Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil.

---

The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana membebankan tanggung jawab hukum kepada suatu Perseroan Terbatas (PT) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan membahas pula putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012. Tesis yang menggunakan metode penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa suatu PT dapat dibebankan tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan karyawannya dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Secara Tidak Langsung (Vicarious Liability). Selain itu, dalam Tesis ini dibahas pula secara mendalam mengenai kurang tepatnya putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 yang membebankan tanggung jawab kepada PT Asian Agri Group atas perbuatan karyawannya, dimana seharusnya ada mekanisme tersendiri untuk mengadili suatu badan usaha berbentu PT.

---

This thesis discusses about legal liability assessed to a limited liability company (PT) for unlawful act committed by its employees. In this thesis, examined about limitation of liability of a limited liability company against legal actions undertaken by both organs of the company or by its employees. This thesis uses the normative legal research methods which describes the imposition of liability to a limited liability in Indonesia with the use of the theory of liability for Unlawful Act indirectly (Vicarious Liability), In Thesis discussion, also equipped with an in depth study on the basis of consideration in the Supreme Court Supreme Court Ruling study number: 2239 K/PID.SUS/2012 imposes a responsibility to PT. Asian Agri Group for unlawful act committed by its employees where there should be a separate mechanism to prosecute a business entity such like limited liability company."

"Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan,sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri. Akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham,mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislative, dapat membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya.

---

This thesis discusses a conflict of interest over the dual position of the company's organs which can cause an ineffectiveness in carrying out the supervisory function, so that there is no control over the actions of the founder who becomes a shareholder. Founder. It will be open to the possibility of conducting deviant activities that harm the Company. The author focuses on the possibility of unlawful acts committed by shareholders, the majority of which are concurrently as directors who utilize the transfer of company assets for personal gain or misuse of the company's wealth. The research method used in this paper is juridical-normative conducted by reviewing and analyzing legal concepts relating to the legal issues under study, especially those relating to the law of limited liability companies, conflicts of interest over multiple organs of the Company, and the role of notaries in making deeds establishment and preparation of the Company's Articles of Association. The results of the study suggest that legal reform needs to be done so that lawmakers in this legislative matter can make arrangements regarding the application of the principle of piercing the corporate veil that is firm in the PT Law specifically regarding the imposition of sanctions on multiple positions of corporate organs that carry out transactions containing collision interests that result in losses, so there is no need to wait for court decisions as a solution."

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 telah ditegaskan mengenai larangan penggunaan struktur nominee pemegang saham dalam Perseroan dengan fasilitas penanaman modal. Walaupun demikian praktik nominee pemegang saham PT PMA di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee pemegang saham PT PMA. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Peran notaris dalam praktik nominee pemegang saham PT PMA adalah memberikan penilaian terhadap isi akta dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee pemegang saham PT PMA dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga dapat membawa notaris ke dalam pertanggungjawaban berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The nominee concept enters Indonesia as a treaty because of the principle of freedom of contract and an open system of contractual law. After the enactment of Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment, Article 33 has stipulated the prohibition on the use of nominee structure of shareholders in the Company with investment facilities. Nevertheless, the nominee practice of shareholders of PT PMA in Indonesia is still happening. This study aims to provide an explanation of the roles and responsibilities of notaries relating to the formation of nominee structure of shareholders of PT PMA. The writing of this thesis uses the form of normative juridical legal research with qualitative method to analyze data and type of descriptive analytical research. Notary's role in the nominee practice of shareholders of PT PMA is to provide an assessment of the contents of the deed and to provide legal counseling in relation to the making of the deed. The practice of nominee of shareholders of PT PMA may cause harm to the parties as a result of the legal negligence so as to bring the notary into account in the form of civil sanction, administration and code of ethics of notary. Thus, in the performance of his / her position, the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits the act unlawfully in carrying out his / her position, the notary should be held accountable in accordance with the rules."

"Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) pada Perseroan Terbatas (“PT”). Nominee shareholder merupakan suatu konsep penggunaan nama orang yang ditunjuk (nominee) yang didaftarkan sebagai pemilik saham pada suatu PT oleh pemilik yang sebenarnya (beneficiary) dari saham tersebut. Saat ini, penggunaan konsep nominee shareholder masih menjadi suatu kontroversi karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik sehingga secara umum dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian nominee shareholder dalam hukum positif di Indonesia beserta perkembangannya dan kaitan keabsahan perjanjian tersebut dengan penerapan prinsip keterbukaan, serta keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada hasil penelitian, perkembangan hukum positif Indonesia saat ini memungkinkan konsep nominee shareholder dapat secara sah dilakukan dengan syarat diperlukannya pemenuhan terhadap penerapan prinsip keterbukaan, yang diwujudkan dengan dibuatnya perjanjian nominee shareholder dalam bentuk akta Notaris, serta pengungkapan informasi mengenai keberadaannya kepada pihak ketiga, khususnya pemerintah. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa kasus perjanjian nominee shareholder pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS, keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris tidaklah dapat dianggap sah, karena tidak memenuhi syarat penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas.

---

This study discusses the nominee shareholder concept in the Limited Liability Company (the “Company”). Nominee shareholder is a concept of that uses the name of appointed person (nominee) who is registered as the shareholder in a Company by the actual owner shareholder of such share (beneficiary). At present, the use of the nominee shareholder concept is still a matter of controversy, since there is no specific regulation governing such thing, so that it is generally considered a legal smuggling. The formulation of issues discussed in this study are the concept of nominee shareholder agreement in positive law in Indonesia and its development, and the correlation between the validity of such agreement and the application of disclosure principle, as well as validity of nominee shareholder agreement made underhand and notarized by Notary based on the Denpasar High Court Decision Number 169/PDT /2019/PT.DPS. In order to respond to such issues, method used in this research is doctrinal, with analysis using a qualitative approach, which originates from primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the current positive law in Indonesia allows the concept of nominee shareholder to be implemented legally on the condition that it is necessary to implement the disclosure principle, which is realized by making a nominee shareholder agreement in the form of a notarial deed, as well as disclosing information regarding its existence to the third parties, in particular the government. Then, in resolving the dispute over the nominee shareholder agreement case in the Case Study of Denpasar High Court Decision Number 169/PDT/2019/PT.DPS, the validity of the nominee shareholder agreement made underhanded and notarized (waarmerking) by a Notary cannot be considered valid, since it does not meet the requirements for the implementation of disclosure principle as mentioned above."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup untuk jaminan suatu hutang berdasarkan lembaga jaminan gadai selama ini, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan jaminan atas saham dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Oleh karenanya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa para pihak pada umumnya, atau penerima jaminan atas saham pada khususnya, lebih memilih lembaga jaminan gadai daripada menggunakan lembaga jaminan fidusia. Apakah keunggulan penggunaan lembaga jaminan gadai dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Apakah memang lembaga jaminan gadai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, lebih lanjut tesis ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai konsep saham, lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, prosedur gadai saham dan fidusia atas saham serta perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan konsep lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa lembaga jaminan gadai lebih baik digunakan untuk penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup dibandingkan lembaga jaminan fidusia.

---

The background of this research is that nowadays there is so many granting of shares as debt collateral in the form of pledge of shares in the closed limited liability company, whereas based on Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, the granting of shares as debt collateral might be given in the form of fiduciary security. This fact, therefore, raise questions for the writer, why the concerned parties in general, or the grantee or the holder of the shares collateral in this matter, prefer to use security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security. What the advantages of using the security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security are. Whether security institution of pledge shall give legal protection better than the security institution of fiduciary security.

The research method for this thesis is judicial normative. Therefore, further, this thesis shall discuss the legal review regarding the legal concept of shares, security institution of pledge and security institution of fiduciary security, the procedure of security institution of pledge of shares and security institution of fiduciary security upon shares, and also the comparative legal protection given by the laws and regulations to the holder of collateral upon shares in the closed limited liability company based on the security concepts of pledge and fiduciary security. The research result is that the security institution of pledge of shares shall be better than the security institution of fiduciary security upon shares."

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."