kegiatan pencegahan kejahatan adalah pada dasarnya sama dengan kegiatan Pemolisian Masyarakat yaitu konsultasi, adaptasi, mobilisasi, dan pemecahan masalah. Organisasi kepolisian yang menerapkan Pemolisian Masyarakat akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan kejahatan.
Pedoman pelaksanaan tugas Babinkamtibmas yang utama adalah Buku Petunjuk Lapangan tentang Babinkamtibmas tahun 1997, Undang-undang No 212002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa naskah-naskah tersebut tidak dipahami dengan baik oleh Babinkamtibmas disebabkan mereka secara resmi tidak pernah menerimanya, mereka tidak pernah secara khusus mempelajari dan para atasannya tidak pernah memberikan petunjuk tentang ketentuan-ketentuan tersebut.
Dari penelitian ini, diperoleh hasil yang menggambarkan; Pertama, Kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan Babinkamtibmas dapat dikelompokan pada konsultasi, koordinasi, penyuluhan, pelatihan, pembinaan Pam Swakarsa, dan pemecahan masalah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik tetapi semata- mata berdasar perintah harian Kapolsek atau karena kebiasaan yang sudah berjalan selama ini. Akibatnya kegiatan tersebut tidak efektif dalam mencegah kejahatan yang terbukti dari peningkatan angka kriminalitas yang cukup signifikan.
Kedua, permasalahan yang dihadapi Babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya adalah antara lain berbagai petunjuk peiaksanaan tugas yang tidak dijabarkan oleh kesatuan Paid secara berjenjang, bahkan pedoman yang diterbitkan pada masa Polri masih bagian dari ABRI belum diganti. Penghapusan Kanit Bimmas Polsek menyebabkan fungsi supervisor tidak berjalan dengan baik. Para Babinkamtibmas bertanggung jawab langsung kepada Kapolsek yang dalam prakteknya sangat sibuk sehingga kegiatannya berjalan tanpa bimbingan dan pengawasan yang cukup. Babinkamtibmas, jumlah anggota Babinkamtibmas sangat kurang untuk melayani Kelurahan yang padat, dukungan pelaksanaan tugas sangat minim seperti kendaraan angkutan yang sudah sangat tua, ketiadaan alat komunikasi yang memadai, anggaran operasional yang jauh dari cukup, dan permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, kemampuan Babinkamtibmas yang rendah akibat pendidikan yang kurang, dan citra Polri yang kurang mendukung pelaksanaan tugas Babinkamtibmas.
Ketiga, penerapan konsep Pemolisian Masyarakat masih jauh dari harapan disebabkan antara lain belum samanya persepsi dikalangan anggota Polri tentang konsep tersebut, forum kemitraan Polisi-masyarakat pada berbagai tingkat organisasi Paid belum terbentuk dan berfungsi sebagaimana mestinya, kemampuan pemecahan masalah yang sangat penting dalam Pemolisian Masyarakat seperti identifikasi masalah, analisa masalah, menyusun rencana penanggulangan dan evaluasi kegiatan tidak dipunyai Babinkamtibmas, dan sistim rekrutmen, pendidikan, dan penugasan yang kurang baik. Penerapan Pemolisian Masyarakat dengan baik akan meningkatkan efektifitas pencegahan kejahatan,untuk itu Pemolisian Masyarakat harus dijadikan strategi organisasi Poiri.Babinkamtibmas sebagai petugas utama Pemolisian Masyarakat harus dibekali dengan berbagai ketrampilan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Manajemen kegiatan Babinkamtibmas harus mendapat prioritas untuk dilakukan pembenahan agar dapat efektif melaksanakan tugasnya."
